(cost of FUNDS)_Bank INDONESIA menurunKen Reverse Repo Rate Skarang_( PAJAK DEPOSITO turun)

DEFINITION OF ‘COST OF FUNDS’

INVESTOPEDIA: Cost of funds is the interest rate paid by financial institutions for the funds that they deploy in their business. The cost of funds is one of the most important input costs for a financial institution, since a lower cost will generate better returns when the funds are deployed in the form of short-term and long-term loans to borrowers. The spread between the cost of funds and the interest rate charged to borrowers represents one of the main sources of profit for most financial institutions (NET  INTEREST MARGIN).

BREAKING DOWN ‘COST OF FUNDS’

For lenders such as banks and credit unions, cost of funds is determined by the interest rate paid to depositors on financial products including savings accounts and time deposits. Although the term cost of funds usually refers to financial institutions, most corporations that rely on borrowing are impacted by the costs they must incur to gain access to capital.

COST OF FUNDS BASICS

Cost of funds and net interest spread are conceptually the most basic way banks make money. Banks make money through the interest rates they charge on loans as well as debt securities they own and other equity products that consumers, companies and large-scale institutions need. The interest rate banks charge on such loans must be greater than that of the interest rate they pay for the use of funds – the ‘cost of funds’ – which banks obtain from a variety of different sources.

These sources of funds that cost banks money fall into a number of categories. Deposits are the primary source of funds, with most people choosing to deposit their money in a bank, which the bank pays interest on the deposit, and in return uses that money for its own revenue-generating operations. Often called core deposits, these funds are typically checkingor savings accounts and are obtained at generally low rates. Banks also obtain funds throughshareholder equity, wholesale deposits, and debt issuance.

In certain cases, there is public information about the cost of funds for certain financial institutions. The 11th District Cost of Funds Index is a monthly weighted average of the cost of funds for banks operating in Arizona, California and Nevada. It primarily measures the interest rates banks pay for checking and savings accounts.

Banks then make money by charging interest on loans that is higher than the initial cost of funds amount. There are many different kinds of loans that banks issue, and consumer lending comprises the largest amount of lending in the United States. Mortgages on property,home equity lending, student loans, car loans and credit card lending are all such loans that banks offer at variable, adjustable or fixed interest rates.

The difference between the average yield of interest obtained from loans and the average rate of interest paid for deposits and other such funds (or the cost of funds) is called the net interest spread, and it is an indicator of a financial institution’s profit. Akin to a profit margin, the greater the spread the more profit the bank realizes. Conversely, the lower the spread the less profitable the bank.

COST OF FUNDS IN A WIDER CONTEXT

The relationship between cost of funds and interest rates is fundamental to understanding the U.S. economy. There are a number of ways interest rates are determined. While open market activities shape interest rates at which financial institutions lend money, and by extension make money that surpasses the initial cost of funds, the federal funds rate also plays a key role. The federal funds rate is “the interest rate at which a depository institution lends funds maintained at the Federal Reserve to another depository institution overnight.” It only applies to the biggest, most credit-worthy institutions as they lend and borrow overnight Federal Reserve funds amongst each other to maintain the mandated amount of reserve required.

Thus, the fed funds rate is a base interest rate by which all other interest rates in the U.S. can be determined. It is both an indicator of how well the economy is doing as much as it is a determiner of interest rates, whether for the bank or the consumer. The Federal Reserve’sFederal Open Market Committee (FOMC) regulates the reserve’s monetary policy, and as such issues a desired target rate that responds to economic conditions in order to maintain a healthy economy.

For instance, during a period of rampant inflation in the early 80s, the fed funds rate soared to 20%. In the wake of the Great Recession starting in 2007 and the ensuing global financial crisis, as well as European sovereign debt crisis, the FOMC maintained a record low target interest rate of 0% to 0.25% in order to boost the U.S. economy and encourage economic growth. As the U.S. economy has recovered over the years, the Federal Reserve is currently readying to increase the fed funds rate at the end of 2015 or in 2016. There has been wide speculation about the potentially negative consequences of such a rate hike.

ikon analisis gw

… biaya DANA: biaya yang WAJIB DIBAYARKAN oleh BANK kepada DEPOSAN (n penabung)

… makin TINGGI BUNGA BANK, maka MAKIN TINGGI BIAYA BANK

… makin TINGGI BIAYA BANK, maka MAKIN TIPIS LABA BANK, karena dana yang DIPINJAMKAN KEPADA DEBITUR AKAN SEMAKIN BERISIKO (akibat bunga kredit TINGGI maka DEBITUR AKAN MAKIN SULIT MEMBAYARKAN BUNGA PINJAMAN dari PERBANKAN)

… BI RATE YANG TINGGI (+7.5%) menjadi ALASAN PERBANKAN MULAI SEMAKIN KELIMPUNGAN MEMPEROLEH LABA TINGGI, karena BUNGA KREDIT PERBANKAN WAJIB DI ATAS +7.5%, khususnya guna MEMBIAYAI USAHA n INDUSTRI kita

… jika BI RATE TURUN ke +6%, maka BIAYA DANA BANK untuk membayarkan BUNGA DEPOSITO akan BERKURANG, sehingga KEMAMPUAN BANK MEMBAYARKAN BUNGA KEPADA DEPOSAN menjadi LEBE TINGGI

… jika BI RATE TURUN ke +6%, maka PENGENAAN BUNGA KREDIT BANK kepada INDUSTRI n BISNIS kita akan TURUN juga, sehingga BIAYA INDUSTRI n BISNIS (sebagai kewajiban / liability) akan TURUN, sehingga INDUSTRI n BISNIS akan LEBE MUDAH MEMBAYARKAN KEWAJIBAN BUNGA BANK beserta PENGEMBALIAN MODAL POKOKnya

… tapi GUBERNUR BANK INDONESIA BERSIKERAS bahwa BI RATE BERTUJUAN MENJAGA KONDISI RUPIAH

TERNYATA SUKU BUNGA SIMPANAN BANK2 BESAR TURUN tuh, DEPOSAN TIDAK KABUR tuh, piye, toh BANK INDONESIA, mo ampe kapan mempertahankan BIAYA TINGGI ?? JUMLAH DEPOSAN RUPIAH MENINGKAT MALAH!!!!

… FAKTANYA KEMEROSOTAN NILAI RUPIAH TIDAK TERCEGAH, malah DENGAN BERTUBI-TUBI INTERVENSI DANA $250 JUTA per kali intervensi pun, terbukti TETAP AZA RUPIAH MEROSOT

… jadi ALASAN BANK INDONESIA bahwa BI RATE TINGGI MAMPU MENAHAN KEMEROSOTAN RUPIAH TIDAK TERBUKTI

 

… karena sebenarnya RUPIAH ITU MENCERMINKAN BUKAN AZA TINGKAT BI RATE YANG TINGGI, tapi TERLEBIH PADA PERTUMBUHAN EKONOMI kita

… TERBUKTI bahwa BI RATE TINGGI MALAH MEMEROSOTKAN PERTUMBUHAN EKONOMI pada SAAT BERSAMAAN kondisi EKONOMI GLOBAL YANG MEROSOT, dan KEBIJAKAN PEMERINTAH KURANG AKOMODATIF dan KONDUSIF

… kombinasi FAKTOR KEMEROSOTAN PERTUMBUHAN EKONOMI ini TERUS TERJADI n DIPERTAHANKAN terutama OLEH KEBIJAKAN BANK INDONESIA yang MALAH TIDAK AKOMODATIF serta CENDERUNG DEFENSIF membabibuta (bak BURUNG UNTA MENYEMBUNYIKAN KEPALA di dalam PASIR, atawa kura2 di balik tempurung)

… BANK INDONESIA MEMPERSOALKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, malah, padahal PEMERINTAH SEDANG BERUBAH MENUJU LEBE AKOMODATIF n KONDUSIF, walo maseh banyak PEJABAT YANG MENYALAHGUNAKAN JABATAN

… BANK INDONESIA bak PASIEN yang MENDAPAT KABAR BAHWA IA MENDERITA PENYAKIT MEMATIKAN, yaitu MENYANGKALI FAKTA (fase “denial”), bahwa KONDISI EKONOMI KITA MASEH KUAT MENAHAN SUKU BUNGA TINGGI (BI Rate +7.5%) selama BERTAHUN-TAHUN

… BANK INDONESIA tampaknya AKAN DIUBAH MENJADI LEBE KERDIL jika BERTAHAN MATI-MATIAN mempertahakan KEBIJAKAN MONETER n PERBANKAN yang PALING PENTING yaitu FUNGSI INTERMEDIASI secara DEFENSIF n TAK AKOMODATIF

ets-small

… semoga 🙂

JAKARTA kontan. Besok, Kamis (16/3) dewan gubernur bank sentral AS atau yang akrab disebut the Federal Open Market Committee (FOMC) akan mengadakan rapat untuk membahas perkembangan ekonomi AS terkini dan sekaligus menetapkan suku bunga acuan.

Perkembangan inflasi sudah memperlihatkan pergerakan mendekati proyeksi The Fed sebesar  2,5% dan data tenaga kerja AS sudah memperlihatkan perbaikan. Dengan data-data perekonomian terkini tersebut, pasar memperkirakan Fed rate akan naik dalam rapat FOMC besok.

Kenaikan ini pastinya berdampak terhadap semua pasar termasuk Indonesia, yang juga menggelar Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) mulai hari ini dan besok akan memutuskan besaran suku bunga acuan atau yang disebut BI 7-day repo rate.

Menurut Bahana Sekuritas, BI belum perlu merespon kenaikan suku bunga the fed kalau besok diputuskan naik, dengan serta merta menaikkan suku bunga acuan di dalam negeri. Pasalnya, inflasi di dalam negeri diperkirakan masih akan berada dalam target BI antara 3% – 5% untuk sepanjang tahun ini, meski pemerintah masih melanjutkan rencana kenaikan tarif listrik

”Kenaikan suku bunga The fed kali ini tidak akan terlalu membahayakan pasar dan perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Arus modal ke pasar obligasi diperkirakan masih akan mengalir seiring dengan ekspektasi adanya kemungkinan S&P menaikkan rating Indonesia dalam waktu dekat,” terang ekonom Fakhrul Fulvian.

Fundamental Indonesia yang masih memperlihatkan pemulihan yang tercermin pada stabilnya nilai tukar, perbaikan neraca perdagangan dan perekonomian yang diperkirakan belum akan tumbuh signifikan pada kuartal pertama ini, akan menjadi pertimbangan utama bank sentral dalam mempertahankan suku bunga tetap sebesar 4,75% pada bulan ini.

Apalagi hingga akhir tahun lalu kredit perbankan masih tumbuh 7,9% secara tahunan. Tahun ini perbankan menargetkan kredit akan tumbuh sekitar 10% – 12%.

Untuk mendorong perbankan lebih agresif menyalurkan kredit, sebenarnya BI sudah bisa mengeluarkan aturan yang lebih detail terkait rencana pembayaran GWM secara rata-rata atau secara teknikal disebut averaging GWM, sehingga bank lebih fleksibel dalam mengatur likuiditasnya.

Dengan lebih aktifnya perbankan dalam menyalurkan kredit, tentunya akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurut BI masih bisa bertumbuh antara 5% – 5,4% untuk sepanjang tahun ini. Estimasi ini sesuai dengan perkiraan Bahana yang sebelumnya sudah memperkirakan ekonomi akan tumbuh sebesar 5,4% pada 2017.

lol

Jakarta kontan. Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang dilakukan sejak kemarin hingga hari ini memutuskan memangkas suku bunga acuan (BIseven day reverse repo rate) 25 basis points (bps) ke level 4,75%. Dengan pemangkasan tersebut, deposit facility dan lending facility turun 25 bps masing-masing menjadi 4% dan 5,5%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengatakan, pelonggaran kebijakan tersebut sejalan dengan tetap terjaganya stabilitas ekonomi makro, khususnya inflasi 2016 yang diperkirakan mendekati batas bawah, defisit transaksi berjalan yang lebih baik, neraca pembayaran yang lebih besar, dan nilai tukar rupiah yang lebih stabil.

“Pelonggaran tersebut diyakini makin memperkuat dan mendorong permintaan domestik termasuk kredit sehingga mendorong momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Tirta saat konferensi pers di kantornya, Kamis (20/10).

Sementara dari sisi global, BI melihat ekonomi AS tahun ini lebih lambat yang tercermin dari konsumsi yang belum solid dan investasi yang masih terkontraksi. “Sehingga suku bunga The Fed hanya mengalami kenaikan satu kali di 2016,” tambah Tirta.

BI juga pertumbuhan ekonomi Eropa dan India lebih tinggi dari yang diperirakan lantaran peningkatan konsumsi karena kenaikan pendapatan tenaga kerja.

lol

JAKARTA kontan. Pemerintah kembali menyenggol otoritas moneter untuk kembali menurunkan suku bunga. Pemerintah menilai, tak ada alasan bagi Bank Indonesia (BI) untuk tidak menurunkan suku bunga acuan kembali dalam Rapat Dewan Gubernur bulan ini.

BI menggelar RDG untuk menentukan langkah moneter selama dua hari ke depan, 19-20 Oktober.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, selama inflasi berada di level yang rendah, suku bunga masih bisa turun.

“Tanpa disuruh pun, BI harusnya bisa menurunkan,” ujar Darmin, Rabu (19/10) di Jakarta.

Sebagai catatan, laju inflasi pada bulan September tercatat sebesar 0,22%. Namun, untuk inflasi secara year on year (yoy) tercatat sebesar 3,07%.

Inlasi year to date atau sejak Januari hingga September 2016 tercatat masih sebesar 1,97%. Angka tersebut masih berada di bawah target pemerintah untuk inflasi dalam APBN-P 2016 yaitu 4%.

Saat ini, suku bunga acuan yang digunakan BI adalah 7-Day Reverse Repo Rate. Bulan lalu, BI menurunkan indikator bunga acuan ini sebesar 25 basis poin menjadi 5%.

Namun demikian, Darmin mengaku tidak akan memaksa BI untuk menurunkan suku bunga. Dia yakin, BI menyadari keberadaan ruang tersebut.

“Kalau disuruh-suruh namanya intervensi, biarkan BI yang tau kapan pelonggaran itu bisa dilakukan,” ujarnya.

bird_bbri_unvr

 

Jakarta detik- Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan secara beruntun pada tahun ini, hingga mencapai level 5%. Akan tetapi, dampak terhadap jalur kredit, baik berupa penurunan suku bunga maupun penyaluran kredit masih cenderung lemah.

Salah satu penyebabnya adalah kenaikan Non Performing Loan (NPL). Per Juli 2016, tercatat NPL sudah mencapai 3,18%, sedangkan 2012 silam hanya pada kisaran 1,5%.

“Kondisi bank dengan NPL naik, maka bank akan lebih hati-hati menyalurkan kredit,” ujar Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Juda Agung dalam seminar terkait prospek ekonomi Indonesia di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Pada sisi lain, sekarang kondisi likuiditas perbankan sedikit ketat, pasca pemberlakukan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Banyak nasabah menarik dana untuk kebutuhan pembayaran tebusan. Pada periode I tax amnesty, jumlah tebusan mencapai Rp 97 triliun.

“DPK (Dana Pihak Ketiga) turun cukup signifikan. Pada Agustus tumbuh hanya 5%, di September perkiraannya cukup signifikan karena ada pembayaran tax amnesty,” paparnya.

Juda menambahkan, dari sisi korporasi terlihat ada konsolidasi pada awal semester II-2016. Korporasi memantau kondisi keuangan negara yang tadinya terancam defisit dalam jumlah yang cukup besar. Walaupun kekhawatiran tersebut akhirnya bisa diredam melalui berbagai kebijakan.

“Permintaan kredit rendah karena perusahaan konsolidasi, jadi demandmemang rendah,” tegas Juda.

Meski demikian, bukan berarti suku bunga acuan tidak memiliki dampak. Juda menyatakan, dampaknya terlihat pada pembiayaan non bank. Sampai dengan Agustus 2016 (year to date/ytd) nilainya mencapai Rp 128,3 triliun atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 80,8 triliun.

Kenaikan terutama pada rights issue yang sebesar 253% (ytd), penerbitan obligasi korporasi 41,16% dan penerbitan surat utang jangka pendek 35,76%.

“Memang ada pergeseran sumber pembiayaan dari bank yang berhati-hati terhadap NPL ke instrumen non bank,” tandasnya. (mkl/drk)

lol

INILAHCOM, Jakarta – Bank Indonesia (BI) merelaksasi sejumlah kebijakan moneter. Alhasil, suku bunga deposito perbankan turun 100 basis poin. Sedangkan kredit anyar turun 52 basis poin.

Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara mengatakan, suku bunga deposito perbankan secara rata-rata memang sudah turun 100 basis poin. Sedangkan untuk kredit baru, turun 52 basis poin sejak pelonggaran kebijakan moneter di awal tahun.

“Di akhir 2015 kami sudah bisa longgarkan Giro Wajib Minimum-Primer, kemudian longgarkan suku bunga. Terakhir, BI reformulasi kebijakan suku bunga menjadi BI 7 Days Repo Rate yang bunganya sekarang 5 persen. Suku bunga deposit sudah turun 100 bps, sedangkan kredit baru 52 bps,” kata Mirza dalam sebuah seminar di Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Selain pelonggaran GWM-Primer, BI juga menurunkan suku bunga acuan dengan akumulasi 125 basis poin sejak Januari 2016 hingga September 2016. Saat ini, suku bunga acuan atau suku bunga transaksi surat berharga bersyarat dengan tenor tujuh hari (7-Day Reverse Repo) sebesar 5,0%.

Adapun pertumbuhan kredit secara tahun ke tahun (year on year/yot) per Agustus 2016 hanya mencapai 6,7%. Angka ini lebih rendah ketimbhang pertumbuhan kredit Juli 2016 yang berada di level 7,6%.

Secara tahun berjalan (year to date/ytd), atau sejak Januari hingga Agustus 2016, pertumbuhan kredit mencapai 2,8%. “Tapi 2,8 persen (ytd) kalau dibagi lagi maka kredit rupiah yang tumbuh. Sedangkan (kredit) valuta asing turun,” kata Mirza.

Hingga akhir tahun, BI memproyeksikan pertumbuhan kredit berada di rentang 7-9 persen (yoy). Sebelumnya, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatdmadja mengakui rendahnya pertumbuhan kredit Januari hingga Agustus 2016. “Kredit pertumbuhannya (tahun berjalan/ytd) di bawah 10 persen, itu pasti. Bahkan sudah di bawah 5 persen,” kata Jahja. [tar]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2329440/bi-longgarkan-moneter-agar-kredit-tak-mengering#sthash.m6UKQYO7.dpuf

ets-small

Definition of ‘Reverse Repo Rate’ by economic times (INDIA)

 

Definition: Reverse repo rate is the rate at which the central bank of a country (Reserve Bank of India in case of India) borrows money from commercial banks within the country. It is a monetary policy instrument which can be used to control the money supply in the country.

Description: An increase in the reverse repo rate will decrease the money supply and vice-versa, other things remaining constant. An increase in reverse repo rate means that commercial banks will get more incentives to park their funds with the RBI, thereby decreasing the supply of money in the market.

rose KECIL

 

Jakarta detik -Untuk menarik banyak investor menyimpan dananya di pasar modal Indonesia, bunga deposito harus turun, paling tidak menjadi sekitar 5%. Dengan penurunan suku bunga deposito, investor akan memilih instrumen investasi yang memberikan imbal hasil lebih tinggi seperti pasar modal.

Demikian diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat ditemui usai membuka acara Fun Walk BEI di Parkir Lot 7 dan 8, SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (28/8/2016).

“Pasar modal berulang kali saya katakan baru bisa menarik kalau bunga deposito kita turun, sekarang bunga deposito sudah turun. Angka sekitar 5% baru menarik. Selama ini bagaimana mau menarik kalau depositonya 10%,” kata JK.

Pasar modal Indonesia telah mencapai usianya yang ke-39 pada Agustus ini. JK berharap agar pasar modal Indonesia menjadi tempat berinvestasi yang dipercaya masyarakat.

“Pertama pasar modal harus dipercaya, harus memberikan harapan yang betul-betul baek (baik), tertib, ekonomi kita kan sangat besar kita harapkan itu,” ujar JK.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio juga berharap hal yang sama. Ia berharap, bunga deposito bisa di level 5% hingga 7%.

“Moga-moga bunga turun sampai 5 atau 6 atau 7 persen,” kata Tito.

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, rata-rata bunga deposito bank acuan (dihitung dengan rata-rata bergerak 22 hari) mencapai 6,41% pada 4 Agustus 2016, turun 8 bps dari posisi akhir Juni 2016.

Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata bunga maksimum yang turun 18 bps menjadi 7,29% serta bunga minimum yang turun 3 bps ke level 5,48%.

Penurunan suku bunga pasar yang terjadi sejak Februari 2016 terlihat lebih tajam dibandingkan beberapa bulan sebelumnya, antara lain didorong oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan BI rate hingga empat kali di semester I-2016.

(drk/drk)

lol

 

Mantan Wakil Presiden Boediono hari ini menjadi pembicara dalam acara grand launching Bank Indonesia (BI) Institute. Dia mengingatkan bahwa terdapat dua tantangan bagi BI yang harus dihadapi. Tantangan ini berasal dari gejolak ekonomi secara internal.

“Ada tantangan ketidakpastian lingkungan yang kita hadapi. Ini bisa menjadi letupan. Untuk interkoneksi, kita juga harus waspada karena letupan ini bisa saja meledak sewaktu-waktu,” kata Boediono di Gedung BI Jakarta, Senin (22/8/2016).

“Anda (BI) harus pertama kali maju dan keputusan Anda sebagi respons awal ini sangat menentukan. Dalam krisis respons awal ini sangat penting. Kalau salah ini ekornya akan panjang. Seperti 1998, fast respons kita sangat lambat,” imbuhnya.

Tantangan kedua adalah teknologi. Tantangan ini dianggap oleh Boediono sebagai suatu tantangan yang nyata dan terutama dalam sektor perbankan dan keuangan.

“Di sinilah bank sentral mengambil peranannya. Sekarang itu bank masih dominan dalam melakukannya payment dan settlement sistem yang tradisional. Ini akan berubah. Siap-siap saja, karena payment sistem akan berubah (dengan menggunakan teknologi). Riil sektor harus siap pula,” tutupnya.

http://economy.okezone.com/read/2016/08/22/20/1469778/boediono-ungkap-tantangan-

rose KECIL

JAKARTA kontan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sepanjang semester I 2016,suku bunga kredit produktif sudah mengalami penurunan sebesar 48,8 bps (year to date/ytd) menjadi rata-rata 12%.

Jika dilihat, data penerima kredit berdasarkan 18 segmen lapangan usaha, segmen jasa kemasyarakatan sosial budaya hiburan dan perorangan mengalami penurunan yang paling tinggi yaitu 187 bps menjadi 11,43%.

Sedangkan penurunan terbesar kedua dan ketiga ditempati oleh segmen perantara keuangan dan perikanan yaitu masing-masing 87 bps menjadi 10,96% dan 84 bps menjadi 12,06%.

Tiga sektor yang mempunyai suku bunga kredit terendah adalah dari segmen listrik, gas dan air, administrasi pemerintah dan industri pengolahan yaitu masing-masing sebesar 9,9%, 10,67% dan 10,94%.

Berdasarkan 3 jenis penggunaan kredit, tercatat kredit modal modal kerja mengalami penurunan paling besar yaitu 64 bps menjadi 11,84% disusul kemudian adalah kredit investasi sebesar 63 bps menjadi 11,49%.

Beberapa bank menyebut, dengan adanya suku bunga acuan baru yaitu 7 DRR rate, maka penurunan bunga kredit menjadi lebih cepat. Hal ini karena dengan suku bunga acuan yang baru ini transmisi ke penurunan biaya dana akan lebih cepat.

Namun beberapa bank menyebut, likuiditas masih akan menjadi penentu apakah pada semester 2 2016 ini penurunan bunga kredit akan lebih besar.

Kepala Divisi Bisnis BUMN 1 Bank Rakyat Indonesia I Made Suka mengatakan bahwa penurunan suku bunga kredit sampai akhir tahun nantinya akan banyak dipengaruhi berhasil atau tidaknya program tax amnesty.

“Saya perkirakan penurunan suku bunga kredit (semester 2 ) bisa lebih tinggi dari saat ini yaitu di atas 50 bps,” ujar Kamis, (18/8).

Made mengatakan untuk sektor konstruksi dan korporasi BRI, suku bunganya beberapa sudah single digit. Suku bunga single digit ini utamanya diberikan kepada beberapa debitur besar yang sudah Tbk. Sedangkan untuk debitur kontruksi menengah sampai kecil kami masih jaga di atas 10% karena memperhatikan faktor risiko.

Untuk kredit biasa dan sindikasi, menurut Made, relatif tidak ada perbedaan suku bunga. “Hal ini karena, kalau dulu disesuaikan dengan beban tertimbang rata-rata namun sekarang lebih seragam,” tambahnya.

Rudy Susanto Direktur BCA mengaku, untuk kredit korporasi suku bunganya beberapa sudah ada yang dibawah 10%. “Semester dua jika likuiditas cukup kami perkirakan bunga akan cepat turun,” ujar Rudy.

bird_bbri_unvr

JAKARTA kontan. Bank Indonesia (BI) akan menggunakan acuan seven days reverse repo di bulan Agustus 2016 ini. Direktur Keuangan dan Treasuri PT Bank Mandiri Tbk Pahala N. Mansury, menyampaikan, ujung dari penerapan seven days reverse repo adalah penurunan biaya dana bank sehingga bunga kredit dapat turun.

Gambarannya, penerapan seven days reverse repo akan menurunkan tingkat bunga lending facility bank dari 7,25% menjadi 6%. Jika bunga lending facility turun maka bank mempertimbangkan untuk penurunan bunga deposito, karena semakin banyak alternatif dana. Kedepan, biaya pengelolaan likuiditas bank akan terus turun.

“Sedangkan efek ke penurunan suku bunga kredit sekitar 2 bulan-3 bulan sejak penerapan BI seven days repo,” katanya, Senin (15/8). Sayangnya, Pahala belum dapat memprediksi potensi penurunan suku bunga kredit karena belum ada realisasi acuan bunga yang baru.

lol

JAKARTA kontan. Bank Indonesia mencatat pada pada empat bulan pertama 2016 suku bunga kredit telah mengalami penurunan 23 basis points (bps) year to date (ytd) menjadi 12,6%. Namun yang menarik, hingga April 2016, tercatat kredit hanya tumbuh 7,7% yoy, atau masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada April 2015 sebesar 10,3%.

Berdasarkan data BI, perlambatan pertumbuhan kredit ini disebabkan oleh semua sektor penyaluran kredit, kecuali pada kredit investasi. Tercatat ada dua faktor penyebab penurunan pertumbuhan kredit perbankan yakni kredit modal kerja dan kredit properti.

Untuk kredit modal kerja tercatat sampai April 2016, hanya tumbuh sebesar 4,8% yoy menjadi Rp 1,846 triliun. Padahal jika dilihat apda April 2015,pertumbuhan kredit modal kerja ini bisa tumbuh sebesar 8,9% yoy. Penurunan kredit modal kerja ini disebabkan oleh turunnya kredit yang diberikan pada industri pengolahan perdagangan hotel dan restoran.

Sementara, pertumbuhan kredit properti pada April 2016 adalah sebesar 11,4% yoy menjadi Rp 631,8 triliun. Padahal jika dibandingkan dengan April 2015, tercatat kredit properti bisa tumbuh sebesar 16,9% yoy. Penurunan kredit properti ini utamanya disebabkan dari segmen KPR dan KPR serta kredit dari konstruksi.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menilai pertumbuhan kredit masih belum kencang karena kondisi makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi masih relatif lambat pada awal kuartal II 2016. “Hal ini menyebabkan permintaan kredit masih lemah pada kuartal II 2016,” ujar Direktur Bank Rakyat Indonesia (BRI), Susy Liestiowaty, Rabu, (1/6).

Susy mengatakan untuk memacu pertumbuhan kredit, BRI pada kuartal II 2016 dan pada semester II 2016 akan mengkaji untuk menurunkan suku bunga kreditdi beberapa sektor misalnya adalah kredit sektor ritel, komersial, dan korporasi. Diharapkan dengan penurunan suku bunga kredit yang lebih besar terutama dari sektor ritel, pertumbuhan kredit bisa mengalami kenaikan sesuai dengan target akhir tahun yaitu antara 12% – 14%.

lol

kompas.com: Oleh: M Fajar Marta

Kinerja buruk industri perbankan selama tahun 2015 terus berlanjut hingga kini. Buktinya, selama triwulan I 2016, kinerja perbankan masih lemah.

Selama periode itu, total laba bersih perbankan nasional sebesar Rp 28,95 triliun, turun 2,3 persen dibandingkan akhir triwulan I 2015 yang sebesar 29,63 triliun.

Penurunan laba tersebut dipicu secara tidak langsung oleh membengkaknya kredit bermasalah (non performing loan/NPL).

Kredit digolongkan sebagai NPL tatkala debitor mulai tak lancar membayar cicilannya hingga macet sama sekali.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada akhir triwulan I 2016, total nominal NPL mencapai 113,08 triliun atau 2,8 persen dari total kredit yang sebesar Rp 4.000 triliun.

Sementara pada akhir triwulan I 2015, nominal NPL sebesar Rp 88,4 triliun atau 2,4 persen dari total kredit senilai Rp 3.679,87 triliun.

Artinya, selama periode Maret 2015 – Maret 2016, nominal NPL bertambah Rp 24,6 triliun.

Penambahan NPL tersebut lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan aturan, bank harus menyisihkan cadangan atau provisi untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat kredit bermasalah.

Dana pencadangan tersebut tentu saja diambil dari keuntungan bank sehingga laba bersih pun tergerus.

M Fajar MartaPerkembangan NPL

Hampir semua sektor

Peningkatan NPL hampir terjadi di semua sektor ekonomi. Kenaikan yang signifikan terjadi pada sektor perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, dan transportasi.

Di sektor perdagangan, rasio NPL naik dari 3,48 persen pada Maret 2015 menjadi 4,24 persen pada Maret 2016 dengan nominal sebesar Rp 33,08 triliun.

Dalam periode yang sama, NPL industri pengolahan naik dari 1,99 persen menjadi 3 persen dengan nominal mencapai Rp 21,76 triliun.

Sementara NPL industri pertambangan naik dari 2,5 pada awal 2015 menjadi 4,2 persen saat ini. Meningkatnya NPL tidak terlepas dari lesunya aktivitas sektor-sektor tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan merupakan sektor-sektor ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan selama triwulan I 2016.

Mari kita lihat sektor pertambangan.

Pada triwulan I 2015, produk domestik bruto (PDB) sektor pertambangan mencapai Rp 226 triliun. Namun, pada triwulan I 2016, PDB sektor pertambangan anjlok menjadi Rp 200,7 triliun.

Kejatuhan industri tambang dipicu oleh anjloknya harga komoditas terutama batubara. Sepanjang Januari-April 2016, rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) hanya di kisaran 52,01 dollar AS per ton. Padahal, pada tahun 2012, harganya sekitar 109,83 dollar AS per ton.

Kejatuhan harga batubara yang drastis membuat banyak perusahaan tambang merugi dan akhirnya gulung tikar. Dampaknya, cicilan mereka ke bank pun menjadi macet.

Lemahnya kinerja sektor-sektor ekonomi strategis tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2016 melambat menjadi 4,92 persen. Pada triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04 persen.

Banyak faktor yang membuat ekonomi Indonesia melesu. Dari sisi eksternal, ekonomi di Eropa dan Jepang masih terpuruk. Pemulihan ekonomi Amerika Serikat pun belum solid.

Sementara ekonomi Tiongkok, meskipun mengarah ke kondisi yang lebih stabil, namun risiko pelemahan masih tinggi.

Kondisi ini menyebabkan PDB ekspor Indonesia terus menyusut dari Rp 599,3 triliun pada triwulan I 2015 menjadi Rp 533,6 triliun pada triwulan I 2016.

Adapun dari sisi internal, belanja pemerintah terutama untuk infrastruktur selama triwulan I 2016 belum memadai meskipun sudah lebih cepat dibandingkan triwulan I 2015.

Selain itu, berbagai paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan pemerintah belum begitu efektif untuk mendorong investasi, meningkatkan daya saing, dan menyerap tenaga kerja.

 

M Fajar MartaPerkembangan NIM

Penyaluran kredit

Kelesuan ekonomi tidak hanya menyebabkan NPL melonjak, tetapi juga membuat penyaluran kredit menjadi seret.

Pelaku usaha dan korporasi mengurangi aktivitasnya sehingga permintaan kredit investasi dan modal kerja pun menurun.

Pada akhir Maret 2016, posisi kredit perbankan nasional sebesar Rp 4.000 triliun, turun dibandingkan akhir Desember 2015 yang sebesar Rp 4.058 triliun.

Lambatnya penyaluran kredit juga berpotensi menurunkan pendapatan dan laba bank.

Jadi, selama triwulan I 2016, laba bank tertekan oleh lambatnya penyaluran kredit dan lonjakan NPL.

Untuk mencegah penurunan laba yang lebih dalam, bank pun mengatur siasat. Salah satu strategi yang ditempuh adalah memainkan suku bunga kredit dan suku bunga simpanan.

Caranya, dengan menurunkan bunga simpanan secepat mungkin dan menurunkan bunga kredit selambat mungkin.

Berdasarkan data Statistik Perbankan yang dirilis OJK, rata-rata suku bunga deposito jangka 1 bulan turun 50 basis poin (bp) dari 7,60 persen pada akhir Desember 2015 menjadi 7,1 persen pada akhir Maret 2016.

Namun, selama periode yang sama, rata-rata suku bunga kredit modal kerja hanya turun 20 bp dari 12,46 persen menjadi 12,26 persen.

Artinya spread suku bunga simpanan dan suku bunga kredit makin melebar.

Dengan strategi ini, bank tidak hanya bisa mempertahankan margin bunga bersih (net interest margin/NIM), tetapi bahkan meningkatkannya.

Pada akhir triwulan I 2016, NIM perbankan nasional mencapai 5,55 persen, meningkat dibandingkan akhir tahun 2015 yang sebesar 5,39 persen.

Praktik yang dilakukan perbankan saat ini tentu saja bertolak belakang dengan keinginan pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK yang getol mendorong penurunan suku bunga kredit dan NIM.

Perbankan seolah tidak peduli dengan program pemerintah yang menargetkan suku bunga kredit bisa menyentuh single digit pada tahun ini dan rata-rata bisa sebesar 7 pada akhir 2017.

Kebijakan OJK mengenai pemberian insentif bagi bank yang bisa menurunkan NIM pun berpotensi hanya menjadi angin lalu.

Jadi, pemerintah dan bank sentral harus berupaya lebih keras untuk memulihkan perekonomian, sementara OJK harus mulaimenjewer bank-bank yang terus menaikkan NIM-nya.

M Fajar MartaPerkembangan suku bunga simpanan dan kredit
spiral

 

JAKARTA — Tiga perbankan bersiap menerbitkan obligasi senilai total Rp3,5 triliun.

Sumber Bisnis mengungkapkan tiga bank tersebut yakni PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., dan PT Bank Pan Indonesia Tbk. Ketiganya kemungkinan besar mulai menggelar masa penawaran awal (bookbuilding) pada akhir Mei atau awal Juni tahun ini.

Rinciannya, PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat bakal menerbitkan surat utang senilai Rp500 miliar, sedangkan BTPN berencana mengeluarkan obligasi tahap I sebesar Rp1 triliun. Adapun, PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) bakal menerbitkan obligasi Rp2 triliun.

“Bank Pan akan mengeluarkan penawaran umum berkelanjutan baru. Untuk tahap  I kemungkinan Rp2 triliun. Ini lagi tunggu pernyataan efektif ,” tutur sumber, Senin (16/5).

Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah korporasi perbankan telah masuk pasar obligasi tahun ini. Sebut saja, PT Bank OCBC NISP Tbk. yang mengeluarkan obligasi tahap I senilai Rp2 triliun, bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II dengan target dana Rp8 triliun. Diikuti oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang mengeluarkan obligasi tahap III senilai Rp4,35 triliun, bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI senilai total Rp12 triliun. Surat utang yang ditawarkan OCBC dan BBRI disukai pasar hingga mendulang kelebihan permintaan.

Adapun, PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) sedang dalam masabookbuilding atas penawaran obligasi Rp4 triliun. Sementara itu, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. tengah menawarkan obligasi subordinasi. Pada Februari, perseroan menyatakan akan menerbitkan subdebt senilai Rp1,5 triliun dan senior subdebt senilai Rp700 miliar hingga Rp1 triliun pada kuartal II/2016.

Desmon Silitonga, analis Capital Asset Management, mengatakan obligasi korporasi masih menarik minat investor dibandingkan dengan surat utang negara (SUN). Apalagi, obligasi korporasi yang dikeluarkan perusahaan perbankan yang biasanya mengandung peringkat obligasi tinggi.

Di tengah penurunan imbal hasil SUN saat ini, Desmon menilai obligasi korporasi sesungguhnya mengalami penurunan kupon. Bila dibandingkan dengan dua tahun lalu saat obligasi korporasi menawarkan kupon double digit, saat ini kupon obligasi korporasi hanya single digit.

IMBAL HASIL TURUN

“Ini terjadi karena imbas dari penurunan inflasi dan kecenderungan suku bunga yang turun. Imbal hasil SUN turun, diikuti dengan kupon obligasi korporasi yang turun,” kata Desmon, Senin (16/5).

Kemarin, berdasarkan data Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), imbal hasil SUN seri FR00656 bertenor 10 tahun sebesar 7,65%, turun 1,4 bps dari hari sebelumnya.

Tidak hanya kupon obligasi menurun, spread antara kupon obligasi dan imbal hasil SUN kian menipis. Menurut Desmon, kondisi itu menyebabkan biaya penerbitan obligasi korporasi kian murah.

Dari sisi peringkat, obligasi korporasi yang dikeluarkan perbankan biasanya diburu investor lantaran memiliki peringkat cukup tinggi. Desmon mengatakan investor obligasi korporasi yang biasanya berasal dari kalangan dana pensiun dan perbankan diatur cukup ketat untuk membeli surat utang dengan peringkat minimal A- (single A minus). Kebanyakan obligasi korporasi dari sektor perbankan memiliki peringkat AA dan AA.

“Tentunya, mereka memilih ambil obligasi dari perbankan. Kupon lebih tinggi dari SUN dan peringkat memenuhi syarat dalam portofolionya,” ucap Desmon.

Menurutnya, minat investor terhadap penawaran obligasi korporasi sektor perbankan masih sangat besar. Apalagi, jika mengingat imbal hasil SUN yang diprediksi masih menurun, seiring dengan menurunnya inflasi dan suku bunga.

Ditambah lagi, adanya prediksi non performing loan (NPL) industri perbankan yang bisa jadi meningkat, dipicu oleh pelambatan ekonomi global. Pada kuartal I/2016 NPL perbankan naik menjadi 2,8% dari akhir 2015 sebesar 2,7%.

Efeknya, bila NPL penerbit obligasi meningkat, kemungkinan peringkat obligasi diturunkan ketika penerbit itu hendak mengeluarkan obligasi lagi.  “Bisa jadi investor menjual obligasi. Padahal, kebanyakan investor obligasi itu memegang surat utang hingga jatuh tempo,” kata Desmon.

ezgif.com-resize

JAKARTA kontan. Para debitur masih harus bersabar menanti Bunga Kredit murah dari bank. Pasalnya, bank belum secara signifikan memangkas Bunga Kreditmeskipun bunga Deposito sudah turun berkali-kali.

Para bankir masih menghitung-hitung biaya dana atawa cost of fund yang bisa dipangkas pasca penurunan suku bunga penjaminan atau LPS rate dan batas atas bunga Deposito.

Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Haru Koesmahargyo mengatakan, pihaknya ingin segera menyesuaikan penurunan suku Bunga Kredit seperti penurunan bunga Deposito.

Tahap awal, BRI memang memangkas Bunga Kredit untuk segmen produktif seperti Bunga Kredit bagi usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi satu digit pada awal Mei 2016. Bunga Kredit UKM BRI kini sebesar 9,75%. Sedangkan,Bunga Kredit korporasi BRI turun menjadi sebesar 9% .

“Setelah Mei ini, kami akan turunkan lagi Bunga Kredit sekitar 25 basis poin untuk segmen produktif. Sementara kredit konsumtif belum ada penurunan,” kata Haru kepada KONTAN, Minggu (15/5).

Penurunan Bunga Kredit ini jelas akan menurunkan margin bank spesialis kredit mikro tersebut. Hanya saja, penurunan margin tidak terlalu besar besar karena diimbangi dengan pemangkasan bunga Deposito.

Bank lain, Maybank Indonesia juga membuka diri untuk menggunting Bunga Kredit dan simpanan antara 25 bps–75 bps. Tapi, bank asal Malaysia ini masih belum bisa memastikan kapan akan menggunting Bunga Kredit dengan pertimbangan masih menghitung biaya dana.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria mengatakan, penurunancost of fund tidak selalu berbanding lurus dengan suku bunga simpanan. “Ini karena sumber dana bank bermacam-macam,” ujar Taswin.

rose KECIL

JAKARTA kontan. Suku bunga deposito tak akan mekar seperti beberapa tahun belakangan ini. Hasil laporan indikator likuiditas oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkirakan, tren penurunan suku bunga simpanan terus berlanjut hingga akhir tahun 2016 seiring dengan rencana struktur bunga operasi moneter yang baru.

LPS melaporkan, rata-rata suku bunga pasar bank untuk simpanan dalam rupiah masih menunjukkan tren penurunan.

Rata-rata acuan bunga deposito bank per April 2016 tercatat sebesar 6,67% turun 15 basis poin (bps) dari posisi bulan sebelumnya sebesar 6,82%. Sedangkan, suku bunga batas atas turun 7 bps, dan suku bunga batas bawah turun 23 bps.

Lembaga penjamin dana masyarakat ini menilai, penurunan bunga deposito tak akan membuat intensitas perebutan dana pihak ketiga (DPK) naik signifkan di tahun 2016. Prediksinya, DPK akan tumbuh 7,5% di kuartal II-2016. Kemudian DPK tumbuh 8,0% di kuartal III-2016 dan DPK tumbuh 10,2% di kuartal IV-2016.

ezgif.com-resize

JAKARTA kontan. Dua bank pelat merah, yakni Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mematangkan penerbitan obligasi tahun ini. Bank Mandiri sudah menunjuk empat underwriter. Sementara BRI telah mengumumkan secara detail penerbitan obligasi berkelanjutan berkelanjutan tahap III tahun 2016.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, rencana total penerbitan obligasi bank berkode BMRI ini mencapai Rp 13 triliun hingga Rp 14 triliun. Pada tahun ini, tutur pria yang akrab disapa Tiko itu, Bank Mandiri akan merilis obligasi senilai Rp 5 triliun–Rp 10 triliun.

“Ini untuk kebutuhan alternatif pendanaan,” kata Tiko, Senin (9/5).

Direktur Keuangan Bank Mandiri Pahala Mansury menambahkan, nantinya tenor penerbitan obligasi tersebut berkisar antara 5 tahun–10 tahun. Obligasi ini bakal terbit antara akhir semester I dan awal semester II. Selanjutnya obligasi tersebut akan digunakan untuk kebutuhan likuiditas bank.

Sebab, Bank Mandiri tengah memperlambat penghimpunan dana mahal dari deposito, demi menekan biaya dana atawa cost of fund.

Tiko menegaskan, selain penerbitan obligasi, pihaknya juga sedang menjajaki penerbitan beberapa instrumen lain sebagai alternatif yang berfungsi untuk lebih melaksanakan pendalaman pasar ke pasar uang. “Harapannya akan ada tambahan alternatif lain selain deposito,” ujar Tiko.

Tiko menjelaskan, beberapa alternatif instrumen kedepan yang akan dikaji beberapa diantaranya adalah MTN, NCD dan promosiory notes. Namun untuk instrumen terakhir yaitu promisory notes, kata Tiko, harus ada kejelasan aturan main dari regulator agar banyak bank yang bisa memanfaatkan alternatif pendanaan tersebut.

Sementara BRI berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap III 2016. Bank bersandi saham BBRI tersebut sudah mengumumkan secara resmi ke regulator. Berdasarkan prospektus yang diterbitkan BRI, lewat obligasi berkelanjutan tahap III ini BRI akan menerbitkan obligasi sebanyak Rp 4,35 triliun.

BRI sudah menunjuk empat sekuritas sebagai penjamin emisi yaitu Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, Indo Premier Securities dan Standard Chartered Securities Indonesia.

Sebagai gambaran, penerbitan obligasi BRI seri III tahun 2016 ini merupakan bagian dari serangkaian penerbitan surat utang BRI, yang ditargetkan dirilis sebanyak-banyaknya Rp 12 triliun.

gifi

JAKARTA, KOMPAS.com – Laporan Pricewaterhouse Coopers (PwC) terbaru menyatakan 83 persen institusi jasa keuangan tradisional meyakini bahwa sebagian dari lahan bisnis mereka akan direbut oleh perusahaan jasa teknologi keuangan (financial technology/FinTech).

Dalam laporan berjudul ‘Blurred Lines: How FinTech is shaping Financial services’ tersebut, 95 persen perbankan khawatir bisnis mereka akan direbut oleh FinTech.

Laporan ini memuat pendapat yang diberikan oleh 544 CEO, Pemimpin Bagian Inovasi, CIO dan pejabat tinggi manajemen yang terlibat dalam transformasi digital dan teknologi  di seluruh industri jasa keuangan di 46 negara.

Dalam laporan ini, lembaga keuangan tradisional meyakini pula bahwa 23 persen bisnis mereka terancam dengan berkembangnya FinTech. Lagipula, perusahaan FinTech juga diprediksi akan dapat merebut 33 persen bisnis lembaga keuangan tradisional.

“Industri perbankan dan pembayaran adalah yang paling terancam oleh FinTech,” tulis laporan ini.

Responden dari industri transfer dana & pembayaran memprediksi bahwa dalam lima tahun ke depan, mereka dapat kehilangan 28 persen pangsa pasar karena FinTech.

Lalu, para bankir mengestimasikan mereka akan kehilangan 24 persen pangsa pasar. Sementara responden dari kalangan pengelolaan aset dan kekayaan dan asuransi masing-masing akan kehilangan pangsa pasar sebesar 22 persen dan 21 persen.

Ancaman Utama FinTech

Dua pertiga (67 persen) perusahaan jasa keuangan menempatkan tekanan pada margin laba sebagai ancaman utama yang berkaitan dengan FinTech, yang kemduian diikuti dengan berkurangnya pangsa pasar (59 persen).

Salah satu cara yang dilakukan FinTech sehingga mendorong kekhawatiran akan tekanan terhadap margin laba adalah melalui inovasi peningkatan efisiensi biaya operasi.

Sebab, perpindahan ke platform berbasis cloud tidak saja mengurangi biaya yang dikeluarkan di muka, namun juga mengurangi biaya infrastruktur.

Penulis : Aprillia Ika
Editor : Aprillia Ika

bird_bbri_unvr

JAKARTA. Peluang tingkat bunga penjaminan untuk turun semakin besar pada tahun ini pasca penurunan suku bunga acuan.

Anggota Dewan Komisioner yang juga merangkap sebagai Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan mengatakan semakin besarnya peluang penurunan LPS Rate tersebut disebabkan mulai menurunnya suku bunga deposito perbankan.

“Suku bunga deposito bank saat ini sudah mulai turun. Jadi, ruang untuk menurunkan LPS Rate semakin besar,” ucapnya kepada Bisnis.com, Selasa (8/3/2016).

Laporan Analisis Uang Beredar M2 Bank Indonesia melaporkan pada Januari 2016 suku bunga simpanan berjangka bank mengalami penurunan.

Suku bunga deposito dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan masing-masing tercatat sebesar 7,51%, 7,90%, 8,50%, 8,43%, dan 9,06%.

Sedangkan pada akhir tahun lalu, suku bunga simpanan berjangka 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan masing-masing tercatat sebesar 7,60%, 7,99%, 8,54%, 8,47%, dan 9,07%.

Lebih lanjut, Fauzi menuturkan LPS biasanya membahas perubahan tingkat tingkat bunga penjaminan melalui rapat dewan komisioner pada Januari, Mei, dan September.

Namun, apabila suku bunga deposito di pasar menurun cukup signifikan, pihaknya bakal membahas perubahan tingkat bunga penjaminan lebih cepat dari jadwal.

“Ada, pasti peluang untuk turun. Tapi, belum tahu berapa basis poin,” ucapnya.

Adapun, terakhir tingkat bunga penjaminan LPS mengalami perubahan pada Oktober 2015.

Pada saat itu, LPS menurunkan tingkat bunga penjaminan sebesar 25 basis poin dari 7,75% menjadi 7,5% untuk simpanan dalam denominasi rupiah di bank umum. Sementara, untuk simpanan valas, LPS menjamin bunga sebesar 1,25%.

Kemudian, untuk bank perkreditan rakyat (BPR), LPS menjamin simpanan dengan bunga maksimal sebesar 10% dari sebelumnya sebesar 10,25%.

http://finansial.bisnis.com/read/20160310/90/526643/ruang-pemangkasan-lps-rate-semakin-besar
Sumber : BISNIS.COM

bird

Bisnis.com, JAKARTA–Tingginya pertumbuhan beban operasional disebut sebagai penyebab utama penurunan laba perbankan tahun lalu.

Analis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Seno Agung Kuncoro mengatakan pada Desember 2015 pertumbuhan laba industri perbankan mengalami kontraksi sebesar 7,01% secara tahunan.

“Penurunan laba tersebut disumbangkan oleh rendahnya pertumbuhan pendapatan bunga dibanding beban bunga. Terutama berasal dari peningkatan beban operasional selain bunga,” katanya dalam Laporan Perekonomian dan Perbankan Februari 2016, Minggu (6/3/2016).

Pertumbuhan pendapatan bunga sebesar 13,8% year on year di akhir tahun lalu masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan beban bunga yang mencapai sebesar 15,1% y-o-y.

“Sehingga pertumbuhan pendapatan bunga bersih hanya sebesar 12,5%,” lanjutnya.

Adanya tekanan pada beban operasional selain bunga yang naik sebesar 42,1% y-o-y pada Desember 2015 juga membuat laba bersih bank mengalami kontraksi.

Tingginya pertumbuhan beban operasional selain bunga terutama disumbangkan oleh pencadangan kredit bermasalah.

rose KECIL

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyatakan pihaknya menyambut baik rencana penetapan batas atas bunga deposito bagi deposan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian/Lembaga (K/L) yang menempatkan dananya di perbankan. “Kalau saya tentang bunga, saya tangkap baik sekali? Ketika diatur bahwa dana-dana yang dimiliki negara itu tidak boleh ditaruh untuk memproleh bunga lebih tinggi dari 5 persen, itu baik sekali, karena itu kan dana negara dan ada di bagian sistem keuangan perbankan,” kata Agus di kantornya, Jumat (4/3/2016).

Menurut hemat Agus, dana-dana negara tersebut tak perlu dimaksimalkan, karena dapat membuat biaya dana jadi mahal yang akhirnya memicu bunga pinjaman jadi tinggi. “Untuk apa itu dimaksimumkan dan membuat dana-dana menjadi mahal, akhirnya tingkat bunga pinjaman jadi tinggi,” imbuh dia.

Agus juga menyambut baik rencana pemerintah agar bunga dana-dana BUMN atau K/L tidak boleh lebih dari yang dijaminkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Kemudian saya mendengar dana yang sampai Rp 2 miliar itu di bank-bank tidak boleh lebih tinggi dari penjaminan LPS, menurut saya itu bagus sekali karena kalau dana-dana ditaruh di bank jumlahnya sampai dengan Rp 2 miliar dan dia minta tingkat bunga lebih tinggi dari penjaminan LPS, kalau ada apa-apa dengan banknya pasti dia juga minta ditanggung pemerintah,” jelas Agus.

Sekadar informasi, bunga deposito deposan BUMN rencananya akan dibatasi maksimal 75 hingga 100 basis poin (bps) di atas suku bunga acuan BI (BI Rate). Dengan tingkat bunga acuan BI sebesar tujuh persen saat ini, dana deposan BUMN di bank maksimum hanya memperoleh bunga delapan persen. Langkah itu diharapkan mendorong penurunan biaya dana dan berujung pada meningkatnya efisiensi perbankan.

Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan
Editor : Josephus Primus

rose KECIL

INILAHCOM, Jakarta – Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, bunga kredit perbankan di Indonesia jauh di atas perbankan di Asia Tenggara. Sudah waktunya diturunkan.

Kata Menko Darmin, suku bunga kredit sebesar 10% sampai 12%, jelas memberatkan pelaku usaha. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk mendorong perbankan nasional menurunkan bunganya.

Maka dari itu, lanjut mantan Gubernur BI era Presiden SBY ini, pemerintah menyiapkan sejumlah aturan agar keinginan tersebut bisa terwujud. “Langkah-langkah apa saja yang dilakukan? Ya, pemerintah, OJK, LPS, dan Menteri BUMN harus mendorong secara bersama-sama agar suku bunga menjadi lebih rendah,” papar darmin di Gedung Menara BTN, Jakarta, Rabu (2/3/3016).

Darmin mengungkapkan, nyaris separuh dari bunga kredit perbankan dipengaruhi oleh tingginya berbagai macam biaya, seperti belanja pegawai, sewa gedung, bayar listrik dan lain-lain. “Jika biaya-biaya ini bisa ditekan, bunga kredit bisa lebih rendah. Itulah perlunya efisiensi di perbankan,” tandas Darmin. [ipe]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2278198/menko-darmin-bank-boros-karena-gedunglistrik#sthash.MIjMu6u5.dpuf

bird

JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, biaya paling besar yang harus ditanggung perbankan bukanlah biaya operasional, tapi biaya dana. Pasalnya, untuk menurunkan biaya dana menjadi single digit bergantung demand dan supply.

“Biaya dana bisa turun tergantung dengan nasabah dan tergantung juga pada likuiditas dan demand supply. Demand dan supply harus dijaga agar likuiditas bisa terjaga dan biaya dan bisa turun,”jelas Budi di Kawasan Mandiri University Jakarta, Seni (29/2/2016).

Menurutnya, langkah Bank Indonesia dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) ke level 6,5 persen sangatlah baik, tapi hal ini perlu ditingkatkan, agar likuiditas bisa terus terjaga.

“Jadi kalau hanya nuruin biaya operasional dampaknya kecil. Tapi kalau biaya dana bisa diturunkan, maka dampaknya akan besar sekali,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan target pemerintah yang akan menurunkan bunga bank single digit, Budi mengatakan Bank Mandiri menargetkan beberapa segmen produktif yang bisa menggenjot ekonomi akan single digit.

“Kita target sebagian besar single digit, tapi enggak semuanya. Ada beberapa segmen produktif yang bisa meningkatkan ekonomi itu single digit. Buat kita enggak terlalu sulit, karena memang sudah ada yang single digit. Kemudian kita juga punya funding yang kuat,” jelasnya.
http://economy.okezone.com/read/2016/02/29/320/1323713/ini-biaya-termahal-yang-dikeluarkan-perbankan
Sumber : OKEZONE.COM

rose KECIL

JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara mendorong bank milik pemerintah untuk menjadi pelopor dalam menurunkan suku bunga kredit.

Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengatakan penurunan suku bunga kredit bisa dilakukan dengan cara memangkas biaya dana dan biaya operasional.

“Harus ada pionir, proses ini bertahap dan kami harapkan pasar secara keseluruhan bisa seperti itu [bunga rendah[,” ujarnya di Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Rini menjelaskan, suku bunga kredit di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Suku bunga kredit yang tinggi menjadi salah satu faktor yang membuat daya saing pengusaha Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.

Menurut Rini, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia telah menempuh upaya terpadu agar biaya dana dan operasional bank BUMN bisa turun sehingga di akhir 2016 bunga kredit bisa turun menjadi satu digit.

Pemerintah juga telah menghimbau agar bunga deposito milik BUMN yang ditempatkan di empat bank pemerintah dipatok paling tinggi 5% atau 200 bps di bawah BI Rate.

Empat bank itu yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan data Bank Indonesia, per Desember 2015, total dana BUMN di perbankan mencapai Rp1.532,03 triliun.

Jumlah ini terdiri dari deposito milik BUMN keuangan dan BUMN nonkeuangan.

Di luar jumlah tersebut, terdapat juga dana milik pemerintah daerah sebesar Rp103,78 triliun.

http://finansial.bisnis.com/read/20160225/90/522597/penurunan-bunga-kredit-bank-bumn-diminta-jadi-pelopor
Sumber : BISNIS.COM

rose KECIL

JAKARTA – Deputi Bidang Jasa dan Keuangan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, pihaknya tidak berencana menurunkan NIM bank BUMN. Kementerian menyasar penurunan biaya dana, yang akan diikuti penurunan bunga kredit dengan memperhitungkan premi risiko yang ada. Seiring rencana mendorong penurunan biaya dana perbankan, pihaknya akan mendorong penurunan bunga deposito pemerintah dan BUMN di perbankan.

Cost of fund yang perlu kami jaga, bukan net interest margin (NIM) yang kami turunkan. Nanti kami lihat bagaimana lending-nya. (Rencana penurunan NIM sampai 3%) tidak bilang seperti itu. Kan cost of fund yang kami pertimbangkan, kalau nanti deposito pemerintah turun, kami bisa menjaga itu,” kata Gatot kepada Investor Daily di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (24/2).

Sementara itu, pasar bereaksi negatif menyusul pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno pekan lalu, yang berniat menekan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) bank BUMN hingga 3%. Akibatnya, harga saham bank BUMN turun, yakni Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), dan Bank Tabungan Negara  (BBTN).
Menko Perekonomian Darmin Nasution menilai pasar bereaksi terlalu berlebihan menyusul anjloknya saham bank badan usaha milik negara (BUMN) dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepekan terakhir. Saham-saham bank papan atas yang memiliki PBV 1,2-3,5 kali dan PER 10,26-17,83 dinilai sudah murah, sehingga saat ini tepat bagi investor untuk mengakumulasinya.

“Itu biasa, ada reaksi berlebihan. Padahal, sudah dibilang bahwa kami tidak akan mengatur profit atau tingkat bunga. Yang kami atur input-nya. Hasil akhir tetap saja market yang menentukan,” kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/2).

Darmin berharap investor di pasar modal bersikap hati-hati dan tidak menanggapi berlebihan terhadap sesuatu hal yang belum pasti. Meski demikian, Darmin optimistis, pasar kembali normal pada beberapa hari mendatang.

“Memang susah untuk dibilangin. Nanti, dua hari sampai seminggu, investor akan lihat. Tidak apa-apa,” katanya.

Darmin menambahkan, untuk menekan bunga kredit, pemerintah dan BUMN harus menyesuaikan bunga deposito dengan laju inflasi yang kini sudah turun. Pemerintah dan BUMN diharapkan tidak meminta bunga deposito khusus (special rate) kepada bank BUMN.

Dia menjelaskan, pemerintah menargetkan sampai akhir tahun ini inflasi tidak boleh lebih dari 4%. Seiring inflasi yang rendah, lanjut dia, bunga deposito juga tidak boleh terlalu jauh dari level tersebut, dengan kemungkinan yang paling pas tidak lebih dari 5%.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno saat ditemui di kantornya enggan memberikan konfirmasi ketika ditanya terkait rencana penurunan NIM. Orang nomor satu BUMN tersebut hanya tersenyum kepada wartawan, tanpa mengatakan apa-apa, lalu bergegas masuk ke liftbasement Gedung Kementerian BUMN.

Saatnya Beli
Analis Investa Saran Mandiri Hans Kwee mengatakan, saham perbankan kini sudah relatif lebih murah dari historical mereka. Saat ini, saham BMRI memiliki PBV 1,86 kali dan PER 11,1 kali, BBRI PBV 2,3 kali dan PER 10,26 kali, BBCA PBV 3,5 kali dan PER 17,83 kali, sedangkan BBNI PBV 1,2 kali dan PER 10,46 kali.

“Menurut saya sekarang bisa akumulasi beli untuk perbankan. Memang sempat terjadi miskomunikasi terkait rencana penurunan NIM, sehingga sekarang harga sahamnya lebih murah. Tekanan juga sudah mulai mereda. Saham-saham pilihan yang kami rekomendasikan masih empat bank besar, yaitu BBCA dengan target harga Rp 13.000, BMRI Rp 9.100-9.400, BBRI Rp 10.500-10.700, dan BBNI Rp 4.900-5100,” tutur Hans.

Pada perdagangan di BEI  kemarin, harga saham sejumlah bank mulai bergerak naik, seperti BBNI. Indeks harga saham gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangandi zona hijau, ditutup menguat 3,67 poin (0,08%) ke level 4.657,72.

Hans menjelaskan, jika ada penurunan NIM, yang akan terpukul adalah bank-bank kecil. Sedangkan bank-bank besar cenderung akan bisa beradaptasi dengan penurunan NIM.

“Pertama, bank besar akan minta collateral yang lebih bagus, bank akan selektif agar kredit macetnya turun. Kedua, dana lebih akan dialihkan ke divisi treasury seperti ke SUN atau bond. Ketiga, bank akan menaikkan fee based income dan yang bisa melakukannya hanya bank-bank besar. Keempat, mereka akan mendorong ke anak usaha untuk ekspansi lewat kredit sepertimultifinance,” paparnya.

Senada, analis NH Korindo Securities Reza Priyambada mengatakan, saat ini sektor keuangan memiliki PBV sekitar 3 kali dan PER industri 12 kali. Saham-saham sektor ini sudah murah.

“Investor masih harus wait and see, sambil melihat kondisi saham perbankan yang sempat terkena dampak isu penurunan NIM. Saya menyarankan investor lebih berhati-hati. Saya merekomendasi saham-saham yang cenderung mendapat diskon, yaitu BBRI, BBNI, BBTN, dan BBCA dengan target harga masing-masing Rp 12.200, Rp 5.575, Rp 1.650, dan Rp 14.000,” paparnya.

Ia menambahkan, profitabilitas bank memang turun tahun 2015, karena pertumbuhan kredit yang turun juga berpengaruh terhadap penurunan kinerja mereka. “Tahun ini, kita berharap, penurunan BI rate akan menyebabkan penyaluran kredit meningkat, sehingga perbankan bisa lebih baik,” imbuhnya.

Emiten sektor perbankan cenderung masih tumbuh tahun ini, didukung oleh pertumbuhan permintaan kredit dan membaiknya kondisi perekonomian. Adapun sentimen negatif terkait keinginan pemerintah sebelumnya untuk menekan NIM diperkirakan mereda, karena hal ini sulit untuk direalisasikan.

Sentimen negatif itu muncul setelah Menteri BUMN meminta bank-bank pelat merah untuk menurunkan NIM dari 7-8% menjadi 3% dalam tiga tahun ke depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga siap memberikan insentif kepada bank yang menurunkan NIM mulai bulan depan, seperti kemudahan membuka cabang dan perizinan produk.

Intervensi Negatif
CIMB Securities menyatakan, pengaturan suku bunga kredit maupun NIM perbankan akan sulit diterapkan. Intervensi ini justru berdampak negatif.

“Pengaturan tingkat suku bunga maupun margin keuntungan mungkin mustahil. Ini berpotensi menimbulkan disintermediasi perbankan ke depan,” tulis tim riset perusahaan sekuritas asal Malaysia itu.

Selama ini, pengaturan tingkat suku bunga pinjaman sering berujung pada kegagalan. Berdasarkan hasil studi Bank Dunia terungkap, ada 76 negara berusaha untuk menekan suku bunga pinjaman yang berujung kegagalan. Pengaturan tingkat bunga pinjaman justru menimbulkan efek negatif, seperti keengganan menyalurkan kredit hingga ke daerah pelosok, dengan alasan efisiensi.

Pengaturan suku bunga rendah justru bisa menimbulkan kenaikan kredit ilegal dan berdampak terhadap lonjakan biaya maupun komisi tambahan kredit yang tidak diregulasi pemerintah. “Apabila pemerintah mengikuti kebijakan memangkas tingkat suku bunga pinjaman maupun NIM perbankan, kami percaya pemerintah akan kehilangan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit, khususnya segmen mikro untuk memacu perekonomian,” papar CIMB Securities.

Perusahaan efek asing tersebut menyebutkan, pemangkasan tingkat bunga pinjaman seharusnya dilaksanakan secara bertahap dan alamiah. Tingkat bunga pinjaman dipastikan akan turun dengan sendirinya, apabila biaya dana atau cost of fund turun dan bank sentral memangkas tingkat bunga acuan.

Saat ini, rata-rata tingkat bunga pinjaman perbankan nasional sebesar 13%. Sedangkan belanja operasional berkisar 5-5,5% dari total kredit, biaya kredit 2-2,5%, dan biaya pendanaan sekitar 2%, sehingga imbal hasil kredit yang harus didapatkan minimal 9%.

“Bagi kami sangat tidak mungkin bank bisa menekan bunga pinjaman di bawah angka tersebut dengan kondisi sekarang, seperti ketatnya likuiditas perbankan. Sebagaimana diketahui, LDR perbankan sudah mencapai 91% hingga November 2015.

Apabila bunga kredit dipangkas dengan menekan NIM, perbankan kemungkinan justru menginvestasikan seluruh dananya pada surat utang negara (SUN),” ungkap CIMB Securities.

Dengan asumsi imbal hasil (yield) obligasi negara sekitar 8%, bank mendapatkan margin 5-6%. Angka tersebut dihitung dengan asumsi biaya overhead terpangkas dan tidak ada biaya kredit. “Apabila hal ini terjadi, pertumbuhan kredit bakal melambat dan berdampak negatif terhadap perekonomian. Dengan demikian, tujuan pemerintah untuk menekan bunga pinjaman tidak tercapai,” papar CIMB Securities.

Pandangan senada diungkapkan tim riset Trimegah Securities. Secara alamiah, bank berusaha semakin efisien dari segi operasional dan menekan biaya pendanaan. “Penurunan beban operasional akan membuat NIM turun,” tulis Trimegah Securities dalam risetnya.

Keinginan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan pemangkasan bunga kredit secara nasional akan sulit dilaksanakan. Mereka menilai, momentum saat ini bisa dimanfaatkan pemodal untuk membeli saham di sektor perbankan.

Trimegah Securities memperkirakan sektor perbankan cenderung tumbuh, seiring ekspektasi peningkatan permintaan kredit tahun ini, penurunan biaya kredit, serta perbaikan kondisi ekonomi makro. Sedangkan saham pilihan sektor perbankan yang direkomendasi adalah BBNI dengan target harga Rp 6.200 dan BBTN dengan target harga Rp 1.900.

Penurunan BI Rate
Sementara itu, tim riset Panin Sekuritas menyebutkan, penurunan BI rate menjadi 7% bakal berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit tahun ini. “Kami melihat bank akan lebih agresif menurunkan suku bunga kredit, dibandingkan memotong suku bunga deposito. Hal ini bertujuan untuk mendorong kredit dengan menjaga tingkat likuiditas perbankan, di mana rasio likuiditas LDR sudah mencapai 90%,” tulis tim riset Panin Sekuritas.

Penurunan BI rate diperkirakan berdampak terhadap penurunan tingkat bunga kredit hingga 25 bps dan suku bunga deposito sebesar 10 bps. Angka penurunan tersebut diharapkan membuat pertumbuhan kredit perbankan nasional bisa mencapai 14%, pertumbuhan DPK sebesar 10%, dan LDR berpotensi naik 3-4% hingga akhir tahun ini.

Dampak positif penurunan BI rate tersebut mendorong Panin Sekuritas merekomendasikan beli saham BBNI, BMRI, BBRI, BBCA, BBTN, dan rekomendasi netral untuk saham BDMN. Sedangkan saham pilihan teratas sektor perbankan adalah BBNI, BMRI, dan BBRI.

 

Novy Lumanauw/Parluhutan/Margye J Waisapy/EN

Investor Daily

rose KECIL

JAKARTA – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 26/PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 mengenai Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Bunga Deposito, Tabungan, serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada 19 Februari lalu.

Dilansir dari laman Setkab, Kamis (25/2/2016), PMK tersebut dimaksudkan guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS), untuk mendukung penguatan perekonomian nasional, serta sesuai dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000.

Dengan demikian, pengenaan PPh atas bunga dari Deposito dalam mata uang dolar AS yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai tarif PPh 10 persen dari jumlah bruto untuk Deposito dengan jangka waktu satu bulan.

Sedangkan untuk bunga deposito dengan jangka waktu tiga bulan dikenakan tarif 7,5 persen dari jumlah bruto. Kemudian untuk deposito dengan jangka waktu enam bulan dikenakan tarif 2,5 persen dari jumlah bruto. Serta tarif 0 persen dari jumlah bruto, untuk Deposito dengan jangka waktu lebih dari enam bulan.

Sedangkan atas bunga dari Deposito dalam mata uang Rupiah, dikenakan tarif 7,5 persen dari jumlah bruto, untuk Deposito dengan jangka waktu satu bulan. Kemudian tarif 5 persen dari jumlah bruto, untuk Deposito dengan jangka waktu tiga bulan dan tarif 0 persen dari jumlah bruto, untuk Deposito dengan jangka waktu enam bulan atau lebih dari enam bulan.

Adapun, bunga dari tabungan dan diskonto SBI, serta bunga dari Deposito selain dari Deposito yang bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dikenai tarif PPh yakni 20 persen dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Selain itu dikenakan tarif 20 persen dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Ketentuan mengenai pengenaan PPh atas bunga dari Deposito sebagaimana dimaksud tidak berlaku dalam hal Devisa Hasil Ekspor yang atas bunga Depositonya telah dikenai PPh dengan tarif sebagaimana dimaksud ditempatkan kembali sebagai Deposito, termasuk Deposito,” bunyi Pasal 3 ayat (3) PMK itu.

Bunga Deposito yang dikenai PPh harus memenuhi persyaratan di antaranya sumber dana Deposito merupakan dana Devisa Hasil Ekspor yang diperoleh setelah berlakunya PP Nomor 123 Tahun 2015 yang dibuktikan dengan dokumen berupa laporan penerimaan Devisa Hasil Ekspor melalui bank devisa sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor.

Selain itu, sumber dana Deposito juga berasal dari pemindahbukuan dana Devisa Hasil Ekspor yang ditempatkan pada rekening milik eksportir pada bank tempat diterimanya Devisa Hasil Ekspor dari luar negeri dan rekening milik eksportir dimaksud hanya digunakan untuk menampung dana Devisa Hasil Ekspor. Serta, Deposito ditempatkan pada bank yang sama dengan bank tempat diterimanya Devisa Hasil Ekspor dari luar negeri.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni pada tanggal 22 Februari 2016 lalu.
http://economy.okezone.com/read/2016/02/25/320/1320923/menkeu-terapkan-pemotongan-pph-bunga-deposito-tabungan-dan-sbi

Â
Sumber : OKEZONE.COM

rose KECIL

Pemerintah tengah sibuk tekan NIM perbankan melalui sejumlah insetif. Tingginya biaya perebutan dana  menjadi salah satu pemicu tingginya suku bunga. Ria Martati.

Jakarta IB– Permintaan Pemerintah agar bank mulai menurunkan suku bunga kreditnya hinggasingle digit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, nampaknya mulai dieksekusi. Beberapa hari terakhir pemberitaan dihebohkan dengan kabar pembatasan suku bunga deposito untuk simpanan pemerintah pusat/daerah dan deposan BUMN serta arahan Net Interest Margin (marjin bunga bersih) rendah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berita pembatasan NIM sempat memukul saham bank-bank yang biasanya kinclong. Pada penutupan perdagangan Jumat, 19 Februari lalu, saham sektor keuangan turun 3,33%. Sementara saham BBCA, BBRI, BMRI & BBNI (market kapitalisasi terbesar) masing-masing turun 2,61%, 4,58%, 4,37%, dan 6,42%.

Arahan penurunan NIM memang sedang disiapkan oleh OJK melalui beleid terbaru yang dijanjikan meluncur bulan depan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad mengatakan, aturan itu dibuat untuk mengarahkan efisiensi perbankan menuju bunga kreditsingle digit. Regulasi baru tersebut nantinya akan memberikan kemudahan-kemudahan, tergantung besaran efisiensi yang bisa diraih perbankan.

Berdasarkan data Bloomberg 2015, jika dibandingkan dengan bank-bank di negara lain, NIMperbankan Indonesia bisa dikatakan yang tertinggi. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) misalnya, tingkat NIM-nya mencapai 8,13%. Sementara itu, bank asal Thailand, Kaskornbank NIM-nya hanya mencapai 3,67%. Bank asal Malaysia, Public Bank NIM-nya mencapai 2,16%. Dan bank asal Singapura, DBS NIM-nya hanya mencapai 1,68%.

Pemerintah meyakini, daya saing Indonesia akan membaik jika perbankan berada dalam rezim suku bunga rendah. Suku bunga acuan Indonesia yang tinggi dinilai menjadi biang kerok daya saing rendah dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Suku bunga acuan BI Rate sekarang adalah 7%, lebih tinggi dibanding suku bunga acuan Vietnam 6,50%, Filipina 4,00%, Malaysia 3,25%, Thailand 1,50%, dan Singapura 0,21%. Meskipun suku bunga acuan telah dipangkas 50 bps dalam dua bulan terakhir, namun perbankan masih menimbang-nimbang untuk mengikuti penurunan suku bunga tersebut dengan menurunkan suku bunga kreditnya. Pasalnya, penurunan suku bunga kredit sangat tergantung dengan biaya dana. Di tengah likuiditas yang ketat, bank terbebani oleh tingginya suku bunga dana.

Direktur Utama PT Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, langkah BI memangkas suku bunga sulit diikuti dengan penurunan bunga bank karena kondisi likuiditas bank yang ketat. Kebijakan Pemerintah yang mencari pembiayaan di pasar melalui mekanisme front loading Surat Berharga Negara (SBN) menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, penurunan suku bunga acuan sekaligus pemangkasan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 1% pada Februari cukup membantu likuiditas perbankan. Maka menurutnya, peluang untuk menurunkan suku bunga kredit pun terbuka.

Sementara, Presiden Direktur PT Bank Central Asia, Tbk,  Jahja Setiaatmadja mengaku tidak akan menurunkan suku bunga kreditnya lagi. Pasalnya per Februari, Perseroan telah menurunkan suku bunga 0,25% untuk kredit retail seiring dengan penurunan suku bunga acuan periode Januari 2016 yang dipangkas 0,25%. Berbeda halnya dengan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia, Tbk Achmad Baiquni yang mengaku akan mengupayakan penurunan suku bunga kredit, kendati masih harus menghitungnya kembali.

Saat ini, biaya dana perbankan Indonesia masih relatif tinggi, tingginya biaya dana (cost of fund) perbankan saat ini bisa tercermin dari tingginya beban bunga bank yang per Desember mencapai Rp338,25 triliun. Beban bunga dari 118 bank umum konvensional itu dalam tren meningkat. Pada 2012, beban bunga bank umum konvensional tercatat Rp187,71 triliun, sementara pada 2013 tercatat Rp215,13 triliun, kemudian pada 2014 tercatat Rp293,84 triliun. Soal lainnya dalam penentuan NIM adalah tingginya premi risiko dan biaya overhead.

Jadi bagaimana bank bisa memperoleh dana dengan murah dan menekan marjinnya agar bisa melempar kredit dengan murah ? Selain pembatasan bunga deposito nasabah besar yang diupayakan Pemerintah melalui revisi Peraturan Pemerintah agar deposan besar yang disinyalir adalah perusahaan-perusahan milik negara (BUMN) tak sembarangan meminta bunga deposito tinggi. Bank juga harus mengupayakan efisiensi dengan menekan biaya overhead-nya, biaya pencadangan dan biaya lain seperti promosi, serta SDM. Pasalnya, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon, tingginya komponen biaya overhead saat ini terutama dipicu oleh biaya perebutan dana.

Overhead kita cukup tinggi terutama karena biaya-biaya kita persaingan merebut dana. Sehingga masih harus ada biaya promosi, biaya SDM. Sekarang kan banyak bank sudah mulai menawarkan teknologi tepat guna. Itu pada waktunya bisa mendorong efisiensi,” kata Nelson di Jakarta, Senin 22 Desember 2016.

Teknologi perbankan nampaknya menjadi salah satu jalan keluar meningkatkan efisiensi. Studi Mc Kensey menunjukkan, prospek peningkatan penggunaan teknologi digital banking di Asia cukup tinggi. Pada 2020 nanti, pengguna digital banking diperkirakan menjadi 1,7 miliar orang dari 650 juta pada 2012. Sementara di Australia dan ASEAN (Malaysia, Indonesia, Singapura dan Vietnam) pengguna digital banking diperkirakan naik dari 60 juta orang pada 2012 menjadi 150 juta orang pada 2020.

Digital banking menjadi solusi mendorong efisiensi karena memungkinkan bank menekan biaya. Sebab, biaya penggunaan teknologi digital banking cenderung lebih murah. Misalnya, biaya per unit transaksi jika datang ke bank adalah US$4,25 untuk sekali datang, sementara jika menggunakan phone banking biaya transaksinya bisa ditekan menjadi US$1,3 per transaksi. Biaya paling murah adalah transaksi online banking yang hanya menelan ongkos US$10 sen per transaksi. (*) Ria Martati

Jakarta Infobank – Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuannya (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 7%. Kebijakan BI ini diharapkan segera direspon oleh perbankan dengan ikut menurunkan suku bunganya baik kredit maupun deposito.

Menyikapi hal tersebut, Presiden Direktur PT Maybank Indonesia, Taswin Zakaria menyambut positif penurunan BI Rate menjadi 7% itu. Menurutnya, untuk menurunkan suku bunga kreditnya, perseroan terlebih dahulu melihat cost of fund (penurunan biaya dana) yang ada.

“Kami sambut baik penurunan suku bunga BI Rate yang turun kedua kalinya, dan kita akan sesuaikan cost of fund yang ada di bank dan nanti pada waktunya juga akan menyesuaikan suku bunga kredit,” ujar Taswin di Jakarta, Selasa, 23 Februari 2016.

Dengan penurunan BI Rate yang juga dibarengi dengan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer menjadi 6,5%, dia berharap ekonomi akan semakin terdorong. Sejalan dengan hal itu, perseroan akan menangkap peluang bisnis yang dianggap sangat potensial.

“Kita berharap ekonomi semakin menggeliat, kami sudah posisikan bank pada segmen-segmen yang bisa menangkap peluang yang ada pada perekonomian di 2016 ini, sehingga di 2016 ini pendapatan dan laba kami bisa kita tingkatkan lebih dari 2015,” tutupnya. (*) Rezkiana Nisaputra

JAKARTA,KOMPAS.com – PT Maybank Indonesia Tbk berencana menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) di tahun 2016.

Direktur Keuangan Maybank Indonesia Thila Nadason mengatakan, pihaknya akan menerbitkan subdebt ini sesuai dengan kebutuhan dana untuk penyaluran kredit.

Maybank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 11 -12 persen tahun ini.

“Kami berencana untuk menerbitkan subdebt senilai Rp 1,5 triliun dan senior subdebt senilai Rp 700 miliar-Rp 1 triliun di kuartal II-2016,” kata Thila, Selasa (23/2/2016) di Jakarta. (Nina Dwiantika)

Editor : M Fajar Marta
Sumber : KONTAN

Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menegaskan, pihaknya mendukung langkah pemerintah, OJK, dan BI untuk menurunkan suku bunga kredit.

Sigit menjelaskan, BI rate merupakan salah satu indikator yang memengaruhi tingkat suku bunga. Indikator lain adalah biaya dana (cost of fund), biaya operasional (overhead cost), margin keuntungan, dan premi risiko.

Faktor cost of fund tidak bisa dikendalikan bank, karena biaya dana bisa dipengaruhi permintaan besaran bunga simpanan dari pemilik dana (deposan). Deposan bisa dari kalangan pengusaha, bisa juga pemerintah. “Kontribusi cost of fund terhadap suku bunga kredit sekitar 60%,” tutur dia.

Biaya operasional, menurut Sigit, bisa dikendalikan bank, misalnya lewat efisiensi. Faktor lain yang memengaruhi tingkat suku bunga adalah margin. Lalu, ada premi risiko yang juga tidak bisa dikendalikan bank karena berkaitan dengan profil nasabah atau debitor atau sektor-sektor yang berisiko tinggi. “Dari empat faktor itu, hanya biaya operasional yang bisa dikendalikan oleh bank,” tegas dia.

Sigit mengatakan, upaya penurunan bunga kredit jangan hanya fokus pada penurunan NIM. Kalau bank bisa membukukan NIM bagus kan sebenarnya tidak masalah. Misalnya ada bank mampu menghimpun dana murah cukup banyak dan NIM-nya bagus, lalu kenapa dipersoalkan?” ujar dia.

Biaya Overhead

Direktur Keuangan BRI Haru Koemahargyo menjelaskan, biaya operasional selain bunga (overhead cost) BRI yang paling besar masih terletak pada biaya tenaga kerja atau SDM. Tahun 2015, total beban biaya BRI Rp 64,18 triliun, 40% merupakan beban biaya bunga dan 60% beban biaya nonbunga, termasuk beban pencadangan Rp 8,58 triliun.

Berdasarkan laporan akhir tahun BTN, dari total beban biaya BTN Rp 14,16 triliun, 61,44% merupakan beban biaya dana dan 38,66% biaya operasional nonbunga (overhead cost).

Hingga November 2015 total beban biaya perbankan tercatat Rp 665,28 triliun, terdiri atas 46,53% biaya dana dan 53,47% biaya overhead. (th/tl/az/yos/hg)

http://id.beritasatu.com/home/perbanas-dukung-penurunan-suku-bunga-kredit/139914
Sumber : METROTVNEWS.COM

 

BANDUNG okezone- PT Bank BNI (Persero) Tbk menyatakan, sudah saatnya bank-bank pelat merah melakukan penyesuaian Net Interest Margin (NIM). Mengingat, NIM yang ditetapkan perbankan BUMN masih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Direktur Utama Bank BNI Ahmad Baiquni mengatakan, NIM Bank BNI berada dikisaran 6,2 persen sampai 6,3 persen. Level tersebut rencananya akan kembali disesuaikan.

“Kita melihat ke depannya sulit untuk mempertahankan itu karena tingkat kompetisi dan likuiditasnya yang tahun ini rasanya akan relatif lebih ketat sehingga mau tidak mau akan membuat net interest margin kita turun,” kata Baiquni di Hotel Grand Royal Panghegar, Bandung, Jumat (19/2/2016).

Apalagi, sambung Baiquni, telah berjalannya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), menjadi latar belakang Bank BNI menurunkan NIM. “Saat ini kita ingin industri kita memenangkan persaingan maka kita harus memiliki efisiensi yang tinggi. Sedangkan salah satu komponen untuk efisiensi itu adalah biaya bank. Jadi kalau kita ingin memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan – perusahaan indonesia tentunya kita harus meningkatkan efisiensi,” tambahnya.

Artinya, kata Baiquni, jikalau bank-bank pelat merah menurunkan suku bunga kredit tentunya, maka akan semakin efisiensi, dan beban untuk perusahaan akan menurun, sehingga daya saing bank-bank pelat merah akan meningkat.

“Untuk mempertahankan laba atau meningkatkan laba bila seandainya NIM itu menurun antara lain kita ingin meningkatkan dalam hal volumenya. bahwa laba bisa ditingkatkan dengan meningkatkan volume bisnisnya baik itu kreditnya maupun fee base income-nya,” tutupnya.

(rzy)

detik: Jakarta -Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Achmad Baiquni berharap Bank Indonesia (BI) segera menurunkan suku bunga acuan atau BI rate yang saat ini masih nangkring di level 7,5%.

Alasannya, tingkat inflasi sudah cukup rendah dan memunginkan BI rate untuk turun. Tahun ini, BI memperkirakan inflasi berada di level 4 plus minus 1%.

“Mengenai tanggapan rapat RDG (rapat dewan gubernur) BI, bahwa The Fed sudah menaikkan suku bunga, dan kita juga sudah lihat angka inflasi di 2015 tidak terlalu tinggi, sebaiknya sudah bisa turun,” kata Baiquni ditemui di kantor pusat BNI, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Selain itu, lanjutnya, dirinya melihat penurunan suku bunga acuan BI juga penting dilakukan untuk menggenjot infrastruktur di tahun ini. Dengan suku bunga rendah, maka dimungkinkan suku bunga kredit juga lebih kompetitif.

“Kita sudah lihat pemerintah juga sudah lakukan percepatan penggunaan anggaran. Dengan tender dilakukan di awal tahun, yang biasanya baru bisa dilakukan di triwulan kedua,” ujar Baiquni.

Berapa besar penurunan BI rate yang diharapkan, Baiquni menilai, penurunan 25 basis poin (bps) dianggap sudah ideal.

“Berapa besar? Saya kira (turun) 25 basis poin,” tutupnya.

(drk/drk)

ID: Deputi Komisioner OJK Irwan Lubis menambahkan, selain dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi, perlambatan kredit pada November 2015 disebabkan oleh upaya perbankan dalam memperbaiki kualitas aset dengan melakukan hapus buku (write of f) maupun penjualan aset bermasalah.

 

Sepanjang tahun ini, perbankan sudah melakukan hapus buku terhadap aset bermasalah sebesar Rp 4,1 triliun, termasuk di dalamnya CIMB Niaga yang melego asetnya hampir Rp 3 triliun.

 

Bank lain yang juga aktif melepas aset bermasalahnya kepada aset management unit (AMU) yang berada di bawah induk usahanya adalah PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

 

Laba Turun

Adapun dari sisi laba, Irwan Lubis mengakui, hingga akhir tahun ini kemampuan bank dalam mencetak keuntungan diperkirakan menurun dibandingkan tahun lalu. Per November 2015, return on asset (RoA) perbankan turun dari 2,85% akhir tahun lalu menjadi 2,3-2,5% pada akhir 2015.

 

Seiring dengan kenaikan kredit pada tahun depan, Irwan meyakini kinerja perbankan dalam membukukan keuntungan membaik, di samping didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi. (gtr/hg/gor)

 

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/home/pertumbuhan-kredit-bri-capai-11/136475

Bisnis.com, JAKARTA–Pemerintah meminta perbankan mengambil keuntungan dari tingginya pertumbuhan ekonomi, bukan membebani masyarakat dengan beban bunga yang menjulang.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) pada 2016 mendatang. Dengan begitu, sektor perbankan berperan meningkatkan efisiensi produksi di negeri ini.

“Pemerintah tahun depan akan mendorong suatu pergerakan dari bawah, salah satunya mendorong sektor keuangan lebih murah,”katanya dalam penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu(30/12/2015).

Menurut dia, kemajuan sektor keuangan tercipta karena produktifitas sektor riil yang berkembang, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, pelaku perbankan harus berpikir bahwa keuntungan lebih besar akan bisa teraih dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan melalui tingkat oendaoatan bunga yang besar.

“Mengapa bank di Malaysia atau Singapura lebih manu, karena mereka berpikir maju bukan karena bunga tinggi tapi untuk rakyag. Kita harus ubah mindset, harus maju bersama, bukan maju sepihak,”tuturnya.

Dengan menurunnya bunga perbankan, maka investor juga mendiversifikasikan dananya pada portofolio pasar modal sehingga mampu menstimulus perkembangan bursa saham.

ada perdagangan saham hari ini, Rabu (30/12/2015), IHSG berhasil ditutup positif pada perdagangan saham hari terakhir, naik 0,52% atau 23,65 poin ke level 4.593,01 dari sebelumnya 4.569,36.

Penguatan IHSG terjadi pada saat bursa saham di Asia Pasifik ditutup bervariasi. Akan tetapi, mayoritas bursa saham Asia Pasifik ditutup di zona hijau pada akhir tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Fluktuasi suku bunga acuan (BI Rate) dinilai tidak berbanding lurus terhadap naik dan turunnya harga-harga di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan tidak ada bukti di Indonesia yang menunjukan naik dan turunnya suku bunga acuan akan berpengaruh terhadap inflasi.

Menurutnya, inflasi yang terjadi di dalam negeri tipikalnya adalah berdasarkan pada pasokan. “Bukan karena permintaan,” kata Darmin, beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan suku bunga acuan akan berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga jika tipikalnya adalah berdasarkan permintaan.

Dengan begitu, inflasi di dalam negeri akan terjadi jika pasokan barang mengalami kekurangan. Adapun, barang-barang yang mempengaruhi inflasi seperti cabai atau bawang.

Menurutnya, jika kedua barang tersebut mengalami kenaikan akibat curah hujan yang terlalu tinggi atau kekeringan maka harga-harga akan meningkat. Selain bawang dan cabai, inflasi juga dapat terjadi jika harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan.

Dalam situs bank sentral disebutkan, BI dalam melaksanakan kebijakan moneternya menganut kerangka kerja yang dinamakannya inflation targeting framework (ITF).

Dengan kerangka tersebut, bank sentral secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut.

“Ada hal yang sebetulnya perlu dibicarakan lebih dalam. Tidak ada urusannya dengan inflasi,” tambah Darmin.

Terkait dengan naik atau turunnya suku  bunga acuan, dia menuturkan, sebetulnya yang jadi masalah bukan hal itu. Menurutnya, yang jadi persoalan adalah tingkat bunga.

Mantan gubernur Bank Indonesia tersebut menuturkan dalam perekonomian Indonesia, apabila suku bunga naik tingkat bunga juga akan naik. Namun, ketika suku bunga acuan turun belum tentu tingkat bunga akan turun.

Dia menekankan ada saja alasan yang diungkapkan oleh perbankan untuk tidak menurunkan tingkat bunganya. Padahal, permintaan terhadap turunnya BI rate dilandasi dengan pandangan turunnya suku bunga acuan dapat menurunkan biaya untuk melakukan pinjaman.

“Dengan begitu, investasi akan naik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat,” tambahnya.

Otoritas moneter pada 17 Desember 2015 silam memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya pada level 7,50%. Kebijakan ini membuat BI rate terus bertahan sejak 17 Februari tahun ini atau selama 11 bulan.

 

JAKARTA ID – Likuiditas perbankan pada kuartal I-2016 diperkirakan relatif lebih ketat dan mendor0ng bank untuk meningkatkan suku bunga deposito. Kondisi itu akan membuat bank sulit menurunkan suku bunga deposito maupun kredit, kendati awal 2016 Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuan (BI rate).

Direktur Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, jika defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melebar pada 2016, kondisi tersebut akan mempengaruhi kemampuan bank dalam memupuk likuiditas.

Dia pun memperkirakan, likuiditas perbankan cenderung mengetat pada kuartal I-2016 seiring aktivitas pemerintah untuk menutup defisit APBN, dengan menggenjot penerbitan surat utang lebih besar pada awal tahun (front loading).

“Likuiditas bank kemungkinan akan agak ketat pada kuartal pertama tahun depan. Dampaknya, kami mungkin harus menaikkan sedikit suku bunga deposito, tapi hanya untuk yang special rate sekitar 25 basis poin (bps),” ujar Kartika yang akrab disapa Tiko di Jakarta, Senin (21/12).

Namun, dia memperkirakan, ketatnya kondisi likuiditas tersebut hanya bersifat sesaat dan akan kembali membaik pada kuartal II-2016. Kendati mengetat, kondisi likuiditas pada kuartal pertama tahun depan pun tidak akan seketat kondisi likuiditas pada 2013 hingga awal tahun 2014. “Pemerintah sudah berkomunikasi lebih baik dengan Bank Indonesia (BI) ketika ingin melakukan front loading, tujuannya agar tidak mengganggu likuiditas perbankan,” terang dia.

Pihaknya memperkirakan, tahun depan BI akan menurunkan BI rate sebesar 50 bps menjadi 7%. Kendati memproyeksikanBI rate akan turun, Tiko mengaku, pada 2016 perbankan masih akan sulit menurunkan suku bunga.

“Kalau pemerintah menerbitkan pembiayaan dalam jumlah besar, itu memang akan terserap, tapi pasti mengambil dana dari perbankan juga. Artinya, kalau BI rate turun belum tentu suku bunga bank turun. Suku bunga bank harus melihat pertumbuhan kredit dan dana serta penyerapan obligasi pemerintah,” ungkap dia.

Penurunan suku bunga perbankan, menurut Tiko, paling lambat baru dapat menurun pada paruh kedua tahun depan. Sementara itu, Direktur Treasury and Management Asset PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Iman Soeko Nugroho menjelaskan, kondisi likuiditas kemungkinan akan relatif lebih ketat pada 2016 dibandingkan tahun ini, seiring membaiknya kondisi ekonomi dan pertumbuhan kredit.

Kendati demikian, menurut dia, kondisi likuiditas tersebut masih akan terkelola dengan baik. “Seharusnya kondisi likuiditas lebih ketat tahun depan, apalagi jika BUKU (bank umum kegiatan usaha) IV mulai ekspansif menyalurkan kredit, tapi levelnya masih akan manageable,” terang dia.

Kondisi likuiditas tersebut akan menjadi tantangan bagi perbankan Tanah Air pada 2016. Menurut Iman, BTN tidak terlalu khawatir terhadap kondisi likuiditas. Jika dipandang mendesak, pihaknya akan memenuhi kebutuhan pendanaan melaluiwholesale funding. “Kami tidak terlalu khawatir dengan likuiditas. Saat ini kami masih punya komitmen bilateral dengan ICBC, dari Rp 11,4 triliun baru ditarik Rp 1 triliun,” terang dia.

Direktur Retail Banking PT Bank Permata Tbk Bianto Surodjo memperkirakan, tahun depan suku bunga pasar cenderung akan bergerak tidak terlalu jauh dari saat ini. Perseroan tentu akan melakukan penyesuaian jika memang terdapat perubahan yang signfikan pada tren suku bunga ke depan.

“Proyeksi kami hampir sama dengan tahun ini, mungkin kalau pun turun tidak akan banyak, begitu juga kalau naik akan ada di kisaran 25 bps dari saat ini,” terang dia. Pada 2016, jika defisit APBN diperkirakan sebesar 2,15%, pemerintah kemungkinan akan menerbitkan surat berharga sebesar Rp 532 triliun.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon memperkirakan, risiko likuiditas pada 2016 akan relatif terjaga. Kendati demikian, Nelson mengaku berharap tahun depan BI dapat menurunkan BI rate agar memberikan peluang lebih besar bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga simpanan dan kredit.

“Tanpa penurunan suku bunga acuan (BI rate), rentabilitas bank cukup tipis karena COF (cost of fund) tinggi. Tentu kami berharap ada peluang BI menurunkan BI rate,” terang dia. (ID)

JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (Alfi) menginginkan Bank Indonesia (BI) bisa menurunkan suku bunga acuannya (BI rate) yang saat ini masih bertahan di level 7,5% selama 10 bulan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Alfi Akbar Djohan memandang, saat ini sedang terjadi praktik mafia perbankan dengan memanfaatkan BI rate yang tinggi. (Baca Juga:Penurunan BI Rate Tersandera Kenaikan Suku Bunga Amerika)

“Sudah saatnya pemerintah kita membereskan mafia di perbankan bukan hanya mafia migas, dan pelabuhan karena terang benderang BI rate tertinggi di ASEAN maupun dunia,” ujarnya dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (9/12/2015).

Menurutnya pemerintah dapat melakukan pembenahan terkait tingginya BI rate yang dinilai pengusaha sebagai indikator terjadinya praktik mafia di sektor perbankan.

Akbar mengungkapkan, sejauh ini BI belum bisa menjelaskan kepada pengusaha secara transparan soal alasan rentannya sistem keuangan Tanah Air terhadap setiap kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed).

Tingkat suku bunga yang tinggi, lanjut Akbar telah membuat pengusaha dalam negeri kesulitan mencari pinjaman guna mengembangkan bisnisnya.

“Saat ini pengusaha-pengusaha logistik lebih tertarik untuk mendapatkan pinjaman dari bank asing lantaran tawaran bunga yang kompetitif,” pungkasnya.

Sekedar informasi, BI akan menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17 Desember mendatang dengan salah satu keputusannya yaitu penetapan besaran BI rate.

(akr)

 

JAKARTA kontan. Kondisi perekonomian Indonesia tampaknya masih lesu darah. Ini tampak dari data pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan pertumbuhan kredit yang melambat per Oktober 2015.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), posisi DPK per Oktober lalu sebesar Rp 4.238.6 triliun. Dibandingkan periode sama tahun lalu, posisi DPK tumbuh 8,9%. Ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK per September 2015 sebesar 11,5% secara year on year (yoy).

Pertumbuhan kredit hingga Oktober lalu juga melambat. Per Oktober 2015, posisi kredit tercatat sebesar Rp 3.954,1 triliun. Jumlah ini tumbuh 10,1% secara yoy. Namun, pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit per September 2015 sebesar 10,9%.

Menurut bank sentral, perlambatan pertumbuhan kredit terjadi pada kredit produktif berupa kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI). Posisi KMK per Oktober tercatat sebesar Rp 1.854,3 triliun, tumbuh 8,6% secara yoy. Per September lalu, penyaluran KMK masih tumbuh 10,3%.

Sementara, kredit investasi per Oktober sebesar Rp 970,7 triliun, tumbuh 12,7% secara yoy. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan KI per September lalu sebesar 13%. BI menyatakan, perlambatan pertumbuhan KMK dan KI terutama terjadi pada sektor industri pengolahan dan konstruksi.

Di sisi lain, penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) per Oktober tumbuh 9,4% menjadi Rp 716,4 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM per September sebesar 9,1%. Peningkatan pertumbuhan kredit UMKM tersebt terjadi pada kredit untuk usaha skala kecil dan usaha skala menengah yang masing-masing tumbuh 5,5% dan 10,3%.

Pertumbuhan penyaluran kredit pada sektor properti juga melambat. Pada Oktober lalu, penyaluran kredit properti sebesar Rp 612,1 triliun, tumbuh 12,1% secara yoy. Padahal, per September lalu, penyaluran kredit ke sektor properti masih tumbuh 13% secara yoy. Menurut bank sentral, perlambatan penyaluran kredit porprti terjadi pada segmen kredit konstruksi, real estate, serta kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) yang masing-masing tumbuh 16,8%, 20,2%, dan 7,6%.

Selain itu, suku bunga kredit per Oktober tercatat turun tipis. Rata-rata suku bunga kredit pada Oktober lalu sebesar 12,9%. Pada bulan sebelumnya, rata-rata bunga kredit masih 12,91%.

Jakarta infobank–Pelonggaran moneter yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dari 8% menjadi 7,5% selain mendorong pertumbuhan kredit, juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Solikin M. Juhro mengungkapkan,  penurunan GWM, sudah mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang juga sejalan dengan stabilitas makroekonomi yang semakin baik sehingga terdapat ruang pelonggaran kebijakan moneter.

Dengan adanya pertimbangan tersebut, bank sentral memutuskan untuk memangkas GWM Primer sebesar 0,5% menjadi 7,5%. Kendati demikian, dia mengaku, masih ada ruang bagi BI untuk menurunkan kembali GWM Primer dari level tersebut. Menurutnya, BI akan evaluasi kembali dalam kedepannya.

“Kita pertimbangkan. Pokoknya kita hitungannya sementara di situ. Yaa sambil dievaluasi. Berdoa saja semoha masih ada ruang untuk penurunan itu (GWM Primer),” ujar Solikin di Gedung BI, Jakarta, 1 Desember 2015.

Masih adanya ruang penurunan GWM Primer tersebut, kata dia, BI akan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan kebijakannya. Hal ini sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, terutama karena kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed.

“Sekarangkan kita bermain, apakah kedepan masih ada ketidakpastian ekonomi. Susah jugakan. Jadi bagaimana kita bsa memanfaatkan penurunan itu (GWM Primer). Semua itu ada dalam konteks policy discussion,” tukas Solikin.

Ke depan, BI akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk memperkuat struktur perekonomian, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan yang tetap terjaga. (*) Rezkiana Nisaputra

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia menyakini penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam rupiah dari 8% menjadi 7,5% yang mulai diberlakukan hari ini, Selasa (1/12/2015), akan menambah likuiditas perbankan sekitar Rp18 triliun hingga Rp23 triliun.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Solikin M. Juhro mengatakan penurunan GWM Primer dalam rupiah menambah likuiditas bank sehingga akan berdampak pada peningkatan kapasitas kredit.

Selain itu, penurunan GWM sebesar 50 basis poin ini diharapkan dapat menurunkan cost of fundatau biaya dana perbankan sehingga kalangan perbankan dapat menurunkan suku bunga kredit.

“Likuiditas rupiah yang didapat dari pelonggaran GWM Primer rupiah senilai Rp18 triliun sampai dengan Rp23 triliun sehingga ini dapat meningkatkan kredit bank,” ujarnya di Gedung BI, Selasa (1/12/2015).

Menurutnya, dengan penambahan likuiditas perbankan ini akan mendorong peningkatan kredit sebesar 0,6% hingga 1%.

Kendati demikian, potensi penambahan ini tergantung pada kemampuan pasar dalam menyerap dana yang disalurkan.

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2016 berada di rentang 12% hingga 14%.

“Pelonggaran ini diharapkan akan memacu bank untuk meningkatkan pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit ini mengikuti gerak pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya tinggi maka kredit juga tinggi,” kata Solikin.

Sementara itu, untuk pertumbuhan ekonomi nasional, Bank Sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,2%-5,6% yang bersumber dari konsumsi domestik dibantu dengan pengeluaran pemerintah.

“Target pertumbuhan ekonomi dan kredit tersebut bisa dicapai dengan belanja pemerintah dan sektor swasta,” ucap Solikin.

Jakarta ID. Indonesia’s annual inflation rate in November will be inside the central bank’s 2015 target range of 3-5 percent for the first time this year, according to a Reuters poll.

The median forecast of 12 analysts in the poll is for an annual rate at 4.88 percent in November, slowing significantly from October’s 6.25 percent pace.

Core inflation, which excludes food and administered prices, is also seen cooling to 4.94 percent in November from 5.02 percent a month before.

Bank Indonesia targeted inflation at 3-5 percent this year and in 2016, but the rate has stayed above 6 percent since November 2014 after President Joko Widodo raised fuel prices.

The central bank has predicted that annual inflation during November may drop to below 5 percent as last year’s fuel price hike affects base prices for calculation.

On a monthly basis, consumer prices probably rose 0.19 percent in November, the poll of analysts showed.

Reuters

 

Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso sebelumnya mengatakan, tahun depan, kinerja BRI diperkirakan tumbuh lebih baik dari tahun ini, namun masih di bawah pencapaian tahun- tahun sebelumnya.

 

“Tahun depan mungkin laba akan tumbuh lebih baik dari tahun ini, meski tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun ini tumbuh berkisar 1-3%, tahun depan mungkin 5%,” ucap dia.

 

Sunarso memperkirakan, penyaluran kredit perseroan tahun depan tumbuh 13% (yoy). Ini tak berbeda jauh dengan target pertumbuhan kredit BRI tahun 2015 sebesar 11-13% (yoy). Sedangkan target pertumbuhan DPK bank BUMN ini akan menyesuaikan dengan pertumbuhan kredit tahun depan.

 

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Achmad Baiquni optimistis laba bersih perseroan tumbuh positif pada 2016. Hal ini antara lain didorong ekspansi penyaluran kredit dan penurunan tekanan kualitas kredit BNI.

 

Tahun depan, penyaluran kredit perseroan akan lebih ekspansif dibandingkan perkiraan pertumbuhan kredit industri. Pada 2016, perseroan menargetkan penyaluran kredit BNI tumbuh 14-16%, lebih tinggi dibandingkan proyeksi kredit perbankan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 12-14%. Target itu juga lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan kredit perseroan tahun ini.

 

“Untuk kapitalisasi pasar, kami memang harus realistis. Saat ini, kapitalisasi pasar kami sekitar Rp 96 triliun. Kami harapkan kondisi pasar modal membaik, sehingga tahun depan paling tidak kapitalisasi pasar kami bisa mencapai Rp 120 triliun. Dalam lima tahun ke depan mungkin bisa tumbuh sekitar 150%,” ujar Baiquni.

 

Ia mengatakan, untuk menggenjot pertumbuhan kredit tahun depan, BNI fokus menyalurkan kredit ke sektor infrastruktur dan maritim. Saat ini, outstanding kredit BNI di sektor infrastruktur mencapai Rp 63 triliun.

 

Perbankan Syariah

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) juga optimistis pertumbuhan perbankan syariah tahun depan membaik. MES memprediksi total pembiayaan perbankan syariah tumbuh 15,05-17,01% tahun depan.

 

Proyeksi tersebut dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5-5,3%, inflasi 4,7%, dan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 13.900.

 

Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan, aset perbankan syariah diprediksi tumbuh 14,64-17,13% tahun depan. Pada 2016, MES yakin pangsa pasar (market share) perbankan syariah dapat terlepas dari ‘jebakan’ 5%, yakni menyentuh level 5,50%. (bersambung)

 

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/moneyandbanking/bi-masih-hadapi-risiko-penurunan-harga-komoditas/133723

JAKARTA ID – Meski ekonomi Indonesia dibayangi risikocapital outflow dan penurunan harga komoditas akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, pada 2016, fundamental perbankan di Tanah Air masih kuat.

 

Perbankan masih memiliki ruang yang cukup untuk mendorong pertumbuhan kredit hingga 12-14% tahun depan, menguat dibanding perkiraan tahun ini 12-13%. Hal itu akan didukung pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang diproyeksikan berkisar 13-15%.

 

Hingga akhir September 2015, pertumbuhan kredit bank umum di Indonesia sebesar 11,1% year onyear (yoy), dengan outstanding penyaluran kredit mencapai Rp 3.956,48 triliun. Penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 11,72% (yoy) menjadi Rp 4.464,08 triliun.

 

Sedangkan laba bersih Januari-September 2015 sebesar Rp 78,20 triliun, turun 8,4% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 85,37 triliun. Penurunan laba bersih tersebut karena meningkatnya biaya pencadangan.

 

Adapun margin bunga bersih (net interest margin/NIM) meningkat dari 4,21% pada September 2014 menjadi 5,32% September lalu. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), permodalan perbankan juga masih kuat dengan capital adequacy ratio (CAR) sekitar 20,62% pada September 2015, di atas batas minimal secara internasional 8%.

 

Likuiditas perbankan juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio alat likuid terhadap non core deposit (AL/ NCD) dan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang memadai, masing-masing sekitar 76,02% dan 15,61% pada Oktober 2015. (bersambung)

 

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/moneyandbanking/ojk-ingatkan-pentingnya-timbulkan-market-confidence/133725

 

Bisnis.com, JAKARTA Bank Indonesia melihat perekonomian global tahun depan masih akan dihadapkan dengan ketidakpastian yang tinggi, bahkan ada potensi menjadi semakin kompleks.Ketidakpastian tidak hanya bersumber dari risiko yang telah diidentifikasi (known-unknown), tapi juga berasal dari sesuatu yang belum terpikirkan sebelumnya (unknown-unknown).

Dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2015, Selasa malam (24/11/2015), Gubernur Bank Indonesia menyatakan setidaknya ada tiga risiko utama yang perlu diantisipasi dan disikapi.

Pertama, prospek pertumbuhan ekonomi global 2016. Walau diperkirakan membaik menjadi 3,5%, masih ada risiko proyeksi itu masih lebih rendah. “Risiko koreksi akan terjadi terutama apabila pemulihan ekonomi China dan negara berkembang lainnya tidak sesuai harapan,” ujarnya.

Proses rebalancing ekonomi China dari perekonomian berbasis investasi ke konsumsi akan memakan waktu yang cukup lama sejalan dengan perkembangan demografi yang tengah memasuki aging population. Kondisi ini membawa risiko masuknya era new normal ekonomi China di kisaran 6,5%-7%.

Kedua, penurunan harga komoditas diperkirakan masih akan berlanjut pada 2016 sejalan dengan berakhirnya super-cycle harga komoditas. Ketiga, dampak global yang dapat ditimbulkan oleh proses normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, baik dari sisi timing maupun besaran perubahan Fed Funds Rate (FFR).

Selain ketiga risiko tersebut, Agus mengatakan Indonesia harus terus mencermati dinamika global lainnya, termasuk konstelasi kebijakan ekonomi yang menjurus pada upaya meningkatkan daya saing melalui mata uang (currency war).

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTALembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Oktober 2015 sudah mencabut izin dari 65 bank.

Ketua LPS, Halim Alamsyah mengatakan 64 bank diantaranya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan 1 bank umum.

“LPS sudah juga melakukan fungsi resolusinya, yaitu mencabut izin usaha bank,” kata Halim kepada wartawan usai menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2015).

Halim mengatakan puluhan bank tersebut dicabut izinnya, karena dinilai tidak layak, melanggar sejumlah aturan yang tercantum di Undang-undang (UU) nomor 20 tahun 2004, tentang LPS.

Halim dalam kesempatan itu juga menyebut total klaim penjaminan yang dibayar LPS kepada nasabah bank yang dilikuidasi dan dijamin oleh LPS sampai 31 September 2015, adalah sebesar Rp 771 miliar.

Sejauh ini menurutnya posisi keuangan LPS masih relatif baik, hal itu ditunjang oleh kinerja keuangan dan sektor keuangan Indonesia yang beranjak membaik. Halim mengatakan total aset LPS hingga kini sebanyak Rp 60,9 Triliun.

“Total investasi sesuai Undang-undang harus ditanamkan ke SBI atau SBN, totalnya Rp 59,2 triliun,” ujarnya.

JAKARTA.   Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,73% pada kuartal III/2015.

Angka ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2014 (y-o-y) yang sebesar 5,01%.

Pada kuartal II/2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 4,67%, sementara pada kuartal I/2015 sebesar 4,71%.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Surhariyanto mengatakan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal atas dasar harga berlaku tercatat senilai Rp2.982 triliun dan berdasarkan atas harga konstan senilai Rp 2.311 triliun

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang belum menggembirakan.

“Perekonomian global pada kuartal III/2015 diperkirakan masih melambat dan tidak merata. Hal dipicu oleh rendahnya non migas dan harga komoditas hasil tambang,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Pertumbuhan ekonomi secara kumulatif dari Januari hingga September sebesar 4,71%.

 

http://finansial.bisnis.com/read/20151105/9/489160/pertumbuhan-ekonomi-kuartal-iii2015-sebesar-473
Sumber : BISNIS.COM

JAKARTA. Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi menilai BI rate akan berpengaruh signifikan terhadap bisnis bank jika bisa turun sampai 100 basis poin. Hitungan Glen, BI rate punya potensi untuk turun menjadi 6,5% dari posisi saat ini yang ada pada level 7,5%.

Menurut Glen, penilaiannya soal BI rate mengacu pada tingkat inflasi yang sudah turun di bawah 5%. “Jadi, jika BI rate hanya turun 25 basis poin kurang merangsang pasar. Saya harap bisa turun 50 hingga 100 basis poin,” tutur Glen, belum lama ini.

Dengan begitu, kata dia, perbankan khususnya Bukopin bisa mengurangi biaya dana. Ujung-ujungnya, tambah Glen, bank juga punya celah untuk menjaga marjin.

Tahun ini, Bukopin menargetkan pertumbuhan laba berkisar 17%-20%. Hingga September, laba bersih bank yang mayoritas sahamnya dimiliki Bosowa Corporindo ini naik 17,98% menjadi Rp 798 miliar.

Pada periode yang sama, net interest margin (NIM) Bukopin berada pada level 3,5% dengan biaya dana berkisar 7,23%. “Sebelumnya, biaya dana berkisar 8%-9%. Kami akan jaga NIM berkisar 4%,” tambah Glen.

http://keuangan.kontan.co.id/news/dirut-bukopin-harap-bi-rate-turun-100-basis-poin
Sumber : KONTAN.CO.ID

 

JAKARTA kontan. Badan Pusat Statistik (BPS) melihat tidak ada potensi lonjakan inflasi dalam dua bulan terakhir 2015.

Dengan begitu, diperkirakan, inflasi sampai akhir tahun (ytd) akan di bawah 4%.

Apalagi jika melihat laju inflasi bulan Oktober 2015 dibandingkan bulan sebelumnya yang minus 0,08% (mtm) alias mengalami deflasi.

Deflasi yang terjadi di Oktober 2015 membuat inflasi selama Januari-Oktober 2015 (ytd) masih di level 2,16%.

Momen perayaan hari raya Natal dan tahun baru diperkirakan tidak akan signifikan mengerek harga barang dan jasa secara umum.

Apalagi biasanya dampak perayaan hari Natal dan tahun baru bagi inflasi, lebih kecil dibandingkan hari raya Idul Fitri.

BPS melihat potensi kebijakan yang bakal berdampak terhadap inflasi hanya pada kenaikan tarif tol yang  berlaku 1 November 2015.

“Tetapi andil kenaikan tarif tol terhadap inflasi sangat rendah, hanya 0,01%,” ujar Kepala BPS Suryamin, Senin (2/11).

Tekanan inflasi akibat kenaikan tarif tol, akan diredam oleh kebijakan impor beras yang diperkirakan menjadi faktor pendorong deflasi.

Masuknya beras impor akan menahan kemungkinan terjadinya inflasi lebih tinggi pada November dan Desember.

Beras memiliki andil besar terhadap inflasi.

Walau sebagian besar harga pangan turun, namun pada Oktober 2015, beras masih mengalami inflasi hingga 0,03% (mtm).

Dibandingkan bahan makanan lain, beras memiliki andil inflasi terbesar di Oktober.

Komoditas yang memberi andil deflasi antara lain cabai merah (0,13%), daging ayam (0,07%), dan telur ayam (0,04%). Juga tarif listrik (0,01%), bahan bakar rumah tangga (0,01%), Pertamax 0,01% dan solar 0,004%.

Meski tidak ada potensi lonjakan deflasi, BPS minta pemerintah dan BI mewaspadai adanya inflasi inti, komponen inflasi yang bersifat tetap seperti permintaan dan penawaran dan nilai tukar, di atas 5%.

Data BPS menunjukkan inflasi inti tahunan di Oktober sebesar 5,02% (yoy),  inflasi inti bulanan 0,23% (mtm), dan inflasi inti tahun kalender 3,55% (ytd).

Suryamin menilai angka itu masih cukup besar dan masih berpotensi melonjak lebih besar di dua bulan terakhir.

Oleh karenanya BI harus merespon dengan kebijakan.

Deflasi pada Oktober 2015 sebelumnya sudah diperkirakan pada ekonom akibat harga pangan relatif terjaga.

Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih sebelumnya memprediksi deflasi di kisaran 0,14%  (mtm).

Dia yakin hingga akhir tahun 2015 inflasi bisa di bawah 4%.  

Adapun Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan deflasi Oktober di kisaran 0,05%-0,15%.

Adapun sampai akhir tahun, inflasi 3%.

 

Liputan6.com, Bandung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan perbankan telah bertahap menurunkan bunga kredit bank. Turunnya bunga kredit bank dipicu beberapa hal.

Deputi Komisi Pengawas Perbankan OJK Irwan Lubis mengatakan suku bunga kredit perbankan juga sudah turun, yang diikuti oleh deposito. Ia menuturkan suku bunga dapat turun karena didukung sejumlah indikator, seperti efisiensi yang dilakukan bank, sehingga dapat menekan biaya operasional.

“Posisi Januari-Agustus 2015 bunga kredit turun sekitar 33 basis poin. Deposito turun 0,7 persen. Pembentuk suku bunga ini melihat dari biaya operasional, pembiayaan, dan risk premium. Kalau biaya turun, maka suku bunga turun,” kata Irwan saat ditemui wartawan pada acara focus group disscussion (FGD), seperti ditulis Jumat (30/10/2015) di Bandung.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad menuturkan akan berupaya bersama industri bank untuk mencari peluang menurunkan bunga kredit perbankan.

“Kami akan upayakan bersama industri cari peluang untuk mereasalisasikan itu (penurunan bunga kredit),” ujar Muliaman.

Muliaman menuturkan suku bunga kredit bank itu dapat turun bila didukung makro dan mikro ekonomi. Karena itu, sejumlah paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis oleh pemerintah dapat mendorong efisiensi, harga lebih terjangkau, sehingga mendorong daya saing perbankan lebih bagus ke depan.

“Melihat aspek makro dan mikro agar tercipta efisiensi lebih bagus, sehingga bunga dapat turun. Misalkan kalau inflasi rendah suku bunga akan turun. Ditambah efisiensi yang dilakukan industri maka bunga bisa lebih turun lagi,” ujar Muliaman.

“Mereka (bank) juga dapat menurunkan seperti hadiah, misalkan memberikan cash back, melakukan efisiensi dan menekan biaya operasional,” ucap Irwan.

Selain itu, Muliaman mengatakan pihaknya juga mendorong industri keuangan mikro untuk maju. Hal itu terkait penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Dengan akses keuangan lebih luas, maka persaingan dapat tertata.

“Kalau persaingan tidak ditata, maka harga jadi segmented. Itu yang kami minta efisiensi dengan membuka pasar lebih luas, sehingga dapat diakses siapa saja. Kemudian tidak ada monopoli, terutama bank BUMN, kini sudah masuk BPD,” kata Muliaman.

Seperti diketahui, berbeda dengan paket kebijakan Jilid I dan II yang mayoritas memiliki efek jangka menengah dan panjang, paket kebijakan Jilid III ini lebih mengutamakan dampak yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka pendek.

Salah satu hal yang diminta Presiden Jokowi sebelumnya untuk dapat dimasukkan dalam poin paket kebijakan ekonomi jilid III adalah adanya penurunan suku bunga perbankan.

“Saya kira paket ekonomi ke III ini jangka pendek. Coba dilihat apakah memungkinkan yang pertama bunga bank bisa turun dengan mengefisiensikan ‎biaya-biaya yang ada di bank. Tolong dihitung,”‎ kata Jokowi. (Ahm/Zul)**

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) masih menahan suku bunga acuan atau BI rate di level 7,5%. Terakhir kali, bank sentral memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada Februari tahun ini.

Sejatinya, apabila BI rate menyusut, dunia usaha akan kembali bergairah dan perekonomian berpotensi tumbuh lebih baik.

Taye Shim, Head of Research KDB Daewoo Securities Indonesia, menjelaskan, BI memang tidak mau mengambil langkah gegabah menurunkan BI rate. Tapi di sisi lain, BI harus segera menentukan timing yang tepat menurunkan BI rate. Apalagi, kecil kemungkinan Fed rate naik pada akhir tahun ini.

“Jadi, akan lebih baik jika BI rate diturunkan, karena hal ini juga bisa memaksimalkan paket kebijakan ekonomi dari pemerintah,” imbuh Taye Shim, Jumat (16/10) akhir pekan lalu.

Penurunan BI rate bisa menjadi sentimen positif bagi industri perbankan di Indonesia. Sebab, suku bunga yang lebih rendah bisa memberikan stimulus atas kenaikan permintaan kredit, baik dari skala UKM maupun korporasi.

“Jadi, BI rate yang lebih rendah akan memberikan dampak positif bagi perbankan di Indonesia,” ujar Shim.

Sebaliknya, BI rate yang masih tinggi menyebabkan permintaan kredit melambat. Hal ini menjadi sentimen pemberat dan turut menekan industri perbankan. Tercermin ke harga Kinerja emiten perbankan tahun ini juga melambat.

Di semester I-2015, misalnya, laba bersih PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) hanya tumbuh 8,78% year-on-year (yoy). Angka itu jauh di bawah pertumbuhan laba di semester I-2014 sebesar 24,21% (yoy).

Demikian pula laba bersih PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) di semester I-2015 yang hanya tumbuh 1,72% (yoy), sedangkan laba bersih di semester I-2014 meningkat 15,68% (yoy).

Melambatnya kinerja perbankan juga tecermin dari laju harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga rata-rata saham emiten bank pelat merah menyusut dua digit. Harga saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), misalnya, merosot 17,17% sejak awal tahun ini hingga Jumat pekan lalu atau year-to-date (ytd).

Harga saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menyusut 16,39% (ytd). Adapun harga saham BBRI terkoreksi 11,59% (ytd). Sementara, harga saham BBCA, bank swasta terbesar di Tanah Air, sudah mulai pulih dan hanya menurun 2,48% (ytd).

Managing Partner Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe, menilai pasar kini menantikan keputusan The Fed mengenai kebijakan suku bunga acuan. “Masih ada kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga acuan pada akhir Oktober ini,” ujar Kiswoyo.

Jika The Fed mengerek suku bunga acuan, menurut Kiswoyo, justru berdampak positif bagi pasar saham domestik dan saham bank. Sebab, “Faktor ketidakpastian sudah hilang,” tutur dia. Walhasil, dana asing berpotensi kembali masuk Indonesia.

 

http://investasi.kontan.co.id/news/ekonomi-lesu-bank-menginjak-rem
Sumber : KONTAN.CO.ID

JAKARTA okezone- Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, pada Agustus 2015, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) masih tetap rendah berada di kisaran 2,8 persen (gross) atau 1,4 persen (net) atau mengalami kenaikan sekira 0,1 persen bila dibandingkan dengan NPL pada Juli 2015 yang berada di kisaran 2,7 persen (gross) atau 1,4 persen (net).

“Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko-risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Tirta Segara di Gedung BI, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Sementara itu, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) masih kuat, jauh di atas ketentuan minimum 8 persen, yaitu sebesar 20,5 persen.

“Stabilitas sistem keuangan tetap solid, ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan,” tuturnya.

Dari sisi fungsi intermediasi, kata dia, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 10,9 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Agustus 2015 tercatat turun menjadi sebesar 13,2 persen (yoy), bila dibandingkan dengan pertumbuhan DPK pada Juli 2015 yang tercatat sebesar 14,6 persen (yoy).

“Ke depan, sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan dampak pelonggaran kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia, pertumbuhan kredit diperkirakan akan terus meningkat,” tukasnya.

(rzy)

Jakarta -Nilai tukar rupiah terus menunjukan tren penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Dolar AS pagi tadi bahkan sempat menyentuh level Rp 13.200, bandingkan dengan pekan lalu yang mencapai Rp 14.600.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Achmad Baiquni menjelaskan besarnya pengaruh penguatan rupiah bagi perbankan. Sehingga diharapkan penguatan rupiah ini masih terus berlanjut‎ sampai menyentuh batas fundamental yang diperkirakan oleh Bank Indonesia (BI).

“Penguatan dolar berpengaruh, sangat berpengaruh. Memang kita harapkan rupiah itu levelnya sesuai fundamentalnya, dengan adanya penguatan itu kondisi ini berharap berlangsung terus sampai yang BI anggap itu sudah mencapai batas fundamental di angka berapa,” ujarnya di Kantor Pusat BNI, Jakarta,‎ Kamis (15/10/2015)

Menurut Baiquni, ‎dengan rupiah yang menguat, tentunya membantu kalangan industri di sektor ril. Khususnya yang mengandalkan produksi dari bahan baku impor. Karena bisa mengurangi beban biaya yang muncul saat pelemahan rupiah.

“Kan kita ada nasabah di sektor ril, karena bahan bakunya impor, saat rupiah melemah tentu menaikkan ongkos produksi, nah itu kan menjadi beban bagi perusahaan. Kalau rupiah menguat‎ itu bisa membantu mereka” terangnya.

Maka dengan demikian, pembayaran kredit dari perusahaan ke perbankan juga bisa lancar. Artinya perbankan bisa menjaga kredit‎ bermasalah atau non performing loan pada level yang baik. Baiquni menyebutkan NPL bank berkode BBNI itu tahun ini diperkirakan sebesar 2,8%.

“Akhir tahun 2,8% untuk NPL,” tegasnya.

Selain penguatan rupiah, juga harus dijaga sisi kestabilan. Sebab‎, nilai tukar yang bergerak terlalu fluktuatif maka akan mempersulit dunia usaha untuk menentukan arah bisnisnya. Termasuk dalam berinvestasi atau ekpansi.

“Kestabilan itu diperlukan‎ setelah penguatan. Biar bisnis itu ketahuan arahnya,” kata Baiquni.

(mkl/ang)

Liputan6.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada perbankan untuk melakukan efisiensi biaya perbankan agar berdampak pada penurunan bunga kreditnya. Adanya penurunan bunga kredit tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan secara langsung mampu membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Merespons hal itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengungkapkan perbankan telah menurunkan bunga kreditnya.

“Sekarang sudah mulai turun bertahap karena memang DPK (dana pihak ketiga) yang masuk ke bank lebih besar daripada kreditnya, sehingga bank sudah dalam kondisi sangat likuid. Jadi memang kecenderungan bunga turun itu harus terjadi,” kata Muliaman seperti ditulis, Kamis (8/10/2015).

Hanya saja, Muliaman menyebutkan besaran penurunan bunga kredit di setiap bank berbeda-beda. Hal itu tergantung dari jenis kredit yang diberikan oleh masyarakat. Meski ekonomi Indonesia melambat menjadi salah satu pengaruh dana pihak ketiga (DPK) melimpah di perbankan.

DPK itu diperkirakan bertambah seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi pada semester II 2015.‎ “Jadi tidak masalah, malah kemudian pertumbuhan kredit perbankan selama dua bulan ini meningkat,” kata Muliaman.

Seperti diketahui, berbeda dengan paket kebijakan Jilid I dan II yang mayoritas memiliki efek jangka menengah dan panjang, paket kebijakan Jilid III ini lebih mengutamakan dampak yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka pendek.

Salah satu hal yang diminta Presiden Jokowi sebelumnya untuk dapat dimasukkan dalam poin paket kebijakan ekonomi jilid III adalah adanya penurunan suku bunga perbankan.

“Saya kira paket ekonomi ke III ini jangka pendek. Coba dilihat apakah memungkinkan yang pertama bunga bank bisa turun dengan mengefisiensikan ‎biaya-biaya yang ada di bank, tolong dihitung,”‎ kata Jokowi. (*)

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia mencatat suku bunga kredit pada bulan Agustus 2015 relatif stabil di tengah turunnya suku bunga simpanan.
Berdasarkan Data Uang Beredar yang dipublikasikan Bank Indonesia, pada Agustus 2015 suku bunga kredit tercatat sebesar 12,92% sama dengan Juli 2015.
“Sementara itu, suku bunga simpanan berjangka 1, 3, 6, dan 12 bulan padaAgustus 2015 mengalami penurunan,” tulis Bank Indonesia dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis.com, Senin (5/201/2015).
Suku bunga simpanan berjangka 1, 3, 6, dan 12 bulan pada Agustus 2015 masing-masing tercatat sebesar 7,65%, 8,06%, 8,64%, dan 8,58%.
“Suku bunga simpanan berjangka tersebut menurun bila dibandingkan pada bulan Juli 2015. Simpanan berjangka 1 bulan tercatat sebesar 7,77%, simpanan 3 bulan sebesar 8,13%, untuk simpanan 6 bulan sebesar 8,71%, dan 8,75% untuk simpanan 12 bulan,” tulis Bank Indonesia.

Kalangan bankir terus memangkas suku bunga deposito guna menekan turun biaya dana yang ditanggung sekaligus mengoptimalisasi pengelolaan likuiditas.Terbaru, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Menggunting bunga deposito perseroan mencapai 100 basis poin (bps) per 2 Ok tober 2015. Dari data resmi emiten berkode saham BBNI tersebut, perseroan memasang suku bunga simpananberjangka berkisar 4,25%- 6,5% untuk saldo di bawah Rp100 juta hingga di atas Rp5 miliar.

Bank lainnya juga melakukan hal sama, siapa saja?

Bisnis.com, JAKARTA—  Kalangan bankir terus memangkas suku bunga deposito guna menekan turun biaya dana yang ditanggung sekaligus mengoptimalisasi pengelolaan likuiditas.

Terbaru, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Menggunting bunga deposito perseroan mencapai 100 basis poin (bps) per 2 Ok tober 2015. Dari data resmi emiten berkode saham BBNI tersebut, perseroan memasang suku bunga simpananberjangka berkisar 4,25%- 6,5% untuk saldo di bawah Rp100 juta hingga di atas Rp5 miliar.

Bank lainnya juga melakukan hal sama, siapa saja?

Data resmi PT Bank Mandiri (Per sero) Tbk. pun menunjukkan perseroan memangkas bunga de posito mencapai 100 bps dari po sisi 4,25%-7,5% per 1 Agustus 2015 menjadi 4,25%-6,5% per 1 September 2015.

Direktur Konsumer Bank Mandiri Hery Gunardi sebelumnya mengatakan langkah perseroan menetapkan besaran suku bunga deposito tersebut dilakukan sebagai antisipasi penyaluran kredit yang masih melambat. Sehingga, dia menilai, kondisi likuiditas pada tahun ini dipandang akan lebih longgar dibandingkan dengan tahun lalu.

PT Bank Central Asia Tbk. pun kembali menurunkan bunga untuk simpanan berjangka. Per 1 Agustus 2015,

BCA menawarkan bunga deposito sebesar 5,5% untuk simpanan di bawah Rp2 miliar. Kemudian, bagi simpanan di atas Rp2 miliar dikenakan bunga berkisar 5,5%-6%.

Terhitung mulai 1 September 2015, emiten berkode saham BBCA ini memangkas bunga deposito tersebut. Untuk deposito dengan saldo di bawah Rp2 miliar, bunga dipotong sebesar 25 bps menjadi 5,25%.

Sementara itu, bagi simpanan berjangka dengan nominal di atas Rp2 miliar ditetapkan bunga sebesar 5,25%-5,75% atau ikut turun 25 bps.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja sejak awal memang telah menuturkan pihaknya akan terus memangkas bunga deposito.

“Kami akan terus turunkan bunga deposito per bulan sebesar 0,25%,” ujar Jahja.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menggunting bunga deposito perseroan mencapai 100 basis poin (bps) per 2 Ok tober 2015. Dari data resmi emiten berkode saham BBNI tersebut, perseroan memasang suku bunga simpananberjangka berkisar 4,25%- 6,5% untuk saldo di bawah Rp100 juta hingga di atas Rp5 miliar.

Jika dirinci, mulai 2 Oktober 2015, untuk simpanan berjangka dengan saldo berkisar Rp100 juta-Rp1 miliar, BBNI menurunkan bunga deposito sebesar 25 bps dari 6,25% menjadi 6%. Kemudian, bunga untuk deposito dengan nominal Rp1 miliar-Rp5 mi liar bertenor 3 dan 6 bulan pun dipangkas 50 bps dari 7% ke 6,5%.

Bunga bagi simpanan berjangka jumbo dengan nominal di atas Rp5 miliar pun diturunkan 100 bps dari 7,5% ke 6,5%.

Direktur Utama BNI Achmad Baiquni menuturkan langkah tersebut dilakukan sejalan dengan strategi bisnis perseroan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan li – kuiditas yang ada. “Sekaligus un – tuk penghematan biaya dana,” jelas Baiquni kepada Bisnis, Minggu (4/10/2015).

Adapun, pria yang diangkat sebagai bos baru BNI per 17 Maret 2015 ini menyebutkan hingga akhir tahun nanti, perseroan belum me miliki rencana untuk kembali menggunting suku bunga deposito.

 

ID-JAKARTA – Pembelian surat utang negara oleh Bank Indonesia dan buy back saham oleh emiten, khususnya BUMN yang jatuh di bawah nilai fundamental akan berdampak positif terhadap penguatan rupiah terhadap dolar AS.

 

Langkah ini melengkapi kebijakan bank sentral dalam menarik dolar AS dan paket stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah. Pergerakan rupiah menuju level 15.000 perlu dicegah karena jika itu terjadi, pelemahan rupiah akan sulit dikontrol.

 

“Kebijakan menarik dolar sudah bagus. Tapi kebijakan ini perlu dilengkapi dengan pembelian surat berharga baik SUN maupun saham di Bursa Efek Indonesia,” ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad kepada Investor Daily, Kamis (1/10).

 

Para pelaku usaha di sektor riil dan di pasar finansial mengimbau pihak otoritas untuk menstabilkan rupiah guna memberikan kepastian usaha. Rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS juga mendorong pemodal asing untuk melepaskan segera saham dan aset finansialnya guna mencegah kerugian.

 

Sementara itu, berdasarkan kurs tengah BI, rupiah ditransaksikan di level 14.654 terhadap dolar AS pada Kamis (1/10) atau sedikit menguat dari hari sebelumnya di posisi 14.657. Sepanjang tahun ini atau year to date(ytd), rupiah telah melemah 17,84% terhadap dolar AS dari posisi 12.436 per 31 Desember 2014. (bersambung)

 

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/home/ojk-ekonomi-sedang-hadapi-persepsi-negatif/128796

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s