bbri TUKANG kredit … 060412_221216

MANFAATken MOMENTUM PENUNDAAN KENAEKAN THE FED FUND RATE K 2016 dengan KEBIJAKSANAAN BI RATE DI BAWAH 7%

bird_bbri_unvr

JAKARTA ID – PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berpotensi membukukan total kontrak baru hingga Rp 11 triliun sampai akhir tahun 2016. Angka tersebut jauh di atas target semula sebesar Rp 7,9 triliun sepanjang tahun ini. Sedangkan target kontrak baru tahun depan berkisar Rp 10-12 triliun.

Sekretaris Perusahaan Waskita Beton Precast Ratna Ningrum mengatakan, perseroan telah mengantongi kontrak baru senilai Rp 10,7 triliun pada awal Desember atau sudah di atas perkiraan sepanjang tahun ini. Kontrak terbaru datang dari PT Waskita Bumi Wira untuk proyek pembangunan jalan tol Krian-Legundi-Bunder sepanjang 38,29 kilometer (km) di Jawa Timur dengan nilai kontrak Rp 2,6 triliun.

Proyek Jalan Tol yang diprakarsai oleh PT Waskita Toll Road melalui PT Waskita Bumi Wira ini terdiri atas empat seksi, yaitu seksi I Krian-Kedamen (9,5 km), seksi II Kedamen-Boboh (9,1 km), seksi III Boboh-Bunder (10,57 km) dan seksi IV Bunder-Manyar (9,12 km).

Proyek ini merupakan proyek jalan tol elevated lantaran kontur wilayah yang dilewati merupakan daerah rawa. Jalan Tol ini ditargetkan dapat beroperasi pada pertengahan 2019 agar memperlancar arus perpindahan barang dan membuka akses pengiriman melalui pelabuhan di sekitar Jawa Timur

“Jika dibanding dengan tahun 2015, nilai kontrak baru tahun ini naik hingga empat kali lipat. Tahun lalu, perseroan membukukan kontrak baru Rp 2,65 triliun,” jelas dia kepada Investor Daily di Jakarta, kemarin.

Menjelang akhir tahun ini, Ratna menerangkan, perseroan berharap mencatatkan kontrak precast dan beton ready mixuntuk jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung. Sementara tahun depan, perseroan juga banyak berharap pada proyek jalan tol Trans-Sumatera dan sejumlah ruas di Jawa. Ini seiring ekspansi induk usaha PT Waskita Tbk (WSKT).

Dia menambahkan, perseroan juga berupaya meningkatkan porsi kontrak baru dari luar Waskita grup. Saat ini, kontribusi proyek dari pihak eksternal sebesar 15%-20%. Tahun depan, perseroan pun mengincar tender beton untuk ruas tol penajam di Kalimantan.

Sebagai informasi, perolehan kontrak-kontrak baru Waskita Beton Precast sebelumnya berasal dari berbagai proyek antara lain jalan tol dan proyek hunian bertingkat. Proyek jalan tol tersebut antara lain Bogor-Ciawi-Sukabumi serta LRT Palembang. Dari proyek hunian, perseroan meraih tender beton untuk apartment ataupun hotel di Cinere dan Cirebon milik swasta.

Labih lanjut, proyek Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung merupakan salah satu proyek tol yang dimiliki dan dikerjakan oleh Waskita Group. Produk-produk yang dipasok oleh perseroan pada tahap pertama ke proyek jalan tol ini antara lain adalah produk spun pile untuk pembangunan konstruksi tiga jembatan di Ogan, Kramasan, dan Musi. Sedangkan untuk proyek LRT Palembang, perseroan memasok produk PC-I girder.

Menurut Ratna, pendapatan usaha perseroan sampai dengan akhir tahun 2016 diprediksi masih sesuai dengan rencana, yakni mencapai Rp 4,7 triliun, atau tumbuh sekitar 77% dibandingkan pendapatan tahun 2015 Rp 2,6 triliun.

“Sementara itu, laba bersih perusahaan diharapkan mampu tumbuh 85% menjadi Rp 620 miliar, dari laba bersih tahun 2015 Rp 334 miliar,” kata dia

Pelunasan Utang

Waskita Beton Precast berencana melunasi utang sindikasi pinjaman senilai Rp 1,7 triliun tahun depan. Kredit ini sebelumnya dimanfaatkan untuk proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

Direktur Waskita Beton Precast Budi Setyono mengatakan, hutang bank tersebut berasal dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Sindikasi ini akan jatuh tempo sesuai dengan penyelesaian proyek tol Becakayu, yang diperkirakan akhir 2017. “Dana pelunasan akan berasal dari proceed proyek Becakayu tersebut, bunga pinjaman sekitar 9,75%” kata dia belum lama ini.

Tahun ini, perseroan menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) senilai Rp 1,1 triliun. Kemudian sebanyak Rp 1,9 triliun pada 2017, dan sekitar Rp 1 triliun pada 2018.

Total dana ekspansi yang mencapai Rp 4 triliun itu untuk membiayai pembangunan delapan pabrik precast dan 40 batching plant. Sehingga pada 2018 total pabrik perseoan menjadi 13 unit, dan batching plant sebanyak 65 unit. (rid)

lol

TEMPO.CO, Jakarta – PT Bank Maybank Indonesia Tbk menyediakan fasilitas pembiayaan dengan akad syariah musyarakah senilai Rp950 miliar kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk pembangunan infrastruktur.

 

Head Public Sector & Energy Maybank Indonesia Ricky Antariksa mengatakan fasilitas pembiayaan syariah itu ditujukan bagi ekspansi bisnis Waskita Karya, khususnya untuk membiayai modal kerja pembangunan proyek infrastruktur strategis.

 

“Penyediaan fasilitas pembiayaan syariah selaras dengan strategi Sharia First yang dijalankan Maybank Indonesia, khususnya dalam memberikan pilihan fasilitas syariah kepada mitra nasabah dalam mendukung ekspansi bisnis,” katanya dalam keterangan resmi pada Rabu (26 Oktober 2016).

 

Kemitraan strategis dengan Waskita Karya disebutkannya telah menjadi bagian dari upaya Maybank Indonesia untuk berperan aktif dalam mengembangkan industri perbankan syariah nasional serta mendukung pengembangan bisnis mitra perseroan, khususnya di bidang jasa konstruksi.

 

Ricky juga menyatakan kerjasama dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan syariah juga menunjukkan bahwa industri perbankan mendukung sektor jasa konstruksi di tengah maraknya pembangunan proyek infrastruktur.

 

Dari sisi kinerja, Unit Usaha Syariah (UUS) Maybank Indonesia mencatatkan pertumbuhan laba bersih senilai 43,9% menjadi Rp344 miliar pada kuartal III/2016.

 

Total pembiayaan tumbuh 39,3% secara tahunan dari Rp8,1 triliun menjadi Rp11,3 triliun, sementara total simpanan tumbuh 80,3% secara tahunan dari Rp5,6 triliun menjadi Rp10,1 triliun.

 

Total aset UUS Maybank Indonesia naik 33,5% secara tahunan menjadi Rp17,8 triliun dan memberi kontribusi 10,9% dari total aset bank.

 

Direktur Keuangan Waskita Karya Tunggul Rajagukguk menuturkan perseroan nantinya menggunakan pembiayaan dari Maybank Indonesia untuk pembangunan konstruksi infrastruktur.

 

Adapun, perolehan kontrak Waskita Karya disebutkan tumbuh secara signifikan, yakni mencapai Rp95 triliun pada September 2016.

 

“Dengan kontrak tersebut, kami membutuhkan dukungan pendanaan, terutama perbankan. Kerjasama dengan Maybank Indonesia ini diharapkan terus berlanjut, sehingga kami dapat menyelesaikan kontrak pembangunan infrastruktur secara tepat waktu,” kata Rajagukguk.

 

Waskita Karya diketahui telah mendapatkan kontrak untuk beberapa proyek strategis termasuk infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol Becakayu, jalan tol Pejagan-Pemalang, jalan tol Solo-Ngawi, jalan tol Ngawi-Kertosono, proyek Transmisi 500 KV Sumatra New Aur Duri-Peranap, serta jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

 

BISNIS.COM

lol

JAKARTA kontan. Beberapa bank besar mencatatkan kinerja cukup baik sampai akhir Mei 2016. Tercatat dari 10 bank besar, ada empat bank yang sudah mempublikasikan laporan kinerja bulan Mei 2016. Empat bank besar tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Bank Danamon Tbk.

Berdasarkan data pertumbuhan kredit, rata-rata empat bank tersebut mencatatkan kenaikan sebesar double digit 12,67% year on year (yoy). Pertumbuhan kredit tersebut lebih tinggi dari pertumbuhaan Mei 2015 yang hanya 9% yoy.

Sedangkan, dari laba bersih, per akhir Mei 2016, keempat bank tersebut rata-rata membukukan kenaikan laba sebesar 9,58% yoy. Kenaikan tersebut juga lebih tinggi ketimbang Mei 2015 yang mencatatkan penurunan laba 3,78% yoy.

Bank Negara Indonesia (BNI) mencatatkan kinerja kredit terbaik di antara empat bank tersebut. Hingga akhir Mei 2016, bank berkode saham BBNI ini membukukan pertumbuhan kredit sebesar 23,10% yoy menjadi Rp 320,73 triliun. Kenaikan kredit tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Mei 2015 yang sebesar 11,06 yoy.

Selain itu, laba bersih tumbuh 7,7% yoy menjadi Rp 4,3 triliun. Kenaikan laba per Mei 2016 ini lebih tinggi dari Mei 2015 yang tumbuh 4,13% yoy. Kinerja yang cukup bagus salah satunya disebabkan karena pertumbuhan kredit dari sektorbusiness banking seperti korporasi BUMN cukup tinggi.

Namun, Direktur Treasury dan Internasional BNI, Panji Irawan mengatakan, kenaikan laba belum signifikan lantaran dunia usaha masih belum kondusif. “Diharapkan semester II pertumbuhan kinerja akan semakin baik seiring dengan adanya aturan pengampunan pajak dan penyerapan kredit infra yang mulai naik,” ujar Panji, Senin (28/6).

Sementara, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sampai akhir Mei 2016 mencatatkan kenaikan kredit cukup tinggi yaitu 17,37% yoy menjadi Rp 574,76 triliun. Kenaikan kredit Mei 2016 hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang hanya naik 8,64% yoy.

Namun, laba bersih bank spesial kredit mikro ini hanya tumbuh tipis 0,48% yoy menjadi Rp 9,14 triliun. Meski demikian, jika dibandingkan dengan laba bersih Mei tahun lalu yang turun 6,89% yoy, tercatat laba bersih tahun ini lebih baik.

Menurut Direktur BRI Mohammad Irfan, pertumbuhan kredit dan laba sampai lima bulan pertama 2016 didukung kredit mikro KUR dan korporasi yang tumbuh di atas 20% yoy. “Laba naik tipis, karena rasio kredit macet atau NPL masih naik sehingga butuh pencadangan yang lebih tinggi. Proyeksi Juni 2016 laba masih positif, kredit juga tumbuh kira kira 15%,” ujarnya, Selasa, (28/6).

Sis Apik Wijayanto, Direktur BRI menargetkan, dengan kinerja yang cukup baik sampai Mei 2016, sampai akhir tahun ini diharapkan BRI bisa mencapai target kredit 13% sampai 18% yoy.

 dollar small

JAKARTA sindonews- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Bank BRI) mengungkapkan, dengan adanya kembali pelonggaran Loan to Value (LTV) yang dilakukan Bank Indonesia (BI) akan membuat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perusahaan naik 5%-7%. Kebijakan ini dilakukan dua kali sejak 15 Juni 2015 dan Agustus 2016.

Direktur Utama Bank BRI, Asmawi Syam mengatakan, beberapa tahun terakhir pertumbuhan penyaluran KPR  masih lambat. Sehingga rencana ini membuat masyarakat makin bergairah kredit properti.

“Sekarang kebijakan pelonggaran LTV sudah berasa ada pertumbuhan,” ujar Asmawi usai acara buka puasa bersama di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Sementara, kata dia, turunnya tingkat suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate menjadi 6,50% akan memberikan efisiensi biaya operasional perbankan. Bahkan diprediksi membuat penyaluran kredit perusahaan tumbuh dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

“Kalau saya bandingkan pertumbuhan kredit secara year on year sebenarnya tumbuh dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu. Kredit perbankan UMKM BRI itu bisa tumbuh 18% dibandingkan tahun lalu,” katanya.

Asmawi menambahkan, Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank BRI tahun ini masih bergerak flat. Namun, ketua Himpunan Bank Negara (Himbara) tersebut berharap penurunan tingkat suku bunga juga mampu mendorong pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Kami harap semester I dan semester II akan tumbuh. Apalagi tingkat suku bunga yang sudah turun sehingga animo masyarakat untuk meminjam semakin besar. Dengan penurunan bunga KUR,  kami harap mampu membuat geliat ekonomi di daerah menjadi cukup besar,” pungkasnya.

(ven)

bird_bbri_unvr

JAKARTA ID – PT Waskita Karya Tbk (WSKT) meraih fasilitas pinjaman hingga Rp 4,4 triliun dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). “Fasilitas pinjaman akan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha perseroan,” kata Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Hadi Susilo dalam keterangan resmi, Selasa (31/5).

 

Sebagai informasi, sepanjang tahun ini, perseroan membutuhkan dana cukup besar untuk mengembangkan bisnis jalan tolnya. Dari total capex sebesar Rp 10 triliun, Waskita mengalokasikan dana sebesar Rp 8 triliun untuk ekspansi jalan tol.

 

Berdasarkan riset Daewoo Securities, beberapa proyek jalan tol yang bakal dikerjakan di antaranya adalah tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu), Pejagan – Pemalang dan Batang – Semarang.

 

Secara umum, proyek-proyek tol perseroan sebagain besar adalah kontrak multiproyek. Hal itu membutuhkan modal yang jauh lebih besar daripada kontrak kerja yang konvensional. Waskita total memiliki 15 proyek jalan tol sepanjang 750 km.

 

Selain itu, perseroan tengah menjajaki akuisisi satu ruas jalan tol di Sumatera Selatan. Waskita bakal mengakuisisi konsesi tol Kayu Agung – Palembang – Betung sepanjang 120 kilometer (km). Perseroan membutuhkan dana sekitar Rp 500 miliar untuk merealisasikan akuisisi tersebut.

 

Selain untuk bisnis jalan tol, perseroan mengalokasikancapex sebesar Rp 700 miliar bagi anak usaha realty-nya dan sisanya untuk kebutuhan Waskita membeli berbagai peralatan. Waskita bakal menggunakan sebagian dana hasil penerbitan obligasi sebesar Rp 2 triliun untuk memenuhi capex. Waskita berencana menerbitkan obligasi dengan mekanisme penawaran umum berkelanjutan (PUB) II tahap I 2016 sebanyak-banyaknya Rp 2 triliun.

 

Perseroan menawarkan kupon sebesar 9% – 10% untuk obligasinya.

 

“Kami akan terbitkan obligasi dengan total Rp 5 triliun. Tahun ini kami terbitkan Rp 2 triliun dulu,” ucap Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Choliq, baru-baru ini. (rid)

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

Bisnis.com, JAKARTA— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menerbitkan obligasi senilai Rp4,35 triliun yang terdiri dari 3 seri. Kini, rencana tersebut sudah dapat izin penerbitan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia, BBRI dinyatakan sudah mendapatkan izin pernyataan efektif dari OJK untuk penerbitan obligasi.

Obligasi tersebut adalah Obligasi Berkelanjutan I bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri A senilai Rp1,212 triliun yang akan diterbitkan pada 25 mei 2016 dan dicatatkan 26 Mei 2016.

Obligasi seri A jatuh tempo pada 30 Mei 2017 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,5%. Bunga akan dibayarjab tiap 3 bulan dengan pembayaran pertama pada 25 Agustus 2016.

Kedua, Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI tahap III Tahun 2016 Seri B yang akan diterbitkan 25 Mei 2016 dan dicatatkan pada 26 Mei 2016. Dengan nilai Rp2,437 triliun, obligasi seri B akan jatuh tempo pada 25 Mei 2019. Tingkat bunga tetap sebesar 8,2%. Bunga akan dibayarkan tiap 3 bulan dengan pembayaran pertama 25 Agustus 2016.

Ketiga, Obligasi Berkelanjutan Bank BRI Tahap III Tahun 2016 seri C dengan nilai Rp701 miliar. Obligasi akan meluncur 25 Mei 2016 dan dicatatkan pada 26 Mei 2016. Jatuh tempo obligasi seri C ini pada 25 Mei 2021.

Dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,7%, bunga akan dibayarkan tiap 3 bulan. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 25 Agustus 2016. Dengan demikian, total penerbitan obligasi BBRI mencapai Rp4,35 triliun.

dollar small

JAKARTA kontan. Beberapa waktu lalu, pemerintah menerbitkan aturan yang mewajibkan bank dan lembaga penerbit kartu kredit untuk melaporkan data pemilik kartu kredit.

Ini berguna bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat potensi penerimaan pajak.

Aturan ini pun berimbas kepada bisnis kartu kredit perbankan.

Head of Consumer Card PT Bank Central Asia Tbk Santoso mengakui, perseroan menemukan ada dampak terkait permintaan untuk pembukaan data nasabah kartu kredit tersebut.

“Kita verifikasi seperti apa. Banyak konsumen yang khawatir. Memang dampaknya ada,” kata Santoso di Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Santoso menuturkan, setiap hari maupun setiap bulan memang ada penutupan kartu kredit nasabah.

Namun, sejak adanya aturan tersebut, penutupan kartu kredit bisa meningkat antara dua hingga tiga kali lipat dibandingkan biasanya.

Selain penutupan kartu kredit, Santoso mengaku ada pula nasabah yang meminta untuk diturunkan limit kartu kreditnya.

Di samping itu, tidak sedikit pula nasabah yang mengerem volume transaksi kartu kredit.

“Terjadi penurunan (volume nilai transaksi) hampir 15 persen. Rata-rata nilai transaksi dari Rp 4,6 triliun menjadi sekitar Rp 4,1 triliun hingga Rp 4,2 triliun per bulan,” jelas Santoso.

Aturan itu tertuang dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Perpajakan serta Tata Cara Penyampaian.

Aturan ini ditandatangani Menkeu Bambang Brojonegoro pada 22 Maret 2016.

Dalam aturan itu, 23 bank dan lembaga penerbit kartu kredit wajib melaporkan data transaksi nasabah kartu kredit.

Data yang dilaporkan minimal nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID dan nama merchant, nama dan alamat pemilik kartu, NIK/nomor paspor, nomor pokok wajib pajak (NPWP), bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian dan nilai transaksi, juga pagu kredit. (Penulis: Sakina Rakhma Diah Setiawan)

ezgif.com-resize

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk (BBRI) memberikan suntikan kredit atau Pembiayaan Modal Kerja (PMK) kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sebesar Rp7,5 triliun.

Direktur Kelembagaan BRI Kuswiyoto menjelaskan, pemberian PMK tersebut akan terbagi menjadi dua bentuk. Pertama sebesar Rp7 triliun akan diberikan dalam bentuk fasilitas non cash loan yang diberikan secara bertahap.

Kemudian yang kedua sebesar Rp500 miliar akan diberikan dalam bentuk uang tunai setelah penandatanganan perjanjian dilakukan. “Untuk non cash loan Rp7 triliun, dan cash loan Rp 500 miliar,” terangnya di Gedung BRI, Jakarta, Rabu (11/5/2016)..

Kuswoyoto menjelaskan, suntikan PMK tersebut memiliki tenor 12 bulan yang akan berakhir pada 11 Mei 2017. Sayangnya, dirinya enggan menyebutkan berapa besaran bunganya dari pinjaman tersebut.

“Kamu (wartawan) tidak perlu tahu, itu urusan saya (BRI) dengan Adhi Karya,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Direktur Keuangan ADHI Haris Gunawan mengatakan, suntikan PMK tersebut akan ditempatkan sebagai modal kerja guna membiayai proyek-proyek yang tengah digarap oleh Adhi Karya. “Untuk membiayai proyek-proyek seperti jalan tol dan bandara,” kata Haris.

http://economy.okezone.com/read/2016/05/11/278/1385485/bri-utangi-adhi-karya-rp7-5-triliun
Sumber : OKEZONE.COM

gifi

JAKARTA kontan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, pada kuartal 1 2016 pertumbuhan kredit perbankan mencapai angka 10% yoy (year on year).

Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan kredit pada Februari 2016 yang sudah dipublikasikan OJK yaitu berada diangka 8,24%.

Muliaman Hadad Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan bahwa kuartal 1 2016 pertumbuhan kredit perbankan masih belum kencang.

Hal ini disebabkan efek dari perlambatan ekonomi global. Muliaman memprediksi pada kuartal 2 2016 nanti pertumbuhan kredit perbankan lebih kencang.

“Kan masih panjang perjalannya, kami optimis kuartal 2 akan membaik,” ujar Muliaman, Selasa, (19/4).

Muliaman mengatakan, dengan penyerapan anggaran infrastruktur semakin baik, diharapkan pertumbuhan kredit kedepannya akan semakin bagus. Selain itu, OJK juga mewanti wanti perbankan untuk selalu menjaga kualitas kredit.

Pasalnya, berdasarkan data OJK pada Februari 2016 tercatat NPL bank sudah mencapai 2,8% atau naik jika dibandingkan dengan 2015 sebelumnya yaitu 2,42%.

rose KECIL

Bisnis.com, JAKARTA – Tidak semua data transaksi kartu kredit merupakan konsumsi nasabah itu. Oleh karena itu, data transaksi kartu kredit yang wajib diberikan oleh bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit kepada Ditjen Pajak akan tetap diklarifikasi kepada setiap wajib pajak bersangkutan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama mengatakan dengan pembuktian yang dapat dibenarkan secara hukum dan logika, klarifikasi akan mampu menggambarkan konsumsi wajib pajak secara utuh.

“Misalnya, bila 80% transaksi di kartu kredit itu diakui sebagai konsumsi temannya dan itu terjadi beberapa kali, perlu penjelasan dan bukti konkrit bahwa setelah itu yang bersangkutan menerima pembayaran dari orang lain yang menggunakan kartu kreditnya,” jelasnya kepada Bisnis.com,seperti dikutip Jumat (1/4/2016).

Dengan demikian, WP yang menjadi nasabah sekaligus pemegang kartu kredit tidak dirugikan dengan perhitungan besaran konsumsi yang akan menjadi database otoritas pajak.

Seperti diketahui, sebanyak 23 bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit wajib menyampaikan data transaksi nasabah kartu kredit kepada Dirjen Pajak tiap bulannya paling lambat mulai 31 Mei 2016.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Dalam aturan yang diundangkan pada 23 Maret 2016 ini disebutkan data transaksi nasabah kartu kredit itu paling sedikit memuat nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama, alamat, NIK/Nomor paspor, dan NPWP pemilik kartu.

Selain itu ada juga data rincian bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi dalam rupiah, dan pagu kredit (limit kartu kredit). Adapun data tersebut bersumber dari billing statement.

Mekar mengakui hal terpenting dalam perubahan kelima payung hukum tersebut memang terkait kewajiban perbankan untuk memberikan data transaksi kartu kredit nasabahnya secara periodik dan dalam bentuk softcopy data ke DJP.

Hal ini, lanjutnya, dimungkinkan setelah adanya surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan data transaksi kartu kredit bukan merupakan data nasabah perbankan yang dirahasiakan berdasarkan Undang-Undang Perbankan.

“Pembahasannya sudah sejak 1,5 tahun yang lalu,” katanya.

Transaksi Nontunai

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ronald Waas mengatakan secara aturan transaksi kartu kredit bukan menjadi kerahasiaan data sehingga tidak menyalahi aturan yang ada. Namun ketika ditanya apakah ada potensi dari masyarakat untuk mengurangi transaksi lewat kartu kredit setelah adanya kebijakan ini, pihaknya enggan berkomentar lebih lanjut.

“Saya belum berani ngomong itu karen itu lihat data. Kalau trennya sudah turun baru saya berani iyain. Saya bicara data saja,” katanya.

Dimintai tanggapan, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat ketentuan tersebut tidak masalah secara normatif karena data transaksi kartu kredit tidak termasuk yang dirahasiakan dalam Undang-Undang Perbankan.

Kendati demikian, menurutnya, jika sasaran DJP yakni source of income, harus ada pemetaan sehingga tidak untuk semua pemegang kartu kredit. Menurutnya, akan lebih efektif untuk saat ini mulai dengan pagu atau limit di atas Rp50 juta (platinum).

“Supaya tepat sasaran, sambil menunggu intekoneksi sistem IT-nya,” ujar Prastowo.

Dengan upaya penguatan program cashless transaction, kebijakan ini berpotensi kontraproduktif. Pasalnya, ada kemungkinan masyarakat menghindari transaksi nontunai.

dollar small

SLEMAN kontan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno segera akan merealisasikan holding empat perusahaan bank milik negara.

“Selain bertujuan untuk memberikan pinjaman murah kepada masyarakat, holding perbankan ini dapat menghemat pengeluaran hingga Rp 30 triliun untuk dana pembuatan ATM,” kata Rini Mariani Soemarno saat menjadi pembicara pada diskusi bertema “Peran BUMN dalam Mendorong Pencapaian Target Sustainability Development Goal 2016-2030 di Sleman, Yogyakarta, Jumat (18/3).

Menurutnya, Kementerian BUMN saat ini sedang menyelesaikan berbagai kajian mengenai sistem “holding” beberapa sektor bisnis, dalam hal ini holding BUMN sektor perbankan.

“Secara umum saat ini terdapat sebanyak 118 perusahaan BUMN yang kurang efisien dan menimbulkan biaya operasional cukup besar,” katanya.

Ia mengatakan, atas dasar hal tersebut pemerintah merasa perlu untuk melakukan perampingan jumlah BUMN tersebut.

“Perampingan BUMN lebih ditujukan kepada peningkatan kemampuan serta kinerja BUMN sehingga dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan bangsa,” katanya.

Rini mengatakan, di sektor perbankan pemerintah merencanakan holding empat perusahaan perbankan, yakni Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) serta Bank Rakyat Indonesia (BRI).

“Dengan dilakukan holding empat BUMN perbankan ini, sektor perbankan juga dapat menghemat dana pengadaan kartu ATM yang mencapai angka Rp 30 triliun,” katanya.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo juga telah menyetujui holding beberapa BUMN ini dalam waktu dekat.

“Akan ada enam sektor BUMN yang akan dibentuk holding, yaitu sektor jalan tol, sektor pertambangan, sektor minyak dan gas yang di dalamnya terdapat sektor perbankan, sektor perumahan dan sektor jasa konstruksi dan rekayasa,” katanya.

bird_bbri_unvr

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit tidak mempersoalkan jika tiga bank BUMN kembali melakukan pinjaman ke pihak asing, seperti Bank Pembangunan China (CDB).

Ketiga bank tersebut, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dimana pada tahun lalu telah mendapatkan pinjaman dari CDB sebesar 3 miliar dolar AS.

Menurut Supit, pada dasarnya perbankan membutuhkan pinjamannya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

Namun perlu digaris bawahi bahwa pinjaman dari luar negeri tersebut tidak membebankan rakyat ke depannya.

“Ada imbauan dari kami (DPR), bagaimana penggunaan penyaluran kredit dari utang luar negeri, betul bantu rakyat Indonesia, bukan bantu yang besar dan bukan hanya beberapa grup saja,” ujar Supit di Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Supit pun mengingatkan, perbankan BUMN dalam penyaluran kredit yang diraih dananya dari luar negeri perlu transparan agar tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu dan tidak hanya memikirkan bisnis dalam mengejar keuntungan.

“BUMN itu bukan sekadar bisnis tapi agen pembangunan juga, itu harus diperhatikan jangan mikir untung saja, pembangunan dikedepankan sehingga memberikan pemerataan usaha kelas menengah dan kecil dengan bunga murah,” kata Supit.

Tiga bank pelat merah ke depan masih ada kemungkinan meminjam kembali ke CDB untuk memperkuat permodalan dalam penyaluran kredit.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), Achmad Baiquni mengatakan, dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tiga tahun ke depan terdapat rencana-rencana memperkuat Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bisa diraih dari pihak ketiga.

“Saat ini kami jajaki tambahan lagi dari CDB, tapi kami lihat lagi kondisi saat ini seperti apa dengan zero interest (bunga nol persen) banyak bank tawarkan kredit rendah,” ujar Baiquni.

dollar small

kontan : JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) membutuhkan banyak dana untuk menyalurkan kredit dalam mendukung perekonomian Indonesia. Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengatakan, saat ini, BRI memiliki ekses likuiditas sebesar Rp 84 triliun.

Menurut Asmawi, dana itu tidak akan cukup untuk membiayai infrastruktur yang membutuhkan dana besar dengan jangka waktu panjang. “Sumber dana dari masyarakat saja tidak cukup untuk memenuhi permintaan kredit, seperti infrastruktur dan kredit usaha rakyat (KUR) yang butuh dana besar,” ujarnya, Senin (14/3).

Itu sebabnya, BRI mencari jalan untuk mencari pinjaman dari luar negeri. Salah satunya pinjaman dari China Development Bank (CBD) senilai US$ 1 miliar. Pinjaman ini telah mengalir ke sektor pembangkit tenaga listrik 62%, jalan tol 25% dan agribisnis 13%.

Lanjut Asmawi, perusahaan juga membutuhkan dana besar untuk pembiayaan KUR dengan target Rp 67 triliun per tahun 2016 dari target pemerintah sebesar Rp 100 triliun pada tahun ini. Adapun, bank pelat merah ini telah menyalurkan KUR sebesar Rp 16,76 triliun per 8 Maret 2016 untuk 770.449 debitur. BRI menguasai 80% dari total KUR yang mencapai Rp 20,56 triliun, dan menguasasi 93% dari total debitur KUR sebesar 826.741 debitur.

Ekses likuiditas merupakan jumlah cadangan bank yang didepositokan di bank sentral ditambah dengan uang kas yang disimpan untuk keperluan operasional. BRI sendiri telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 642,8 triliun per Desember 2015. DPK itu terdiri dari giro sebesar Rp 112,98 triliun, tabungan sebesar Rp 267,60 triliun, dan deposito sebesar Rp 262,17 triliun.

rose KECIL

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebagian besar bank-bank nasional telah mempublikasikan laporan keuangan tahun 2015.

Menarik untuk dilihat bagaimana persaingan bank-bank papan atas.

Kondisi ekonomi yang melemah dan risiko pasar keuangan yang meningkat sepanjang 2015 membuat bank-bank harus berupaya lebih keras agar bisa melanjutkan pertumbuhan.

Ada yang berhasil menjaga pertumbuhan, ada juga yang gagal.

Bagaimana persaingan 5 bank terbesar di Indonesia?

bird_bbri_unvr

Lima bank terbesar berturut-turut adalah Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, dan Bank CIMB Niaga.

Dilihat dari penyaluran kredit tahun 2015, empat bank yakni Mandiri, BRI, BCA, dan BNI bisa mencatat pertumbuhan di atas 10 persen dibandingkan tahun 2014.

Adapun pertumbuhan kredit Bank CIMB Niaga hanya 0,5 persen.

BNI mencatat pertumbuhan kredit tertinggi di antara 5 bank yakni 17,46 persen.

dari berbagai sumber/M Fajar MartaPerbandingan Pertumbuhan Kredit 2014 – 2015

Dari segi nominal kredit, Bank Mandiri merupakan yang terbesar dengan kredit mencapai Rp 595,46 triliun.

BRI berada di posisi kedua dengan kredit sebesar Rp 558,44 triliun.

Kredit yang disalurkan bank-bank papan atas kecuali CIMB Niaga, berada di atas rata-rata industri.

Artinya, pangsa pasar kredit bank-bank papan atas cenderung meningkat terhadap industri perbankan.

Kemampuan bank-bank papan atas dalam menyalurkan kredit tidak terlepas dari kapasitas jaringan, komposisi dana murah, dan ekspansi BUMN.

Maklum, tiga bank papan atas yakni Mandiri, BRI, dan BNI merupkan bank-bank BUMN.

dari berbagai sumber/M Fajar MartaPenyaluran Kredit 5 Bank Terbesar

Penulis : M Fajar Marta
Editor : M Fajar Marta

long jump icon

Bisnis.com, JAKARTA–Bank-bank pelat merah meyakinkan Dewan Perwakilan Rakyat RI terkait kemampuan mereka untuk mengembalikan pinjaman dari China.

Seperti diketahui, 3 bank milik negara mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai USD3 miliar atau USD1 miliar untuk masing-masing bank.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Achmad Baiquni mengatakan kemampuan bank dalam likuiditas dan solvabilitas masih tinggi.

“Kemampuan kami untuk membayar utang juga kuat yang terlihat dari risiko keuangan kami,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Baiquni memaparkan bahwa saat ini aset Bank Mandiri tercatat senilai Rp807,5 triliun, BRI senilai Rp845,9 triliun, dan BNI senilai Rp478,7 triliun.

“Aset terhadap pinjaman CDB Bank Mandiri sebesar 58,8 kali, BRI sebesar 61,4 kali, dan BNI sebesar 34,7 kali,” katanya.

Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengatakan dalam perjanjian pinjaman ini, aset bank atau aset negara tidak ada yang dijadikan agunan atau jaminan.

Dirinya juga menyatakan apabila ada wan prestasi dari bank milik pemerintah dalam pengembalian pinjaman, akan diselesaikan oleh masing-masing bank.

“Pemerintah tidak ada kewajiban untuk bail out,” jelasnya.

bird

Jakarta–Kegiatan menabung merupakan budaya yang selalu ditanamkan orang tua kepada anak dari sejak dini. Karena dengan menabung, keperluaan di masa yang akan datang bisa dipenuhi tanpa kesulitan.

Ya, dengan menabung, setiap orang bisa menghindarkan dari sifat boros, melatih untuk lebih bijak dalam menggunakan uang, sebagai perencanaan pendidikan bahkan untuk persiapan hari tua.

Namun tahukah, jika prinsip menabung yang dilakukan orang Indonesia dengan orang Jepang ternyata sangat berbeda.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono.
Menurut lelaki yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama BNI periode 2003-2008 itu, perbedaan prinsip antara orang Indonesia dengan orang Jepang dalam menabung cukup besar.

Jika orang Indonesia menabung untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya, namun bagi orang Jepang menabung untuk pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.

“Untuk menabung orang Indonesia ingin bunga tinggi, namun kalau untuk pinjaman ingin bunga sekecil-kecilnya. Meskipun ini memang manusiawi,” kata Sigit, di acara seminar Property & Mortgage Summit 2016 yang diselenggarakan oleh Infobank Institute bekerjasama dengan Perbanas di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta, Kamis, 18 Febuari 2016.

Ia mengungkapkan, di Jepang orang sangat rajin menabung di deposito, meski bunganya 0%. Namun beda dengan di Indonesia, dimana orang Indonesia ingin bunga tinggi jika menempatkan dananya di bank, khususnya di deposito.

Melihat mindset atau pola pikir masyarakat seperti ini, tentu diharapkannya dapat dirubah. Karena tingginya bunga Deposito juga akan memengaruhi bunga pinjaman perbankan.

Artinya jika bank memberikan bunga Deposito yang tinggi, tentunya bunga pinjaman dari pihak bank juga mengikuti. (*) Dwitya Putra

gifi

Singapura–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wacana untuk mengatur margin perbankan. OJK berencana menekan Net Interest Margin (NIM) di kisaran 3%-4% saja.

Analis Bloomberg, Diksha Gera berpendapat, langkah ini merupakan upaya OJK untuk membuat dana lebih terjangkau. Selain itu, langkah ini juga dinilai akan membuat perbankan Indonesia lebih kompetitif di regional.

Masih kata Diksha Gera, salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan membatasi suku bunga kredit bank. “Margin di Indonesia lebih tinggi daripada di negara lain di Asia. Bukan hanya karena tingginya tarif dasar, tetapi juga karena suku bunga kredit tinggi dan default yang tinggi” terang dia.

Hal ini, lanjutnya memiliki efek domino. “Jika OJK harus melakukan ini, perbankan mungkin tidak bersedia memberikan pinjaman kepada nasabah yang dinilai tidak potensial” ujar dia.

Berdasarkan data Bloomberg 2015, jika dibandingkan dengan bank-bank di negara lain NIMperbankan Indonesia adalah yang tertinggi. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) misalnya, tingkatNIM-nya mencapai 8,13%. Sementara itu, bank asal Thailand, Kaskornbank NIM-nya hanya mencapai 3,67%. Bank asal Malaysia, Public Bank NIM-nya mencapai 2,16%. Dan bank asal Singapura, DBS NIM-nya hanya mencapai 1,68%.(*)

double arrow pic

JAKARTA  Aliran dana asing yang masuk (capital inflow) di pasar surat berharga negara (SBN) pada akhir 2016 diperkirakan lebih besar dibandingkan posisi net inflow akhir 2015 yang mencapai Rp 558,5 triliun. Aksi beli asing kemungkinan agresif pada kuartal I-2016.

Berdasarkan data Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), sepanjang tahun lalu, asing mencetak net inflow sebanyak Rp 114,9 triliun, dengan posisi paling tinggi pada Januari 2015 sebesar Rp 39,48 triliun. Sementara itu, capital outflow sepanjang tahun lalu sebesar Rp 17,75 triliun.

Hingga 29 Januari 2016, asing membukukan net buy Rp 19,8 triliun, sehingga posisi asing di SBN menjadi Rp 578,32 triliun. Secara tahunan (year on year/yoy), posisi asing pada SBN bertambah Rp 77,49 triliun dari Rp 500,83 triliun pada akhir Januari 2015.

Direktur IBPA Wahyu Trenggono mengatakan, pada kuartal I-2016, investor asing diperkirakan tak lagi bertindak spekulasi seperti pada kuartal I-2015. Sikap tersebut dipicu sentimen global dan domestik yang kini memberikan dampak kepastian investasi.

Pada awal 2015, asing masuk dengan niat yang spekulatif, tapi sekarang kondisinya berbeda. Banyak faktor yang sudah teridentifikasi tahun ini, jelas Wahyu di Jakarta, Rabu (3/2).

Faktor tersebut, kata Wahyu, seperti sinyal Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, yang berencana menaikkan suku bunga secara bertahap sepanjang tahun ini. Lalu, Bank of Japan (BoJ) yang menerapkan suku bugan negatif -0,1% mulai 16 Februari 2016. Harga minyak dunia yang melanjutkan tren pelemahan dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun ini yang diprediksi lebih rendah dari 6,9%.

Di dalam negeri, sejumlah sentimen juga diperhitungkan. Inflasi tahun 2015 yang membaik sebesar 3,35% yoy dari 8,36% yoy pada 2014. Suku bunga acuan (BI rate) diturunkan 25 basis poin menjadi 7,25%.

Outlook ekonomi domestik 2016 iprediksi membaik, seperti pertumbuhan ekonomi yang berada pada kisaran 5,1-5,3% dan inflasi yang bakal dijaga sebesar 3-5%. Selain itu, ada potensi peringkat layak investasi dari S&P.

Dengan melihat data-data ini, asing berpeluang banyak masuk ke SBN pada awal tahun, karena ada potensi BI rate diturunkan kembali,” tutur Wahyu.

Kondisi global seperti perlambatan ekonomi juga membuat dana asing lari ke negara-negara berkembang. Menurut Presiden Direktur IBPA Ignatius Girendroheru, dampaknya ke pasar SBN adalah penurunan imbal hasil (yield).

Tanda-tanda penurunan yield sudah terlihat pada 29 Januari 2016. Misalnya, pada seri SUN FR0053, yield tercatat sebesar 8,03%, turun dibandingkan posisi 31 Desember 2015 yang sebesar 8,76%.

Adapun yield curve SUN menunjukkan pola bullish di semua tenor sepanjang Januari 2016 (month to month/mom). “Kalaupun yield itu berpotensi lebih rendah lagi, asing tetap akan masuk. Sebab, yield SUN Indonesia tetap kompetitif dibandingkan negara berkembang yang lain,” jelas Ignatius.

Obligasi Korporasi

Kondisi bullish juga terjadi pada pasar obligasi domestik. Berdasarkan Indonesia Corporate Bond Yield Curve, rata-rata yield obligasi korporasi bertenor pendek (1-4 tahun) turun 57,45 bps selama Januari 2016, dibandingkan Desember 2015.

Sementara itu, tenor menengah (5-7 tahun) turun 48,48 bps dan tenor panjang turun 39,45 bps. Berdasarkan kelompok rating, yield obligasi dengan rating BBB turun 41,93 bps month to month pada Januari 2016, rating A turun 53,78 bps, rating AA turun 59,87 bps, dan rating AAA turun 41,84 bps.

Sepanjang 2016, penerbitan obligasi mencapai Rp 850 miliar atau turun dibanding Desember 2015 sebesar Rp 5,35 triliun. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan penerbitan obligasi pada Januari 2015 yang senilai Rp 1,77 triliun.

Wahyu mengatakan, obligasi korporasi yang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 46 triliun. Dengan adanya potensi penurunan yield, maka penerbitan obligasi korporasi juga cenderung ramai. “Sekarang timbul pertanyaan sampai berapa lama penurunan yield ini, tinggal dicermati saja sentimennya. Misalnya, ketika suku bunga diturunkan, pengaruhnya ke tenor jangka pendek, sementara data inflasi dampaknya ke tenor jangka panjang,” jelas Wahyu.

Hingga awal Februari, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menjadi emiten kedua yang melakukan penerbitan obligasi. Perseroan menawarkan obligasi PUB I Tahap II senilai Rp 4,65 triliun, dengan bunga 8,5-9,6%. Sebelumnya, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau Bank Nagari menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total nilai Rp 600 miliar pada Januari 2016. Surat utang ditawarkan dengan kupon tetap 10,95% untuk obligasi dan floating untuk sukuk.

http://id.beritasatu.com/marketandcorporatenews/capital-inflow-mengalir-deras-ke-pasar-sbn/139045
Sumber : INVESTOR DAILY

rose KECIL

Bisnis.com, CIREBON – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. membidik angka kredit minimal sebesar Rp6,72 triliun untuk disalurkan ke proyek minyak dan gas bumi pada 2016.

Angka tersebut merupakan realisasi kredit BRI pada proyek migas pada tahun ini. Senior Vice President of BRI Oil, Gas, and Energy Desk, Amam Sukriyanto menuturkan akan pihaknya mempertahankan angka kredit untuk proyek migas di angka Rp6,72 triliun pada tahun depan.

“Misi saya pertumbuhan bisa sama atau minimal lebih baik dari tahun ini,” ujarnya dalam acara Media Gathering SKK Migas di Cirebon, Sabtu (19/12/2015).

Namun, Amam belum dapat menyebutkan angka pasti yang dipatok untuk tahun depan. Dengan akan tersebut maka pertumbuhan kredit melonjak 23,9% dari tahun 2014 dengan penyaluran ke bisnis migas sebesar Rp5,42 triliun.

Amam mengatakan sejak masuk ke pendanaan proyek migas pada 2010, kredit untuk sektor ini terus meningkat. Pada 2010 pencapaian BRI dalam menyalurkan kredit ke bidang migas sebesar Rp2,1 triliun.

“Tahun ini kredit untuk proyek energi mencapai Rp11,2 triliun, termasuk di dalamnya kredit migas 60%,” katanya.

Kredit sebesar 60% tersebut, lanjut Amam bakal dikucurkan untuk perusahaan jasa penunjang migas, seperti fasilitas pengeboran dan perawatan sumur.

Sementara itu, Amam menuturkan belum dapat menaikkan presentase kredit untuk migas dibandingkan kredit energi keseluruhan. Dia mengaku akan menaikkan bisnis ini setelah bisnis migas kembali normal. Pasalnya, harga minyak mentah diprediksi masih bakal rendah pada tahun depan.

bird

JAKARTA-Dua bank BUMN bersinergi dengan memberikan kredit sndikasi kepada Waskita Karya yang akan membangun jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) senilai Rp5 triliun.

Direktur Keuangan BNI Rico Budidarmo menuturkan, pembiayaan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap kontruksi proyek jalan tol, pembiayaan diberikan dalam bentuk kredit modal kerja kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast selaku turn key contractor masing-masing sebesar Rp 735,6 miliar dan Rp 1,70 triliun.

Pada tahap proyek jalan tol beroperasi, pembiayaan diberikan dalam bentuk kredit investasi sebesar Rp 3,49 triliun kepada PT Kresna Kusuma Dyandra Marga selaku investor dan operator tol yang saat ini 60% sahamnya dikuasai PT Waskita Toll Road. BNI dan BRI bertindak sebagai Joint Mandated Lead Arranger (MLA).

“Adapun agen fasilitas dan agen penampungan juga ditangani oleh BNI. Sedangkan BRI bertindak sebagai agen jaminan,” tutur Rico melalui siaran pers yang diterima Sabtu (31/10).

Menurut dia, penyaluran kredit pada proyek pembangunan Jalan Tol Becakayu ini merupakan upaya yang dilakukan BNI untuk mengoptimal fungsi intermediari perbankan nasional.

Sementara itu, Direktur BRI Mohammad Irfan menambahkan, dukungan ini merupakan upaya nyata dunia perbankan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Melalui pembangunan jalan tol yang dilakukan secara sinergi ini, BRI berharap dapat mempercepat pertumbuhan bisnis dari berbagai sektor khususnya usaha mikro dan kecil di wilayah Jabodetabek,” terang Irfan.

Penandatanganan ini sekaligus membuktikan dukungan dari dunia perbankan kepada Waskita Group untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Tol Becakayu tersebut. Tol Becakayu yang memiliki panjang 21,04 km ini terbagi atas dua seksi yaitu Seksi I sepanjang 11 km (ruas Casablanca – Jaka Sampurna), dan Seksi II sepanjang 10,04 km (ruas Jaka Sampurna – Duren Jaya).

Tol Becakayu Seksi I menelan biaya investasi Rp 5 triliun, biaya konstruksi Rp 4,6 triliun dan masa konsesi 45 tahun (sejak SPMK). Sebagai bagian dari Jaringan jalan Tol di Jabodetabek, Jalan Tol Becakayu memiliki peranan penting dalam memperlancar arus lalu lintas, distribusi barang dan jasa yang menghubungkan Provinsi DKI Jakarta dengan Kota Bekasi dan sekitarnya.

Progress yang telah dicapai sampai dengan September 2015 adalah 27,5%. Target operasi jalan tol ini direncanakan mulai pada bulan Desember 2017.(imq)

bird

kontan:

JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 1,3 triliun kepada PT Petrokimia Gresik. Pemberian fasilitas pinjaman ini merupakan wujud sinergi BUMN untuk membangun ketahanan pangan secara nasional.

Direktur Bisnis dan UMKM BRI, Muhammad Irfan menuturkan, pinjaman berupa kredit investasi cash loan sebesar Rp 1,3 triliun dan forexline sebesar US$ 135 juta itu digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi pupuk Petrokimia Gresik dengan membangun pabrik baru.

“Sebab salah satu kebutuhan utama untuk mewujudkan kedaulatan pangan adalah ketersediaan pupuk untuk mencukupi kebutuhan petani,” kata Irfan di Jakarta, Jumat (18/9).

Fasilitas kredit yang diberikan bank dengan kode emiten BBRI sebesar Rp 1,3 triliun ini terdiri dari kredit investasi sebesar Rp 1 triliun yang akan digunakan untuk membangun pabrik amoniak dan urea (Amurea) II dengan jangka waktu selama 10 tahun.

Sedangkan sisanya sebesar Rp 300 miliar, digunakan untuk kredit investasi membangun kembali atau revitalisasi instalasi penjernihan air Gunungsari dengan tenor selama 4,5 tahun.

“Kedua fasilitas pinjaman itu disertai dengan fasilitas lindung nilai atau hedging berupa foreign exchange line atau fasilitas yang digunakan untuk kebutuhan transaksi valas sebesar US$ 135 juta dengan jangka waktu dua tahun,” ujarnya.

Irfan menambahkan, sampai dengan 31 Desember 2015, BRI menargetkan dapat menambah penyaluran kredit korporasi senilai Rp 15 triliun. Rinciannya, sebesar Rp 11 triliun adalah korporasi yang akan disalurkan untuk perusahaan BUMN. Sedangkan sisanya sebesar Rp 4 triliun adalah untuk perusahaan non BUMN.

Hingga akhir tahun, BRI telah memiliki pipeline permintaan kredit BUMN di antaranya dari PLN, Pertamina dan Bulog serta untuk proyek pembangunan jalan tol. Sedangkan untuk perusahaan non BUMN, BRI banyak menyalurkan pinjaman ke perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan.

BRI menargetkan akan mampu menyalurkan kredit sebesar Rp 560 triliun sampai dengan akhir tahun. Sekitar Rp 140 triliun adalah target penyaluran kredit untuk sektor korporasi.

Rinciannya, BRI menargetkan dapat menyalurkan pinjaman untuk perusahaan BUMN sebanyak Rp 78 triliun dan sebesar Rp 63 triliun untuk perusahaan non BUMN.

Per Agustus 2015, kata Irfan, BRI telah menyalurkan kredit korporasi hingga Rp 132 triliun, baik untuk BUMN maupun perusahaan swasta.

Rasio kredit bermasalah atawa non performing loan (NPL) gross untuk kredit sektor korporasi per Agustus 2015 berada di level 1,59%. Perseroan menargetkan NPL kredit sektor korporasi tidak lebih dari 2% sampai dengan akhir tahun 2015.

“Kredit sektor korporasi yang masih dihindari adalah sektor pertambangan. Kredit korporasi sektor perkebunan kalau baru juga kami tidak berani. Sampai akhir tahun NPL kredit segmen korporasi akan dijaga di level 2%, tidak lebih dari itu,” ucap Irfan.

Editor: Hendra Gunawan.

double arrow pic

JAKARTA. PT  Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 1,3 triliun kepada PT Petrokimia Gresik, BUMN yang bergerak di bidang produksi pupuk.

Penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Direktur UMKM BRI Mohammad Irfan bersama dengan Direktur Utama Petrokimia Gresik Hidayat Nyakman di Ruang Britama Gedung BRI 1 Jakarta Pusat, Jumat (18/9). Pemberian fasilitas pinjaman ini merupakan wujud kerjasama sinergi  BUMN untuk membangun ketahanan pangan.

“Pinjaman berupa kredit investasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi pupuk Petrokimia Gresik dengan membangun pabrik baru. Kita tahu bahwa  salah satu kebutuhan utama untuk mewujudkan kedaulatan pangan adalah ketersediaan pupuk yang mencukupi kebutuhan petani,” kata Corporate Secretary Bank BRI, Budi Satria dalam keterangan tertulis, Jumat (18/9).

Fasilitas pinjaman itu terdiri dari kredit investasi Rp 1 triliun yang digunakan untuk membangun pabrik Amoniak dan Urea  (Amurea) II dengan jangka waktu 10 tahun. Sisanya sebesar Rp 300 miliar digunakan untuk kredit investasi membangun kembali (revitalisasi) Instalasi Penjernihan Air (IPA) Gunungsari dengan jangka waktu 4,5 tahun.

Kedua kredit investasi itu disertai dengan fasilitas lindung nilai (hedging) berupa foreign exchange (forex) line atau fasilitas yang digunakan untuk kebutuhan transaksi valas  sebesar US$ 135 juta dengan jangka waktu 2 tahun.

Menurut Budi, dukungan Bank BRI terhadap industri pupuk nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan akan berdampak besar bagi masyarakat. Saat ini, pemerintah telah menargetkan ketahanan pangan untuk komoditas beras, jagung, dan kedelai dalam jangka waktu 3 tahun. Dukungan terhadap industri pupuk untuk meningkatkan skala usahanya mutlak diperlukan.

Upaya lain untuk mendukung upaya ketahanan pangan dilakukan Bank BRI melalui pola trickle down business (TDB), yakni dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada distributor-distributor pupuk.

Untuk PT Petrokimia Gresik saja, BRI telah memberikan pembiayaan kepada distributor hingga total Rp 203 milIar melalui pola real time Host to Host produk Cash Management System (CMS) BRI.

Hingga saat ini, BRI telah mendukung industri pupuk melalui fasilitas pendanaan kepada PT Pupuk Indonesia Holding Company sebesar Rp 13,4 triliun per September 2015.

“SebesarRp 4,3 triliun di antaranya merupakan portofolio kredit yang diberikan ke PT Petrokimia Gresik  dan anak usaha. Kami sudah bekerja sama dengan PT Petrokimia Gresik dalam hal pinjaman sejak tahun 1981,” pungkas Budi.

http://keuangan.kontan.co.id/news/bri-kucurkan-kredit-rp-13-t-ke-petrokimia-gresik
Sumber : KONTAN.CO.ID

long jump icon

Kamis, 05/04/2012 13:31 WIB
Wow! Kredit Rumah & Apartemen Naik 33% Tembus Rp 191 Triliun
Herdaru Purnomo – detikFinance

Jakarta – Pengucuran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) hingga Februari 2012 telah mencapai Rp 191,17 triliun. Angka ini mengalami kenaikan hingga 33% jika dibandingkan pada Februari 2011 yang hanya mencapai Rp 143,51 triliun.

Seperti dikutip detikFinance dari situs Bank Indonesia (BI) Kamis (5/4/2012) kredit segmen properti KPR dan KPA ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.

Bank BUMN paling banyak menyalurkan KPA dan KPR yakni mencapai Rp 93,40 triliun. Kemudian disusul dengan Bank Swasta Nasional yang mengucurkan kredit KPR dan KPA hingga Rp 83,52 triliun.

Secara keseluruhan, kredit properti termasuk kredit real estate dan kredit konstruksi hingga Februari 2012 mencapai Rp 311,17 triliun lebih tinggi dibandingkan pada Februari 2011 yang hanya mencapai Rp 243,08 triliun.

Berikut Daftar Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) KPR Perbankan Januari 2012:

Bank Rakyat Indonesia (BRI) : KPR 10,25%
Bank Mandiri : KPR 11,10%
Bank Central Asia (BCA) : KPR 7,50%
Bank Negara Indonesia (BNI) : KPR 11%
Bank CIMB Niaga : KPR 11,00%
Bank Danamon Indonesia : KPR 12,25%
Bank Panin : KPR 11,75%
Bank Permata : KPR 11,75%
Bank Internasional Indonesia : KPR 10,37%
Bank Tabungan Negara (BTN) : KPR 11,08%
Bank OCBC NISP : KPR 12,50%
HSBC : KPR 8,75%
Bank JABAR Banten : KPR 9,14%
Bank Mega : KPR 12,50%
Bank UOB Indonesia : KPR 10,00%
Bank Bukopin : KPR 12,33%
Standard Chartered Bank : KPR 8,72%
Bank Jatim : KPR 9,08%
ANZ PANIN Bank : KPR 10,68%

(dru/dnl)

long jump icon

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s