LIKUIDITAS, SOLVABILITAS @perbankan … 050315_281016

gifi

per tgl 28 Okt 2016, kondisi keuangan bbri secara overview  (Reuters) :

finance-overview-bbri-okt-2016

ABOUT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is an Indonesia-based company primarily engaged in banking sector. It operates under the name Bank BRI. Its products include saving accounts, current accounts and fixed deposits. It also offers various loans, such as working capital loan and investment loan. Besides conventional banking, it… (more)
Beta: 1.69
Market Cap(Mil.): Rp. 249,109,200.00
Shares Outstanding(Mil.): 24,422.47
Dividend: 311.66
Yield (%): 3.06

FINANCIALS

BBRI.JK Industry Sector
P/E (TTM): 9.90 12.60 13.97
EPS (TTM): 1,030.52
ROI: 0.00 0.57
ROE: 24.15 20.03 18.95

ezgif.com-resize

 

JAKARTA — Kalangan perbankan memproyeksi kondisi kredit bermasalah tak akan jauh berbeda pada tahun depan. Sektor pertambangan dan transportasi juga masih menjadi sektor dengan kredit bermasalah yang tinggi.

Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengatakan perlambatan ekonomi dunia belum selesai hingga tahun depan.

Dengan demikian, kinerja perbankan, termasuk kredit bermasalah kondisinya bakal serupa dengan tahun ini.

“Dengan perkiraan tersebut, strategi kami tahun depan tumbuh dengan hati-hati dan lebih realistis,” ujarnya seusai seminar Banking Outlook 2017 & Tren Fintech di Jakarta, Kamis (27/10).

Hingga Agustus 2016, rasio kredit bermasalah (non performing loan/ NPL) industri padat modal ini ter catat sebesar 3,22% atau naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 3,18%.

Sedangkan BRI mencatatkan NPL gross sebesar 2,22% dan NPL nett sebesar 0,57%, turun dari kuartal sebelumnya yang sebesar 2,31% dan 0,60% untuk NPL gross dan nett.

Haru juga menyatakan dengan kondisi global yang belum ba nyak berubah, pihaknya akan memperhatikan target-target eko nomi pemerintah pada tahun depan, seperti inflasi, untuk membuat rencana bisnis bank.

Untuk rasio NPL, emiten dengan kode saham BBRI ini akan berupaya menjaga di sekitar level 2% pada 2017.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kartika Wirjoatmodjo mengatakan peningkatan kredit bermasalah masih akan berlanjut hingga tahun depan, setidaknya hingga kuartal II.

“Masih akan naik, tapi enggak sekenceng tahun ini naiknya,” ujar Tiko, sapaan akrab Kartika.

Sepanjang kuartal III tahun ini, bank dengan kode saham BMRI tersebut mencatatkan rasio NPL sebesar 3,81%. Atau turun 5 basis poin jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar 3,86%.

Tiko menyebut untuk terus menekan rasio NPL, perseroan menahan penyaluran kredit ke segmen dan sektor yang mengalami perlambatan.

Bank Mandiri, lanjut Tiko, ke depan akan fokus menyalurkan kredit ke segmen korporasi dan segmen ritel, di mana keduanya masih memiliki kualitas pembiayaan
yang baik.

PENYUMBANG NPL

Deputi Dewan Komisioner Pengawasan Bank II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Budi Ar man to menuturkan sektor yang men catatkan pertumbuhan NPL yang tinggi adalah sektor pertambangan, transportasi, dan industri peng olahan.

Sektor pertambangan, katanya sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dan permintaan ekspor.

Adapun, perlambatan bisnis di sektor pertambangan juga menyeret industri turunannya, seperti sektor transportasi, terutama usaha penyewaan kendaraan besar untuk mengangkut hasil pertambangan.

“Harapan kami kan komoditas harganya naik lagi tahun depan, tapi kan tergantung ekonomi dunia juga. Kami masih mengimbau bank-bank untuk menyediakan provisi yang cukup besar,” katanya.

Sementara itu, Aviliani, Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbankan Perbanas, menyebut sektor infrastruktur dan sektor properti. Sektor infra struktur
berhubungan dengan proyek pembangunan pemerintah, sedangkan sektor properti mendapatkan stimulus dari kebijakan pelonggaran loan to value (LTV).

“Sektor properti yang kelas menengah juga bagus dengan program sejuta rumah pemerintah. Kepemilikan properti oleh orang asing kalau bisa diimplementasikan juga bisa jadi potensi di tahun depan,” katanya.

Jahja Setiaatmadja, Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk., mengatakan untuk perkiraan per tumbuhan rasio kredit berma salah atau nonpeforming loan (NPL) pada tahun depan perseroan melihat tidak akan tampak naik signifikan, kemungkinan mulai flat jelang akhir tahun ini.

“Kami sudah melihat tren NPL sudah berada pada posisi puncaknya di kuartal III/2016 ini, tetapi berbagai kemungkinan untuk rasio kredit bermasalah pada tahun depan pun sebenarnya tergantung dengan pertumbuhan kredit,” ujarnya.

Jahja menjelaskan kembali lagi dalam perhitungannya, kredit itu dijadikan penyebut. Kalau pertum buhan kredit kembali melambat, maka ada kemungkinan mendorong rasio NPL.

Dia pun menjelaskan kalau kenaikan NPL gross perseroan pada kuartal III/2016 lebih disebabkan oleh beberapa debitur kredit konsumsi yang agak menunggak cicilan, tetapi tetap di bayar.

“Hal itu membuat debitur sudah masuk kolektabilitas 2 yang sudah terhitung menjadi NPL gross,” ujarnya.

Pada kuartal ketiga kemarin, perkembangan rasio NPL gross perseroan naik 80 basis po in (bps) menjadi 1,5% diban ding kan dengan akhir tahun lalu.

ets-small

JAKARTA. Kredit valas terus mencatatkan penurunan sampai semester I/2016, tren penurunan itu mulai terus terjadi sejak 2014. Perkembangan ekspor-impor Indonesia yang masih lesu sampai paruh pertama tahun ini menjadi penyebab utamanya.

Pada semester I/2016, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan kredit valas susut 7,76% menjadi Rp593,61 triliun dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu, sedangkan secara year to date (ytd), pertumbuhan kredit valas sudah susut 6,84%.

Di sisi lain, posisi kredit rupiah masih tumbuh dua digit sebesar 12,25% menjadi Rp3.574 triliun dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu, sedangkan secara y-t-d tumbuh 4,43%.

Anung Herlianto, Direktur Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keu angan (OJK), mengatakan permin taan kredit valas selalu selaras dengan perkembangan perdagangan ekspor-impor.

Dengan begitu, faktor utama penurunan kredit valas saat ini adalah perdagangan ekspor— impor yang lesu. “Wajar kalau saat ini kredit valas turun, kalau naik justru yang aneh karena bisa jadi ada spekulasi yang sangat tidak boleh dalam perbankan,” ujarnya pada Senin (5/9).

Sampai semester I/2016, dari data Kementrian Perdagangan ekspor Indonesia turun 12,02% menjadi US$79,08 miliar dibandingkan dengan semester I/2015.

Secara rinci, ekspor migas susut 34,32% menjadi US$7,49 miliar dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, sedangkan ekspor non migas menurun 8,78% menjadi US$71,58 miliar dibanding kan dengan paruh pertama tahun lalu.

Di sisi lain, impor Indonesia sampai paruh pertama tahun ini menyusut 10,85% menjadi US$74,9 miliar dibandingkan periode sama tahun lalu.

Secara rinci, impor migas susut 33,9% menjadi US$10,17 miliar dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, sedangkan impor non-migas menurun 5,69% menjadi US$64,73 miliar dibandingkan dengan semester pertama 2015.

Haryono Tjahjarijadi, Direktur Utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk., mengatakan perkembangan kredit valas memang sangat dipengaruhi oleh perdagangan ekspor-impor.

“Jadi, bisa dibilang penyebab penurunan ekspor-impor itu yang mendorong kredit valas terus menurun, untuk data detail sektornya masih belum pegang,” ujarnya kepada Bisnis.

KREDIT PERDAGANGAN

Adapun, dari data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit keseluruhan sektor perdagangan mencatatkan kenaikan sebesar 7,9% menjadi Rp819,92 triliun dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu.

Persentase pertumbuhan itu membuat sektor perdagangan menjadi peringkat tiga sektor usaha yang pertumbuhan kredit paling rendah sampai paruh pertama tahun ini.

Selain itu, sektor usaha yang mencatatkan pertumbuhan kredit paling rendah di posisi pertama adalah sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi yang hanya tumbuh 2,7% menjadi Rp177,59 triliun dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu.

Adapun, posisi kedua dipegang oleh sektor industri pengolahan yang hanya tumbuh 6,01% menjadi Rp745,52 triliun dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu.

Sementara itu, Anung menyebut kan dengan terjadi penurunan kredit valas itu membuat dana pihak ketiga (DPK) juga ikut mencatatkan penurunan. Antara penurunan kredit valas dengan DPK itu berhubungan, ujarnya.

Pertumbuhan DPK valas sampai semester pertama memang mencatatkan penurunan sebesar 12,12% menjadi Rp679,09 triliun di bandingkan dengan periode sama pada tahun lalu, sedangkan bila secara y-t-d pertumbuhan DPK valas turun 9,16%.

http://koran.bisnis.com/read/20160906/446/581581/kredit-valuta-asing-terus-menyusut
Sumber : BISNIS.COM

lol

JAKARTA. Tren sindikasi kredit dari empat bank pelat merah maupun bank asing terus menanjak sampai akhir Juli 2016. Namun, bank swasta nasional masih belum terlalu agresif masuk ke proyek kredit sindikasi sepanjang tahun ini.

Menurut Bloomberg, sampai akhir Juli 2016, total kredit sindikasi di Indonesia menanjak 67,68% menjadi US$11,36 miliar di bandingkan periode sama pada
ta hun lalu senilai US$6,77 miliar.

Dari pihak domestik, PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Negara Indonesia Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., dan PT Indonesia Eximbank menjadi bagian dari 33
penyalur kredit sindikasi sampai tujuh bulan pertama tahun ini, sedangkan sisanya datang dari pihak asing.

PT Bank Central Indonesia (BCA) Tbk. yang pada tahun lalu menjadi peringkat lima dari 55 penyalur kredit sindikasi terbesar senilai US$311,98 juta tidak ter – masuk dalam data 33 penyalur kredit sindikasi sepanjang tujuh bulan pertama tahun ini.

Rudy Susanto, Direktur BCA, mengatakan tren permintaan kredit sindikasi kepada perseroan sepanjang tahun berjalan ini masih tidak terlalu banyak. Hal itu yang membuat perseroan tidak terlalu agresif menyalurkan kredit sindikasi.

“Ada satu dan dua, tetapi tidak terlalu besar. Bisa dibilang penyaluran kepada PT Angkasa Pura I ini yang cukup besar bagi kami,” ujarnya setelah acara penandatanganan kerja sama kredit sindikasi PT Angkasa Pura I pada Kamis (18/8/2016).

Kemarin, perseroan tergabung dalam sindikasi kredit Angkasa Pura I senilai Rp4 triliun, porsi kredit yang didapatkan bank dengan kode emiten BBCA itu senilai Rp800 miliar.

Sementara itu, untuk geliat bank pelat merah dalam menyalurkan kredit sindikasi sampai 31 Juli 2016 pun dipimpin oleh Bank Mandiri yang secara total berada di posisi tujuh terbesar dengan nilai US$691,75 juta, sedangkan BNI menyusul di bawah Bank Mandiri di posisi ke delapan dengan penyaluran kredit sindikasi senilai US$679,69 juta.

Secara keseluruhan, sampai tujuh bulan pertama tahun ini, Sumitomo Mitsui Financial menjadi penyalur kredit sindikasi terbesar di Indonesia senilai US$1,44 miliar. DBS Group menyusul di posisi kedua senilai US$943,28 juta, sedangkan Mizuho Financial di posisi ketiga senilai US$862,72 juta. SEVP Corporate Banking Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan hingga Juli 2016 nilai kredit sindikasi yang disalurkan perseroan senilai Rp20 triliun.

Hingga akhir tahun, perseroan memiliki pipeline kredit sindikasi senilai Rp42 triliun.

“Kami fokus sindikasi ke proyek infrastruktur. Terutama untuk BUMN,” katanya.

Di sisi lain, keempat bank pelat merah, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. disebut menargetkan total kredit sindikasi infrastruktur tumbuh 23,6% menjadi Rp377 triliun dibandingkan dengan tahun lalu.

Kuswiyoto, Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., mengatakan sampai Juni 2016 kemarin, secara year to date, keempat bank pemerintah itu mencatatkan per tumbuhan kredit sindikasi infrastruktur senilai 11,47% menjadi Rp340 triliun.

“Berarti, pada semester II/2016 nanti, semua kredit sindikasi empat bank pelat merah bertambah Rp37 triliun. Untuk kami (BRI), akan tambah Rp8 triliun,” ujarnya.

Kepala Divisi Bisnis BUMN I BRI I Made Suka mengatakan pada Semester II/2016, perseroan memiliki pipeline pembiayaan sindikasi hingga Rp30 triliun. Nilai tersebut merupakan sindikasi khusus untuk sektor infrastruktur.

http://koran.bisnis.com/read/20160819/446/576553/kredit-sindikasi-melejit
Sumber : BISNIS.COM

lol

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merilis pertumbuhan jumlah rekening dan nominal simpanan bank umum yang dijamin per Mei 2016 mencapai 182,44 juta rekening atau tumbuh 0,83% dibandingkan dengan bulan sebelumnya 180,94 juta rekening.

Lebih rinci, Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho mengatakan untuk simpanan dengan nilai saldo hingga Rp2 miliar, jumlah rekeningnya meningkat sebesar 0,83% secara month to month (m-t-m) menjadi 182,21 juta rekening dari 180,72 juta rekening.

“Jumlah nominal simpanannya juga meningkat sebesar 0,12% m-t-m dari posisi April 2016 sebesar Rp2.005,48 triliun menjadi Rp2.007,87 triliun per Mei 2016,” ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Jumat (29/7/2016).

Adapun untuk simpanan dengan nilai saldo di atas Rp2 miliar, jumlah rekeningnya meningkat 0,93% m-t-m dari 221.534 rekening menjadi 223.587 rekening per Mei 2016. Adapun jumlah nominal simpanannya juga meningkat sebesar 0,91% m-t-m, dari Rp2.558,38 miliar menjadi Rp 2.581,59 miliar per Mei 2016.

Berdasarkan jenis simpanannya, yaitu giro, tabungan, deposit on call, sertifikat deposito, dan deposito, yang jumlah rekeningnya mengalami kenaikan paling tinggi, yaitu tabungan. Adi menyebut, kenaikannya jumlah rekening tabungan mencapai 0,89%, dari 174 juta rekening pada April 2016 menjadi 175,55 juga rekening pada Mei 2016.

Sementara itu, nominal simpanan yang mengalami kenaikan paling tinggi, yaitu giro, di mana kenaikannya mencapai 2,08% dari Rp1.068,54 triliun pada April 2016 menjadi Rp1.090,78 triliun pada Mei 2016.

Bila dilihat dari jenis mata uang, jumlah rekening simpanan dalam rupiah meningkat, sedangkan jumlah rekening dalam valas menurun. “Sama halnya dengan nilai nominalnya, nominal simpanan dalam rupiah meningkat sedangkan nominal simpanan dalam valas menurun,” kata Adi.

Peningkatan jumlah rekening simpanan yang dijamin dalam rupiah sebesar 0,83% m-t-m, di mana per April 2016 berjumlah 179,86 juta rekening menjadi  181,36 juta rekening per Mei 2016.

Sementara itu, terjadi penurunan untuk jumlah rekening simpanan dalam valas sebesar 0,31% m-t-m, di mana per April 2016 sebanyak 1,08 juta rekening menjadi  1,08 juta rekening per Mei 2016.

Bila dilihat dari nominalnya, simpanan dalam rupiah meningkat 1,06% m-t-m dari sebesar Rp3.884,15 triliun per April 2016 menjadi Rp3.925,17 triliun per Mei 2016. Simpanan dalam valas, jumlahnya menurun sebesar 2,27% m-t-m dari sebesar Rp679,71 triliun per April 2016 menjadi Rp664,28 triliun per Mei 2016.

Secara keseluruhan, total simpanan di bank umum per Mei 2016 mengalami sedikit peningkatan sebesar Rp27 miliar atau 0,56% m-t-m menjadi sebesar Rp4.589,45 triliun.

Adapun, bank umum peserta penjaminan per Mei 2016 berjumlah 118 bank, terdiri dari 106 bank umum konvensional dan 12 bank umum syariah. Bank umum konvensional, terdiri dari 4 bank pemerintah, 26 bank pemerintah daerah, 66 bank umum swasta nasional dan 10 kantor cabang bank asing.

 

JAKARTA kontan. Perbankan Indonesia benar-benar sedang mengalami perlambatan bisnis di tahun 2016 ini. Buktinya, berdasarkan laporan uang beredar oleh Bank Indonesia (BI), tercatat kredit hanya tumbuh 8,03% per Mei 2016, begitu juga dengan dana pihak ketiga (DPK) hanya tumbuh 6,26% per Mei 2016.

Bank mengalami perlambatan penyaluran kredit di segmen kredit modal kerja dengan pertumbuhan 5,88% atau senilai Rp 1.890,2 triliun dan kredit konsumsi tumbuh 9,01% atau senilai Rp 1.173,3 triliun. Sedangkan, kredit investasi tumbuh 11,05% atau senilai Rp 1.035,7 triliun. Secara keseluruhan kreditperbankan mencapai Rp 4.099,2 triliun per Mei 2016.

Alasan permintaan kredit yang masih rendah membuat bank tak besar menghimpun dana. Total simpanan pihak ketiga perbankan sebesar Rp 4.395,1 triliun per Mei 2016. Simpanan tersebut terdiri dari DPK dalam mata uang rupiah sebesar Rp 3.769,6 triliun dan DPK dalam mata uang valuta asing (valas) sebesar Rp 625,5 triliun.

 lol

Metrotvnews.com, Jakarta: Posisi aset Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp66 triliun per April 2016, dan tiap tahunnya naik 29,47 persen. Meski begitu, nilai aset itu tidak mampu menangani bank gagal dengan kategori BUKU I dan II.

“Aset kami hanya cukup meng‎hadapi bank di bawah buku II, jika bank itu gagal dan harus di likuidasi,” ucap Direktur Eksekutif Keuangan LPS, R. Budi Santosa, ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Untuk penanggulangan bank BUKU III dan IV, Budi menuturkan, LPS akan melakukan simulasi penanganan bank gagal dengan aset di atas Rp200 triliun.

Walaupun demikian, LPS sudah diberi kewenangan melalui UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) untuk melakukan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ke Bank Indonesia (BI), jikalau terjadi kegagalan di bank BUKU III dan IV.

“Untuk langkah ini kami masih bicara dengan Bank Indonesia (BI) terkait dengan standar operasi prosedur (SOP) yang ada,” jelas Budi.

Adapun langkah lain yang bisa diambil, sambung Budi, bisa dengan penerbitan surat utang baik berbentuk medium term notes (MTN) atau obligasi. LPS dimungkinkan untuk meminjam dana ke BUMN, entitas swasta dan badan hukum lainnya.

Dari total aset LPS sebesar Rp66 triliun, 95 persen berupa investasi di Surat Berharga Negara (SBN) ‎dengan rata-rata pertumbuhan 25,62 persen setiap tahun. Terdiri dari investasi Rp64,5 triliun, piutang Rp1,1 triliun, kas dan setara kas Rp188 miliar, aset tetap Rp113 miliar, dan aset lain-lain sebesar Rp82 miliar.

“‎LPS pun telah membukukan pendapatan sebesar Rp6,3 triliun, pendapatan premi sebesar Rp4,7 triliun, pendapatan investasi Rp1,5 triliun, dan beban Rp0,4 triliun. Dengan posisi surplus sebesar Rp5,9 triliun,” ‎pungkas Budi.

http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/VNx9g7db-total-aset-lps-tidak-mampu-tangani-bank-gagal-buku-i-dan-ii
Sumber : METROTVNEWS.COM

lol

 

Jakarta. Bank Indonesia (BI) mulai melakukan implementasi batasan nominal transaksi pada sistem real time gross settlement (RTGS). Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran BI Bramudija Hadinoto mengatakan, terhitung 1 Juli 2016 batas nominal transafer dana untuk RTGS menjadi Rp 100 juta per transaksi dari sebelumnya Rp 500 juta per transaksi.

“Transaksi RTGS generasi II mulai stabil sehingga BI mulai mengarahkan transaksi sesuai kebutuhan pasar,” papar Bramudija, Senin (6/6). Saat ini, transfer dana antar bank atas nama nasabah dengan nominal Rp 100 juta ke bawah menggunakan sistem kliring. Nah, transfer kredit atas nama nasabah dengan nominal di atas Rp 100 juta per transaksi menggunakan RTGS.

Sedangkan untuk transfer kredit atas nama nasabah dengan nominal Rp 100 juta hingga Rp 500 juta dapat menggunakan kliring dan RTGS. Bramudija menambahkan, perbankan lebih medukung agar transfer dana Rp 100 juta per transaksi menggunakan kliring karena angka tersebut termasuk transaksi ritel.

BI memprediksi implementasi batasan nominal transaksi ini akan membuat persegeran volume transaksi pada RTGS dan kliring. Misalnya, volume transaksi RTGS menjadi 50.000 per hari dari sebelumnya 39.000 per hari, dan volume transaksi kliring menjadi 450.000 per hari dari sebelumnya 470.000 per hari.

Bramudija menambahkan, implementasi ini tak mengubah biaya RTGS dan kliring. Adapun, biaya untuk RTGS bervariatif tergantung waktu yaitu antara Rp 9.000, Rp 16.000 hingga Rp 23.000 dengan tarif tertinggi Rp 35.000 per transaksi. Sedangkan biaya tetap maksimal sebesar Rp 5.000 per transaksi.

Direktur Perencanaan dan Operasional PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Bob T. Ananta mengatakan, angka transaksi yang pantas untuk kliring itu memang Rp 100 juta seperti penerapan kliring pada periode awal. “Kedepan transaksi kliring akan stabil,” katanya, Senin (6/6).

Sebelumnya, BI menaikan batas atas transaksi kliring di bawah Rp 500 juta per transaksi untuk menyesuaikan program RTGS generasi II yang diutamakan untuk transaksi dalam jumlah besar, karena RTGS generasi II sudah stabil maka nominal tersebut diturunkan lagi.

 dollar small

Jakarta kontan. Direktur Eksekutif Pengelolaan Uang BI Suhaedi mengatakan, kebutuhan uang tunai memang selalu naik jelang Lebaran. Data BI mencatat, kebutuhan uang tunai di Jabodetabek mencapai Rp 41,5 triliun, kawasan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara mencapai Rp 9,6 triliun. Di kawasan Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi, kebutuhan uang tunai mencapai Rp 12,6 triliun.

Adapun kebutuhan uang tunai di Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, serta Bangka dan Belitung (Babel) mencapai Rp 10,2 triliun. Di Jawa Barat dan Banten, kebutuhan uang tunai mencapai Rp 14,6 triliun, Jawa Tengah dan Yogyakarta mencapai Rp 21,2 triliun, serta Jawa Timur mencapai Rp 19,9 triliun.

“Jika berdasar pada sebaran wilayah, selama periode Ramadhan dan Idul Fitri, outflow tertinggi berada di pulau Jawa, yakni 33%, Jakarta 28%, dan Sumatra 20%,” katanya, Senin (6/6).

Sementara itu, untuk kawasan Kalimantan, kebutuhan uang tunai mencapai Rp 11,3 triliun. Adapun Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp 6,6 triliun serta Sulawesi, Maluku, dan Papua mencapai Rp 12,6 triliun.

Dalam menghadapi lonjakan transaksi tunai, BI bakal bekerja sama dengan perbankan dan pihak terkait lainnya melakukan penambahan titik atau loket penukaran serta penyediaan kegiatan layanan kas keliling di pasar-pasar dan tempat keramaian masyarakat lainnya untuk penukaran uang pecahan kecil baik di wilayah Propinsi DKI Jakarta maupun daerah-daerah di wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Dengan uang yang disediakan akan diterima oleh perbankan dan masyarakat rata-rata 90% uang baru atau hasil cetak sempurna (HCS). Di Jakarta, BI menyediakan lokasi penukaran uang di kawasan IRTI Monumen Nasional (Monas). “Di Jakarta kami mengadakan tempat penukaran uang di Monas dan kerjasama dengan 20 bank, yakni di 200 kantor bank. Mereka akan melayani penarikan dan penukaran uang secara umum,” pungkasnya.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai bank besar menyiapkan kebutuhan uang tunai untuk menghadapi Ramadhan dan Lebaran. Sekretaris Korporasi BRI Hari Siaga mengatakan, penyediaan likuiditas saat momen ini selalu naik setiap tahun karena kebutuhan konsumsi nasabah juga naik.

“Kami menyiapkan dana tunai untuk Ramadhan dan Lebaran sebesar Rp 29 triliun di tahun 2016,” kata Hari, kepada KONTAN, Senin (6/6). Bank berplat merah ini mencatat kenaikan dana tunai untuk momen ini sebesar 7,40% dari konstribusi kesiapan dana tunai sebesar Rp 27,5 triliun untuk Ramadhan dan Lebaran tahun 2015.

lol

Jakarta infobank – Meningkatnya risiko kredit berimbas kepada naiknya rasio kredit bermasalah di perbankan. Terlebih, hingga Maret 2016, pertumbuhan kredit perbankan hanya naik tipis sebesar 8,71% secara year on year.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara nominal, nilai kredit bermasalah di perbankan mengalami kenaikan yang signifikat, sebesar 27,91%. Nilainya naik dari Rp88,40 triliun pada Maret 2016 menjadi Rp113,08 triliun. Kendati demikian, rasio Non Performing Loans (NPL) masih terjaga di level 2,83%.

Jika dilihat sejak 2014, rasio NPL perbankan trennya mengalami kenaikan. Hingga akhir 2014 angka NPL tercatat 2,16%. Kemudian pada akhir 2015 NPL naik menjadi 2,49%. Dan pada Maret 2016 angka NPL tercatat sebesar 2,83%.

Berdasarkan data OJK, ada empat sektor yang rasio NPL-nya nyaris menyentuh angka 5%, yang menjadi batas maksimum NPL yang ditentukan regulator. Keempat sektor tersebut adalah

  • sektor konstruksi (4,61%),
  • sektor transportasi (4,39%),
  • sektor perdagangan (4,24%), dan
  • sektor pertambangan (4,23%).

Belum pulihnya sektor komoditas memberikan multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya, seperti sektor perdagangan dan transportasi. Anjloknya harga komoditas ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan  terhambatnya pembayaran kredit. Faktor-faktor ini yang memicu kenaikan kredit bermasalah perbankan.

Selanjutnya, ada empat sektor yang secara nominal NPL-nya mengalami kenaikan yang signifikan, yakni sektor penyediaan akomodasi makan minum (99,24%), sektor pengolahan (61,86%), sektor energy (40,12%) dan sektor perdagangan (31,69%).

Kelompok bank Buku 2 mencatatkan NPL tertinggi yakni sebesar 3, 43%. Sementara kelompok Buku 1 mencatatkan NPL terendah yakni 2,05%. Namun jika dilihat dari pertumbuhan secara nominal, kontributor pertumbuhan NPL tertinggi dicatatkan oleh bank kelompok buku 4 dengan pertumbuhan mencapai 44,65%. Secara nominal, kelompok buku 1 dan 2 NPL-nya justru mengalami penurunan, masing masing sebesar 4,09% dan 2,19%.

Namun demikian, OJK menilai bahwa tingkat kredit bermasalah di perbankan ini belum sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Kendati begitu, OJK mengaku bahwa kondisi ini tetap harus diwaspadai.

Saat ini pemerintah terus melakukan sejumlah strategi untuk mendorong kredit, terutama ke sektor-sektor yang dinilai prospektif. OJK mengatakan akan mendorong perbankan untuk fokus meningkatkan kredit kepada pelaku usaha 11 komoditas pangan srategis. Ide itu digagas melalui Program AKSI Pangan OJK, yang diluncurkan hari ini, di Malang, Jawa Timur.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rachmat Waluyanto menyebutkan, saat ini nilai kredit pangan mencapai Rp573 triliun. Jumlah ini mencapai 14,3% dari total kredit perbankan. “Ini penting, karena sektor pangan, selain menjadi penyumbang gejolak inflasi, juga merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja” imbuh dia. (*)

bird_bbri_unvr

Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kredit macet (Non Performing Loan/NPL) perbankan secara nasional kuartal I 2016 meningkat 0,1 persen menjadi 2,8 persen. Peningkatan terjadi akibat perlambatan ekonomi Indonesia di periode yang sama tahun ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengungkapkan, realisasi kredit macet di tiga bulan pertama ini sebesar 2,8 persen atau sedikit meningkat dibanding periode sebelumnya 2,7 persen. Namun OJK menilai, rasio kredit macet ini masih dalam batas normal alias wajar.

“Kredit macet masih dalam batas normal, yakni 2,8 persen atau naik dari 2,7 persen. Tapi masih jauh di bawah 5 persen. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan walaupun tetap harus diperhatikan,” ucap Muliaman di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Dia mengakui, kredit macet naik karena banyak faktor. Salah satunya, akibat perlambatan ekonomi Indonesia maupun global sehingga menurunkan permintaan kredit. Seperti diketahui, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2016 sebesar 4,92 persen.

“Kan sudah diketahui pertumbuhan ekonomi di kuartal I 4,92 persen. Jadi dampaknya melemahkan permintaan kredit. Dan tantangan bank ke depan yakni menaikkan pertumbuhan kredit di kuartal II sampai IV,” jelas Muliaman.

Dia mengaku, OJK mencatat penurunan pertumbuhan penyaluran kredit tahun ini dibanding semester terakhir sebelumnya. Pihaknya fokus pada Rencana Bisnis Bank (RBB) karena sektor keuangan tidak terlepas dari faktor domestik dan global.

“Target pertumbuhan penyaluran [kredit](2411081″”) di 2016 dari bank belum berubah yakni 13 persen. Tapi turunnya kredit karena polanya begitu, tapi pasti ada perbaikan penyaluran kredit di kuartal II sampai IV,” harap Muliaman. (Fik/Nrm)

dollar small

SINGAPURA, KOMPAS.com – Riset terbaru Standard & Poors (S&P) dana S&P Global Ratings menyatakan perbankan Indonesia masih akan menghadapi masa sulit sepanjang 2016. Hal itu disebabkan melambatnya pertumbuhan dan tekanan kredit yang tinggi.

“Kami mengestimasi non performing loan (NPL) perbankan Indonesia akan naik 3 persen-4 persen dari total sistem pinjaman di 2016, dari 2,9 persen di Februari 2016,” tulis S&P dalam laporannya.

Hasil survei S&P secara umum menyatakan perbankan di ASEAN masih memiliki resiliensi untuk menghadapi goncangan ekonomi makro di 2016. S&P memberikan outlook stabil untuk perbankan di wilayah ini.

“Keuntungan dan kapitalisasi perbankan ASEAN bisa memitigasi erosi di kualitas aset sepanjang 2016,” ujar Ivan Tan, S&P Global Ratings credit analyst. “Banyak bank secara sistemik mendapatkan keuntungan dari dukungan pemerintah.”

Menurut S&P, NPL perbankan ASEAN juga akan terus naik di 2016. Namun, peningkatannya tidak tajam. Diperkirakan pertumbuhan pinjaman akan melambat di ASEAN seiring perlambatan ekonomi kawasan ini.

“Pertumbuhan pinjaman di Malaysia sekitar 6 persen-8 persen dari 10 persen sepanjang lima tahun terakhir. Hal itu karena ketidakpastian normalisasi fed Rate serta perekonomian China yang menuju keseimbangan,” lanjut Tan.

bird_bbri_unvr

JAKARTA kontan. Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) mulai menghantui bisnis perbankan. Hal ini tercermin dari kenaikan rasio NPL perbankan di kuartal I-2016 akibat kelesuan ekonomi di dalam negeri dan luar negeri yang menyebabkan pendapatan perusahaan dan daya beli konsumen turun. Imbasnya, angsuran cicilan kredit tersendat.

Bank papan atas yang mencatat NPL tinggi adalah PT Bank Permata Tbk dengan rasio NPL gross sebesar 3,48% per Maret 2016 atau naik 1,86% dibandingkan posisi 1,62% per Maret 2015. Sedangkan NPL net sebesar 1,78% per Maret 2016 atau naik 1,14% dibandingkan posisi 0,64% per Maret 2015.

Direktur Utama Bank Permata Roy A. Arfandy menyampaikan, pihaknya telah mengindentifikasi arena mana saja yang perlu perbaikan dan menjalankan sejumlah rencana untuk menjaga keseimbangan seperti meningkatkan modal dan menambah beban pencadangan. Tahun 2016 masih menjadi tantangan bagi Bank Permata.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan, tren rasio kredit bermasalah akan terus naik hingga akhir September 2016. Setelah itu, tren NPL cenderung flat karena prediksi ekonomi akan baik. BCA mencatat sedikit kenaikan NPL menjadi 1,1% NPL gross dan 0,3% NPL nett per Maret 2016 dibandingkan posisi Maret tahun lalu yakni 0,7% NPLgross dan 0,2% NPL nett.

“Kenaikan NPL karena ada nasabah korporasi yang berhutang Rp 500 miliar. Ini menyumbang 0,2% terhadap NPL,” kata Jahja, (27/4). Laporan keuangan BCA memaparkan kenaikan NPL berasal dari kredit korporasi dengan rasio NPL 0,7% per Maret 2016, serta kredit komersial dan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan rasio NPL 1,5% per Maret 2016.

spiral

JAKARTA kontan. Tren penurunan suku bunga deposito membuat para bankir ketar-ketir. Pangkal kekhawatiran bankir, deposan kakap dengan dana jumbo memindahkan dananya ke instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

Meski belum ada tanda signifikan perpindahan dana dari keranjang deposito, sumber KONTAN di industri keuangan berbisik, salah satu bank milik pemerintah (BUMN) sudah kehilangan dana triliunan rupiah dari kantong dana pihak ketiga (DPK).

Gambaran saja, berdasarkan data terakhir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2016, hanya bank umum kegiatan usaha (BUKU) IV yang mengalami penurunan dana pihak ketiga sekitar Rp 48 triliun menjadi Rp 2.032,70 triliun dalam tempo dua bulan (lihat tabel).

Asal tahu saja, ada tiga bank BUMN dari empat bank besar yang masuk kategori BUKU IV. Penghuni BUKU IV yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Central Asia (BCA).

Siapkan strategi

Sejumlah bankir bank pelat merah yang dihubungi KONTAN mengatakan, tidak terjadi perpindahan dana besar-besaran dari deposan korporasi BUMN. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas menyatakan, perpindahan dana deposito dari korporasi BUMN ke instrumen lain seperti obligasi memang terjadi. Tapi jumlahnya sangat kecil. Sebab, instrumen surat utang negara (SUN) juga tidak likuid seperti deposito.

“Sejak aturan capping bunga deposito  diberlakukan, deposito Bank Mandiri masih tumbuh,” ujar Rohan kepada KONTAN, kemarin. Rohan menilai, simpanan deposito masih menjadi pilihan nasabah kakap selama suku bunga deposito berada di atas inflasi. Per Februari 2016, deposito Bank Mandiri tumbuh sebesar 4,45% sejak akhir 2015.

Seirama, Bank Tabungan Negara (BTN) menyatakan, simpanan deposito masih tumbuh. Menurut Iman Noegroho Soeko, Direktur Keuangan dan Tresuri BTN, kontribusi deposito masih 60% dari total DPK.

Iman menambahkan, pihaknya tidak khawatir adanya migrasi dana deposan kakap. Alasannya, korporasi BUMN masih membutuhkan instrumen yang likuid untuk memutar dananya.

Kendati demikian, andai terjadi migrasi deposito, BTN bersiap memburu pendanaan di luar DPK. Bank spesialis kredit rumah ini berencana menerbitkan obligasi, pinjaman bilateral, sekuritisasi aset hingga negotiable certificate of deposit (NCD).

BRI juga sudah menyiapkan diri andai nasabah kakap menarik keluar deposito. “BRI akan masuk ke pasar obligasi untuk alternatif pendanaan,” ujar Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo.

Catatan saja, aksi Bank Indonesia (BI) mengubah bunga acuan dari BI rate menjadi BI 7-Day repo rate dirediksi efektif menarik turun tren suku bunga, termasuk bunga deposito bank.

 ezgif.com-resize

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyindir perbankan yang masih belum menurunkan suku bunga deposito, meski BI telah menurunkan suku bunga acuan (BI rate).

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, ‎perbankan bisa saja beralasan bahwa saat ini kredit bermasalah (non performing loan/NPL) perbankan nasional sedang naik. Perbankan pun berhati-hati untuk menurunkan bunga depositonya.

“‎Jadi yang memang tidak layak kredit, bunganya enggak bisa diturunin. Ya yang layak kredit turunin dong,” katanya di Graha Niaga, Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Padahal, sambung dia, masih bertenggernya bunga deposito perbankan di level tinggi bukan terjadi karena hal tersebut. Namun, lebih karena pemilik rekening perbankan yang menyimpan deposit ‎di bank nasional dengan jumlah yang tinggi tidak mau bunga deposit diturunkan.

Mirza menyebutkan, saat ini di Indonesia terdapat 160 juta hingga 170 juta pemilik rekening. Namun, sekitar 200 ribu rekening menguasai dana di perbankan hingga 57%. Mereka lah yang memiliki deposit perbankan dalam jumlah besar.

“200 ribu rekening ini yang pada minta bunga deposit tinggi. Jadi, yang 200 ribu rekening ini juga harus mau minta (bunga deposit) turun. Kalau enggak ya bunga depositnya tinggi terus,” katanya.

Menurut dia, pemilik 200 ribu rekening ini pasti akan mengatakan bahwa mereka tidak mau suku bunga diturunkan lantaran inflasi masih tinggi. Mereka tidak mau uang yang didepositkan akan termakan inflasi.

“Tapi pemerintah dan BI bilang, inflasinya sudah 3,3%. Minta bunga depositnya turun dong. Oh ini ini, macam-macam lah. Selama berbagai bank ini tidak berani turunkan bunga deposit, ya yang besar-besar ini saling adu saja,” tandas Mirza.

Seperti diketahui, BI pada rapat dewan gubernur (RDG) BI periode Januari 2016 telah menurunkan tingkat suku bunga BI dari 7,5% menjadi 7,25%. BI mengklaim bahwa saat ini situasi dan kondisi ekonomi di Tanah Air telah memungkinkan untuk otoritas moneter menurunkan suku bunga acuannya.

Sayangnya, penurunan BI rate yang selama ini telah ditunggu-tunggu para pelaku usaha di Indonesia tidak dibarengi dengan penurunan suku bunga deposit perbankan di Indonesia.

(izz)

dollar small

Tahun ini dalam rencana bisnis bank (RBB), pertumbuhan kredit perbankan ditargetkan sebesar 14 persen. Namun, target tersebut perlu dievaluasi.

Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, target tersebut perlu dievaluasi mengingat kondisi perekonomian makro diperkirakan akan terganggu.

Pasalnya ekonomi Indonesia diperkirakan akan terguncang seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi China.

“Kita juga mengatakan target 14 persen untuk pertumbuhan kredit itu menurut saya perlu kita evaluasi lagi. Untuk itu nanti kita akan adakan dialog OJK kepada industri,” katanya di sela-sela acara konfrensi International Organization of Securities Commissions The Growth an Emerging Markets Committee (IOSCO GEM-C) 2016 di Nusa Dua, Bali, Jumat (22/1/2016).

Muliaman Hadad Ikuti Fit and Proper Test DK OJK

Kendati begitu, Muliaman mengaku masih belum bisa memperkirakan berapa angka yang ideal untuk menerapkan target pertumbuhan kredit perbankan tahun ini. Tapi dia tetap optimistis pertumbuhan kredit tahun ini akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

“Untuk angka belum ketemu, nanti pada saatnya akan kita sampaikan,” imbuhnya.

Di samping itu, Muliaman juga menginginkan agar pelaku industri perbankan tetap optimis demi mendorong kinerja yang lebih baik di tahun ini.

“Diperlukan inovasi lainnya dalam menyalurkan kredit dengan menggenjot sektor-sektor potensial seperti kemaritiman, energi dan pariwisata,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pertumbuhan kredit perbankan tahun lalu hanya tercatat sebesar 10 persen. Angka ini sedikit turun jika dibandingkan 2014 yang bisa mencapai sekitar 12 persen.

http://economy.okezone.com/read/2016/01/22/20/1294472/ojk-pertumbuhan-kredit-perbankan-14-perlu-dievaluasi
Sumber : OKEZONE.COM

spiral

Bisnis.com, JAKARTA–Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan NIM industri perbankan nasional cenderung terus mengalami peningkatan selama 10 bulan pada tahun lalu.

Per Oktober 2015 NIM perbankan sebesar 5,34% atau meningkat 110 basis poin dibandingkan Oktober 2014 (year-on-year) yang berada di level 4,24%.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Group Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Moch. Doddy Ariefianto mengatakan besaran NIM industri perbankan tahun ini dipengaruhi arah kebijakan bisnis yang diambil.

Doddy menyebutkan ada 2 arah yang bakal dituju bank, yakni mengejar volume bisnis bank atau mengejar profit margin yang besar. Apabila bank lebih memilih untuk mencapai target volume bisnis bank, maka margin bunga bersih bank dapat menurun asalkan target penyaluran kredit bank terpenuhi.

“Proyeksi saya tahun ini bank lebih cenderung mengejar volume bisnis, apalagi saat ini berada di posisi paling lemah,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (12/1/2016).

Sementara itu, Businerss Medium and Corporate Director PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim) Su’udi mengatakan untuk tahun ini pihaknya menargetkan dapat meningkatkan rasio NIM perseroan dari 6,41% menjadi 7,53%.

Su’udi menyebut salah satu upaya yang dilakukan Bank Jatim untuk mencapai target tersebut adalah dengan memperbaiki kredit bermasalah. Sepanjang 2015 rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) emiten berkode saham BJTM ini berada di level 4,2%.

“Kami akan turunkan hingga 2,8% tahun ini. Dari situ akan memperbaiki kredit kami, suku bunga kredit juga bisa lebih baik ,” katanya.

rose KECIL

JAKARTA.  Indeks Stabilitas Perbankan atau Banking Stability Index (BSI) pada Oktober 2015 masih berada dalam kondisi normal,

Analis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Agus Afiantara mengatakan sejalan dengan konteks ekonomi dan stabilitas sistem keuangan terkini, BSI periode September 2015 sampai dengan Oktober 2015 mengalami penurunan sebesar 12 basis poin (bps) dari 100,81 menjadi 100,69.

“Penurunan ini masih berada dalam kondisi normal. Penurunan tersebut disebabkan karena turunnya tekanan pada indikator pasar (MP),” ujarnya dalam Laporan Perekomian LPS bulan November, Jumat (4/12/2015).

Angka BSI pada bulan Oktober 2015 ini menunjukkan kondisi risiko industri perbankan Indonesia masih berada dalam kondisi normal.

Dari periode pengamatan, lanjutnya, angka sub indeks Credit Pressure (CP) tidak mengalami perubahan tetap pada level 100,36, sedangkan sub indeks Interbank Pressure (IP) mengalami peningkatan sebesar 28 bps naik dari 100,55 menjadi 100,83.

“Hal yang sama terjadi pada Market Pressure (MP) mengalami penurunan sebesar 61 bps turun dari 101,74 menjadi 101,13,” kata Agus

Dia menambahkan likuiditas perbankan bulan September 2015, lanjutnya, melonggar dibandingkan dengan periode sebelumnya Agustus 2015.

Angka loan to deposit ratio (LDR) pada September 2015 berada pada level 88,54%, sedangkan pada Agustus 2015 berada pada level 88,81%.

Kendati demikian, angka LDR September 2015 masih lebih baik jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya yakni September 2014 yang berada pada level 88,93%.

Â

http://finansial.bisnis.com/read/20151204/90/498619/lps-meski-turun-indeks-stabilitas-perbankan-masih-normal
Sumber : BISNIS.COM

long jump icon

JAKARTA kontan. Bank Indonesia menurunkan GWM Primer sebanyak 0,5% dari 8% menjadi 7,5%. Aturan ini berlaku efektif pada 1 Desember 2015 mendatang.

Kebijakan ini merupakan upaya bank sentral mempercepat stimulus fiskal dan memperkuat sisi makro prudensial bagi perbankan untuk meningkatkan kemampuan memberikan kredit dan pembiayaan.

Penurunan GWM Primer dalam rupiah ini dapat menambah ekses likuiditas perbankan sehingga kapasitas perbankan untuk menyalurkan pembiayaan bisa naik sebesar Rp 18 triliun.

Bank sentral Indonesia berharap, pasca likuiditas perbankan bertambah lantaran penurunan GWM Primer dalam rupiah, perbankan dapat menurunkan komposisi simpanan dana mahal dengan menurunkan suku bunga deposito.

Ujungnya, BI berharap perbankan dapat menurunkan suku bunga pinjaman karena biaya dana berkurang.

Direktur Keuangan Bank Negara Indonesia (BNI) Rico Rizal Budidarmo mengungkapkan, penambahan ekses likuiditas sangat tergantung dari jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki masing-masing bank.

Khusus untuk BNI, kata Rico, dampak dari pelonggaran kebijakan ini adalah tambahan likuiditas sebesar Rp 1,4 triliun.

“Ekses digunakan untuk memperkuat cadangan likuiditas,” kata Rico kepada KONTAN, Minggu (22/11).

Dengan adanya kelebihan dana ini, maka bank dengan kode emiten BBNI memiliki target kredit 2016 tumbuh di kisaran 15%. Angka ini, jelas Rico Rizal, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan.

Target tersebut, ungkap Rico, dibuat dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi pada tahun depan yang diasumsikan tumbuh di atas 5%.

“Namun diperjalanan tahun, target tersebut bisa dilakukan penyesuaian. Penurunan GWM akan menjadi salah satu pertimbangan penurunan depositrate, demikian juga untuk kredit rate,” jelas Rico.

long jump icon

JAKARTA kontan. Ketimpangan antar wilayah dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) atau dana simpanan masyarakat industri perbankan masih terus terjadi. Di akhir tahun lalu, 71% DPK perbankan nasional berada di Pulau Jawa.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2014, jumlah DPK bank umum yang berada di 6 provinsi yang terdapat di Pulau Jawa mencapai Rp 3.167,44 triliun. Jumlah ini mencapai 70,98% dari total DPK bank umum di akhir tahun lalu yang mencapai Rp 4.114,42 triliun.

Dominasi porsi DPK bank umum di Pulau Jawa pada tahun lalu sedikit menurun dibanding akhir tahun 2013. Kala itu, jumlah DPK bank umum yang berada di 6 provinsi yang terdapat di Pulau Jawa mencapai Rp 2.714,43 triliun. Jumlah ini mencapai 76,17% dari total DPK bank umum di akhir tahun 2013 yang mencapai Rp 3.563,36 triliun.

Menurut Muhammad Doddy Arifianto, Kepala Subdivisi Risiko Perekonomian dan Sistem Perbankan LPS, masalah ini memang disebabkan penetrasi perbankan di pasar keuangan Indonesia yang memang masih rendah. “Memang tidak lepas dari faktor itu,” kata Doddy pada KONTAN di Jakarta, Kamis (5/3).

Doddy juga menengarai rendahnya masyarakat di luar Jawa yang memiliki simpanan di perbankan juga disebabkan pola pikir yang menganggap aset keuangan belum menjadi prioritas. “Ada sebuah studi dari Swiss bahwa hanya 18% masyarakat kita yang menganggap penting aset keuangan. Sisanya lebih suka memiliki aset berupa kerbau, lahan, kebun, rumah dan lain-lain. Ini perlu edukasi untuk merubah pola pikir ini,” pungkas Doddy.

http://keuangan.kontan.co.id/news/71-simpanan-perbankan-masyarakat-ada-di-jawa
Sumber : KONTAN.CO.ID

long jump icon

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) akan menurunkan suku bunga dasar kredit sebesar 25 basis poin. Selain suku bunga dasar kredit, perseroan juga akan menurunkan suku bunga deposito sebesar 75 basis poin.

Corporate Secretary BRI Budi Satria mengatakan penurunan suku bunga deposito dan pinjaman ini juga sebagai respon atas arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  juga imbauan Presiden Joko Widodo supaya industri perbankan menurunkan SBDK.

“Hari ini manajemen sudah menghitung dan memutuskan akan menurunkan suku bunga pinjaman kurang lebih 25 basis poin dan suku bunga deposito akan turun hingga 75 basis poin,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (25/2/2015).

Rencananya, penurunan suku bunga kredit dan deposito ini akan berlaku mulai 1 Maret 2015. “Dengan demikian, BRI akan menjadi bank yang pertama merespon imbauan Presiden Jokowi untuk menurunkan suku bunga,” kata Budi.
Suku Bunga Dasar Kredit BRI
Saat ini      Per 1 Maret
Kredit Korporasi     11,00               10,75

Kredit Ritel               11,75               11,50

Kredit Mikro             19,25               19,00

Kredit KPR               10,25               10,00

Kredit Non-KPR      12,50               12,25

long jump icon

JAKARTA – Panitia Kerja (Panja) DPR sedang menyiapkan revisi UU Perbankan karena selama ini sektor tersebut terlalu liberal. Wakil Ketua Komisi XI itu juga menjelaskan saat ini tidak ada batas kepemilikan asing di perbankan.

“Ini yang kita sebut sangat liberal. Oleh karena itu kita semangatnya ingin membangun sistem industri jasa keuangan khas Indonesia, bukan liberal. Landasannya adalah UUD 1945 terutama pasal 33. Itu agenda pertama dan terpenting dari panja revisi UU perbankan. Lalu kemudian kita juga ingin mendalami inefisiensi di sektor jasa keuangan terutama perbankan,” kata Ketua Panja Revisi UU Perbankan yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu di Jakarta.

“Kita tahu industri perbankan kita tidak efisien. Dalam rilis OJK, ketua Komisioner Muliaman Hadad mengatakan suku bunga perbankan kita sudah pada tingkat mengkhawatirkan. Tapi anehnya tidak ada terobosan yang dilakukan untuk memperbaikinya. Contoh lending rate di perbankan Indonesia jauh di atas rata-rata ASEAN. Kalau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlaku kita khawatir perbankan kita tak siap karena suku bunga yang terlalu tinggi,” jelas Gus.

Industri perbankan nasional Indonesia menerapkan suku bunga simpanan bisa sampai 13 persen.

“Sementara rata-rata suku bunga dana ASEAN di kisaran 2-4 persen. Itu dari sisi funding. Di sisi landing, suku bunga kredit perbankan di Indonesia antara 12 hingga 24 persen. Sementara ASEAN 3-7 persen. Kondisi demikian tentu Perbankan kita pasti tak mampu berkompetisi,” jelasnya.

Anehnya, kata Gus lagi, regulator turut menciptakan inefisiensi ini karena regulation cost yang sangat tinggi.

“Contohnya BI mewajibkan GWM primer 8 persen, kemudian ada GWM sekunder 4 persen. Jadi setiap bank harus menyimpan dana di BI minimal 8 persen dari total Simpanan masyarakat di Bank tersebut dan dibayar bunga sangat kecil jauh dari yang dibayarkan bank kepada penyimpan,” imbuh dia.

Lalu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenakan premi penjaminan dari total dana simpanan pihak ketiga 0,2 persen setiap tahun. Padahal yang dijaminnya hanya sebagian kecil tidak sampai 50 persen dari total Simpanan masyarakat yang ada di Perbankan.

“Lebih berat lagi setelah pemisahan pengawasan bank dari BI ke OJK. Kelahiran OJK ini telah turut membebani industri jasa keuangan karena OJK mengenakan biaya iuran tahunan 0,045 persen dari total aset setiap industri jasa keuangan dan ada tarif bagi setiap aksi korporasi yang dilaksanakan oleh industri jasa keuangan” urai Gus Irawan.

Para pelaku usaha di industri jasa keuangan mengaku bahwa kehadiran OJK saat ini baru sekedar menambah cost saja. Mereka membandingkan saat dulu masih pengawasan bank berada di BI tidak ada biaya yang mereka harus bayar. Gus memprediksi biaya regulator ini paling tidak menyumbang 1 persen bagi lending rate perbankan. Gus juga mengatakan mestinya regulator seperti OJK bisa men-drive perbankan untuk menetapkan margin tidak terlalu tinggi sehingga landing rate ikut turun.

“Ini memang dilematis. Kehadiran OJK hari ini sebenarnya dipaksa IMF. Sekarang kita tidak ada urusan lagi sama IMF dan secara mandiri bisa mengatur tanpa intervensi dari pihak mana pun. Kita mau yang terbaik bagi rakyat dan bangsa bicara lebih jauh,” sebut dia.

Menurut dia, hubungan antara OJK dan BI sebenarnya tak bisa dipisahkan. “Namun masih ada grey area BI dan OJK. Sekarang malah ada judicial review di MK yang ingin membubarkan OJK,” cetusnya.

“Kita juga sebenarnya ingin melihat best practice di negara-negara lain dengan judic. Apakah OJK hanya menjadi beban ke industri perbankan dan sekaligus beban rakyat,” ungkapnya.

Kalau dihitung OJK ini dibelanjai APBN Rp1,9 triliun setiap tahun dan mengutip dari industri jasa keuangan Rp1,8 triliun. “Total ada Rp3,7 triliun yang mereka pakai. Coba kalau ini digunakan untuk kepentingan rakyat. Bisa bangun apa saja coba,” tuturnya.

“Itu sebabnya kita ingin mengkaji lagi tentang peran OJK. Apalagi secara kasat mata saat BI dipanggil ke MK sesungguhnya ada keinginan BI agar fungsi pengawasan bank dikembalikan lagi ke BI,” jelasnya.

Perbedaan pandang juga terjadi terhadap branchless banking misalnya, BI mengatakan hanya atas bank buku empat, sementara OJK membolehkan terhadap keseluruhan bank. Gus mencontohkan di Malaysia dan Singapura pengawasan bank di-handle oleh bank sentral. Di ASEAN memang hanya Indonesia yang ada OJK. Bahkan di Inggris yang dulunya ada dua badan bank sentral dan OJK, kini pengawasan bank dikembalikan ke bank sentral dan membubarkan OJK-nya

Dia menjelaskan, di Indonesia juga tidak ingin akhirnya ada konflik antara OJK dan BI. Sangat berbahaya bagi industri perbankan ketidakharmonisan BI dengan OJK.

“Saya tidak dapat membayangkan sekiranya ada satu bank mengalami kesulitan likuiditas lalu direkomendasi oleh OJK untuk mendapat suntikan dari BI, tapi karena hubungan yang kurang harmonis misalnya BI tidak bantu, bisa collaps itu bank dan bisa berdampak sistemik bagi sistem perbankan Nasional. Jangan sampai terjadilah,” papar Gus.

Itu sebabnya perlu kajian mendalam dan harus hati-hati menyikapi hal ini. ”Yang kita inginkan adalah perbankan kita yang kuat dan efisien, harga yang dibayar masyarakat lebih terjangkau, usaha tumbuh dan berkembang sehingga ekonomi lebih stabil,” tuturnya.

(wdi)

long jump icon

JAKARTA kontan. Banyak pihak meminta margin bunga bersih alias net interest margin industri perbankan dapat berkurang. Tren penurunan margin perbankan sebenarnya sudah bisa terlihat pasca Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) pada pertengahan tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2014.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI), pada Oktober 2014, NIM Bank Umum Konvensional menyentuh angka tertinggi yaitu 5,50% secara industri. Angka ini terus mengalami tekanan, sehingga per Oktober 2014, NIM industri perbankan berada pada level 4,24%.

Posisi tersebut terus bertahan hingga November 2014. Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, Yap Tjay Soen mengungkapkan, NIM industri perbankan Tanah Air tidak akan turun secara signifikan lantaran produk domestik bruto Indonesia masih besar.

Ia optimistis, pada tahun bershio kambing kayu ini, NIM industri perbankan nasional dapat berada di level 5%. Bank dengan kode emiten BBNI ini menargetkan NIM sekitar 5,75% sampai dengan 6% sepanjang tahun 2015 ini.

Salah satu penyebab NIM industri perbankan masih cukup tinggi adalah lantaran industri perbankan masih mempertahankan suku bunga pinjamannya.

“Suku bunga pinjaman tidak perlu di capping. Biarkan pasar bergerak sendiri. Karena capping suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman memiliki market dan dimensi yang berbeda, sehingga tidak bisa disamaratakan ketika suku bunga deposito turun, maka bunga pinjaman harus turun,” jelas Yap di Jakarta, Kamis (5/2).

Editor: Hendra Gunawan
long jump icon

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengaku masih mengkhawatirkan beberapa risiko yang masih menghantui industri perbankan di Indonesia. Pasalnya persoalan likuiditas dan kredit macet (Non Performing Loan/NPL) masih akan menjadi risiko utama bagi perbankan nasional.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Darsono menyebutkan bahwa sejauh ini pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih mewaspadai kedua risiko tersebut.

Dia menilai likuiditas hingga akhir tahun dan tahun depan diperkirakan masih sedikit mengetat, sementara untuk NPL diperkirakan akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan NPL di tahun 2013 lalu.

“Risiko likuiditas dan NPL, saat ini kami dan OJK terus berkoordinasi untuk konsen dan memantau terhadap risiko-risiko ini, kita punya alat untuk memonitor detik demi detik. Kita harus terus mencermati apakah risiko ini terhadap bank-bank dikarenakan faktor teknis atau apa,” kata Dia di Gedung BI, Rabu (10/12/2014).

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa sumber-sumber ketidakseimbangan likuiditas masih terkait dengan ekspansi kredit bank yang dikelola dengan baik.

“itu kita monitor terus, karena risiko bank itu bukan saja berasal dari banknya itu sendiri, tapi bisa juga dari debiturnya yakni korporasi,” tukasnya.

http://economy.okezone.com/read/2014/12/10/457/1077242/likuditas-kredit-bermasalah-masih-hantui-industri-perbankan
Sumber : OKEZONE.COM

long jump icon

 

investor daily JAKARTA-PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mewaspadai kondisi likuiditas di pasar keuangan yang diperkirakan akan lebih ketat pada 2015 dibandingkan 2014.

Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) Achmad Baiquni  kepada Antara mengatakan di Jakarta, Kamis, pihaknya telah mengantisipasi pengetatan likuiditas tersebut sejak 2013.

“Kita sudah memprediki dari tahun 2013 silam. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) lebih lambat dari kredit, artinya dalam kedepannya likuiditas menjadi lebih ketat,” ujar Baiquni di sela-sela gelaran Indonesia Banking Expo (IBEX) di JCC Senayan.

Baiquni menuturkan melihat kondisi tersebut, untuk saat ini kurang tepat bagi perbankan melakukan ekspansi perbankan nasional ke negara lain.

Ia mengatakan bank-bank nasional terlebih dulu harus bisa mengatasi persoalan likuiditas yang masih menjadi problema di pasar keuangan dalam negeri.

“Kita tidak usah bicara keluar, tapi yang dalam saja dulu. Likuiditas ke depan itu tambah ketat lagi,” kata Baiquni.

Adanya kebijakan bank sentral AS untuk menaikkan suku bunga acuannya, secara tidak langsung juga akan berdampak pada semakin ketatnya likuiditas perbankan nasional, sehingga perlu strategi untuk menghadapinya.

“Apalagi kalau The Fed naikkan Fed rate-nya, itu nanti akan diikuti BI Rate. Tapi kita sudah antisipasi ketatnya likuiditas itu, dan tidak hanya tahun ini tapi tahun depan juga,” ujar Baiquni.

BRI sendiri memiliki strategi khusus untuk menghadapi ketatnya likuiditas, yaitu dengan membuka jaringan elektronik dan non elektronik. Selain itu, pengembangan produk juga akan dilakukan.(*/hrb)

ezgif.com-resize

investor daily JAKARTA-Kinerja perbankan hingga posisi Agustus 2014 terlihat relatif stabil walaupun kondisi likuiditas relatif ketat, kata Kepala Departeman Penelitian Otoritas Jasa Keuangan Ganjar Mustika.

“Walaupun likuiditas relatif ketat, ketahanan likuiditas perbankan dilihat dari perkembangan transaksi pasar uang antarbank masih terjaga, baik yang tercermin dari suku bunga yang relatif merata dan stabil, berdasarkan BUKU, maupun Kepemilikan,” kata Ganjar Mustika di Jakarta, Jumat.

Ganjar mengatakan, dari sisi pencapaian rencana bisnis, hingga Juni 2014 ekspansi usaha bank (total aset) tumbuh sebesar 4,35 persen (year to date), sementara jumlah pertumbuhan kredit (ytd) mencapai 5,11 persen atau 17,33 persen (year on year).

Sementara itu, lanjut Ganjar, tingkat permodalan Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik untuk mendukung rencana ekspansi sekaligus buffer risiko, “Rasio total modal (CAR) bank industri masih cukup tinggi, yakni 19,51 persen atau meningkat dibandingkan posisi Desember 2013 yang tercatat 18,59 persen. Rasio modal inti (Tier I) pada periode tersebut masing-masing sebesar 177,79 persen dan 16,83 persen,” kata Ganjar.

Menurutnya, tingkat rasio kredit bermasalah (NPL) gross juga masih terhitung rendah, yakni rata-rata 1,9 persen.

Selanjutnya, Ganjar menyampaikan bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga hingga Juni 2014 adalah 4,44 persen (ytd) atau sebesar 13,46 persen (yoy). Rasio LDR terjaga pada angka 90,25 persen atau tumbuh 0,55 persen (ytd).

“Capaian ini menurut penilaian kami masih dalam batas yang ’tolerable’ sesuai dengan kemampuan dan target setiap bank dan juga rencana atau target nasional,” kata Ganjar.(ant/hrb)

gifi

kontan JAKARTA. Likuiditas perbankan yang ketat sejak beberapa waktu terakhir, agaknya mulai sedikit mengendur. Maka itu, sejumlah bank kini mulai menurunkan suku bunga simpanan deposito bagi nasabah kakap.

Ambil contoh, sejak awal Agustus ini, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memangkas suku bunga deposito bernominal di atas Rp 25 miliar, sebesar 25 basis poin (bps). Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja bilang, pihaknya sudah memangkas bunga dari 9,25% menjadi 9%.

Bulan depan, BCA akan kembali menurunkan suku bunga deposito ke level 8,75%–8,5%. “Kami akan turunkan secara bertahap, untuk deposito yang besar-besar. Akhir tahun akan menjadi 8,75%-8,5%,” ungkap Jahja, Rabu (13/8).  Namun BCA tak akan menurunkan bunga deposito untuk simpanan berjangka dengan nominal di bawah Rp 25 miliar, yang kini sebesar 7,75% setahun.

Pemangkasan suku bunga, lanjut Jahja, dilakukan karena likuiditas BCA sudah berlebih. Apalagi yield Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang hanya 7,75%, menyebabkan BCA harus menurunkan suku bunga dana mahal, agar biaya dana (cost of fund) bisa dipangkas.

Diakui Jahja, penurunan bunga deposito tidak serta merta memangkas cost of fund BCA. Hal ini karena nilai deposito BCA jumlahnya relatif kecil, hanya 22% dari total dana pihak ketiga (DPK).

Likuiditas terjaga
Senada, Tri Joko Prihanto. Direktur Keuangan dan Perencanaan PT Bank Bukopin Tbk menyatakan, cost of fund akan turun di sisa tahun 2014 dan akan semakin membaik. Bukopin pun sudah mulai menurunkan bunga deposito.

Bukopin berniat menurunkan bunga deposito bertahap.  “Khususnya bagi yang special rate dengan rata-rata bunga 10%-10,5%,” kata Tri.
Besaran pemangkasan suku bunga mencapai 25 bps–50 bps. Bukopin kini mencatat loan to deposit ratio (LDR) sebesar 84%.

Kebijakan berbeda ditunjukkan Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan Bank CIMB Niaga. Maryono, Direktur Utama BTN menyatakan, masih ingin mempertahankan bunga simpanan yang secara rata-rata di atas BI rate.

Pun CIMB Niaga. “Banyak deposan besar meminta bunga di atas 10%. Jadi yang bisa mengatur tingkat bunga deposito itu ya deposan besar,” ujar Arwin Rasyid, Presiden Direktur CIMB Niaga. Hingga akhir 2014, Arwin berharap, CIMB bisa mempertahankan LDR di bawah 95%.

Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menambahkan, bunga simpanan LPS cenderung tetap di semester II 2014. Sebab, likuiditas mulai terjaga, dan bank-bank tidak lagi gencar menawarkan bunga  tinggi untuk menarik dana.

“Jika bunga deposito perbankan mulai stabil, maka bunga LPS rate juga akan stabil,” tutur Kartika. Dia memprediksi, setelah pemilihan umum selesai, likuiditas akan kembali masuk ke Indonesia, sehingga perbankan tidak lagi kekeringan likuiditas.

Sekadar catatan, biaya dana bank yang sudah tinggi, menyebabkan bank tidak akan gencar menawarkan bunga simpanan tinggi, karena akan memangkas laba.

Editor: Sanny Cicilia

KOMPAS.com – Kalangan perbankan nasional harus bekerja ekstra keras untuk mengantisipasi berlakunya aturan baru terkait pengelolaan likuiditas perbankan pada 2015.

Secara harfiah, pemahaman likuiditas adalah kemampuan memenuhi kewajiban. Dalam konteks likuiditas perbankan dapat diartikan sebagai kemampuan memenuhi kewajiban utama berupa simpanan masyarakat dan kewajiban likuid lain. Bentuk nyata kepercayaan masyarakat pada bank sebagai lembaga kepercayaan adalah dana masyarakat yang berada di bank setiap saat bisa dicairkan.

Alat pemantau likuiditas perbankan selalu diperbarui. Basel 3 telah membuat indikator terbaru, yaitu liquidity coverage ratio (LCR) dan net stable funding ratio (NSFR). LCR dirumuskan sebagai rasio antara stock of high quality liquid assets (HQLA) dengan net cash outflows (NCO). NSFR rasio antara amount of stable funding (ASF) dan required amount of stable funding (RASF).

Inti LCR dan NSFR, bank tak boleh lagi lebih besar pasak daripada tiang dalam konteks likuiditas. Kebutuhan likuiditas perbankan harus bisa dipenuhi dari kemampuan internal dan secara fundamental diyakini akan selalu terjaga baik. Tambal sulam sesaat untuk menjaga likuiditas tak akan mendapat tempat lagi.

Karena LCR dan NSFR akan diberlakukan secara bertahap mulai 2015, dalam rangka penerapannya, perbankan nasional harus bekerja ekstra keras. Memasuki triwulan II-2014, masalah likuiditas perbankan membuat para bankir makin sulit tidur nyenyak. Hal ini tampak jelas dari kian banyaknya bank yang menawarkan suku bunga deposito sampai 11 persen, misalnya.

Sejak era Orde Baru hingga sekarang, perbankan nasional dihadapkan pada ”penyakit” bawaan berupa kesenjangan antara sumber dana berupa dana pihak ketiga (DPK) dan penggunaan dana dalam bentuk kredit.

Ada beberapa penyebab mengapa kesenjangan terus terjadi. Pertama, pertumbuhan dana selalu lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan dana rata-rata 16-17 persen per tahun, sementara pertumbuhan kredit selalu di atas 20 persen. Ini salah satu penyebab kelangkaan likuiditas mudah terjadi.

Kedua, sebagian besar dana masyarakat yang disimpan di bank bersifat jangka pendek sementara jangka waktu kredit selalu lebih lama dibandingkan jangka waktu simpanan. Kondisi ini kian terasa ketika isu efisiensi diutamakan, di mana semua bank mencari dana murah seperti tabungan dan giro. Di lain pihak, dorongan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman menyebabkan semua bank berlomba meningkatkan dana murahnya yang bersifat jangka pendek.

Ketiga, ketersediaan permodalan di Indonesia sangat terbatas. Salah satu penyebabnya, perolehan (yield) yang dianggap kurang menarik. Perolehan (yield) menempatkan modal di perbankan jauh lebih kecil dibandingkan sektor lain.

Kalkulasi bisnis yang rasional jelas menempatkan modal di perbankan menjadi tidak menarik. Bukan suatu yang mengherankan jika akhirnya sumber modal asing lebih banyak masuk. Alasannya tentu karena mereka mempunyai sumber modal yang kuat dan motivasi investasinya selalu untuk kepentingan jangka panjang.

Tambal sulam

Untuk mengatasi ”penyakit bawaan” yang terus melekat pada perbankan nasional, selama ini hanya ditempuh langkah tambal sulam. Di saat likuiditas terganggu, perbankan nasional biasanya melupakan efisiensi dengan membeli dana mahal, baik dana masyarakat maupun melalui pinjaman. Dalam posisi sebagai price taker saat membutuhkan likuiditas mendesak, berapa pun harganya, sepanjang dapat menjaga likuiditas akan dilakukan.

Apakah bisa ”penyakit” bawaan ini dihilangkan? Seyogianya harus dan dapat dihilangkan. Alternatif yang relatif mudah, dengan menyelaraskan sumber dan penggunaan dananya. Artinya, harus ada ”kerelaan” bahwa pertumbuhan penggunaan dana berupa kredit tidak selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sumber dananya.

Kalau tetap akan dilanjutkan bahwa pertumbuhan kredit selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan dana masyarakat, harus ada upaya menggalakkan program menabung secara nasional. Gerakan itu tidak hanya sekadar edukasi produk, tetapi juga harus disertai peningkatan kualitas layanan dan daya tarik. Dalam hal daya tarik, fokus utamanya adalah bagaimana agar pihak yang masih lebih senang menyimpan dana di luar negeri beralih ke perbankan nasional.

Krisna Wijaya
Praktisi dan Pengamat Perbankan


Editor : Hindra Liauw
Sumber : KOMPAS CETAK

Bisnis.com, JAKARTA–Kalangan bankir mulai memprediksikan  raihan laba pada semester II/2014 akan mengalami tekanan disebabkan biaya bunga dana yang  cenderung tinggi.

Direktur Utama PT Bank Internasional Indonesia Tbk Taswin Zakaria mengungkapkan kondisi suku bunga cukup tinggi, sehingga untuk mengurangi biaya dana atas tingginya bunga deposito tersebut, diperlukan diversifikasi profil tenor dan suku bunga.

“ tertekan,” katanya pada Bisnis, Jumat (4/7/2014).

Memasuki paruh kedua tahun ini, sejumlah kalangan perbankan memprediksi laba akan tertekan disebabkan bunga deposito yang masih cenderung tinggi.

Berdasarkan data Statistik  Moneter dan Fiskal Bank Indonesia, hingga Mei 2014, rata-rata suku bunga deposito berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan masing-masing 8,17%, 8,74%, 8,82% dan 8,06%, meningkat dibandingkan dengan April 2014 yang masing-masing sebesar 8,1%, 8,35%, 8,44% dan 7,8%.

 

 

Editor : Ismail Fahmi

Bisnis.com, JAKARTA–Bank Indonesia sekalu  pengawas makroprudential perbankan kembali mencatatkan peningkatan suku bunga perbankan pada Mei 2014 masih terus berlanjut.

Berdasarkan data Uang Beredar (M2) dan Faktor yang Mempengaruhi, Sabtu (5/7/2014) BI mencatatkan rata-rata suku bunga deposito berjangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan masing-masing tercatat 8,17%, 8,74%, 8,82% dan
8,06%.

Terjadi peningkatan dibandingkan April 2014, yang masing-masing tercatat sebesar 8,10%, 8,35%, 8,44% dan 7,80%. Kenaikan suku bunga dana tersebut diiringi oleh peningkatan suku bunga kredit.

Sehingga dampak yang muncul dari meningkatnya suku bunga deposito industri perbankan adalah penaikan pada suku bunga kredit di Mei 2014 tercatat sebesar 12,75% naik dibandingkan dengan April 2014 sebesar 12,6%.

Bank Sentral juga memprediksikan, jika kenaikan suku bunga deposito berlanjut hingga semester II/2014, maka hal tersebut akan mengalami tekanan oleh biaya dana.

“Beberapa bank akan tertekan kalau tidak mau menurunkan suku bunga depositonya,” ungkap Deputi
Gubernur BI Halim Alamsyah, Jumat (3/7/2014).

 

Editor : Ismail Fahmi

September 2013, Laba Perbankan Rp79,14 Triliun
Novita Sari Simamora – Senin, 18 November 2013, 12:57 WIB

Bisnis.com, JAKARTA—Industri perbankan Tanah Air mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 16,38% menjadi Rp79,14 triliun hingga September 2013, tumbuh dari posisi Rp68 triliun dari periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan laba tersebut ditopang oleh pendapatan bunga besar (net interest income/NII) tumbuh 16,5%, menjadi Rp176 triliun, dari posisi Rp151 triliun.

Total kredit disalurkan hingga September 2013 mencapai Rp3.170 triliun, tumbuh 23,2% dari posisi Rp2.573 triliun. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp3.526 triliun, tumbuh 15,6% dari posisi Rp3.049 triliun dari periode yang sama tahun lalu.

Adapun komposisi DPK yakni giro Rp857,15 triliun, tabungan Rp1.126 triliun dan deposito Rp1.543 triliun.

Pertumbuhan DPK yang tidak sejalan dengan pertumbuhan kredit menyebabkan pengetatan likuiditas perbankan. Untuk rasio pendanaan terhadap pembiayaan (loan to deposit ratio/LDR) hingga September 2013 mencapai 88,91%.

Faktor yang mendukung peningkatan laba adalah margin bunga bersih (net interest margin/NIM) dari posisi 5,45% menjadi 5,48%.

Selain itu, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) menunjukkan angka yang cukup sehat, meningkat dari 17,41% menjadi 18,11%. Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sebesar 74,35%. Dan return on assets (ROA) sebesar 3,06%.

Sementara itu, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan pada kisaran 15%–17% pada 2014.

“Oleh karena itu, kami mengharapkan peran aktif perbankan untuk menyesuaikan target pertumbuhan kredit dalam rencana bisnis bank (RBB) 2014 untuk menyeimbangkan perekonomian Indonesia,” ucap Gubernur Bank Indonesia Agus D.W.Martowardojo.

Editor : Linda Teti Silitonga
Industri perbankan nasional raup laba Rp 70,73 T
Oleh Dea Chadiza Syafina – Rabu, 16 Oktober 2013 | 19:55 WIB

JAKARTA. Industri perbankan umum meraup laba bersih sebesar Rp 70,73 triliun sepanjang Januari 2013-Agustus 2013. Angka ini meningkat sebesar 18,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp 59,72 triliun. Peningkatan laba bersih ini ditopang oleh ekspansi kredit yang mencapai 22,2%.

Meski begitu, jika dibandingkan dengan kinerja perbankan umum Januari-Agustus 2012, ekspansi laba tersebut telah mengalami pelambatan. Pada periode tersebut laba bersih meningkat 24% menjadi Rp 59,72 triliun.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), peningkatan laba bersih didorong oleh pendapatan bunga yang mencapai Rp 289,07 triliun, tumbuh 13% dari setahun lalu. Ekspansi kredit yang tumbuh 22,2% menjadi Rp 3.067,4 triliun menjadi faktor utama peningkatan pendapatan bunga.

Meski demikian, ekspansi kredit tersebut sudah melambat dibandingkan dengan posisi akhir 2012 yang tercatat masih mencatatkan kenaikan 23,1%. Sementara itu, beban bunga tumbuh lebih rendah, yakni 9,3% mencapai Rp 133,19 triliun. Hal tersebut sejalan dengan melambatnya pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 15,29% menjadi Rp 3.440,2 triliun.

Pada akhir Agustus 2013, margin bunga bersih (NIM) industri perbankan masih berada pada 5,46%, relatif sama dibandingkan dengan setahun lalu. Sementara efisiensi terlihat membaik yang tercermin pada rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional sebesar 74,06%, sementara tahun lalu 74,70%.

Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan DPK juga mendorong rasio intermediasi (LDR) pada posisi 88,88%, sementara sebulan sebelumnya masih 88,68%. Hingga akhir Agustus 2013, industri perbankan mencatatkan total aset Rp 4.470,45 triliun, meningkat dibandingkan tahun lalu Rp 3.841,86 triliun.
Instrumen Keuangan Efektif Tahan Hot Money
Oleh Agustiyanti dan Grace Dwitiya Amianti | Jumat, 11 Oktober 2013 | 12:27

ID
JAKARTA – Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia segera merilis kebijakan dan menciptakan sejumlah instrumen untuk menjaring dana-dana asing dan valuta asing masuk ke Indonesia. Instrumen tersebut juga dimaksudkan untuk membuat dana-dana valuta asing (valas), termasuk hot money, lebih betah bertahan di Indonesia.

Instrumen keuangan yang semakin variatif terbukti efektif menambah likuiditas dolar dan menahan hot money. Selain itu, pemerintah siap memberikan insentif bagi investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) guna mendorong reinvestasi dari keuntungan
yang diperoleh.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah dan Bank Indonesia akan mengerahkan segala upaya guna menarik dana asing sekaligus mencegah aliran modal asing agar tidak keluar dari Indonesia, baik FDI maupun portofolio, termasuk hot money.

Itulah sebabnya, pemerintah dan BI siap meluncurkan sejumlah kebijakan dan instrumen keuangan. Untuk menarik dana asing di portofolio sekaligus mencegah aliran dana keluar (capital outflow), pemerintah dan BI akan memperluas instrumen keuangan. “Hal ini bertujuan agar dana valas lebih betah bertahan di Indonesia,” kata Bambang saat menjadi pembicara pada CIMB Niaga Economic Outlook di Jakarta, Kamis (10/10).
BI Prioritaskan Stabilisasi Ekonomi
Oleh Grace Dwitiya Amianti | Jumat, 11 Oktober 2013 | 12:57
investor daily
JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menegaskan kembali prioritasnya untuk menstabilisasi ekonomi, dalam rangka menjaga kesehatan perbankan. Stabilisasi tersebut tetap dilakukan hingga perekonomian menangkap sinyal pemulihan telah terjadi di Amerika Serikat, Eropa, serta Tiongkok.

“Prioritas BI memang stabilisasi. Kalau tidak stabil, bank susah hidup. Kalau bank susah hidup, sektor riil akan terkena, karena bank menjadi susah menyalurkan kredit. Sebab itu, kita sekarang minum pil pahit agar bisa lebih sehat,” kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara dalam sambutannya di CIMB Niaga Economic Outlook 2014 di Jakarta, Kamis (10/10).

Pada kesempatan berbeda, Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah mengungkapkan, pertumbuhan kredit tahun depan masih harus diamati berdasarkan realisasi yang ada sekarang. Meskipun belakangan pertumbuhan kredit sedikit menurun, gejala tersebut hanya bersifat sementara. Pasalnya, perekonomian tengah melakukan penyesuaian, sehingga berdampak ke perbankan.

Tahun ini, BI tetap memperkirakan pertumbuhan kredit di kisaran 20%, yang sedikit lebih pelan karena terdapat pengaruh kenaikan bunga kredit. Halim mengatakan, hingga Agustus 2013 memang terdapat kenaikan kredit menjadi 22,3%, meskipun lebih karena penarikan yang lebih cepat. Faktor lainnya yaitu masalah kurs, yang sekitar 14% merupakan kredit dalam valuta asing (valas).
BI: Kondisi Perbankan Indonesia Sehat
Indikator rasio kecukupan modal (CAR) jauh di atas ketentuan BI.
ddd
Selasa, 8 Oktober 2013, 16:15 Antique, Nina Rahayu

VIVAnews – Bank Indonesia mencatat bahwa stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, dengan dukungan ketahanan industri perbankan dari berbagai tekanan ekonomi.

Gubernur BI, Agus Martowardojo, Selasa 8 Oktober 2013, mengungkapkan, saat ini kondisi perbankan Indonesia terpantau sehat, dengan indikator rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 17,89 persen, jauh di atas ketentuan BI sebesar delapan persen. Sementara itu, dari sisi kredit bermasalah (non performing loan) terjaga di level 1,99 persen pada Agustus 2013.

“Hasil, stress test baik dari sisi likuiditas, kredit maupun permodalan menunjukkan ketahanan industri perbankan yang kuat terhadap berbagai risiko perlambatan ekonomi,” kata Agus di Gedung BI, Jakarta.

Di sisi lain, angka pertumbuhan kredit mulai menunjukkan perlambatan, meskipun pada Agustus 2013 masih cukup tinggi sebesar 22,2 persen year on year (yoy). Pertumbuhan kredit, terutama dipengaruhi adanya penarikan kredit dari komitmen sebelumnya, di samping itu pengaruh penghitungan nilai tukar.

“Ke depan, BI memperkirakan pertumbuhan kredit akan melambat, seiring dengan kenaikan suku bunga, perlambatan permintaan domestik, dan kebijakan makro prudensial yang ditempuh BI,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah, mengatakan, dari hasil stress test yang dilakukan BI menujukkan perkembangan perbankan yang cukup solid. Bahkan, ia memperkirakan hingga akhir tahun, NPL masih di kisaran yang cukup rendah di bawah satu persen.

“Kami juga memahami kenaikan suku bunga, biasanya diikuti naiknya NPL. Dan dari hasil stress test bank per bank, menunjukkan secara umum NPL naik, tapi sedikit. Akhir tahun, NPL tidak tinggi, hanya nol koma sekian persen,” ujarnya.

Namun, dia menambahkan, hasil pengujian tersebut juga menyebutkan, kenaikan NPL terutama terjadi pada kegiatan usaha yang tidak terlalu besar. Bukan ke industri yang besar, tapi ke industri yang kecil terutama UMKM.

“Tapi, kenaikan ini tidak mengkhawatirkan, ini kecil sekali kok. Tapi, kami tetap perhatikan, mungkin ada ekspor yang melambat, sehingga kinerja tidak baik,” tegasnya. (art)
Industri Perbankan Alami Tekanan
Novita Sari Simamora – Senin, 07 Oktober 2013, 03:39 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan bankir mulai merasakan tekanan-tekanan ekonomi makro yang akan memberikan dampak laporan keuangan perbankan pada kuartal III/2013.

Selain itu, sengitnya perebutan dana di pasar adalah hal yang tak terelakan oleh bankir-bankir papan atas dan bank-bank kecil.

Meskipun kredit sudah mengalami perlambatan, tapi pengetatan likuiditas semakin dirasakan oleh kalangan perbankan.

Direktur Bank Mutiara Benny Purnomo mengakui perebutan dana pihak ketiga (DPK) semakin sengit di pasar.
Dia mengatakan hingga Q3/2013, pertumbuhan kredit masih berada di atas 20%.

Pertumbuhan kredit masih di atas 20%, tapi pertumbuhan DPKnya di bawah 20%,” ungkapnya, Minggu (6/10/2013).

Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengungkapkan industri perbankan keseluruhan akan mengalami perlambatan karena terjadinya perlambatan ekonomi makro dan juga resiko global yang meningkat.

Destry mengungkapkan bank-bank juga menurunkan eksposure yang dimiliki ke kredit forex. Selain itu, bunga bersih (net interest margin/NIM) industri perbankan pada triwulan III/2013 akan cenderung menurun, karena biaya dana diprediksikan akan semakin meningkat.

Sementara itu, pasca kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate), Destry mengungkapkan kalangan bankir tidak terlalu leluasa untuk menaikkan suku bunga, untuk menjaga resiko rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) yang bisa meningkat.

Untuk mengantisipasi beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), Destry menyarankan agar kalangan perbankan lebih meningkatkan efisiensi perseroan dan menggali penerimaan di luar dari interest margin.

“Meningkatkan fee based income bisa menjadi salah satu solusi untuk menambah pemasukkan,” ungkapnya.

Editor : Bambang Supriyanto

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s