stress TE$T @ bbr1 n bnii : 16K (31 Agustus 2015)_13K (090816)

BNII.JK

Chart for BNII.JK

ABOUT

PT Bank Maybank Indonesia Tbk, formerly known as PT Bank Internasional Indonesia Tbk, is an Indonesia-based company primarily engaged in banking sector. It classifies its business into three operating segments: global banking, including corporate banking, treasury and the business of its overseas branches; business banking,… (more)

No analyst recommendations are available for BNII.JK.

Beta: 0.52
Market Cap(Mil.): Rp. 15,291,510.00
Shares Outstanding(Mil.): 67,068.03
Dividend:
Yield (%):

FINANCIALS

BNII.JK Industry Sector
P/E (TTM): 13.37 12.60 13.97
EPS (TTM): 17.05
ROI: 0.00 0.57
ROE: 7.65 20.03 18.95

 dollar small

bisnis.com: UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang telah disahkan pada 15 April 2016 merupakan sebuah babak penting bagi sistem keuangan Indonesia dalam upaya menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

UU tersebut mendefinisikan sistem keuangan sebagai sistem yang terdiri dari lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan yang saling berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung akitivitas perekonomian nasional.

Dari kaca mata awam, kita dapat menganalogikan sistem keuangan sebagai sistem perkeretaapian yang kompleks karena terdiri dari berbagai jalur yang terinterkoneksi satu sama lain. Oleh karena itu, komponenkomponen dalam sistem keuangan juga dapat direpresentasikan oleh sistem perkeretaapian tersebut.

Sebagai contoh, rel kereta api dan stasiun diibaratkan sebagai jaringan infrastruktur pasar keuangan. Maskapai KA yang memberikan jasa angkutan dengan berbagai jenis dan ukuran melambangkan institusi keuangan, yang mencakup bank dan institusi keuangan non-bank (IKNB) yang memberikan berbagai macam layanan jasa keuangan seperti asuransi, reksa dana ataupun dana pensiun.

Kinerja yang prima dari setiap komponen dalam sistem perkeretaapian sangat diperlukan untuk mendukung kualitas layanan. Oleh karena itu, perlu pengaturan dan pengawasan secara rutin terhadap penataan jalur, jadwal, rute rel kereta api, dan kelayakan lokomotif maupun gerbong, serta perilaku pengguna. Namun, pengaturan dan pengawasan yang telah dilakukan secara baik oleh otoritas yang berwenang kadang kala tidaklah cukup karena lalu lintas perkeretaapian masih rentan terhadap gangguan/risiko yang berasal dari faktor eksternal maupun internal.

Layaknya sistem perkeretaapian, sistem keuangan juga memiliki karakteristik yang sama. Sistem keuangan rentan terhadap gangguan eksternal dan atau internal yang bersifat sebagian ataupun menyeluruh (sistemik). Apabila dampak dari gangguan itu hanya terisolasi kepada sebuah individu institusi non-sistemik, misalkan ketika sebuah perusahaan gadai yang kecil mengalami kebangkrutan, maka sistem keuangan secara keseluruhan tidak akan terpengaruh secara signifikan.

Akan tetapi, jika gangguan terjadi pada individu institusi yang karena ukuran, interkoneksi dan kompleksitas usahanya masuk dalam kategori institusi sistemik maka jelas akan menimbulkan risiko sistemik. Dengan kata lain, akan muncul gangguan menular pada sebagian atau seluruh sistem keuangan yang akan mengganggu kelancaran layanan jasa keuangan. Jika dibiarkan, keadaan ini dapat menimbulkan instabilitas pada keseluruhan sistem keuangan yang pada akhirnya dapat berujung pada krisis keuangan. Gagalnya Lehman Brothers yang mengawali kri sis ke uangan global 2008 merupakan salah satu contoh dan pelajaran berharga mengenai dampak yang dapat ditimbulkan oleh suatu institusi sistemik pada sistem keuangan.

Kita juga perlu mengetahui bahwa risiko sistemik tidak hanya berasal dari institusi sistemik saja. Terkadang, jika beberapa institusi non-sistemik gagal secara bersamaan, stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan juga dapat terganggu.

Berkaca kepada krisis 2008 yang dampaknya masih mempengaruhi perekonomian dunia hingga saat ini dan mahal biaya pemulihannya, otoritas keuangan di berbagai belahan dunia telah belajar mengenai pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, sesuai dengan mandat yang dimiliki dan yang diatur baik dalam UU BI, UU OJK dan UU PPKSK, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, otoritas sistem pembayaran dan pengedaran uang rupiah serta otoritas makroprudensial, terus melakukan langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi dan memitigasi potensi potensi risiko sistemik yang ada.

MAKROPRUDENSIAL

Dari ketiga fungsi otoritas di atas, kata ma kro prudensial memang masih terasa asing bagi banyak kalangan, termasuk dari kalangan sektor keuangan itu sendiri. Berdasarkan UU PPKSK, kebijakan makroprudensial dapat diartikan sebagai pengaturan dan pengawasan yang bersifat makro terhadap lembaga jasa keuangan dan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan.

Sebagai otoritas makroprudensial, BI secara konsisten mengidentifikasi dan memonitor potensi ketidakseimbangan (imbalances), gangguan (shocks) dan kerentanan (vulnerability)dalam sistem keuangan melalui berbagai indikator yang terangkum dalam indeks tekanan nilai tukar, indeks tekanan pasar keuangan, indeks stabilitas sistem keuangan, indeks risiko sistem ik perbankan, indeks stabilitas sistem pembayaran.

BI juga secara berkala melakukan asesmen dan pengawasan stabilitas sistem keuangan, identifikasi sumber risiko sistem keuangan, melakukan stress testing (simulasi ketahanan institusi keuangan di saat krisis) dan bahkan jika diperlukan BI juga melakukan pemeriksaan tematik (thematic on-site examination) baik sendiri atau bersama dengan OJK.

Dari sisi kebijakan, BI selaku otoritas makroprudensial telah menetapkan kebijakan dan aturan terkait makroprudensial dalam menjaga permodalan bank (seperti countercyclical capital buffer), fungsi intermediasi perbankan dan harga aset (seperti loan-to-funding ratio dan loan-to-value ratio), stabilitas risiko pasar (net-open-position) serta Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) sebagai instrumen Lender of Last Resort (LOLR).

Tentu saja semua kegiatan itu didukung oleh riset dan kajian yang kredibel dan relevan terkait dengan stabilitas sistem keuangan dan instrumen kebijakan makroprudensial. Keseluruhan aktivitas makroprudensial ini, dituangkan dalam Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) yang diterbitkan setiap semester dan saat ini sudah memasuki tahun ke-13. Publikasi KSK sekaligus juga menjadi salah satu media transparansi pelaksanaan mandat Bank Indonesia selaku otoritas makroprudensial.

Seiring dengan disahkannya UU PPKSK, BI telah mendapatkan mandat untuk turut berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem perbankan. Dalam menjalankan mandat itu, BI akan mengerahkan segala fungsinya selaku pemangku otoritas moneter, otoritas sistem pembayaran dan pengedaran uang rupiah serta otoritas makroprudensial.

Upaya pencegahan yang dilakukan BI antara lain mencakup pemantauan terhadap berbagai indikator risiko serta pemeliharaan likuiditas perbankan melalui operasi moneter dalam memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan jangka pendek. Selain itu, BI juga menyediakan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) sebagai otoritas sistem pembayaran serta Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) sebagai LOLR yang berdasarkan UU tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan OJK.

Terkait dengan upaya penanganan krisis, BI dapat membeli surat berharga negara (SBN) milik LPS untuk penanganan permasalahan bank sistemik maupun bank non-sistemik dalam masa krisis serta memberikan dukungan kepada LPS dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP). Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, BI juga terus berkoordinasi dengan otoritas terkait lainnya yaitu OJK, LPS, serta Kemenkeu untuk mendorong fungsi intermediasi yang se imbang dan berkualitas, meningkat kan efisiensi sistem ke uang an dan akses keuangan.

 

*) FILIANINGSIH HENDARTA, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia

lol

JAKARTA ID – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menyebutkan rasio kecukupan modal 12 bank sistemik yang diusulkan untuk ditetapkan dalam kerangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) sudah memadai.

“Kewajibannya tinggal menambah buffer (penyangga), tapi kalau soal CAR (Capital Adequacy Ratio/rasio kecukupan modal inti) cukup,” ujar Muliaman setelah sosialisasi penerapan amnesti pajak di hadapan bank swasta dan bank asing di Jakarta, Rabu malam.

Muliaman mengatakan langkah selanjutnya terkait 12 bank sistemik tersebut akan dibicarakan dalam rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akhir pekan ini. Dia menolak mengungkapkan identitas 12 bank tersebut.

Ketentuan permodalan 12 bank sistemik tersebut, lanjutnya, mencakup ketentuan CAR dari OJK ditambah kewajiban-kewajiban, antara lain syarat capital surchargedan countercyclical buffer. Sesuai dengan kaidah talangan dari dalam (bail in), bank sistemik juga harus membuat rencana aksi bila menghadapi kondisi krisis.

Setelah UU PPKSK disahkan pada April 2016, KSSK akan menetapkan bank sistemik pada Juli 2016 atau tiga bulan setelah pengesahan undang-undang.

Dalam kerangka PPKSK, penetapan bank sistemik dilakukan oleh OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Bank sistemik juga harus ditetapkan pertama kali saat kondisi normal, bukan saat krisis. Selain itu, KSSK dapat memutakhirkan daftar bank sistemik satu kali setiap enam bulan.

Di sisi lain, anggota KSSK lainnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki rencana untuk memungut premi baru, yakni premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) kepada bank sistemik.

Menurut Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan, PRP tersebut untuk menambah pendanaan dari LPS jika suatu waktu program restrukrisasi perbankan perlu diterapkan.

Namun, rencana penambahan kewajiban premi tersebut masih harus dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Kami perlu konsultasikan dahulu karena kami juga tidak ingin membebani industri perbankan, kan selama ini sudah ada premi simpanan,” ujar Fauzi kepada Antara di Gedung Dhanapal Kementerian Keuangan.

Penerapan premi PRP ini, kata Fauzi, rencananya hanya akan dikenakan pada bank berdampak sistemik.

Menurutnya, penerapan premi PRP tersebut masih membutuhkan waktu lama. LPS juga perlu mengajukan perubahan pada Peraturan LPS mengenai besaran premi. (gor)

lol

JAKARTA ID – Perbankan nasional tengah berupaya membuat penyangga likuiditas (liquidity buffer) guna mengantisipasi terjadinya kondisi kejutan likuiditas (liquidity shock).

 

Antisipasi itu dilakukan di tengah tren pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang melambat, serta meningkatnya fasilitas kredit yang belum ditarik nasabah (undisbursed loan).

 

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (Persero) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kondisi pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) sedang kurang positif. Sampai April 2016, tren pertumbuhan DPK tidak terlalu besar di tengah kondisi penyaluran kredit yang melambat.

 

Karena itu, perbankan mungkin akan cenderung konservatif dan berjaga- jaga dengan cara meningkatkan penempatan dana di surat berharga.

 

“Kalau dilihat tren peningkatan penempatan dana disecondary reserve meningkat, ya itu sebetulnya merupakan motif berjaga-jaga dari perbankan. Itu juga tidak terlepas kondisi akhir tahun lalu likuiditas sempat ketat. Jadi, sekarang bank akan memasang liquidity bufferyang besar, sehingga dapat mengantisipasi terjadinyaliquidity shock,” ujar Kartika yang ditemui saat buka puasa bersama para pemimpin media massa, di Jakarta, Jumat (10/6).

 

Dia menjelaskan, di tengah perlambatan kredit, kondisi ekonomi jauh lebih mempengaruhi permint- aan (demand) kredit perbankan dibandingkan tren penurunan suku bunga kredit.

 

“Berdasarkan hal itu, upaya untuk meningkatkan permintaan atau penarikan kredit nggak bisa semata-mata diatasi dengan penurunan suku bunga kredit. Perlu ada katalis lain, seperti pertumbuhan ekonomi,” tegas dia. (nti/jn/gor)

 

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/home/kuartal-i-2016-ekonomi-indonesia-tumbuh-492/145098

lol

JAKARTA kontan. Perbankan Indonesia mencatat kenaikan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) pada kuartal I-2016. Ekonom dari Universitas Gajah Mada (UGM) A. Tony Prasentiantono menyampaikan, perbankan sudah mengantisipasi risiko kredit dengan cara meningkatkan pencadangan.

“Ke depan, ada ruang untuk perbaikan kredit bermasalah,” kata Tony, Kamis (28/4). Dengan syarat kondisi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) stabil sehingga meningkatkan belanja modal. Selain itu ekonomi dalam negeri mulai naik dengan langkah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan.

Saat ini, katanya, perbankan tak bisa menghindari terjadi kenaikan risiko kredit, karena ekonomi yang lesu menyebabkan pendapatan perusahaan turun dan daya beli rendah.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) rasio NPL menjadi 2,8% atau senilai Rp 113,76 triliun per Maret 2016, atau naik 0,4% dibandingkan posisi Februari 2016 dengan NPL 2,42% atau senilai Rp 89,07 triliun.

 gifi

Jakarta detik -Sektor perbankan di Indonesia masih kuat menghadapi dolar Rp 14.000 yang terjadi saat ini. Namun yang harus diwaspadai di tengah kondisi perlambatan ekonomi adalah, kenaikan kredit bermasalah (non performing loan/NPL).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad mengatakan, dia melihat daya tahan industri perbankan saat ini masih kuat.

“Masih oke, perbankan itu istilahnya concern pokoknya bukan kepada rupiah atau indeks (saham). Saya malah fokusnya pada NPL. Jadi mudah-mudahan lah, jadi NPL masih kecil (gross) 2,5%, nett 1,5%. Jadi saya pikir masih sangat kuat. Mudah-mudahan daya tahan industri perbankan masih cukup. Kalau potensi ke depan, nanti kita lihat bareng-bareng,” ujar Muliaman di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Soal pertumbuhan kredit bank, Muliaman mengatakan, tahun ini pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia rata-rata adalah 12-13%.

“Jadi menurut saya, 13% bisa tercapai sudah luar biasa. Jadi mungkin antara 12-13% lah. Saya akan terus pantau. Tapi kan berbagai paket kebijakan OJK kemarin kan memberikan ruangan yang cukup longgar, terutama kredit kepada UMKM,” jelas Muliaman.

Pada kondisi saat ini, kredit bank ke sektor UMKM menjadi primadona. Sektor UMKM ini yang bisa menggerakan perekonomian di saat perlambatan ekonomi tejadi. Bahkan, kredit ke sektor ini pertumbuhannya lebih tinggi dari pertumbuhan kredit secara nasional

“Pertumbuhan kredit mikro pada beberapa bank BUMN lebih tinggi dari kredit umum. Jadi saya pikir pada tingkat bawah masih ada kegiatan. Maka dari itu, fokus kita ke UMKM pas, jadi akan kita teruskan,” ungkapnya.

(dnl/ang)

bird_bbri_unvr

JAKARTA – Permodalan perbankan Indonesia dinilai masih dalam situasi yang terjaga atau cukup kuat, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berdasarkan data kurs referensi Jisdor di Bank Indonesia (BI) pada 24 Agustus 2015 menyentuh Rp 13.998.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan, di tengah situasi saat ini BI akan tetap berada di pasar guna menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Dia mengakui, posisi rupiah memang sudah berada di titik undervalue.

Untuk itu, BI berharap para eksportir Tanah Air mulai melepas valuta asing (valas) yang mereka miliki untuk membuat supply dan demand menjadi berimbang. “Kami (BI) sesuai dengan amanat yang diberikan akan selalu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Memang, kondisi di dunia perlu kita waspadai. Kendati rupiah tengah melemah, kondisi perbankan kita masih dalam keadaan baik dan terjaga,” ujar dia ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon juga menyatakan, posisi perbankan masih dalam tahap aman sekalipun dengan posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hampir menembus Rp 14 ribu. Menurut dia, setiap bank tentu sudah membuat strest test sejak lama.

“Jadi kalau dengan kondisi saat ini membuat capital adequacy ratio (CAR) mereka menipis di atas minimum, tentu bank harus melakukan ancangancang. Pemegang saham mereka pun harus bersiap. Untuk itu, kami selalu mendorong dan mengingatkan kalau mereka sudah sensitif ya harus hati-hati,” jelas dia.

OJK juga menyatakan capital adequacy ratio (CAR) industri perbankan mencapai 20,28% pada akhir Juni 2015 yang sebagian besar dalam bentuk modal inti. Likuiditas perbankan juga dalam keadaan baik dengan rasio AL/NCD sebesar 80,94% pada posisi akhir Juli 2015.

Secara terpisah, Direktur Keuangan PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk (BII) Thilagavathy Nadason mengungkapkan, perseroan berencana meningkatkan nilai skenario strest test. Pasalnya, dalam strest test yang lalu, nominal worst case rupiah versi BII mencapai Rp 14.500. “Jadi kami akan lakukan strest test ulang. Proyeksi saya, besaran skenario worst case rupiah kami akan mencapai Rp 16 ribu,” ungkap dia.

Kendati rupiah sudah mencapai Rp 14 ribu, menurut Thilagavathy, Peraturan BI (PBI) mengenai kewajiban penggunaaan rupiah akan dapat membantu menjaga kestabilan mata uang Indonesia. Di sisi lain, saat ini permintaaan kredit valas terbesar dari korporasi dan lebih banyak ditangani oleh bank badan usaha milik negara (BUMN). “Pemerintah pun pasti menjaga bank BUMN kan,” ujar dia.

Thilagavathy memaparkan, posisi loan to funding ratio (LFR) BII saat ini sekitar 88%. Namun, LFR valas perseroan justru terbilang rendah, yakni hanya 58%. Sebab, menurut dia, saat ini permintaan kredit valas BII pun memang tengah minim. “Sejauh ini, posisi valas maupun total LFR kami dalam kondisi yang rendah. Jadi perseroan masih memiliki ruang yang cukup untuk ekspansi,” jelas dia.

Sedangkan Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso memaparkan, perseroan melakukan strest test rupiah hingga mencapai level Rp 16 ribu. Menurut dia, dalam level tersebut, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) gross BRI dapat menyentuh 2,5%. Padahal, pada semester I lalu, NPL gross BRI ini hanya mencapai 2,33%. “Kalau kemungkinan buruk terjadi, NPL gross kami bisa tembus ke level 2,5%. Saat ini NPL net BRI di level 0,66%, dan perseroan terus mempertahankan kondisi (NPL) tersebut,” tegas dia.

Mengenai valas, Sunarso mengungkapkan, saat ini posisi BRI terbilang aman. Pasalnya, portofolio bank BUMN ini terhadap kredit valas sangat kecil. “Portofolio kredit kami terhadap segmen korporasi hanya 20% dari total kredit yang disalurkan perseroan. Saat ini, loan to deposit ratio (LDR) valas BRI di posisi 60%,” ungkap dia.

http://id.beritasatu.com/home/modal-perbankan-masih-kuat/125502
Sumber : INVESTOR DAILY

rose KECIL

Jakarta detik -Hasil stress test Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret lalu menyatakan sebanyak 5 bank masuk dalam kategori rentan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Dikhawatirkan modal bank tersebut akan tergerus cukup dalam, namun kini sudah ditangani OJK.

Variabel utama adalah dolar AS setara dengan Rp 14.000-Rp 15.000. Kemudian adalah pertumbuhan ekonomi, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), dan inflasi.

OJK pun kemudian melakukan kajian dan meminta kelima bank tersebut untuk melakukan pembenahan dari Maret hingga Agustus. Tiga bank diharuskan untuk menambah modal dan dua bank lainnya melakukan perbaikan strategi bisnis.

“Ada 5 bank yang sebelumnya lampu kuning. Kemudian telah melewati proses pengawasan. Dengan begitu posisi perbankan menjadi semakin kuat,” tegas Deputi Komisioner Bidang Perbankan OJK Irwan Lubis di kantornya, Jakarta, Rabu (26/8/2016)

Untuk tiga bank tersebut penambahan modalnya cukup beragam, ada yang Rp 100 miliar, Rp 150 miliar dan Rp 300 miliar. Irwan menyebutkan nilainya tergantung dari modal yang dimiliki masing- masing bank.

Sedangkan perbaikan strategi bisnis yang diharuskan OJK adalah seperti memperkuat penanganan kredit bermasalah, efisiensi jaringan kantor cabang atau pegawai dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan operasional.

“Dengan begitu CAR profil risiko dari bank-bank itu sudah mencapai 10-14%,” tegasnya.

Irwan menambahkan, pola pengawasan perbankan memang harus dilihat dalam jangka menengah dan panjang. Bila Maret pergerakan dolar AS masih pada level Rp 12.000 – Rp 13.000, maka harus dilihat kemungkinan perlemahan semakin dalam.

“Kita melihat kondisi perbankan secara futuristik. Apa yang terjadi sekarang sudah kita siapkan dari jauh hari sebelumnya,” kata Irwan.

(mkl/hen)

ezgif.com-resize

Jakarta detik -PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) melakukan uji ketahanan atau stress test, sampai tingkat dolar berapa masih bisa bertahan. Hasilnya, bank BUMN ini masih aman hingga dolar Rp 16.000.

“Kami melakukan stress test di Rp 16.000, masih aman,” ujar Wakil Direktur Utama BRI, Sunarso, saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, posisi aman tersebut karena portofolio BRI di valuta asing (valas) minim, sehingga risiko tertekan oleh penguatan dolar AS juga minim.

“Karena portofolio BRI di valasnya tidak besar, kecil. Portofolio korporasi saja cuma 20%, di dalamnya banyak rupiah, LDR valas baru 60%,” katanya.

Meski begitu, Sunarso menyebutkan, risiko kenaikan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan(NPL) tetap ada, dan akan lebih tinggi dengan kondisi dolar yang terus mengalami penguatan.

BRI memprediksi, NPL akan naik ke 2,5-3,5% di tahun ini. Saat ini, NPL gross industri sebesar 2,47%.

“Kami kan memprediksi NPL nasional 2,5-3,5%, ini kami jaga mati-matian, itu gross. Zaman dulu NPL 5-6%, kalau BRI sekarang NPL netto 0,66%,” imbuhnya.

(drk/dnl)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s