$UDAH TIDAK ADA ALASAN bwat BI RATE TINGG1, jad1 WAJ1B TURUN (kalo ga turun, PUTU$ A$A @ PDB 2015/6)

gifi

LAGE tunggu KEPAHLAWANAN BANk INDONES1A @ BI RATE untuk TURUN sehingga MENGURANGI BEBAN SEMUA RAKYAT INDONESIA, sehingga PDB BISA TAMBAH KUAT

… siang ini (11/11/2015), Gub BI menemui Menko Perekonomian bahas PAKET 2 soal PAJAK DEPOSITO n Dana Hasil Ekspor … BAYANGIN DAH 1 BULAN BARU DITINDAKLANJUTI, gimana MENTAL n OTAK sang GUB BI … bneran cius !

 dollar small

JAKARTA kontan. Ekonom Kenta Institute Eric Sugandi melihat proyeksi Pertumbuhan Ekonomi yang telah direvisi Bank Indonesia (BI) menjadi sebesar 5%-5,4% lebih realistis. Ia mengatakan, di awal tahun ini pengeluaran pemerintah lebih besar untuk belanja rutin.

Lebih lanjut Eric mengatakan, secara ideal pemerintah harus lebih mempercepat belanja infrastrukturnya saat ini. Namun sayangnya, upaya tersebut tidak akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi secara tajam lantaran porsi pemerintah terhadap produk domesti bruto (PDB) hanya 7%-8%.

Eric juga melihat, saat ini investor masih menunggu dan melihat (wait and see). “Sebab ada gejala pelemahan permintaan dari rumah tangga,” katanya, Kamis (19/5).

Di sisi lain, ekspor juga belum akan banyak mendorong Pertumbuhan Ekonomiseiring dengan masih lemahnya harga komoditas global, terutama komoditas energi. “Harga komoditas yang tertekan juga berpengaruh negatif pada investasi di sektor komoditas energi,” katanya.

Kepala Ekonom BRI Anggito Abimanyu berpendapat, pemangkasan anggaran kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp 50,2 triliun yang rencananya akan dilakukan pemerintah masih kurang. Menurutnya, pemangkasan yang lebih besar dilakukan untuk menutupi defisit anggaran.

Anggito juga menyebut pemangkasan yang lebih besar otomatis akan berdampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi tahun ini. “Pemangkasan itu tentunya tidak hanya pada belanja operasional tetapi juga pada belanja modal sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan. Tetapi tidak apa-apa,” katanya.

Ia memproyeksi, Pertumbuhan Ekonomi tahun ini hanya sebesar 5%. “Itu juga sudah bagus,” tutupnya.

bird_bbri_unvr

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 lebih rendah menjadi 5 – 5,4 persen.

Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi 2016 diprediksi 5,2 – 5,6 persen.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo menyatakan, keputusan revisi ini didasarkan pada kondisi perekonomian global dan implikasinya terhadap Indonesia.

Selain itu, bank sentral juga memantau kondisi ekonomi domestik Indonesia sendiri.

“Kita menyimak kondisi pertumbuhan ekonomi dunia kembali lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Ini menjadi perhatian karena sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang lemah tidak hanya dari negara maju, tapi juga negara berkembang,” kata Agus di Jakarta, Kamis (19/5/2016).

Selain itu, berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap negara berkembang di dunia,  pada umumnya terjadi koreksi lebih rendah.

Kondisi tersebut, kata Agus, berdampak ke negara berkembang seperti Indonesia.

“Kita juga memperhatikan bahwa harga komoditas andalan Indonesia sudah ada sedikit perbaikan, walau harga minyak masih rendah,” jelas Agus.

Meski masih cukup kuat, namun pertumbuhan ekonomi belum ditopang konsumsi domestik yang optimal.

“Pertumbuhan konsumsi domestik belum terjadi penguatan. Kondisi investasi non pemerintah juga masih belum kuat,” tutur Agus.

Dengan demikian, BI merasa perlu untuk melakukan revisi pertumbuhan ekonomi.

Namun, BI masih mencermati beberapa pembahasan antara pemerintah dengan DPR yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Secara umum kita masih akan mengikuti proses yang dilalui pemerintah. Pertama adalah rencana pemerintah dan DPR tentang pembahasan tax amnesty dan revisi APBN 2016,” terang Agus.

Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan
Editor : M Fajar Marta

 animated-rocket-and-space-shuttle-image-0026

JAKARTA kontan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution rampung menghadiri Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang dilaksanakan, Rabu (13/1).

Darmin mengatakan, dalam RDG tersebut terdapat tiga pemaparan dari dewan gubernur.

Pertama, pemaparan mengenai kondisi moneter.

Kedua, pemaparan mengenai stabilitas sistem keuangan.

Ketiga, pemaparan mengenai sistem pembayaran.

Dari pemaparan BI tersebut lanjut Darmin, situasi moneter cukup terkendali.

“Situasi moneternya relatif agak longgar, likuiditas juga tak tertekan,” kata Darmin di kantornya, Rabu (13/1).

Di sisi lain, Darmin juga mengatakan, rapat tersebut juga membahas mengenai investasi di bidang infrastruktur yang cukup besar di tahun ini dan banyaknya proyek-proyek yang telah lelang dan ditanda-tangani.

Menurut Darmin, proyek-proyek tersebut membutuhkan likuiditas yang lebih besar

Sayangnya, Darmin tidak mau berbicara mengenai adanya pelonggaran kebijakan moneter BI.

“Pokoknya kami bicarakan banyak hal sehingga tentu BI yang akan membuat kalkulasi,” ujar Damin.

 long jump icon

JAKARTA – Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (the Fed) telah menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 0,5 persen tahun lalu sejak hampir 1 dekade. Sedangkan Bank Indonesia (BI) hingga hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Desember tahun lalu suku bunga acuan (BI rate) tetap dalam 7,5 persen.

Hari ini, BI kembali menggelar RDG untuk membahas suku bunga acuan (BI rate) hingga 14 Januari mendatang. Berbeda dengan rapat sebelumnya yang hanya dilaksanakan selama satu hari, RDG kali ini akan dilaksanakan selama dua hari.

Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan seharusnya ada harapan BI akan menurunkan suku bunga. Hal ini dilihat dari beberapa perkembangan ekonomi yang terjadi beberapa akhir ini sehingga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi turunnya suku bunga.

Hal ini, lantaran beberapa faktor seperti inflasi 2015 sebesar 3,35 persen, terendah lima tahun terakhir sejak 2010, nilai tukar rupiah yang stabil dalam dua bulan terakhir, cadangan devisa yang meningkat, serta defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) di triwulan III-2015 sebesar USD4,0 miliar (1,86 persen PDB).

Posisi tersebut membaik dibandingkan dengan defisit di triwulan III-2014 sebesar USD7,0 miliar (3,02 persen PDB) maupun defisit di triwulan II-2015 sebesar USD4,2 miliar (1,95 persen PDB).

“Harapannya yah suku bunga BI turun. Lihat sisi inflasi yang rendah di 2015, nilai tukar yang stabil tidak dalam tekanan di bawah Rp14 ribu, kemudian neraca pembayaran defisit yang turun di 2015 serta cadangan devisa meningkat, meski itu juga hasil dari utang,” tutur Enny.
http://economy.okezone.com/read/2016/01/13/20/1287511/cadangan-devisa-naik-bi-berpeluang-turunkan-suku-bunga
Sumber : OKEZONE.COM

long jump icon

JAKARTA. Bank Indonesia akan menggelar rapat dewan gubenur (RDG) pada Rabu (13/1) dan Kamis (14/1) Januari 2015 untuk mengambil keputusan terkait penetapan suku bunga BI (BI rate).

Ekonom Bank Pembangunan Singapura atau Development Bank of Singapore (DBS) Gundy Cahyadi mengatakan, pekan ini menjadi kesempatan yang baik bagi BI untuk menurunkan suku bunga acuannya.

Menurut Gundy, mengawali tahun 2016, risiko global mulai meningkat. Kekhawatiran terhadap prospek pertumbuhan ekonomi juga mulai naik seiring dengan adanya gejolak ekonomi di China pekan lalu. Hal ini menyebabkan sebagian besar mata yang Asia termasuk rupiah tertekan terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Meski demikian, inflasi inti yang salah satu komponen pengaruhnya adalah nilai tukar, pada tahun lalu jatuh ada di bawah 4% yang merupakan angka terendah selama lima tahun terakhir. Sementara pada tahun ini,Gundy juga memproyeksi inflasi inti tidak setinggi yang diproyeksikan.

Menurut Gundy, jika indeks harga konsumen (IHK) dan inflasi inti ada di kisaran 5% dan 4% pada tahun ini, maka ada kesempatan bagi BI untuk menurunkan suku bunganya, mengingat suku bunga BI saat ini 7,5% menjadi suku bunga tertinggi di Asia.

“Kemungkinan penurunan suku bunga yang pasti lebih tinggi sekarang dibandingkan dengan bulan lalu,” kata Gundy sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (12/1).

Namun, Gundy juga masih mempertanyakan apakah diperkukan pemangkasan suku bunga saat ini. Sebab, berdasarkan data-data bank sentral pula, pertumbuhan ekonomi tahun ini akan mulai mengalami penguatan. Adanya pertumbuhan investasi yang lebih cepat pada tahun ini, akan mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah 5%, didasarkan pada proyeksi BI rate bertahan di 7,5% sepanjang tahun.

“Kami pikir bank sentral mungkin bersandar di sisi hati-hati dan menjaga BI rate yang stabil minggu ini,” tambah Gundy. Gundy juga berpendapat, tidak ada kebutuhan mendesak bagi BI menurunkan suku bunganya. Rupiah yang stabil tersebut lanjut dia, lebih penting bagi BI untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi.

long jump icon

Jakarta detik -Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan kekesalannya terhadap sektor perbankan dalam mencari keuntungan tinggi di dalam negeri. Menurut JK, perbankan hanya mengandalkan bunga kredit tinggi untuk mendapatkan untung besar.

“Maka perbankan apakah itu untuk korporasi ataupun untuk UKM‎, tentu tidak bisa lagi ambil keuntungan dengan bunga tinggi. Tapi harus ambil keuntungan dari tingginya pertumbuhan ekonomi,” ujar JK saat penutupan perdagangan saham di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (30/12/2015)

Mengambil keuntungan dari tingginya pertumbuhan ekonomi, maksud JK adalah dengan mendorong sektor ril agar mampu terus produktif. Misalnya dengan biaya keuangan yang lebih murah. Baru kemudian hasilnya dinikmati oleh perbankan.

Hal tersebut, kata JK telah dibicarakan dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Haddad‎. Sekarang masih terus dicarikan solusinya.

“Kita jangan jadi suatu negara yang maju haruslah sektor keuangan maju karena sektor riilnya,” terang JK.

Pemerintah telah‎ mendorong bunga kredit usaha rakyat (KUR) yang lebih rendah, yaitu 12% di 2015 dan 9% di 2016. Padahal tahun-tahun sebelumnya, bunga KUR mencapai 22%.

“Tentu harapan kita kepada pelaku. Keuangan perbankan untuk melihat itu sebagai bagian untuk bagaimana mengefisiensikan negeri ini,” ungkapnya.

JK memaparkan kemampuan perbankan Malaysia dan Singapura yang jauh lebih maju di bandingkan Indonesia. Salah satu alasannya adalah tidak mengambil keuntungan besar dari bunga kredit.

“Karena dia berpikir, dia maju karena maju bukan karena bunga tinggi untuk diberikan ke rakyat. Karena itu kita harus mengubah mindset dan perbankan kita. Kita maju bersama-sama, bukan maju sepihak,” papar JK.

 

(mkl/ang)

 bird_bbri_unvr

TEMPO.COJakarta – Kepala Divisi Niaga Perusahaan Listrik Negara Benny Marbun mengatakan tarif listrik pada Januari 2016 mengalami penurunan dibanding pada Desember 2015. Penurunan tarif listrik itu khusus yang mengikuti mekanisme tarif adjustment.

Menurut Benny, penurunan itu disebabkan oleh menguatnya nilai tukar rupiah, inflasi, dan rendahnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada November tahun ini dibanding pada Oktober. “Keberhasilan efisiensi operasi juga ikut menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Listrik (BPP),” katanya, Kamis, 31 Desember 2015.

Tercatat kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada November berada di level 13.673 dan pada Oktober 13.796. Harga minyak mentah Indonesia pada November ada di level US$ 41,44 per barel atau lebih rendah dibanding pada Oktober, yang mencapai US$ 43,68  per barel.

Ia menjelaskan, tarif listrik tegangan rendah, meliputi rumah tangga, usaha skala menengah, dan kantor pemerintah skala menengah, turun dari Rp 1.509,38 menjadi Rp 1.409,16 per kWh. Penurunan ini terjadi karena faktor makro-ekonomi sebesar Rp 12,3 per kWh. Efisiensi yang dilakukan PLN untuk tarif listrik tegangan rendah mencapai Rp 87,92 per kWh.

Adapun tarif listrik tegangan menengah, yang mencakup sektor usaha skala besar, kantor pemerintah skala besar, dan industri skala menengah, turun dari Rp 1.104,73 menjadi Rp 1.007,15 per kWh. Benny menuturkan penurunan ini akibat makro-ekonomi sebesar Rp 9,01 per kWh. Sedangkan efisiensi PLN mencapai Rp 88,57 per kWh.

Untuk tarif listrik tegangan tinggi, yang meliputi sektor industri skala besar, turun dari Rp 1.059,99 menjadi Rp 970,35 per kWh. Menurut Benny, upaya efisiensi di tegangan tinggi yang dilakukan PLN mencapai Rp 81,0 per kWh. “Penurunan akibat makro-ekonomi mencapai Rp 8,64 per kWh,” tuturnya.

ADITYA BUDIMAN

ezgif.com-resize

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada bulan November 2015 mengalami defisit sebesar 346,4 juta dollar AS.

Meskipun defisit, namun kondisi neraca perdagangan ini dinilai tidak perlu dikhawatirkan secara berlebih.

Menurut Ekonom Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah tidak perlu cemas menyikapi capaian neraca perdagangan bulan November. Pasalnya, secara keseluruhan tahun ini atau year to date, neraca perdagangan Indonesia masih tercatat surplus sebesar 7,81 miliardollar AS.

Purbaya menyebut, defisit yang pertama kali dicatatkan selama tahun 2015 ini menjadi awal pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Ia menjelaskan, karena impor tumbuh lebih cepat, berarti tanda-tanda ekonomi mulai membaik.

“Kalau defisitnya itu karena impor tumbuh lebih cepat, berarti permintaan dalam negeri sudah mulai baik. Ini tanda-tandanya sudah mulai bagus,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/12/2015).

Namun begitu, Purbaya mengingatkan pemerintah agar tetap berhati-hati terhadap defisit neraca perdagangan meski langkah yang dilakukan tidak perlu reaktif. Pemerintah, kata dia, harus segera membangun ekonomi domestik karena potensinya masih sangat baik.

“Ekonomi domestik kita sudah cukup baik ketimbang negara-negara lain. Malaysia pertumbuhannya minus 2 persen, dan juga Brazil minus 4 persen. Tapi, India mampu tumbuh 7 persen dan Filipina 7,8 persen. Ini yang harus diperhatikan dan ditingkatkan,” ungkap dia.

Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan
Editor : Erlangga Djumena

ezgif.com-resize

bloomberg: India’s economy grew faster than estimated before central bank Governor Raghuram Rajan reviews interest rates on Tuesday for a final time this year.

Gross domestic product rose 7.4 percent in July-September from a year earlier, after a 7 percent expansion the previous quarter, the Central Statistics Office said in a statement in New Delhi on Monday. The median of 44 economist estimates in a Bloomberg survey was 7.3 percent. China grew 6.9 percent in the same period, while Russia contracted 4.1 percent and Brazil is forecast to shrink 4.2 percent.

India’s world-beating pace supports the case for Rajan to hold rates after cutting them this year by the most since 2009. It also offers respite to Prime Minister Narendra Modi, who’s struggling to push key economic bills through parliament. India’s stocks and currency are among Asia’s worst performers over the past month as investors become impatient with the pace of reforms.

“There are positive signs as there is an economic recovery and manufacturing is growing strongly,” said Prasanna Ananthasubramanian, chief economist at ICICI Securities Primary Dealership in Mumbai. “The RBI is not going to cut rates because they have already cut and are waiting for the transmission.”

One of Modi’s bills stuck in parliament proposes a national sales tax, which aims to simplify a byzantine tax structure and create a single market among India’s 1.3 billion people for the first time.

The goods and services tax, known as GST, is crucial to boosting revenue as a proposed pay increase for government staff puts Modi’s deficit-reduction goals in jeopardy. The shortfall reached 74 percent of the full-year goal in the first seven months itself, data showed on Monday.

“The increased salaries may hamper the government’s planned shift from more current expenditure to more capital expenditure,” said Indranil Pan, chief economist with IDFC Ltd. That threatens Modi’s plan to rely on public investment to kickstart a recovery while private companies battle high debt, he said.

Gross value added — a component of GDP closely watched by Rajan — rose 7.4 percent in April-September from a year earlier, matching the forecast, after a 7.1 percent increase in the previous quarter.

Manufacturing output rose 9.3 percent during the period, financial services 9.7 percent, and trade and hotels grew 10.6 percent. India’s electricity and gas production rose 6.7 percent while the construction sector expanded 2.6 percent.

gifi

Metrotvnews.com, Jakarta: ‎Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio mengharapkan Bank Indonesia (BI) bisa menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) dari level 7,5 persen. Padahal sudah ada kepastian mengenai kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 bps.

“Saat suku bunga The Fed masih kisaran nol persen, BI Rate tetap dipertahankan BI sebesar 7,5 persen. Terus terang kami enggak tahu instrumennya apa saja (BI Rate ditahan 7,5 persen),” tegas Tito di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Menurutnya, BI Rate seharusnya sudah diturunkan karena inflasi pun sudah berada pada level 4,89 persen per November 2015 (YoY). Kondisi itu, memberikan jarak antara BI rate dan inflasi sudah terlalu jauh.

Saya tetap harapkan dengan jarak yang masih tinggi. BI rate bisa turun lagi, karena dampaknya sudah kena, dampak buruknya pun sudah lewat,” tutur Tito.

BI akan ‎menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada hari ini. Salah satu pembahasannya terkait BI rate, apakah level 7,5 persen diturunkan, dinaikan, atau tetap dipertahankan di level yang sama. Level BI rate sendiri 7,5 persen telah ditahan BI sejak Februari 2015‎.

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/12/17/202246/fed-rate-naik-25-basis-poin-bei-minta-bi-rate-diturunka
Sumber : METROTVNEWS.COM

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) memperkirakan bahwa capaian inflasi untuk sepanjang tahun 2015 berada pada kisaran yang rendah. Prediksi yang sama juga berlaku untuk inflasi bulanan pada bulan Desember 2015.

“Survei terakhir untuk Desember inflasi kira-kira 0,5 persen. Ini masih kumulatif. Di minggu pertama dan kedua ada sedikit peningkatan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Menurut Juda, bank sentral yakin bahwa capaian inflasi pada tahun 2015 akan berada di bawah 3 persen. Hal ini didasarkan kepada data-data terkini dan evaluasi ekonomi bulanan maupun tahunan.  Sehingga, dengan perkembangan tersebut, maka BI memprediksi inflasi tahun 2015 akan rendah.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menuturkan, prediksi inflasi yang rendah pada tahun 2015 didukung oleh inflasi makanan yang rendah, administered prices  (inflasi komponen harga yang diatur pemerintah) yang mengalami deflasi, dan inflasi inti yang terkendali.

“Inflasi kelompok volatile food tercatat cukup rendah, didukung oleh kecukupan pasokan bahan pangan. Sementara itu,administered prices diperkirakan mengalami deflasi seiring menurunnya harga energi dunia di tengah reformasi subsidi. Di sisi lain, inflasi inti tetap terkendali, didukung ekspektasi yang terjaga,” terang Tirta.

Meskipun inflasi 2015 diprediksi rendah, kata Tirta, akan tetapi risiko inflasi perlu terus diwaspadai. Hal ini terutama terkait penyesuaian administered prices, sehingga diperlukan penguatan koordinasi kebijakan BI dan pemerintah dalam pengendalian inflasi.

Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan
Editor : Erlangga Djumena

JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Asmawi Sjam mengatakan, Bank Indonesia (BI) hendaknya tidak ikut menaikkan suku bunga acuan atau BI rate nya yang saat ini 7,5%, meski Federal Reserve menaikkan suku bunga 0,25%.

Memang, kenaikan suku bunga Amerika Serikat ini memberikan dampak reaktif di pasar. Ada pula negara yang menganggap ini postif, ada yang menganggapnya sebagai suatu tekanan.

“Sebenarnya kita melihat dengan kenaikan The Fed sudah mengantisipasi sudah lama mau naik atau tidak. Kita sudah melakukan persiapan juga. Kalau BI rate itu ya tetap saja seperti sekarang,” katanya di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Menurutnya, perseroan saat ini sudah mempersiapkan langkah-langkah startegis apabila suku bunga AS turut menekan likuiditas perbankan dalam negeri.

“Persiapan kami, perbankan terkait dana pihak ketiga, jadi spekulasi tidak ada lagi, akhirnya ada kepastian sekarang tinggal bekerja menyesuaikan kebijakan suku bunga,” jelas dia.

Senada dengan Asmawi, Diektur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin juga mengapresiasi atas kenaikan Fed Rate. Dia juga mengatakan, BI rate tidak akan berubah, sama seperti sebelumnya. “Udah di-price sama market, BI rate saya rasa enggak naik,” kata Budi.

JAKARTA sindonews – Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Dwityapoetra Soeyasa Besar menyatakan Indonesia saat ini tengah menghadapi situasi yang dilematis‎ dalam hal ekonomi. Dia menjelaskan Indonesia saat ini tersandera beberapa masalah global yang efeknya ke perekonomian Tanah Air

Salah satunya adalah tersanderanya ekonomi domestik terhadap kenaikan Fed rate (suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat) karena pengaruh dari perilaku pasar global. Meski kenaikannya belum terealisasi. (Baca Juga: Penurunan BI Rate Tersandera Kenaikan Suku Bunga Amerika)

“Yang kita hadapi dilematis. Kita tersandera kenaikan fed rate karena akan berpengaruh ke perilaku pasar global. Ini juga akan berdampak ke kondisi pasar keuangan domestik khususnya saham karena pasar saham sangat bergantung pola pertumbuhan ekonomi,” jelasnya di Bank Indonesia, Kamis (10/12/2015)

Sementara itu, Indonesia masih bisa berharap banyak dengan pertumbuhan ekonomi yang sekarang bergerak naik sedikit demi sedikit. Menurutnya pelaku pasar saham intinya akan melihat pertumbuhan ekonomi.

“Kalau PE (pertumbuhan ekonomi) bagus maka perusahaan akan punya profit dan returnnya tinggi. Sehingga ekspektasi yang ada harus dijaga agar pemain global bisa bertahan dan terus percaya. Tapi kita menghadapi dilema dan harus tetap percaya diri. Maka yang paling cepat bisa dilakukan adalah reformasi struktural jangka panjang. Upaya BI adalah menjadi kepercayaan dan bisa menambah likuiditas di pasar,” pungkas dia.

(akr)

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) masih galau untuk memutuskan pelonggaran kebijakan moneter. Di satu sisi, inflasi yang cukup rendah di dalam negeri dinilai menjadi salah satu pertimbangan terbukanya ruang penurunan suku bunga acuan. Namun, di sisi lain, ada risiko eksternal yang menjadi perhatian.

Yoga Affandi, Direktur Grup Riset Ekonomi BI, mengatakan, beberapa hal yang menjadi pertimbangan BI antara lain realisasi kenaikan suku bunga The Fed dan dampak renminbi yang masuk ke dalam keranjang mata uang Dana Moneter Internasional (IMF). Keranjang mata uang ini lazim disebut special drawing rights(SDR).

Dua isu ini masuk ke agenda pembahasan rapat dewan gubernur (RDG) BI pekan depan. Seperti diketahui, setiap ada kenaikan suku bunga The Fed, nilai tukar dollar AS akan menguat seiring dengan derasnya dana yang kembali ke aset-aset negeri Paman Sam itu.

Namun, Yoga mengatakan, BI sejatinya telah memperthitungkan dampak kenaikan suku bunga The Fed. Diperkirakan, dampaknya tidak akan terlalu signfikan. “Tetapi, ada divergensi di European Central Bank (ECB)  dan Bank of Japan (BoJ) yang melakukan pelonggaran kebijakan,” ujar Yoga, Senin (7/12).

Dengan begitu, BI harus berhati-hati dalam menentukan kebjiakan moneter ke depan. Yoga bilang, BI akan membuat keputusan dalam rangka menjaga stabilitas untuk jangka menengah dan panjang.

Sentimen lain adalah masuknya yuan ke dalam SDR. Beberapa bank sentral di Asia diperkirakan mengalihkan mata uang dollar AS ke mata uang yuan dalam cadangan devisa mereka. Namun, menjelang yuan masuk ke SDR, mata uang Tiongkok ini diperkirakan akan melanjutkan pelemahan. Hal ini menjadi pertimbangan beberapa negara Asia lain untuk ikut melemahkan mata uang agar ekspor lebih kompetitif.

Yoga belum bisa memastikan kapan suku bunga acuan BI akan diturunkan. Yang jelas, bank sentral belum akan menurunkan BI rate dalam waktu dekat. Pasalnya, menurut Yoga, kenaikan suku bunga riil akibat rendahnya laju inflasi bisa menjadi bantalan dari sejumlah risiko eksternal, khususunya menghadapi kenaikan Fed rate.  Apalagi, The Fed diperkirakan melanjutkan kenaikan suku bunga pada tahun depan.

JAKARTA ID-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berpendapat, Bank Indonesia (BI) perlu menyamakan pandangan dengan pemerintah, tidak hanya mengedepankan tujuannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. BI juga perlu memandang tujuan pemerintah dalam mencapai pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, perlu dikungan biaya modal yang rendah.

“Kita terbiasa dengan bunga (perbankan) double digit di saat sebagian besar negara sudah satu digit. Vietnam hanya 5%, Malaysia dan Thailand lebih rendah. BI dan pemerintah perlu sama-sama berpikir di sini, dimanapun rumusnya selalu bunga naik investasi turun, inflasi 5-6% (tinggi) tidak masalah bagi penciptaan lapanga kerja, inflasi rendah di satu sisi menciptakan permintaan. ‘Kan begitu teorinya,” kata Wapres di Jakarta, pekan lalu.

Wapres menambahkan, independensi BI memang diatur dalam UU BI tahun 1999, namun sudah direvisi. Dalam pasal 7 UU BI tahun 2004, disebutkan, BI harus mempertimbangkan kebijakan perekonomian Indonesia, BI wajib datang dalam undangan rapat kabinet (ratas). “Kalau BI juga diundang, harusnya saat Rapat Dewan Gubernur (RDB), BI juga undang menteri. Mungkin kita perlu lebih banyak orang ekonomi pembangunan (ekonomi umum), bukan ekonomi perusahaan (keuangan),” kata JK.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara melihat, bunga perbankan akan lebih kompetitif pada waktunya, yakni saat inflasi dan neraca ekspor-impor dan jasa Indonesia sudah sekompetitif dengan negara lain seperti Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia.

“Coba lihat data neraca ekspor impor-barang dan jasa Indonesia versus Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia dalam lima tahun terakhir dan data inflasi dalam 10 tahun terakhir. Di situ jawabannya. Ada perbedaan signifikan inflasi dan neraca ekspor impor barang dan jasa antara indonesia dengan negara lainnya,” kata Mirza singkat. (B1/ID)

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengomentari tingginya bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate. Menurut JK, BI Rate terlalu tinggi jika dibandingkan dengan suku bunga negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

“Sudah berkali-kali saya bercerita tentang BI untuk berpikir tenang bahwa tidak ada negara maju dengan bunga tinggi,” kata JK di acara pelantikan pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 4 Desember 2015.

Dalam hasil rapat dewan gubernur pada November lalu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan 7,5 persen. JK menyebutkan suku bunga Vietnam hanya 5 persen.

“Kalau cost kita ketinggian di sektor ini, maka kita tidak mungkin bersaing dengan Vietnam yang bunganya 5 persen,” ujar Jusuf Kalla.

Bahkan, suku bunga Thailand dan Malaysia masih lebih rendah dari Vietnam. Suku bunga tinggi hanya ada di Brasil dan Turki.

“Kita harus cepat mengantisipasi karena tidak ada cara lain untuk bersaing. Jika bunga naik, investasi turun,” ucap JK.

Jusuf Kalla berharap Bank Indonesia tidak hanya memikirkan inflasi rendah dan nilai tukar rupiah stabil. Padahal tujuan utama pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan baru. “Inflasi yang sedikit 5-6 persen tidak masalah untuk job creation dan pertumbuhan ekonomi yang penting bisa di-manage,” ujar JK.

Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Mirza Adityaswara menolak mengomentari pernyataan Jusuf Kalla. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjelaskan pihaknya masih harus berhati-hati dalam memutuskan setiap kebijakan moneternya. Musababnya, kondisi global belum stabil. “Kalau tidak berhati-hati dalam mengelola moneter nilai tukar bisa jatuh dan likuiditas juga terpengaruh,” ujar Agus,

SINGGIH SOARES

 TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan kondisi perekonomian Indonesia akan membaik di tahun depan. “Kami meyakini pertumbuhan ekonomi antara 5,2 sampai 5,6 persen di tahun 2016. Bahkan di tahun 2017 hingga 2019 di kisaran 6 sampai 6,5 persen,” kata Agus di kantornya pada Kamis, 3 Desember 2015.

Agus mengklaim bersama Otoritas Jasa Keuangan, mampu menjaga stabilitas keuangan. Inflasi pun dari dua tahun terakhir yaitu 8,3 persen, di tahun 2015 di bawah 3 persen.

Kondisi defisit dari tahun sebelumnya sebesar 4,4 persen dari PDB, maka di tahun 2015 turun menjadi 2 persen dariPDB “Hampir dua tahun defisit, sepanjang tahun ini akan surplus. Kami lihat optimisme ke depan akan lebih baik,” kata Agus.

Tidak hanya itu saja, Agus berujar pertumbuhan ekonomi ke depan akan meningkat karena ada kekuatan demografi. “Lima belas tahun ke  Indonesia memiliki generasi produktif.”

Selain itu, komitmen pemerintah mereformasi strukural, pengelolaan subsidi bahan bakar minyak, akan semakin menguatkan perekonomian nasional. Kekuatan lain menurut Agus adalah semakin dewasanya penduduk dalam berdemokrasi. “Demokrasi yang berlangsung kadang terlalu aktif, tapi dapat dipisahkan dengan stabilitas keuangan.”

Agus bercerita tahun 1965 Indonesia memiliki tantangan ekonomi yang besar. Perbaikan sektor keuangan gencar dilakukan.

Menurut Agus, Bank Sentral  sudah berperan penting dalam menyediakan sistem informasi yang akurat dan dapat dipercaya bagi pengambilan kebijakan ekonomi. “Kami teruskan komitmen lebih baik lagi ke depan. Kami punya sistem informasi yang baik, lalu ambil kebijakan yang baik untuk dukung pertumbuhan ekonomi yang stabil,” kata Agus.

DANANG FIRMANTO

bloomberg: India’s economy grew faster than estimated before central bank Governor Raghuram Rajan reviews interest rates on Tuesday for a final time this year.

Gross domestic product rose 7.4 percent in July-September from a year earlier, after a 7 percent expansion the previous quarter, the Central Statistics Office said in a statement in New Delhi on Monday. The median of 44 economist estimates in a Bloomberg survey was 7.3 percent. China grew 6.9 percent in the same period, while Russia contracted 4.1 percent and Brazil is forecast to shrink 4.2 percent.

India’s world-beating pace supports the case for Rajan to hold rates after cutting them this year by the most since 2009. It also offers respite to Prime Minister Narendra Modi, who’s struggling to push key economic bills through parliament. India’s stocks and currency are among Asia’s worst performers over the past month as investors become impatient with the pace of reforms.

“There are positive signs as there is an economic recovery and manufacturing is growing strongly,” said Prasanna Ananthasubramanian, chief economist at ICICI Securities Primary Dealership in Mumbai. “The RBI is not going to cut rates because they have already cut and are waiting for the transmission.”

One of Modi’s bills stuck in parliament proposes a national sales tax, which aims to simplify a byzantine tax structure and create a single market among India’s 1.3 billion people for the first time.

The goods and services tax, known as GST, is crucial to boosting revenue as a proposed pay increase for government staff puts Modi’s deficit-reduction goals in jeopardy. The shortfall reached 74 percent of the full-year goal in the first seven months itself, data showed on Monday.

“The increased salaries may hamper the government’s planned shift from more current expenditure to more capital expenditure,” said Indranil Pan, chief economist with IDFC Ltd. That threatens Modi’s plan to rely on public investment to kickstart a recovery while private companies battle high debt, he said.

Gross value added — a component of GDP closely watched by Rajan — rose 7.4 percent in April-September from a year earlier, matching the forecast, after a 7.1 percent increase in the previous quarter.

Manufacturing output rose 9.3 percent during the period, financial services 9.7 percent, and trade and hotels grew 10.6 percent. India’s electricity and gas production rose 6.7 percent while the construction sector expanded 2.6 percent.

JAKARTA– Rezim bunga rendah yang diberlakukan berbagai negara dan inflasi nasional yang terkendali sebesar 2,16% pada Januari- Oktober merupakan momentum bagi Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan BI rate. Bank sentral diimbau memanfaatkan kondisi ini dengan memangkas suku bunga acuan pada bulan berikutnya karena November dan Desember kemungkinan terjadi deflasi.

 

BI sebaiknya juga tidak memiliki kekhawatiran berlebihan terhadap dampak kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Federal Reserve/ The Fed) pada Desember mendatang. Sekalipun Fed funds rate (FFR) naik, kenaikannya diperkirakan bertahap dan dalam level yang rendah, hanya 0,25%.

 

Penurunan BI rate diperlukan bukan saja untuk mendorong sektor riil, mendongkrak konsumsi masyarakat, dan memacu pertumbuhan ekonomi, tapi juga mencegah ekses likuiditas perbankan, mereduksi minat dunia usaha untuk meminjam utang di luar negeri, dan menggenjot ekspor.

 

“BI harus bisa manfaatkan momentum. Harusnya BI rateturun sejak bulan lalu, saat The Fed memberikan sinyal tak akan menaikkan FFR tahun ini,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (17/11).

 

Rapat dewan gubernur (RDG) BI kemarin memutuskan untuk mempertahankan BI rate pada level 7,5%. Dengan demikian, selama 10 bulan (sejak Februari 2015), bank

sentral mematok suku bunga acuan pada level tersebut. Namun, BI menurunkan giro wajib minimum (GWM) primer perbankan dalam rupiah dari 8% menjadi 7,5%.

 

Menurut Hariyadi Sukamdani, sejumlah indikator ekonomi, terutama inflasi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan. Rupiah juga tidak terlampau bergejolak.

 

“Kekhawatiran terhadap capital outflow akibat kenaikan FFR terlalu berlebihan. Apalagi jika naik pun, kenaikan FFR kemungkinan relative kecil, hanya 0,25%. Yield di kita masih lebih kompetitif,” ujar dia. (bersambung)

 

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/home/keputusan-bi-pertahankan-bi-rate-75-mengejutkan/132782

Bisnis.com, JAKARTA- Asjaya Indosurya Securities memperkirakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini Selasa (17/11/2015) bergerak di kisaran 4.381 – 4.502.

Kepala Riset Asjaya Indosurya Securities William Surya Wijaya mengatakan IHSG kembali menguji support yang saat ini terletak pada level 4.381.

“Tekanan masih terasa dibarengi oleh capital outflow, konsolidasi masih berlanjut ditengah penantian rilis data ekonomi BI Rate,” kata William.

Dikemukakan potensi untuk kembali naik masih terlihat, target resisten terdekat berada pada level 4.502.

“Momentum koreksi adalah peluang yang tersedia bagi para investor, mengingat kondisi perekonomian kita masih dalam tahap stabil. Hari ini IHSG berpotensi melakukan teknikal rebound,” kata William.

Asjaya Indosurya Securities mengemukakan menu saham pada perdagangan hari ini adalahTLKM, ROTI, ADHI, KAEF, UNVR, GGRM, BBNI, BBCA, ASRI,
PWON.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia meyakini kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) akan semakin sehat didukung bauran kebijakan moneter dan makroprudensial.
Deputi Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Junanto Herdiawan mengatakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal III/2015 tercatat senilai US$4,0 miliar atau 1,86% dari Produk Domestic Bruto.
Dia mengatakan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia akan semakin sehat didukung bauran kebijakan moneter dan makroprudensial serta penguatan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dalam mendorong percepatan reformasi struktural, termasuk melalui implementasi berbagai paket kebijakan ekonomi.
“Kami akan tetap mencermati risiko eksternal yang dapat memengaruhi kinerja neraca pembayaran secara keseluruhan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (13/11/2015).
CAD dalam NPI kuartal III/2015 tercatat senilai US$4,0 miliar atau 1,86% PDB tersebut membaik dibandingkan dengan defisit di kuartal III/2014 senilai US$7,0 miliar atau 3,02% PDB.
“Ini juga membaik dibandingkan kuartal II/2015 yang senilai US$4,2 miliar atau 1,95% PDB,” katanya.
Perbaikan kinerja transaksi berjalan terus berlangsung terutama ditopang oleh neraca perdagangan nonmigas akibat penurunan impor yang relatif tajam yakni sebesar 18,2% (y-o-y) seiring masih terbatasnya permintaan domestik.
Di sisi lain, ekspor nonmigas mengalami penurunan yang lebih kecil sebesar 11,0% (y-o-y) terutama karena menurunnya harga komoditas, meskipun secara riil mencatat peningkatan sebesar 4,5% (y-o-y).
Junanto menuturkan neraca perdagangan migas mencatat defisit yang relatif sama dengan kuartal sebelumnya karena penurunan surplus yang terjadi pada neraca perdagangan gas terkompensasi oleh penurunan defisit pada neraca perdagangan minyak.
“Perbaikan kinerja transaksi berjalan juga didukung oleh penurunan defisit neraca jasa karena menurunnya impor jasa pengangkutan (freight) seiring penurunan impor barang dan meningkatnya surplus jasa perjalanan (travel) seiring naiknya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia,” tuturnya.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global, lanjutnya, kinerja transaksi modal dan finansial masih mencatat surplus.
Surplus transaksi modal dan finansial pada kuartal III/2015 tercatat senilai US$1,2 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada kuartal II/2015 sebesar US$2,2 miliar maupun kuartal III/2014 senilai US$14,7 miliar.
“Penurunan surplus tersebut terutama karena investasi portofolio yang mengalami defisit dan menurunnya surplus investasi langsung,” ucap Junanto.
Defisit investasi portofolio terutama disebabkan oleh terjadinya net jual asing atas surat utang pemerintah dan saham domestik.

Jakarta detik

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) punya pendapat sendiri terkait upaya peningkatan partisipasi masyarakat di Pasar Modal. Menurutnya, harus ada sinergi antara pihak perbankan dengan pasar modal.

Sinergi yang dimaksud adalah dengan menyesuaikan bunga tabungan dan deposito di perbankan supaya tidak terlalu tinggi.

“Kalau ingin pasar saham ditingkatkan harus ada penyesuaian regulasi. Bunga tabungan dan deposito harus diturunkan,” ujar JK dalam sambutannya pada acara peluncuran Kampanye ‘Yuk Nabung Saham’ ‎di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Menurut JK, saat ini masih banyak orang memilih menempatkan uangnya dalam bentuk tabungan dan deposito lantaran bunganya relatif tinggi dan stabil. Hal ini, bila tak disesuaikan, akan membuat berbagai upaya kampanye peningkatan pasar modal akan sia-sia.

“Kalau bunga bank tetap tinggi, mau kampanye seperti apa pun pasar modal nggak akan laku,” kata dia.

“Kenapa Singapura dan China tinggi partisipasi di pasar modalnya, karena bunga Bank di sana hanya 1%-2%. Jadi orang mau berinvestasi di pasar modal karena bunga Banknya kecil,” sambung JK lagi.

Dengan banyaknya orang yang berinvestasi di pasar saham, kata JK, punya manfaat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, dana yang masuk ke pasar saham langsung diberikan ke perusahaan yang membutuhkan modal sehingga bisa langsung dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan pembangunan.

Sedangkan, bila menabung lewat bank, uang itu harus dikelola dulu oleh pihak bank baru bisa diinvestasikan ke pembangunan.

“Kalau kita bicara tentang bursa saham, ini punya makna bukan hanya mengumpulkan dana, tetapi menciptakan kepemilikan bersama dan mencipatkan keadilan bahwa keuntungan usaha bukan hanya dinikmati pemiliknya tetapi masyarakat secara bersama,” kata dia.

“Bursa saham juga wahana untuk mengumpulkan inbvestasi. Dari semua ukuran kemakmuran negara, yang bisa mengangkat pertumbuhan cuma satu cara, yaitu investasi. Karena hanya investasi yang bisa meningkatkan nilai tambah, produktifitas dan penyerapan tenaga kerja,” pungkas dia.

(dna/hns)

WE Online, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyetujui pengusaha dan buruh demo bersama-sama melawan ekonomi biaya tinggi yang dianggap sebagai sumber penghambat peningkatan kesejahteraan buruh.

“Saya pikir ini gagasan bagus. Pengusaha dan buruh bersatu melawan ekonomi biaya tinggi. Jika perlu melakukan demo bersama untuk melawan ekonomi biaya tinggi,” kata M Hanif saat menjadi pembicara dalam Rakernas Almisbat (Aliansi Masyarakat Indonesia Hebat), 10-12 November 2015, di Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Sebenarnya pengusaha dan buruh atau pekerja itu saling membutuhkan dan melengkapi tapi jika bicara upah dan kondisi kerja selalu terjadi konflik kepentingan antara buruh dengan pengusaha, padahal sebagian besar masalah ketenagakerjaan merupakan nonperburuhan misalkan suku bunga perbankan yang tinggi, biaya pendidikan yang tinggi, biaya transportasi yang tinggi dan lain-lainnya.

“Saya berpikir mengapa tidak buruh dan pengusaha sekali-sekali demo bersama melawan suku bunga perbankan yang tinggi. Akibat suku bunga yang tinggi, para pengusaha terpaksa menekan upah pekerja serendah mungkin untuk menekan biaya operasi dan produksi,” kata Hanif menanggapi usulan peserta Rakerna Almisbat.

Menaker juga tertarik untuk memprakarsai demo bersama buruh dan pengusaha untuk melawan biaya pendidikan yang tinggi, melawan biaya transportasi yang tinggi.

Karena meningkatkan kesejahteraan buruh bukan hanya menaikan upah akan tetapi juga menekan biaya hidup misalkan transportasi murah, pendidikan murah, rumah murah dan lain sebagainya, katanya.

Dalam Rakernas Almisbat dibuka oleh anggota Watimpres Sidarto Danusubroto dan hadirnya Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian DR Ir Gardjita Budi, mantan Deputi BUMN Muwardi Simatupang, politisi PDIP dari Komisi III DPR Masinton Pasaribu dan pengamat politik Boni Hargens.

Sekitar 100 anggota Almisbat dari 50 kota juga hadir dalam Rakernas pertama kali ini yang akan membuat program kerja bagaimana mengawal pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan Nawacita dan mencari posisi relawan Jokowi dalam mengawal pemerintahan Jokowi-JK, tambah Ketua Almisbat Teddy Wibisana. (Ant)

Editor: cipto

INILAHCOM, Depok – Beleid tentang inklusi keuangan bakal memperlebar akses industri keuangan kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat memberikan Kuliah Umum di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. “Tidak ada negara yang bisa maju kalau masyarakatnya tidak bisa pinjam, supaya produktivitas naik,” ungkap Darmin, Senin(7/11/2015).

Saat ini, lanjut Darmin, masyarakat Indonesia dilanda ‘demam’ gadget. Jumlah handphone melesat melebihi jumlah penduduk. Kondisi ini harus dimanfaatkan untuk mewujudkan financial inclusion. “Kita perlu membangun sistem informasi yang bisa di akses dengan handphone,” kata Darmin.

Yang dimaksud inklusi keuangan, lanjut mantan Gubernur BI ini, bukan sekedar memfasilitasi akses, tetapi juga membuka bargaining
position yang lebih. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun depan akan disubsidi Rp 10 triliun, dengan bunga hanya 9 persen. “Nantinya kita akan salurkan KUR hingga Rp 120 triliun,” ungkap Darmin.

Sayangnya, kata Darmin, kita tidak mempunyai sektor industri yang kuat. Misal saja, sektor konstruksi merupakan sektor yang paling banyak menggunakan jasa pekerja. “Ironisnya, 90% pekerja konstruksi adalah masyarakat yang dulunya adalah petani. Akibatnya, produktivitas sektor ini cukup rendah.” papar Darmin.[ipe]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2251287/di-ui-menko-darmin-bicara-inklusi-keuangan#sthash.NnEEgMVS.dpuf

JAKARTA kontan. With the easing of the inflation pressures, economists say that there is a window for Bank Indonesia (BI) to lower its key rates.

In a new Asia Economics Monthly report, Deutsche Bank chief economist Taimur Baig said that the central bank could cut its rates as early as next year.

“We think BI will cut rates by at least 50 bps [basis points] in the first half of 2016,” he wrote in a report.

“A favorable base effect will push down inflation toward 4 percent by December, as per our forecast,
and we think it will hover in the 4 to 5 percent range next year, with both food and prices likely to be stable, reflecting muted demand,” he said.

According to the latest data from the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia posted deflation in two consecutive months, with 0.08 percent in October and 0.05 percent in September. It brought the year-to-date (ytd) inflation rate to 2.16 percent and year-to-year (yoy) figure to 6.25 percent. The ytd rate, as reported before, is within the target range of the 3 to 5 percent set by BI.

This, according to Deutsche Bank, ought to pave the way for a policy of interest rate cuts next year. With a 50 bps cut predicted, BI’s benchmark rate is expected to fall to 7 percent, its lowest level since September 2013.

Despite the deflation, the BI governor said Monday that it would still be risky for the central bank to lower interest rates as a possible increase in the US rates early next year could prompt capital outflows from Indonesia.

BI has maintained its rates at 7.5 percent since February, a move that it deems crucial to keep up with inflation, help stabilize the exchange rate and bring down the current-account deficit.

Baig said that the authorities would probably have cut rates this year, had it not been for the fact the rupiah’s sharp depreciation closed that window.

In the report, he lauded the authorities’ measures to support the currency, including by improving the incentives to keep dollars on shore, enhancing foreign currency liquidity in the forward markets and enforcing hedging requirements.

HSBC ASEAN economist Su Sian Lim and economics associate Abanti Bhaumik said that BI had some room to complement the government’s expansionary fiscal moves with monetary easing of its own, in order to partially counter current economic slowdown.

“In terms of timing, our base case remains at 1Q16 [first quarter of 2016] after the US Federal Reserve hikes in December. That said, should the rupiah prove to be relatively stable over the next few weeks, a rate cut either at the Nov. 17 or Dec. 17 meetings cannot be completely ruled out,” Lim and Bhaumik said in an email.

Meanwhile, Bank Danamon economist Dian Ayu Yustina said that BI would have room to lower the BI rate this year by 25 bps as the inflation pressure was relatively low.

“We may see the inflation fall to around 5 percent in November because of the high base effect [the fuel price hike of Nov. 2014] and it will fall further in December to around 3.5 percent,” she wrote in a research note, following the latest inflation rate announcement.

However, she acknowledged that the decision would also be influenced by the stability of the rupiah, especially as the Fed’s plans remained unclear.

Bank Mandiri economist Andry Asmoro said that room for monetary easing was now wide open, considering that inflation had reached a low level.

“BI expects to see low inflation as well next year. So, if we use inflation targeting as a framework, the room is very wide,” he said.

The central bank sets the same target range for inflation, at 4 percent, plus or minus 1 percent.
JAKARTA kontan. Laju inflasi akhir tahun, diyakini akan terkendali.

Bahkan, Bank Indonesia (BI) memproyeksi, laju inflasi jauh berada di bawah target dalam asumsi makro sebesar 4% plus minus 1%.

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, hasil survei pemantauan harga (SPH) BI pada minggu pertama November 2015, indeks harga konsumen (IHK) secara tahunan menunjukkan inflasi sebesar 4,8%.

Rendahnya angka inflasi tersebut menurut Perry, lantaran hilangnya base effect dari tingginya inflasi November tahun lalu akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Di sisi lain, berdasarkan SPH periode tersebut pula IHK bulanan pada November menunjukkan inflasi sebesar 0,13% karena kenaikan harga pangan terutama daging ayam dan cabai merah.

Padahal pada bulan sebelumnya, IHK masih mencatatkan deflasi sebesar 0,08%.

Lebih lanjut menurut Perry, meski diproyeksi kembali inflasi, angka inflasi tersebut masih rendah.

Rendahnya angka inflasi tersebut menurut Perry, disebabkan oleh harga barang konsumsi khsusunya pangan yang masih terkendali juga terkendalinya harga barang impor.

Dengan rendahnya angka itu, inflasi akhir tahun pun diperkirakan lebih rendah dari target.

“Semula kan kita bicarakan inflasi akhir tahun bisa mencapai 3,6%. Tetapi kemungkinan bisa lebih rendah dari itu,” kata Perry di kantornya, Kamis (12/11).

JAKARTA kontan. Bank Indonesia (BI) memprediksi tekanan harga akan cenderung turun menjelang akhir tahun ini. Hal ini terlihat dari survei penjualan eceran di September yang dikeluarkan BI, kemarin.

Dengan tekanan harga yang rendah, potensi inflasi tinggi di akhir tahun tidak terjadi. Berkurangnya tekanan kenaikan harga pada Desember 2015 terlihat dari Indeks Ekspektasi Harga (IEH).

Dalam survei itu terlihat, IEH Desember tercatat 150,2, lebih rendah dari bulan November yang sebesar 151,4. Penurunan ekspektasi tekanan harga didorong banyaknya program diskon akhir tahun dan penurunan harga produk dari distributor dengan adanya program cuci gudang.

Perayaan Natal dan akhir tahun juga mendorong Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) pada Desember 2015 naik jadi 130,7, dari 121,2 pada bulan sebelumnya.

Gubernur BI Agus Martowardojo bilang, dengan adanya penurunan tekanan harga di akhir tahun, target inflasi 2015 sebesar 4% plus minus 1% bisa tercapai. Bahkan inflasi 2015 bisa mencapai 3,6%.

Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam bilang, walau ada ekspektasi penurunan harga, namun inflasi akan tetap terjadi Desember. Sebab penurunan harga lebih banyak pada produk pakaian, sementara harga pangan tetap naik.

Walau begitu dia memperkirakan hingga akhir tahun, inflasi akan ada di angka 3%-3,5%. Survei penjualan eceran September 2015 yang dilakukan BI juga menunjukkan adanya pertumbuhan Indeks Penjualan Riil (IPR) sebesar 7,2% (yoy).

Angka ini lebih tinggi dibandingkan Agustus 2015 yang tumbuh 5,8% (yoy). IPR pada September 2015 meningkat terutama didorong tingginya pertumbuhan penjualan pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi, terutama produk elektronik (audio/video), kelompok makanan, minuman dan tembakau, terutama makanan jadi dan minuman.

Sementara pada Oktober 2015, penjualan eceran diperkirakan melambat. Kondisi itu tercermin dari perkiraan IPR pada bulan Oktober 2015 sebesar 178,3 atau tumbuh 5,8% (yoy). Pelambatan penjualan riil terutama pada bahan bakar kendaraan -30,1% (yoy).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s