PENJAJAHAN bank $entral @ PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

liat aza 🙂
neh CONTOH REALISTIS BETAPA AMPUHNYA pemangkasan suku bunga oleh bank sentral KOREA SELATAN, bahkan saat KRISIS MERS n KRISIS PERLAMBATAN PERTUMBUHAN gdp korsel:Metrotvnews.com, Seoul: Cadangan devisa Korea Selatan (Korsel) tercatat naik pada Oktober menjadi USD369,6 miliar. Data dari Bank Sentral, Negeri Gingseng ini mampu menjaga tren pertumbuhan selama dua bulan berturut-turut.Xinhua melansir, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (4/11/2015), cadangan devisa Oktober naik USD1,4 miliar dari bulan sebelumnya,setelah tumbuh USD0,18 miliar pada bulan sebelumnya.Bank sentral Korea, Bank of Korea (BoK) memaparkan peningkatan cadangan devisa terjadi karena peningkatan pendapatan investasi dari kepemilikan surat berharga asing.Pada akhir Oktober, cadangan devisa terdiri dari sekuritas USD334,6 miliar, deposito USD25,34 miliar, emas batangan USD4,79 miliar, USD3,44 miliar dari special drawing rights (hak penarikan khusus) dan USD1,43 miliar merupakan posisi Dana Moneter Internasional.Sementara pada akhir September, Korea Selatan memegang peringkat ketujuh terbesar dunia pemegang cadangan devisa.http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/11/04/447396/cadangan-devisa-korsel-naik-jadi-usd369-6-miliarSumber : METROTVNEWS.COMBisnis.com, JAKARTA – Indeks Kospi melonjak pada Rabu (16/9/2015) setelah Standard & Poor’s menaikkan rating investasi Korea Selatan ke AA-.Indeks Kospi ditutup menguat 1,96% atau naik 27,89 poin ke level 1.975,45. Kospi hari ini terus bergerak di zona hijau pada level 1.949,15—1.978,68.Pasar finansial Korsel mendapat suntikan sentimen positif setelah S&P meningkatkan ratinginvestasi Negeri Ginseng ke level AA-, tingkat investment grade tertinggi ke-4.Penaikan investment grade tersebut, menurut S&P, merupakan cerminan posisi fiskal pemerintah Korsel dan kinerja ekonomi yang kuat.Sebanyak 547 saham menguat dari 756 saham yang diperdagangkan di bursa Korea. Adapun 143 saham melemah dan 64 saham stagnan.Rencana merger mendorong saham 2 anak usaha Samsung yang bergerak di industri berat melonjak. Samsung Engineering Co. melonjak 18,6%, sedangkan Samsung Heaby Industries menguat 11,25%.Saham LG Chem, salah satu produsen baterai lithium terbesar dunia, naik 7,49% setelah kabar pembelian salah satu pabrik perusahaan tersebut oleh perusahaan Jepang, Toray.Pergerakan Indeks KOSPITanggal Level Perubahan
16/9/2015 1.975,45 +1,96%
15/9/2015 1.937,56 +0,32%
14/9/2015 1.931,46 -0,51%
11/9/2015 1.941,37 -1,06%
10/9/2015 1.962,111 +1,44%Sumber: BloombergTEMPO.CO, Jakarta – Bank sentral Korea Selatan menurunkan suku bunga acuannya ke level terendah dalam sejarah mereka pada Kamis, 11 Juni 2015. Penurunan ini dilakukan untuk menanggapi kemerosotan ekspor dan prospek perekonomian yang terganggu wabah virus Middle East respiratory syndrome (MERS) di Negeri Ginseng.Pembuat kebijakan Bank of Korea, seperti dikutip dari Associated Press, memangkas suku bunga acuan sebesar 0,25 poin menjadi 1,5 persen. Ini merupakan pemotongan yang kedua kalinya pada tahun ini. Pada Maret lalu, bank sentral menurunkan suku bunga dan proyeksi pertumbuhan Korea Selatan karena ekspor yang terus menurun.Kendati tingkat konsumsi mulai tampak pulih, mewabahnya MERS pada pertengahan bulan lalu mulai memberikan tekanan. Sedangkan bank sentral dalam pernyataannya mengatakan penurunan ekspor juga terus melebar.Penurunan ekspor dan impor ini terjadi karena lesunya permintaan global dan nilai tukar yen Jepang yang lemah. Harga yen yang murah merugikan eksportir Korea, terutama industri mobil, karena mereka bersaing ketat dengan Jepang di pasar global.Sebetulnya para analis berharap bank sentral tidak kembali memotong tingkat suku bunga. Namun hal itu berubah setelah wabah MERS menyebabkan kepanikan di Korea Selatan. Hingga saat ini, virus MERS telah menewaskan 10 orang dan menginfeksi lebih dari 120 orang sejak kasus yang pertama. Adapun sekitar 3.800 orang diisolasi untuk menghindari penyebaran virus yang lebih luas.Wabah ini juga dipandang bakal mengganggu bisnis dan tingkat konsumsi. Terlebih setelah banyak wisatawan luar negeri yang membatalkan rencana kunjungan akibat wabah tersebut. Masyarakat pun bakal lebih sering berdiam diri di rumah karena khawatir tertular. Industri yang diproyeksikan bakal terganggu paling besar akibat kejadian ini yakni yang mengandalkan pasar Cina sebagai pasar utama, seperti kosmetik dan penerbangan.Lebih dari 2.600 sekolah dan taman kanak-kanak di Korea Selatan ditutup pada Kamis, 11 Juni 2015. Pada Rabu, 10 Juni 2015, para ahli dari Organisasi Kesehatan Dunia dan Korea Selatan mendesak pembukaan kembali sekolah-sekolah itu setelah tidak ada bukti penularan berkelanjutan di masyarakat.Meski wabah ini mengkhawatirkan, pejabat Korea Selatan meyakini puncaknya telah tercapai. Mereka juga menyatakan virus ini hanya menyebar di rumah sakit, dan belum ditemukan kasus penularan di tempat umum lainnya.AP | PRAGA UTAMA
Bisnis.com, JAKARTA—Bank Indonesia dan pemerintah sebaiknya saling mendengarkan dan tetap berkoordinasi demi menjaga kesinambungan ekonomi nasional.Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Bank Indonesia merupakan mitra yang baik dalam menjalankan kegiatan nasional, yakni mencapai keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Namun, dia mengingatkan Bank Indonesia sebagai lembaga independen juga tetap harus bermitra dengan pemerintah berdasarkan azas musyawarah. Pasalnya, kedua pihak memiliki tujuan yang sama, yakni memajukan perekonomian negeri ini.

Berdasarkan hasil revisi UU Bank Indonesia dijelaskan, pelaksanaan kebijakan moneter harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah bidang perekonomian. Di lain pihak, pemerintah wajib meminta pandangan BI dalam menjalankan kebijakannya.

“Sekarang harus saling mendengarkan. Itulah makna kedua hubungan, supaya kita tidak salah paham,”ujar Kalla dalam Acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015, Selasa malam(24/11/2015).

Beberapa waktu terakhir, hubungan pemerintah dan Bank Indonesia memang sedikit meregang pascaperbedaan pandangan keduanya terkait level suku bunga acuan yang mempengaruhi kinerja sektor riil.

Dalam kesempatan tersebut, Kalla mengakui BI dan pemerintah memiliki ukuran keberhasilan ekonomi yang berbeda. Otoritas moneter mengukur keberhasilan dari pergerakan nilai tukar rupiah dan inflasi, sementara pemerintah mengukur keberhasilan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

“Bagaimana menyeimbangkan keduanya? Di sana letaknya kita harus selalu berkoordinasi, tidak bisa masing-masing pihak menjalankan secara independen karena diikat UU,”tegasnya.

…. beda banget ama SIKAP MASA BODO (egp, emangnya gw pikirin) dari BANK INDONESIA:

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio berharap agar kebijakan Bank Indonesia (BI) selaras dengan keinginan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka itu, diharapkan agar BI bisa kembali menurunkan tingkat suku bunga acuan atau BI rate.

“Pemerintah saat ini komitmen menurunkan tingkat suku bunga, ya mestinya barenglah. Tapi kalau pemerintah komitmen menurunkan NIM (Net Interest Margin) tapi tiba-tiba naik, kan tidak sejalan,” ujar Tito, di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Kamis (19/5/2016).

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar tingkat suku bunga perbankan bisa rendah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga acuan dirasa tepat untuk mendorong hal tersebut di samping mampu menggairahkan pasar modal di Indonesia.

“Jadi mestinya turun (BI Rate). Presiden juga bilang dan ini sudah jadi kesepakatan nasional untuk menurunkan suku bunga. Harusnya begitu dan bisa bagus buat pasar modal,” tutur Tito.

Saat ini, BI Rate berada di level 6,75 persen. Siang ini, BI akan menentukan kebijakan baru terkait suku bunga acuan tersebut usai Rapat Dewan Gubernur (RDG). Dalam RDG kali ini, salah satunya membahas mengenai apakah BI rate dinaikkan, diturunkan, atau dipertahankan.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,3 persen. Sayangnya rilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2016 hanya sebesar 4,92 persen atau menurun dibandingkan dengan capaian pada kuartal IV-2015 sebesar 5,04 persen.

http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/akW4360K-kebijakan-bi-diharapkan-selaras-dengan-target-pertumbuhan-ekonomi
Sumber : METROTVNEWS.COM

bird_bbri_unvr

Bisnis.com, JAKARTA —Hadir dalam hari pertama Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Bidang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tidak mengusulkan mesti adanya penurunan suku bunga. Dia menyerahkan perhitungan suku bunga acuan ke Bank Indonesia.

“Ya biarlah Bank Indonesia menghitungnya, seperti apa. Tidak ada usulan harus longgar atau ketat,” katanya, usai menghadiri Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, di Jakarta, Rabu (13/1/2016).

Namun, dia meminta Bank Indonesia mempertimbangkan aksi percepatan stimulus fiskal yang telah dilakukan pemerintah melalui sejumlah proyek infrastruktur yang direalisasikan di awal tahun ini.

Dia mengatakan anggaran yang digelontorkan lebih awal akan membutuhkan likuiditas lebih banyak.

Pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan penandatanganan kontrak total 644 paket proyek dengan nilai Rp8,81 triliun pada 6 Januari 2016.

“Soal investasi, kemudian dampaknya terhadap likuiditas karena investasi yang besar anggarannya, yang lebih awal itu pasti akan membutuhkan likuiditas lebih banyak. Ya, sarannya akan ada di situ dan sebagainya,” ucapnya.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia berlangsung selama dua hari yaitu pada Rabu (13/1/2016) hingga Kamis (14/1/2016).

Penentuan suku bunga acuan akan diumumkan pada hari kedua pelaksanaan RDG.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah dinilai gagal dalam merealisasikan target pembangunan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Semua asumsi makro ekonomi meleset.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan lima indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, angka kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi meleset.

Hanya satu yang berhasil, yakni pengendalian inflasi. Sebab inflasi akhir tahun ini rendah.

Tapi menurut sejumlah ekonom, rendahnya inflasi yang terjadi pada tahun ini bukan karena keberhasilan pemerintah menjaga harga barang dan jasa. Namun lebih disebabkan faktor eksternal, yaitu harga komoditas yang merosot di pasar internasional.

“Jadi, tidak bisa diklaim keberhasilan pemerintah,” ujar Kepala Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih, Selasa (29/12/2015).

Di tengah harga komoditas yang turun, harga minyak mentah yang saat ini menyentuh level 30 dollar AS per barrel menyebabkan tren laju inflasi menukik turun. Inflasi rendah tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia.

Di APBNP 2015, target inflasi tahun ini 5 persen. Realisasi inflasi sepanjang 2015, kata Lana, diperkirakan sekitar 2,8 persen-2,9 persen. Rendahnya inflasi juga akibat melemahnya daya beli masyarakat. Lemahnya daya beli membuat konsumsi rumah tangga turun.

Kondisi ini akan membuat pertumbuhan ekonomi 2015 melemah. Dari target sebesar 5,5 persen, Lana memperkirakan, secara realistis pertumbuhan ekonomi RI di 2015 di level 4,72 persen.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 4,8 persen. Sementara inflasi sepanjang tahun ini 2,85 persen. Melesetnya target pertumbuhan ekonomi 2015 ini berdampak pada kenaikan pengangguran dan kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada Agustus 2015, pengangguran terbuka tercatat sebanyak 7,56 juta orang atau 6,18 persen dari total angkatan kerja yang sebanyak 122,4 juta orang. Jumlah itu naik 5,94 persen dibandingkan periode sama 2014 yang sebanyak 7,24 juta orang.

Target penurunan angka kemiskinan tahun ini menjadi 10,3 persen pun gagal. Sebab per Maret 2015 tingkat kemiskinan sudah mencapai 11,2 persen.

Kurs rupiah terhadap dollar AS pun jauh dari asumsi yang ditargetkan, yaitu di level Rp 12.500. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) hari Rabu (30/12/2015), rupiah ada di posisi Rp 13.788 per dollar Amerika Serikat (AS).

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menambahkan, selain indikator fisik, pemerintah harus memasukkan indikator lain, yakni indeks pembangunan manusia atau human development index agar lebih utuh.

Indikator tersebut misalnya tingkat kesehatan masyarakat, pendidikan, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan.

“Indikator seperti ini penting untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan secara utuh,” kata David. (Amailia Putri Hasniawati)

TEMPO.COJakarta – Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual mengatakan rasio utang jangka pendek Indonesia tergolong besar jika dibandingkan dengan negara berkembang lain. Rasio total utang terhadap produk domestik bruto negara berkembang lain memang lebih besar daripada Indonesia. “Tapi rasio utang jangka pendek mereka kecil-kecil,” kata David, Ahad, 20 Desember 2015.

Rasio utang jangka pendek Indonesia sudah masuk tahap harus diwaspadai. Ia mengatakan, dalam kondisi normal, rasio tersebut memang aman-aman saja. Namun rasio tersebut sangat rentan jika terjadi gejolak eksternal. “Jika tiba-tiba ada kesulitan likuiditas global, akan sulit di-roll over,” katanya.

Bank Indonesia mencatat rasio utang jangka pendek berdasarkan jangka waktu sisa terhadap cadangan devisa pada kuartal III 2015 telah mencapai angka 55,23 persen. Jumlah ini terus meningkat dari kuartal I sebesar 51,38 persen dan kuartal II sebesar 52,64 persen.

Namun, secara nominal, utang jangka pendek terus menurun selama tiga bulan terakhir hingga Oktober tahun ini. Pada Agustus 2015, utang jangka pendek mencapai US$ 57,4 miliar. Pada September, utang jenis ini tercatat US$ 56,17 miliar dan Oktober US$ 55,6 miliar. Penurunan rasio didorong oleh menurunnya cadangan devisa.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan rasio tersebut masih aman. Ia mengatakan rasio ini masih sama dengan rasio cadangan devisa terhadap impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah jatuh tempo. “Saat ini rasionya sekitar 6,7 bulan,” katanya melalui pesan pendek kemarin.

Mirza mengatakan rasio ini bukan berarti impor dan utang dibayar menggunakan cadangan devisa. Pada prakteknya, impor dan utang dibayar dari arus kas perusahaan dan penarikan utang dagang. “Rasio tersebut hanya pembanding terhadap negara lain,” kata Mirza.

Menurut dia, mayoritas utang luar negeri korporasi adalah utang jangka panjang (lebih dari satu tahun). Utang luar negeri korporasi dibayar dari arus kas perusahaan dan dari roll over(penundaan pembayaran) utang tersebut. Ia mengatakan hal yang terpenting saat ini adalah menjaga kepercayaan investor dan kreditur luar negeri. “Jika kepercayaan terjaga, utang luar negeri jatuh tempo akan di-roll over,” kata Mirza.

TRI ARTINING PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta – Bank Indonesia menyebutkan posisi internasional investasi (PIII) Indonesia membaik, dengan penurunan net kewajiban menjadi 327,4 miliar dolar AS dari triwulan II sebesar 369,1 miliar dolar AS, meskipun porsi utang cukup besar, selain ekuitas.

“Namun, utangnya sebagian besar jangka panjang,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Hendy Sulistiowati di Jakarta, Rabu, 30 Desember 2015.

Hendy mengatakan penurunan net kewajiban itu dipicu depresiasi kurs rupiah terhadap dolar AS, dan perubahan harga saham sepanjang kuartal II ke kuartal III. Net kewajiban (kewajiban dikurangi aset) sebesar 37,8 persen dari PDB itu diikuti penurunan posisi aset finansial luar negeri Indonesia sebesar 201,1 miliar dolar AS.

“Secara transaksi, net kewajibannya sebenarnya naik, tapi karena penguatan dolar AS, nilai kewajibannya jadi menurun,” kata dia.

Sepanjang kuartal II ke kuartal III, transaksi pembayaran selama periode tersebut sebenarnya menunjukkan penambahan kewajiban sebesar 5,7 miliar dolar AS. Di periode tersebut juga nilai aset menurun 0,7 miliar dolar AS.

Namun karena depresiasi kurs dan perubahan harga saham, net kewajiban menurun 47,4 miliar dolar AS.

“Investor tersebut saat menanamkan sahamnya disini mungkin dalam bentuk rupiah. Seiring dengan menguatnya dolar AS, an pelemahan rupiah, kewajibannya pun jadi menurun,” kata dia.

Nilai PIII tersebut mencerminakan solvaiblitas dan liabilitas ekonomi domestik. Hendy menyebutkan kondisi PIII tersebut masih baik, meskipun sebagian masih dipenuhi utang selain ekuitas.

Menurut dia, posisi PIII ke depan bisa semakin membaik, terutama didorong perbaikan fundamental perekonomian dan reformasi struktural yang terus berjalan.

Hingga kuartal III, kewajiban finansial luar negeri (KFLN) sebesar 537,4 miliar dolar AS, dengan aset finansial luar negeri (AFLN) sebesar 210,1 miliar dolar AS, menjadikan net kewajiban sebesar 327,4 miliar dolar AS.

Hendy menjelaskan kewajiban tersebut terdiri dari investasi langsung sebesar 209,1 miliar dolar AS, investasi portfolio 66,8 176,7 miliar dolar AS, investasi lainnya 151,3 miliar dolar AS dan derivatif finansial sebesar 0,3 miliar dolar AS.

Posisi utang investasi langsung sebesar 41,2 miliar dolar AS dengan ekuitas 168 miliar dolar AS. Investasi lainnya terdiri dari pinjaman 129 miliar dolar AS, liabilitas 6,9 miliar dolar AS, kredit perdagangan 2,9 miliar dolar AS dan C&D sebesar 12,6 miliar dolar AS. Sedangkan utang pada investasi portofolio sebesar 109,9 miliar dolar AS, dan ekuitas 66,8 miliar dolar AS.

ANTARA

Liputan6.com, Jakarta – Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed) telah menaikkan suku bunga acuan (Fed Fund Rate) dari 0 persen menjadi 0,25-0,5 persen.

Menanggapi hal ini, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ronald Waas mengatakan, kenaikan suku bunga ini sebenarnya telah lama ditunggu oleh pasar dan para pelaku ekonomi dunia.

“Kenaikan fed fund rate ini sebenarnya lama tunggu oleh seluruh dunia. Dan banyak analis yang menyambut dari sisi positifnya,” ujarnya di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Dia menjelaskan, langka The Fed menaikkan suku bunganya memberikan sinyal telah terjadinya perbaikan pertumbuhan ekonomi di AS. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian global.

“Pasar dan juga pelaku ekonomi dunia sebenarnya telah melakukan langkah antisipasi sejak lama. Analis membaca ini sebagai sinyal keyakinan membaikan ekonomi Amerika. Ini sangat penting,” kata dia.

Ronald juga memastikan, BI juga telah melakukan persiapan untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan suku bunga ini. Dengan demikian, diharapkan kenaikan fed fund rate ini berdampak positif bagi ekonomi Indonesia.

“Kalau kita belum persiapkan diri, saya tidak yakin hasilnya akan baik. Apa yang dilakukan The Fed akan bawa dampak positif terutama bagi ekonomi Indonesia,” tandasnya. (Dny/Ndw)

JAKARTA kontan. Setoran pajak jumbo senilai Rp 11,47 triliun yang diterima Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beberapa waktu lalu ternyata milik Bank Indonesia (BI).

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah mengonfirmasi hal tersebut. Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan, itu merupakan pajak penghasilan (PPh) badan atas Bank Indonesia (BI).

Namun, ia menolak merinci lebih lanjut terkait hal tersebut. Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior BI mengaku, itu merupakan pajak rutin yang dibayar setiap tahun.

“Lihat saja di annual report BI, kami kan juga bayar pajak,” ujarnya kepada KONTAN, Kamis (10/12).

Hanya saja, ia mengaku tidak hafal komponen pajak yang harus dibayar. Sebagai gambaran, berdasarkan laporan keuangan tahunan BI periode 2014, total kewajiban pajak bank sentral ini mencapai Rp 13,86 triliun.

Pajak tersebut muncul dari surplus yang dicatatkan BI senilai Rp 55,09 triliun. Ketika itu, total penghasilan BI mencapai Rp 93,1 triliun. Penghasilan ini diperoleh antara lain dari pelaksanaan kebijakan moneter sebesar Rp 89,08 triliun.

Kemudian, dari pengelolaan sistem pembayaran senilai Rp 355,18 miliar dan pendapatan dari penyediaan pendanaan sebesar Rp 257,03 triliun. Lalu, ada pendapatan lainnya yang nilainya mencapai Rp 3,39 triliun. Adapun, beban yang harus ditanggung tercatat sebesar Rp 38 triliun.

Reporter Amailia Putri Hasniawati
Editor Yudho Winarto

TASIKMALAYA ID – Perbaikan ekonomi nasional dinilai masih belum cukup solid, kendati ada pertumbuhan pada triwulan III-2015 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

“Perbaikan ekonomi nasional belum solid, kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2015 tumbuh 4,73 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,67 persen,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Hendar dalam Seminar Penguatan Kerjasama Antar Daerah untuk Mendorong Kemajuan Perekonomian Priangan Timur, di Kantor Perwakilan BI Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (7/12).

Perbaikan ekonomi yang belum solid tersebut, kata Hendar, karena peningkatan pertumbuhan hanya didorong oleh konsumsi dan investasi pemerintah, serta konsumsi rumah tangga belum seirama dengan ekspor yang jadi salah satu pemain penting dalam perekonomian nasional.

“Ekspor masih mengalami kontraksi sejalan masih rendahnya harga komoditas dan lemahnya permintaan ekspor dari negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Singapura,” ujarnya.

Dari aspek spasial juga, kata Hendar, perbaikan ekonomi belum solid. Pasalnya sampai saat ini, membaiknya perekonomian itu, baru terlihat di wilayah pulau Jawa.

“Ekonomi Sumatera meskipun membaik namun pertumbuhannya masih relatif terbatas. Di sisi lain, ekonomi Kawasan Timur Indonesia tumbuh melambat, dan Kalimantan bahkan mencatat pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir,” tuturnya.

Belum cukup solidnya perbaikan ekonomi nasional, tambah Hendar, juga terlihat pada tingkat pengangguran terbuka yang meningkat dari 5,9 persen pada Agustus 2014 menjadi 6,2 persen pada Agustus 2015.

Kenaikan tingkat pengangguran terjadi akibat menurunnya elastisitas penyerapan tenaga kerja terutama di sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa.

“Selain itu, masih lemahnya perbaikan ekonomi menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak sehingga defisit APBN 2015 diperkirakan meningkat menjadi 2,7 persen dari PDB,” tutur Hendar.

Hal tersebut, ujar Hendar, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia, sehingga saat ini semakin dibutuhkan adanya sinergi dan kerjasama berbagai pihak untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

“Adanya sinergi atau kerjasama itu makin dibutuhkan sehingga dapat terus tumbuh dan berdaya saing,” tutur dia.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang secara umum ditujukan untuk mendorong daya saing melalui pengembangan kawasan industri, mempermudah investasi melalui pelayanan satu pintu, memberikan insentif perpajakan, percepatan proyek infrastruktur hingga berbagai paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. (ID/ant/ths)

 

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, menyatakan, pemerintah harus mengoptimalkan upaya menekan laju impor barang dan jasa. Hal ini kian mendesak dilakukan karena selama sepanjang 14 tahun terakhir anggaran negara defisit. “Bahkan tiga tahun terakhir transaksi berjalan juga defisit,” ujar Agus di kantornya, Jumat, 4 Desember 2015.

Agus menjelaskan, koordinasi antara bank sentral dengan pemerintah untuk memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan telah dilakukan. Pemerintah, kata Agus, sudah berkomitmen tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang berorientasi mengkonsumsi, melainkan menjadi negara produsen lalu melakukan ekspor dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Selain menggenjot ekspor, kata Agus, pemerintah juga ingin mendorong proses industrialisasi dan hilirisasi sehingga tak hanya mengeksplorasi sumber daya alam mentah seperti yang dilakukan selama ini. “Saya rasa itu akan dicapai secara bertahap. Kami lihat pemerintah fokus untuk melakukan upaya itu,” tuturnya.

Lebih jauh, Agus menilai kondisi perekonomian global saat ini belum stabil. Hal tersebut terlihat dari tekanan di pasar modal di Indonesia yang terimbas oleh aliran dana keluar Indonesia belakangan ini ketimbang kondisi tahun lalu.

Agus menjelaskan, dana masuk ke Indonesia sepanjang Januari-Desember tahun lalu mencapai Rp 205 triliun. Sedangkan di periode serupa tahun ini, angkanya hanya sekitar Rp 50 triliun. “Intinya memang berkurang dana yang masuk atau ada dana keluar,” katanya. Meskipun bila dibandingkan dengan negara lain, menurut dia, Indonesia jauh lebih baik.

Karena belum stabilnya kondisi perekonomian global itu, menurut Agus, Bank Indonesia belum berencana menurunkan suku bunga acuannya (BI Rate). “Tingkat bunga masih sama, kami perhatikan belum stabilnya pasar keuangan global,” ucapnya.

DANANG FIRMANTO

Bisnis.com, JAKARTA – Fed Federal Reserve akan menggelar Federal Open Market Committee pada 16 Desember 2015.
Sebelumnya, Gubernur(The Fed)Janet Louise Yellen memperkuat sinyal bakal merealisasikan penaikan suku bunga dari angka 0,25% pada Desember 2015.
Kendati demikian, Bank Indonesia menyatakan tak khawatir namun tetap mewaspadai rencana kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika atau Fed Fund Rate (FFR).
Menurutnya, sinyal kenaikan tersebut telah diberikan oleh The Fed sehingga tidak membuat pasar keuangan bergejolak.
Yang perlu dicermati dan diwaspadai saat ini, lanjutnya, bukan berapa besar kenaikan suku bunga tetapi rencana kenaikan FFR lanjutan atau tahap kedua.
“Rencana kenaikan suku bunga AS yang 0,25%. Memang kita perlu waspada tapi kalau itu terjadi memang kemungkinan besar sudah price-in, berarti tidak akan membuat jadi gejolak. Yang perlu dicermati adalah bagaimana statement dari The Fed kenaikan selanjutnya apakah akan terjadi dan segera, atau perlu waktu 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun kenaikan kedua,” ujarnya di Kompleks BI, Kamis (3/12/2015).
Kendati demikian, Otoritas Moneter akan tetap mewaspadai apapun keputusan The Fed pada 16 Desember nanti.
Pasalnya, tidak ada yang bisa memastikan kondisi eksternal pasca keputusan The Fed meskipun Bank Sentral AS menyebut kenaikan FFR akan dilakukan secara bertahap atau gradual sehingga tak menimbulkan gejolak di pasar keuangan dunia.
“Jadi memang kalau kenaikan kedua itu terjadinya lebih perlahan maka situasi harusnya akan tetap stabil, tapi semua itu kita tidak bisa pastikan. Oleh karena itu mengapa statement BI dalam RDG (Rapat Dewan Gubernur) November menyatakan kita harus berhati-hati dan mencermati kondisi eksternal,” tutur Mirza.

JAKARTA kontan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan laju kenaikan harga atau inflasi pada November sebesar 0,21%. Dengan kondisi itu, maka sepanjang tahun 2015 dari Januari-November atau year to date tercatat inflasi sebesar 2,37%.

Realiasasi inflasi ini jauh lebih rendah dibandingkan target laju inflasi 2015 yang sebesar 4%. Apalagi, mengingat waktu yang tersisa tinggal satu bulan hingga tahun ini berakhir. (Selengkapnya baca “November inflasi 0,

Bank Indonesia (BI) yakin, laju inflasi hingga akhir tahun ini paling tidak akan menyentuh level 3%. “Kalau asumsinya bulan Desember 0,6%-0,7%, berarti 3% bisa tercapai,” kata Solikin M. Juhro, Direktur Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Selasa (1/12) di Jakarta.

Menurut Solikin, tren inflasi tersebut menunjukkan kondisi fundamental Indonesia memang baik. Apalagi, perbaikan bukan hanya terjadi pada sisi inflasi, tapi juga pada sisi defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficityang sudah di bawah 2%.

Jika melihat faktor-faktor itu saja, maka bisa dibilang Bank Indonesia memiliki ruang untuk mengeluarkan kebijakan moneter yang lebih longgar, yakni menurunkan suku bunga acuan, BI rate.

Namun, Solikin mengatakan BI tidak hanya melihat kedua hal tadi saja. Ada faktor lain yang menjadi perhatian bank sentral dalam mengeluarkan kebijakan moneternya.

Di antaranya adalah isu kenaikan suku bunga The Fed, serta pelambatan ekonomi di China. BI melihat kebijakan moneter global saat ini sedang tidak searah. Antara Amerika Serikat, China, Jepang dan Uni Eropa masing-masing memiliki kebijakan moneter yang harus diwaspadai.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan lalu memilih untuk kembali menahan suku bunga acuan atau BI Rate. Namun, Bank Sentral memilih untuk melakukan pelonggaran moneter dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam rupiah sebesar 50 basis poin dari 8% menjadi 7,5%.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Solikin M. Juhro mengatakan kondisi eksternal saat ini masih dipenuhi ketidakpastian dan perlu diwaspadai kendati stabilitas makro ekonomi telah membaik.

“Dalam konteks merumuskan respons kebijakan BI Rate itu kita tentunya memperhatikan secara keseluruhan dan kemana arah suku bunga global tersebut,” ujarnya di Gedung BI, Selasa (1/12/2015).

Semua kondisi global termasuk kenaikan Fed Fund Rate (FFR) telah diakomodasi oleh Bank Sentral dalam merumuskan dan memutuskan kebijakannya.

“Misalnya BI Rate dan ditetapkan itu didasarkan assement menyeluruh dalam kondisi perekonomian, risiko dan prospek ke depan. Kita bicarakan kenaikan FFR sudah diperhitungan,” katanya.

Menurut Solikin, yang sulit diprediksi yakni reaksi pasar terhadap respon kebijakan Bank Sentral.

Yang harus diantisipasi saat ini, lanjutnya, kondisi global dimana terdapat monetary policy divergence antara AS, Eropa, China, dan Jepang sehingga Bank Indonesia berhati-hati dalam memutuskan kebijakannya.

“Yang susah ditebak itu reaksi pasar. Kalau melihat kondisi domestik aja oke ini ada ruang pelonggaran dan ini telah kami mention di rilis bulan Oktober tapi kita juga harus lihat kondisi eksternalnya,” ucapnya.

Dia menambahkan kondisi secara makro memungkinkan adanya ruang untuk dilakukan kebijakan moneter.

Saat ini Indonesia tengah tersandera dengan kondisi global yang penuh ketidakpastian dan tekanan yang tinggi sehingga penurunan GWM Primer dalam rupiah merupakan pilihan dalam pemanfaatan ruang pelonggaran moneter.

“Tujuan akhir sama, kalau suku bunga dalam kondisi ini dikorbankan, diturunkan belum tentu berdampak, gimana dampak ke pasar sehingga yang dikorbankan kondisi eksternal tadi,” tutur Solikin.

Saat ini, yield atau surat utang di Indonesia masih menarik bagi investor asing.

Ditambah lagi, aliran dana masuk atau net inflow ke Indonesia mengalami penurunan sehingga apabila FFR mengalami kenaikan dan BI rate diturunkan akan berdampak pada stabilitas makro secara keseluruhan.

“Kondisi eksternal tadi yang dikorbankan. Net inflow kita kan alami penurunan. Apalagi bicara Fed Fund Rate yang mau naik. Saat itu kalau kita mau turunkan suku bunga jadi less atractive dan bisa berdampak yang kurang baik pada keseimbangan makro keseluruhan. Kita harus hati-hati karena tak bisa tebak reaksi pasar,” terangnya.

Solikin berharap dengan penurunan GWM Primer dalam rupiah ini dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan untuk mendukung kegiatan ekonomi.

 

TEMPO.CO, Jakarta – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan alasan BI tidak meniru Amerika dan Eropa yang menurunkan suku bunga di saat perekonomian sedang melambat, ialah karena Indonesia menganut sistem devisa bebas sehingga sangat bergantung pada suplai valuta asing.

… LHO BUKANNYA SEMUA NEGARA YANG DISEBUT ADITYASWARA juga SEBAGAI NEGARA BEREZIM DEVISA BEBAS… gimana seh, pura2 beg0…

“Pada saat defisit ekspor impor barang dan jasa, yang defisit itu valas bukan rupiah, kan BI suku bunganya rupiah” kata Mirza dalam seminar proyeksi ekonomi Indonesia 2016 di kampus IPMI, Jakarta, 26 November 2015.

Ia menambahkan kepemilikan surat utang pemerintah saat ini 37 persennya didominasi oleh investor asing, yang otomatis transaksinya menggunakan dolar. “Jadi yang dibutuhkan negara ini valas,” ujarnya.

Sebab itu, menurut dia, penting untuk menjaga arus modal yang masuk untuk mendanai APBN, korporasi dan perbankan dan dana tersebut tetap berada di dalam negeri serta tidak mudah keluar. Mirza menuturkan modal tersebut adalah gabungan dari PMA, portofolio dan utang luar negeri. “Tidak mungkin negara ini tumbuh tanpa ada modal dari luar negeri,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta tingkat suku bunga kredit perbankan diturunkan. Menurut dia, saat ini tingkat suku bunga perbankan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan di negara-negara lain seperti Malaysia dan Cina.

“Tingkat bunga Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara sekitar, di Malaysia 5 persen, Indonesia 10 persen, kalah apalagi dengan Cina,” kata Jusuf Kalla dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Jakarta, Selasa, 24 November 2015.

Mirza mengatakan dalam jangka panjang ada dua cara untuk mengurangi ketergantungan pada luar negeri. Pertama terkait portofolio, pemerintah harus membesarkan dana pensiun, asuransi dan reksadana agar mampu dominan membeli surat utang pemerintah.

Kedua, PMA yang masuk harus equity bukan berbentuk utang. Menurutnya saat ini banyak PMA yang masuk tetapi antara modal dan pinjamannya 1 banding 10, sehingga kewajiban PMA membayar bunga ke luar negeri membuat terjadinya defisit. “Dapat status dan faislitas PMA tetapi membayar ke luar negeri,” tutur Mirza.

Karena itu terbit Peraturan Menteri Keuangan yang membatasi debt equity ratio akibat dari banyaknya yang berhutang besar dan memicu kerugian sehingga membuat laporan pajak dengan status rugi yang berujung tidak membayar pajak.

“Struktur permodalan PMA kita perlu diperbaiki, kebijakan pemerintah perlu ke arah sana,” kata Mirza.

AHMAD FAIZ IBNU SANI

JAKARTA .  Bank Indonesia meyakini kondisi perekonomian Indonesia pada 2016 akan lebih baik dibandingkan tahun ini.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan kondisi perekonomian tahun depan yang membaik tidak terlepas dari upaya pemerintah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi dan melakukan reformasi struktural.

“Reformasi struktural seperti pengalihan subsidi BBM, percepatan perizinan investasi, deregulasi serta pembangunan infrastruktur, merupakan sebuah optimisme untuk hadapi perekonomian tahun depan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Selain itu, kondisi perekonomian Indonesia telah menunjukkan perbaikan. Hal itu dilihat dari sisi moneter dan fiskal yang membaik.

Dari sisi fiskal, lanjutnya, pemerintah sudah meminimalisir belanja. Dari sisi moneter, Bank Sentral secara konsisten menjaga agar inflasi dan current accoun deficit (CAD) rendah dan terkendali.

“Kita lihat 2013-2014 inflasi ada di atas 8% dan sekarang inflasi di 2015 di akhir tahun akan di bawah 4%. Kita juga lihat di tiga tahun terakhir, ada defisit yang besar, pernah sampai US$29 miliar dan 2015 diprediksi USid=”mce_marker”8 miliar,” ucap Agus.

Kendati demikian, ada tiga kondisi global yang masih perlu diwaspadai dan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Pertama, pertumbuhan ekonomi China yang biasanya di atas 10% turun ke 7% dan bahkan diprediksi hanya tumbuh 6,3%.

“Harga komoditi mentah dunia yang anjlok juga mempengaruhi ekonomi Indonesia. Terlebih, Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditi mentah,” katanya.

Selain itu, rencana kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika atau Fed Fund Rate (FFR) juga membawa tekanan bagi perekonomian dunia terutama bagi negara berkembang.

“Jadi dolar AS cenderung menguat itu akan membawa tekanan di dunia, selama beberapa bulan terakhir karena perbaikan ekonomi AS karena ada aliran dana di negara berkembang cenderung keluar,” tutur Agus.

 

http://finansial.bisnis.com/read/20151201/9/497460/bi-yakin-ekonomi-2016-membaik
Sumber : BISNIS.COM

JAKARTA sindonews – Mantan Staf Khusus (Stafsus) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bidang Ekonomi Firmanzah mengungkapkan bahwa penurunan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) bukan menjadi solusi untuk mendongkrak ekonomi Indonesia.

Dia mengatakan, dua argumen yang dilontarkan pejabat tinggi negara dalam hal ini Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dan Gubernur BI Agus Martowardojo tidak ada yang bisa dibenarkan. Keduanya memiliki argumen yang beralasan. (Baca: Diminta JK Turunkan BI Rate, Ini Jawaban Agus Marto).

“‎Dua-duanya punya argumen. Pak JK tidak salah, tapi Gubernur BI juga beralasan. Pak JK lihat dari sisi sektor riil, BI lihat dari stabilitas pasar keuangan,” katanya di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati jika menganggap tingginya tingkat suku bunga BI yang menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi melambat. Suku bunga bukan satu-satunya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. (Baca: JK: BI dan Pemerintah Harus Saling Koreksi).

“‎Dengan suku bunga yang sama, sebelumnya ekonomi kita bisa lebih tinggi. Suku bunga bukan satu-satunya yang dapat mendeteksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” imbuh dia.

Bahkan, pada tahun-tahun sebelumnya Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.

“Jadi, suku bunga diturunkan untuk mendorong sektor riil itu ya, tapi kalau disalahkan karena ekonomi melambat kita harus hati-hati. Karena beberapa tahun pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi,” tandasnya.

source: http://ekbis.sindonews.com/read/1064385/33/penurunan-bi-rate-bukan-solusi-dongkrak-ekonomi-ri-1448436758

JAKARTA – Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulisto nampaknya satu hati dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) terkait tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI). Tito pun mendukung penurunan BI rate.

“Simple saja, kita kan tidak sendirian di dunia, kalau di dunia jarak antara BI rate dengan inflasi jaraknya negatif maksimum 2 persen kenapa kita sendirian gede dengan 3 persen,” kata Tito di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (26/11/2015).

Tito menyebutkan, sikap BI yang masih belum ingin menurunkan BI rate juga sangat wajar, lantaran BI merupakan lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. “Pada 2012 bedanya cuma sekitar 2 persen, kalau 2 persen menarik juga sih karena BI Rate-nya cuma 6,65 persen, ini independensi BI ya, kita enggak boleh ikut campur,” katanya.

Di sisi lain, dia juga menyatakan perusahaan-perusahaan besar membantu membujuk perusahaan lainnya, agar mau melantai di pasar saham. “Setiap hari kita minta group besar untuk membuka pasar, terus menyosialisasikan pasar modal,” katanya.

Menurut Tito, orang yang tergabung dan memiliki jabatan yang tinggi di salah satu group besar, akan memberikan dampak positif terhadap perdagangan saham ke depannya.

“Semua securities itu adalah member kita member di Jakarta, karena kita buka member, bursa ini punya member, silahkan buka opening bell buat sejarah di sini. Karena hanya bisa sekali setahun,” tandasnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/11/26/20/1256193/dirut-bei-juga-serukan-bi-rate-turun
Sumber : OKEZONE.COM

 

Bisnis.com, JAKARTA—Bank Indonesia diminta menyusun kebijakan moneter untuk mendukung produktifitas sektor riil, terutama dengan menurunkan suku bunga acuan yang masih di level tinggi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan Indonesia memiliki tiga kelemahan dalam bersaing dengan negara lain. Yakni sektor keuangan, sektor logistik, dan birokrasi.

Dari sisi keuangan, tingkat bunga acuan (BI Rate) masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara di Asia yang sudah berada di level kurang dari 5%. Untuk itu, Kalla meminta dengan tegas kepada Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter independen, untuk menurunkan BI rate agar lebih kompetitif.

“Tidak ada satu pertumbuhan ekonomi terjadi hanya dengan kebijakan moneter, tapi dengan produktifitas. Maka itu kebijakan moneter harus mendukung produktifitas,”ujar Kalla dalam Acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015, Selasa malam(24/11/2015).

Kelemahan kedua, sektor logistik masih perlu perbaikan melalui optimalisasi pembangunan infrastruktur. Terakhir, dalam proses perizinan nasional masih membutuhkan pembenahan dari sisi efisiensi dan reformasi birokrasi.

Kalla menyebutkan, kelemahan sektor logistik dan birokrasi merupakan tugas utama pemerintah yang kini sedang gencar diperbaiki. Selanjutnya, dia meminta BI untuk berupaya keras memperbaiki daya saing ekonomi melalui perbaikan kebijakan moneter.

“Tidak ada cost yang lebih tinggi dari Indonesia. Dari Logistik dan birokrasi itu tugas pemerintah, kami sedang berupaya,”tuturnya.

JAKARTA ID Bank Indonesia menyatakan akan mempertimbangkan kondisi perekonomian dunia untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan (BI rate).

“Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), saya sampaikan kita melihat perbaikan di ekonomi domestik, tapi kita harus waspadai pertumbuhan ekonomi dunia yang imbasnya pada kondisi nasional itu harus kita pertimbangkan untuk hal tersebut,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Jakarta, Rabu (4/11).

Agus juga menegaskan rencana penaikan atau penurunan BI rate harus dalam skema RDG. RDG direncanakan oleh BI akan dilangsungkan pada 17 November 2015.

Kendati demikian, Agus mengatakan pihaknya menyambut baik deflasi yang terjadi berturut-turut senilai 0,05 persen dan 0,08 persen yang akan menjadi bahan pembahasan dalam RDG nantinya.

“Kami sambut baik langkah koordinasi pemerintah selama ini, dengan kebijakan yang terpadu untuk bawa hasil yang baik bagi ekonomi Indonesia. Dengan deflasi tentu akan jadi bahan kajian kita nanti dalam RDG bulanan, tapi kita akan lihat neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang membaik ini kondisi yang kita ikuti,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution menyebut Bank Indonesia memiliki peluang untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan (BI rate). Penurunan bisa dilakukan mengingat membaiknya sejumlah indikator ekonomi seperti tingkat inflasi dan neraca perdagangan.

“Inflasi terkendali, neraca perdagangan membaik, defisit transaksi berjalan mengecil. Ada peluang untuk itu (menurunkan BI rate),” kata Darmin.

Meski begitu, Darmin tidak ingin disebut bahwa pemerintah mengintervensi BI. Turun atau tidaknya suku bunga diserahkan sepenuhnya kepada BI selaku otoritas moneter. “BI kan ada RDG (rapat dewan gubernur) pertengahan bulan. Kita tunggu saja,” ucap Darmin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi sepanjang Januari-Oktober 2015 baru mencapai 2,16 persen. Angka tersebut masih cukup jauh dari target pemerintah yang mematok inflasi di level 4 persen. (ID/ant/ths)

MANFAATken MOMENTUM PENUNDAAN KENAEKAN THE FED FUND RATE K 2016 dengan KEBIJAKSANAAN BI RATE DI BAWA

Jakarta ID – Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengesampingkan kekhawatiran sejumlah pihak jika Surat Edaran (SE) ujaran kebencian atau hate speech akan digunakan polisi untuk “menyerang” pihak yang kritis pada pemerintah.

Menurut jenderal kelahiran Jember, Jawa Timur itu kalaupun sebuah perkara ujaran kebencian dilaporkan ke polisi oleh mereka yang merasa dirugikan, maka polisi tidak serta merta mengusutnya tapi lebih dulu melakukan mediasi.

“Kalau ada ujaran kebencian yang masuk, delik pencemaran nama baik misalnya, memang penilaiannya subyektif dan jika ini dilakukan penegakan hukum maka harus ada pelapornya karena delik aduan,” kata Badrodin.

Karena unsur yang sangat subeytif itu, Badrodin melanjutkan, maka penyidik akan memanggil saksi ahli terlebih dahulu termasuk ahli bahasa atau tindak pidana.

“Sehingga tidak serta merta itu penafsiran penyidik. Yang jelas dengan adanya SE ini maka misalnya penghentian konferensi LGBT di Surabaya dulu seharusnya tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.

Yang dimaksud Badrodin itu adalah peristiwa pada 2010 saat konfrensi International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (LGBT) yang sedianya digelar di Surabaya batal karena protes sejumlah pihak.

Seperti diberitakan SE yang memicu kontroversi itu bernomor SE/6/X/2015. SE itu dikeluarkan pada 8 Oktober lalu dengan distribusi internal ke dalam jajaran Polri.

Farouk Arnaz/YUD

BeritaSatu.com

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Anang Iskandar menyatakan kesiapan Bareskrim terkait dengan Surat Edaran Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) yang dikeluarkan pada 8 Oktober 2015.

“Kami siap. Kan, kami punya Subdit Cyber yang bisa menjangkau seluruh Indonesia. Makanya kami laksanakan,” kata Anang saat dijumpai di Kejaksaan Agung, Jumat, 30 Oktober 2015.

Anang tak akan mengkategorikan sebuah ujaran sebagai pernyataan penyebaran kebencian atauhate speech selama individu tersebut tidak mengganggu privasi orang lain. “Kalau nulis (di media sosial), jangan sampai mengganggu privasi orang,” ucap Anang.

Anang menjamin surat edaran itu tidak akan membungkam kebebasan berpendapat. Sebab, ujaran kebencian atau hate speech dapat diklaim selama ada pihak lain yang merasa terusik.

“Jangan sampai ada orang yang melaporkan dia. Itu aja. Jangan sampai melebihi,” ujar Anang.

Meskipun telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), surat edaran ini sebagai bentuk penegasan dalam KUHP tersebut terkait dengan penanganan perkara yang menyangkut pernyataan penyebar kebencian. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi kelompok atau individu di masyarakat yang aktif melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian dan berpotensi konflik horizontal.

LARISSA HUDA

 

Jakarta – Kapolri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) soal Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), meski sebelumya sudah ada Undang-undang yang mengatur tindak pidana soal pernyataan yang memuat kebencian. Apakah dengan adanya SE Kapolri ini, polisi bisa mengusut ujaran kebencian tanpa ada laporan?

Dalam SE tersebut pada intinya disebutkan, Kapolri meminta polisi untuk memantau ujaran kebencian yang dilontarkan di berbagai jenis media. Jika ditemukan adanya potensi tindakan yang mengarah pada ujaran kebencian, maka polisi wajib untuk melakukan pengawasan, pendekatan, mediasi serta mencarikan solusi.

Apabila tindakan preventif di atas tidak juga menyesaikan persoalan, maka sesuai dengan surat edaran tersebut, polisi dapat mengambil langkah penegakan hukum. Dalam SE itu tidak disebutkan perlunya laporan dari pihak yang dirugikan.

Kepala Biro Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Agus Rianto menjelaskan kepada detikcom, Sabtu (31/10/2015), sebenarnya penanganan kasus ujaran kebencian bisa dilakukan tanpa ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan, tergantung kasus per kasus.

“Penanganan kasus oleh Polri, pastilah didahului laporan. Hanya sifatnya pelaporan ‘model a’ atau ‘model b’,” kata Agus mengawali penjelasannya.

Pelaporan ‘model a’ yakni penyidik Polri bisa bekerja sendiri mengusut kasus dengan melaporkan ke pihak kepolisian. Pelaporan ‘model b’ yakni dilakukan oleh pihak berkepentingan atau pihak yang merasa dirugikan.

“Jadi memang ada delik murni, dan ada delik aduan. Kita lihat seperti apa kasusnya,” kata Agus.

Dengan SE Kapolri ini diharapkan masyarakat lebih paham bahwa ujaran-ujaran yang mengandung kebencian itu tidak boleh diutarakan. SE Kapolri ini juga bisa memperteguh posisi polisi dalam menegakkan hukum.

“Jadi, penyidik penegak hukum mempunyai dasar aturan dan pedoman, bukan lagi kemudian dibilang kriminalisasi apalagi rekayasa bila sedang menangani perkara semacam itu,” tutur Agus.

(dnu/faj)

Bank Indonesia TIDAK AKAN MENURUNKAN BI RATE! Alasannya: THE FED, aka bank sentral amrik, AKAN MENAEKKAN THE FEDERAL FUND RATE … selama terjadi penundaan kenaekan FFR pun, BI TIDAK AKAN MENURUNKAN BI RATE … setidaknya s/d 22 Mei 2018, karena TIDAK AKAN TERJADI PERUBAHAN GUBERNUR BI, maka KEBIJAKAN ANTI DOLAR AKAN TETAP MEWARNAI KEPUTUSAN ANTI PENURUNAN BI RATE … padahal BI RATE ITU VITAL n STRATEGIS dalam RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERNILAI TAMBAH TINGGI sehingga AKAN MENINGKATKAN PDB kita … artinya: ANTI DOLAR, ANTI PENURUNAN BI RATE, sekaligus juga ANTI PEMULIHAN n PERBAIKAN PDB kita… 😦

JAKARTA.   Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, bulan ini, menyatakan akan ada ruang pelonggaran suku bunga acuan atau BI rate.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan meski perekonomian domestik telah menunjukan situasi yang terus membaik, namun masih adanya ketidakpastian global.

“Indonesia dalam RDG lalu menyampaikan bahwa kita bisa ada ruang untuk melakukan pelonggaran dengan adanya perkembangan ekonomi domestik. Tapi pelaksanaan pelonggaran itu harus pertimbangkan kondisi dunia yang dapat memberikan ketidakpastian di pasar keuangan,” ujarnya di Gedung DPR, Jumat (30/10/2015) dini hari.

Dia menuturkan Indonesia saat ini lebih harus memperhatikan dan mewaspadai perkembangan perekonomian China.

“Bagaimana pelemahan ekonominya apakah masih kan berjalan atau rencana China yang akan menginternasionalisasi Renimbi sehingga harus mengelola kebijakan moneter secara lebih independen dan tentu ini menunjukkan bahwa China akan membuka capital account-nya,” tutur Agus.

Bila mata uang dolar Amerika Serikat semakin perkasa dan The Fed menaikkan suku bunga acuanya, maka akan berdampak kepada perekonomian China.

Perkembangan ekonomi China ini juga dapat berdampak pada perekonomian ke negara seperti Indonesia melalui perdagangan, keuangan, atau ketidakpastian.

Dia menegaskan meskipun kondisi perekonomian dalam negeri menunjukkan kondisi yang baik, namun kondisi stabilitas sistem keuangan global masih lemah.

Hal itu membuat Bank Sentral akan terus menjaga karena tekanan pada negara berkembang cukup tinggi dan khususnya dapat terjadi capital outflow.

Capital outflow juga akan membuat tekanan pada dalam negeri. Jadi saya katakan perkembangan di AS, China, dan harga komoditas harus diwaspadai. Kita tidak boleh sampai tidak hati-hatii karena stabilitas itu utama karena bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang dan berkesinambungan,” terangnya.

Agus menuturkan terkait kondisi domestik yang perlu menjadi perhatian yakni mengecilnya surplus transaksi modal dan finansial sehingga tidak mencukupi untuk membiayai defisit transaksi berjalan.

“Itu adalah faktor capital inflow, sehingga kalau lebih ada kepastian nanti capital inflow akan kembali mengalir termasuk ke Indonesia,” katanya.

Perekonomian Indonesia, lanjutnya, sudah menunjukkan perbaikan dari sebelumnya. Dengan proyeksi realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III yang mencapai 4,85%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang sebesar 4,67%.

“Tentu Indonesia termasuk negara yang stabil secara sistem keuangan dibanding negara lain. Walaupun umumnya negara berkembang mengalami tekanan,” ujarnya.

Negara seperti Brasil, Afrika Selatan, Turki dan Rusia mengalami kondisi yang lebih buruk. Hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar dari mata uangnya. Otoritas moneter ini berjanji akan terus berada di pasar dan melakukan intervensi agar kurs rupiah lebih stabilndan mencerminkan fundamentalnya.

Selama kurun waktu dua tahun, Bank Sentral mengklaim selalu berada di pasar untuk mengintervensi nilai tukar rupiah sehingga wajar apabila ada kenaikan dan penurunan cadangan devisa.

“Kalau kita ingin nilai tukar yang tidak bergerak akan membuat effort utk menjaga itu terlalu tinggi dan membuat tidak sehat. Di tengah situasi yang dinamis seperti ini kita harap semua terjaga,” ucap Agus.

 

http://finansial.bisnis.com/read/20151030/11/487378/bi-masih-khawatir-dengan-kondisi-global-rencana-penurunan-bi-rate-batal
Sumber : BISNIS.COM

JAKARTA okezone – Sudah sembilan bulan Bank Indonesia (BI) menahan BI Rate di level 7,5 persen. Namun, suku bunga acuan tersebut masih belum ‘move on’ juga. Padahal banyak pihak yang menanti penurunannya.

Direktur Eksekutif Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menjelaskan, bahwa gerak BI rate tidak terpaku hanya pada keputusan bank sentral Amerika Serikat (AS). Melainkan, pertimbangan utama BI dalam melakukan penyesuaian BI rate adalah faktor dalam negeri, seperti perkembangan inflasi, defisit transaksi berjalan dan pertumbuhan ekonomi.

“Kami melihat pertumbuhan (ekonomi) belum kuat, meski membaik. Tentu faktor global kita lihat tapi kita enggak tergantung pada The Fed,” jelas Juda saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

CATATAN gw: ANEH! KOK TAU BAHWA EKONOMI LOM KUAT, EKH MALAH DENGAN SENGAJA MEMBIARKeN BI RATE TINGGI, SEHINGGA MALAH MEMBEBANI EKONOMI … NANTE KALO EKONOMI DAH KUAT, MALAH INFLASI TINGGI LALU TIDAK ADA ALASAN LAGE UNTUK MENURUNKeN BI RATE, piye to ! BANK INDONESIA CUMA PINTER MEMBEBANI EKONOMI  dan BANGSA KITA! pantes dilengserin tuh!

Juda mengatakan, jika ke depan pihaknya melihat risiko makro ekonomi terus terjaga, maka akan ada ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter. Sehingga, tidak menutup kemungkinan BI akan menurunkan suku bunganya.

Sekedar informasi, BI sudah cukup lama menahan BI Rate. Sebelumya pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 18 November 2014 BI memutuskan untuk menaikan suku bunga BI rate sebesar 25 bps menjadi 7,75 persen dan kembali menurunkan pada 17 Februari 2015 menjadi 7,5 persen. Namun RDG hari ini BI masih memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 7,5 persen.

Sementara itu, bank sentral AS, The Fed juga saat ini terus menunda kenaikan suku bunganya (Fed Rate). Hal inilah yang memicu adanya gejolak perekonomian global.

(rzy)

Bisnis.com, JAKARTA – Meski rupiah telah menguat dan berada di level Rp13.800, Bank Indonesia memilih untuk tetap berhati-hati untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate. Sejak Februari 2015, tingkat suku bunga acuan berada di level 7,5%.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan peluang turunnya BI rate masih terkendala oleh ketidakpastian Bank Sentral AS atau The Fed menaikkan tingkat suku bunga acuannya atau Fed Fund Rate.

“Pada intinya kami menjaga prudent monetary policy. Situasi global kita masih menghadapi suku bunga AS yang akan naik,” ujarnya di Kompleks Bank Indonesia, Jumat (9/10/2015).

Meski kenaikan tingkat suku bunga di AS diyakini tidak akan terjadi pada tahun ini berdasarkan data ekonomi AS dan diperkirakan dilakukan di awal tahun depan, namun pihaknya tetap mengambil langkah prudent untuk menjaga stabilitas.

Mirza menuturkan dengan adanya stabilitas di pasar keuangan maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Memang tidak akan naik tahun ini, kemungkinan suku bunganya. Bahkan tidak naik di kuartal I tahun depan, tapi tetep kita lebih baik prudent buat jaga stabilitas. Hanya dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi akan terjadi,” katanya.

Nilai tukar rupiah pada Jumat (9/10/2015) ditutup pada level Rp13.412 per dolar Amerika Serikat atau terapresiasi sebesar 3,54% dari penutupan pada Kamis (8/10/2015) yang senilai Rp13.887 per dolar AS.

Sepanjang hari ini, nilai tukar rupiah bergerak di level Rp13.281 per dolar AS dan terlemah Rp13.774 per dolar AS.

Penguatan nilai tukar rupiah dalam beberapa hari terakhir ini, lanjut Mirza, tidak hanya karena pengaruh dari eksternal saja tetapi adanya sentimen positif dari para pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia.

“Penguatan mata uang dolar hari ini dan kemarin sangat signifikan dibanding regional Asia. Itu karena pasar melihat positif ke Indonesia,” ucapnya.

ekonomi TUMBUH MELAMBAT, malah PDB Indonesia dalam kurs Dollar MERO$0T b0

bukti yang kasat mata ini DIINGKARI (denial phase of hearing bad new$) oleh PASIEN yang bernama BANK INDONESIA

angry, deny, depression, and luckily (if the central bank realise), the accepting of the reality … these phases of psychological effects of hearing bad news happened

pasien Bank Indonesia sedang marah2, dan menyangkali bahwa PERTUMBUHAN INDONESIA MELAMBAT GARA2 TINGKAT BI RATE YANG TERLALU TINGGI (di atas 7%)

Rupiah MALAH TERUS MEROSOT, padahal Dollar Index terhadap 6 mata uang global MALAH MEROSOT, bahkan jelang RAPAT BULAN SEPTEMBER (yang paling diantisipasi pasaR) Federal Open Market Committee di amrik

kurs dolar terhadap mata uang global sedang bergerak tidak pasti namun dalam tren menurun, sebuah kecenderungan YANG AMAT BERTENTANGAN dengan TREN YANG DIPAKSAKAN OLEH BANK INDONESIA (dan mayoritas perbankan kita, yang MEMEGANGI DANA NGANGGUR SEGELINTIR NASABAH SUPERKAYA Indonesia) untuk MEMATOK SUKU BUNGA BI RATE TINGGI guna TETAP MERAUP LABA SERAKSASA MUNGKIN

pasien BI emang mesti DIBERIKAN OBAT REALITAS, yaitu menyadari betapa RAKYAT INDONESIA TIDAK BUTUH DOLAr tapi BUTUH PRODUK n JASA yang MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN, yaitu LEWAT FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN YANG EFEKTIF n EFISIEN

dengan menurunkan BI RATE sebenarnya BANYAK SEKALE IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH AKAN BERJALAN LEBE CEPAT n TERBUKTI NYATA

dengan MENAHAN BI RATE TINGGI sebenarnya TELAH TERJADI PENJAJAHAN DESTRUKTIF atas KREATIVITAS INDUSTRI n BISNIS RAKYAT, karena EKONOMI MELAMBAT n RUPIAH TETAP AZA MEROSOT

komplotan pasien BI + perbankan + orang superkaya ini PASTI MEMPUNYAI LOBI YANG KUAT DI PEMERINTAHAN n DPR, sehingga Rakyat dibelenggu oleh PESIMISME YANG KUAT, lalu bertindak GEGABAH dengan MEMBORONG DOLAR (walo faktanya tidak terjadi tuh pembelian dolar secara RUSH di semua money changer n bank)

penjajahan gaya baru ini sebaeknya dihentikan sekarang juga, diperbaharui dengan KESADARAN EKONOMI KERAKYATAN yang AMAT DIBUTUHKAN OLEH SELURUH RAKYAT, sebuah KESADARAN EKONOMI YANG MEMBUKA BELENGGU PENJAJAHAN KONSERVATIFITAS PERBANKAN kita

yuk, pasien BI keluar dari kesadaran semu bahwa Bank Sentral yang paling PINTAR MENGATASI PERLAMBATAN EKONOMI

pasien BI wajib BANGKIT dari tempat tidur kenyamanan semua, yaitu MEMBIARKAN RAKYAT MENDERITA dalam jangka pendek, menengah dan panjang lewat instrumen moneter YANG TERBUKTI TIDAK EFEKTIF, karena menjajah ekonomi kita dengan BI RATE TINGGI

pasien BI sila memeriksakan diri ke negara2 China, Pakistan, Australia, AS, Eurozone, India, Jepang, dll yang TIDAK MEMBUTUHKAN SUKU BUNGA BANK SENTRAL YANG TINGGI, karena akan semakin menjajah ekonomi rakyat mereka sendiri

pasien BI jangan semakin tidak peduli ya, yuk diminum obat realitas pertumbuhan ekonomi, menjadi PAHLAWAN EKONOMI KITA yang sejati lewat PEMBALIKAN EMOSI n PIKIRAN menjadi justru PEMBANGUN EKONOMI, bukan penjajah ekonomi

sebagai PAHLAWAN EKONOMI tentu aza AKAN MENGEMBALIKAN KEPERCAYAAN PASAR, INVESTOR, PENGUSAHA dan RAKYAT atas EKONOMI kita, karena TERJADI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TINGGI, bukan BI RATE YANG TINGGI

pertumbuhan ekonomi kita yang TINGGI itu yang AKAN MENGEMBALIKAN KEPERCAYAAN pada RUPIAH juga, sehingga EFEK DOMINO KEBANGKITAN EKONOMI KITA AKAN TERJADI juga, malah ekonomi kita akan BERTUMBUH LEBE PESAT, tanpa mempersoalkan siapa REZIM PEMERINTAH yang sedang berkuasa, karena RAKYAT INDONESIA TEROBATI JUGA dengan tingkat KESEJAHTERAAN YANG LEBE BAGU$

ljjjjjjjPPPPPPPPPPjjjjjjjjjjjjjjjj

FASE “DENIAL” (penyangkalan) OLEH pasien GUBERNUR BANK INDONESIA:

WE Online, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2015 yang tercatat sebesar 4,73% (yoy). Angka pertumbuhan ini ditentukan oleh masih melambatnya perekonomian global.

Menanggapi hal itu, Gubernur BI Agus Martowardojo seakan belum percaya bahwa memang pertumbuhan ekonomi kuartal III hanya mencapai 4,73%.

“Akh, 4,73 ya. Benar ya 4,73,” ujar Agus Marto dengan raut wajah keheranan ketika ditanya wartawan usai penandatanganan Nota Kesepakatan antara BI dan Kejaksaan RI di Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Ketika diminta tanggapannya Agus pun meminta waktu untuk mempelajari pertumbuhan ekonomi tersebut. “Saya pastikan dulu deh ya, saya baca dulu,” imbuhnya singkat.

Sepertinya pertumbuhan ekonomi kuartal III 2015 diluar perkiraan gubernur BI. Pasalnya kemarin dia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2015 akan berada pada 4,85 persen.

“Dengan kondisi sekarang dimana kita perkirakan pertumbuhan eko di Q3 ada di kisaran 4,85 persen, kita perkirakan pertumbuhan secara keseluruhan akan berada di antara 4,7-5,1 persen,” kata dia kemarin dalam sebuah seminar di Jakarta.

Kendati demikian, pertumbuhan tersebut sudah sesuai perkiraannya bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III akan lebih baik bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal I dan II.

“Pertumbuhan ekonomi di Q1-2 dibanding Q3 kelihatannya di Q3 sudah lebih baik. Kami harap itu turning point. Kami juga sambut baik APBN telah disetujui dan kami lihat presiden langsung pimpin rapat agar lelang dilakukan secepatnya,” papar Agus Marto.

Sebagaimana kita ketahui, angka pertumbuhan ekonomi kuartal III yang sebesar 4,73% memang lebih bagus dibandingkan pertumbuhan triwulan II sebesar 4,67% dan lebih bagus dari angka pertumbuhan triwulan I 2015 sebesar 4,72%.

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Cahyo Prayogo

JAKARTA.   Bank Indonesia menyatakan akan ada ruang pelonggaran suku bunga acuan bank sentral atau BI Rate. Namun demikian, DBS Group Research melihat otoritas moneter tidak mempunyai ruang untuk menurunkan BI Rate

Ekonom DBS Group Research Gundy Cahyadi mengatakan langkah Bank Indonesia saat ini yang menahan suku bunga acuan atau BI Rate merupakan kebijakan positif dalam mendukung prospek ekonomi tahun depan. “Beberapa bulan terakhir BI agresif stabilkan rupiah, rupiah undervalued dan kita akan terus aktif stabilkan rupiah sehingga cadangan devisa posisinya turun signifikan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (27/10/2015). Gundy menuturkan penurunan BI Rate ini tidak serta merta dapat menarik investor untuk masuk ke Tanah Air. Pasalnya, hingga saat ini belum ada hal yang menjadi sentimen positif untuk mampu menarik minat investor asing. “Apakah kalau suku bunga diturunkan akan menumbuhkan investasi di Indonesia. Menurut saya itu tidak otomatis bisa terjadi, karena sentimennya masih lemah untuk investasi. Oleh karena itu kalau suku bunga diturunkan reaksi investor tidak akan signifikan,” tutur Gundy. Salah satu penyebab investor asing masih ragu masuk ke Indonesia, lanjutnya, ka4ena pergerakan nilai tukar rupiah yang masih sulit diprediksi. Sepanjang tahun 2015, kurs rupiah masih belum mampu melawan dolar Amerika Serikat, meskipun belakangan ini telah mulai menguat. Dia menilai, di tengah kondisi perekonomian saat ini, lebih baik Bank Sentral mengambil langkah untuk mempertahankan tingkat suku bunga. Pasalnya, gejolak nilai tukar rupiah masih akan terjadi dan ditambah lagi masih adanya ketidakpastian kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat. “Bagi kita penurunan suku bunga kni kami takutkan prospek rupiah akan melemah signifikan. Kestabilan rupiah faktor paling penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jangan sampai ada guncangan finansial,” ucap Gundy.  http://finansial.bisnis.com/read/20151028/11/486531/penurunan-bi-rate-dinilai-akan-ganggu-stabilitas-rupiah
Sumber : BISNIS.COM

 

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) pada Agustus 2015 mengalami penurunan USD700 juta. Meski menurun, namun utang luar negeri telah mencapai USD303,2 miliar atau Rp4.162,4 triliun jika mengacu kurs Rp13.728 per USD.

Melansir data BI, Rabu (21/10/2015), utang Indonesia tersebut terdiri dari beberapa mata uang asing dan dalam Rupiah. Adapun utang dari valuta asing terbesar, berasal dari dolar Amerika Serikat (AS) sebesar USD217,69 miliar.

Setelah itu, pinjaman dalam bentuk yen Jepang sebesar USD24,35 miliar. Selanjutnya adalah euro sebesar USD7,75 miliar. Dilanjutkan dengan special Drawing Rights (SDR), satuan mata uang yang dikeluarkan IMF untuk menyaingi dolar AS dan Euro, sebesar USD5,3 miliar.

Selain itu, terdapat pinjaman dalam bentuk poundsterling sebesar USD404 juta dan frank Swiss sebesar USD241 juta. Sedangkan untuk pinjaman luar negeri dalam bentuk Rupiah, tercatat sebesar USD44,2 miliar, dan mata uang lainnya sebesar Rp3,16 miliar.

Sekadar informasi, berdasarkan jangka waktu asal, posisi utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2015 didominasi oleh ULN berjangka panjang yang mencapai 85,2 persen dari total ULN.

ULN berjangka panjang sebagian besar berasal dari ULN sektor publik sebesar 50,7 persen dari total ULN jangka panjang, sementara ULN berjangka pendek didominasi oleh ULN sektor swasta sebesar 93,7 persen dari total ULN jangka pendek.

Pertumbuhan ULN berjangka panjang pada Agustus 2015 sebesar 5,3 persen yoy, lebih rendah dari pertumbuhan Juli 2015 sebesar 5,5 persen yoy. Sementara itu, ULN berjangka pendek masih mengalami kontraksi sebesar minus 3,1 persen yoy.
(mrt)

 

http://economy.okezone.com/read/2015/10/21/20/1235448/dolar-as-rajai-utang-luar-negeri-indonesia
Sumber : OKEZONE.COM

 

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia kemungkinan masih mencermati kondisi pasar finansial hingga akhir tahun sekalipun telah mengirim sinyal pelonggaran moneter.

Tim riset Credit Suisse, bank investasi yang bermarkas di Swiss, mengatakan momentum pemangkasan suku bunga cukup rumit karena sangat bergantung pada sentimen risiko investor global yang volatil, sama halnya dengan momentum kenaikan suku bunga the Fed.

“Tim global kami melihat Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga Desember. Dalam hal itu, BI akan menunggu sampai awal tahun depan untuk membuat perubahan,” kata anggota tim riset negara berkembang Credit Suisse, Santitarn Sathiratai dalam risetnya yang diterima, Minggu (18/10/2015).

Credit Suisse memproyeksi pemangkasan suku bunga 75 basis poin pada semester I/2016 dari posisi saat ini 7,5%.

Dengan defisit transaksi berjalan menyempit lebih cepat, yakni menuju 2,3% dari 3% terhadap produk domestik bruto tahun lalu, dan inflasi melambat di bawah 4% pada Desember, BI memiliki ruang untuk melonggarkan kebijakan moneter dan menyokong pertumbuhan.

 

 

Jakarta detik -China mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6,9% sepanjang kuartal III-2015. Angka ini merupakan yang terendah, sejak krisis keuangan global terjadi di 2009 lalu.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo menilai, capaian 6,9% memang lebih baik dari yang diperkirakan para investor. Agus berharap ekonomi China terus membaik, dan berpengaruh terhadap ekonomi negara kawasan.

“Secara umum 6,9% itu lebih baik dari perkiraan pasar yang 6,8%, dan itu tentu satu hal yang tidak seperti yang diperkirakan. Jadi dampaknya diharapkan ke depan bisa terus tidak memburuk,” jelas Agus, di sela-sela acara Trade Expo Indonesia ke 30 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Ada beberapa hal yang perlu diantisipasi terkait dengan perekonomian China yang akan berdampak terhadap Indonesia. Selain perlambatan, juga patut diwaspadai rencana China, yang menginginkan yuan jadi mata uang Internasional.

“Kami masih mengantisipasi ekonomi China yang besar dan rencana China yang menginternasionalisasi mata uang yuannya sebagai faktor yang perlu diwaspadai,” ujarnya.

Dari perlambatan ekonomi China, Agus memproyeksikan, ekonomi Indonesia masih tumbuh seperti yang diperkirakan sebelumnya. Selama 2015 akan terealisasi pada rentang 4,7-5,1%.

“Sekarang ini antara 4,7-5,1%,” kata Agus.

(mkl/dnl)

JAKARTA ID-Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas mengatakan peran Negara Tiongkok berpengaruh besar terhadap ekonomi global.

Deputi Gubernur BI pusat Ronald Waas mengatakan hal itu saat berada di Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Selasa dalam rangkaian kegiatan pelantikan serta serah terima jabatan kepala perwakilan BI Lhokseumawe.

“Kondisi pertumbuhan perekonomian global cenderung bias ke bawah, dan Tiongkok merupakan salah satu negara penopang ekonomi global,” ucapnya.

Ekonomi dunia yang semula diproyeksikan dapat tumbuh empat Persen sesuai perkembangan terakhir proyeksi, harus dikoreksi menjadi hanya sebesar 3,1 persen.

Kondisi tersebut berarti lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan tahun lalu sebesar 3,4 persen.

Perlambatan ekonomi global bersumber dari masih terbatasnya pertumbuhan ekonomi emerging market, khususnya Tiongkok. Melemahnya ekonomi Tiongkok dapat memberikan tekanan pada perkembangan ekonomi global, ujar Ronald.

Ekonomi Tiongkok yang dalam 10 tahun terakhir menunjukkan angka pertumbuhan rata-rata di atas 10 Persen. Namun sejak tahun 2012-1015 mengalami penurunan hanya dikisaran 7,5 persen.

Perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai sentral manufaktur global tersebut perlu diwaspadai karena dapat berlangsung lama dan berdampak besar terhadap perdangangan dunia.

Sementara itu, ungkap deputi gubernur BI pusat tersebut, perekonomian AS mengindikasikan adanya perbaikan, namun menimbulkan ekspestasi kenaikan suku bunga bank sentral AS atau disebut dengan Fed Fund Rate, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian pasar. Sehingga menimbulkan tekanan pada pasar keuangan dikawasan.

Salah satu dampak dari ketidakpastian kenaikan fed fund rate adalah sebagaimana yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Yaitu dengan menguatnya Dollar AS terhadap mata uang di negara-negara kawasan Asia, termasuk Indonesia.

Diperkirakan resiko ketidakpastian Fed Fund Rate akan terus berlanjut, dengan kemungkinan waktu kenaikan yang cenderung bergerser ke Desember 2015 hingga Maret 2016, ujar Ronald Waas.

Pemulihan ekonomi dunia yang lemah juga ditandai dengan menurunnya harga komoditas, termasuk komoditas ekspor utama Indonesia. Speerti batubara, kelapa sawit, timah, nikel dan kopi.

Bagi negara yang perekonomiannya bertumpu pada komoditas mentah seperti Indonesia, tentunya hal ini menyiratkan pesan bahwa tantangan pemulihan ekonomi kedepan akan semakin berat, kata ucap Ronald Waas Deputi Gubernur BI.(ant/hrb)

JAKARTA kontan. Di tengah penguatan rupiah sejak dua pekan terakhir, Bank Indonesia tetap memilih untuk mempertahankan suku bunganya di level 7,5%. Analis melihat keputusan ini sudah tepat.

Lana Soelistianingsih, Ekonom Samuel Aset Manajemen menilai, volatilitas rupiah yang sangat tinggi saat ini, sehingga rawan jika BI memutuskan untuk menurunkan suku bunga.

“Kalau BI menurunkan suku bunga dan diharapkan itu jadi instrumen pendorong ekonomi seharusnya penurunan itu dilakukan berkesinambungan,” papar Lana.

Ini berkaca dari keputusan BI pada 17 Februari 2015 lalu yang memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 7,5%. Level itu dipertahankan hingga kini sehingga efeknya bagi ekonomi sangat minim.

Namun, jika memang BI kembali sebagai fungsinya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, BI memang terlihat tidak punya peluang menurunkan suku bunga saat ini.

“Nanti jika November 2015, nilai rupiah sudah stabil menguat berkelanjutan dari saat ini, BI bisa pangkas suku bunga,” saran Lana.

Pemangkasan itu juga harus dilihat sebagai upaya BI untuk jaga stabilitas bukan untuk dongkrak ekonomi. Alasannya, karena jika The Fed menaikkan suku bunga lebih dari 50 basis poin pada Maret 2015 mendatang, BI bisa menjaga rupiah dengan kenaikan suku bunga. Sementara jika kenaikan The Fed rate hanya 25 basis poin BI pun tetap bisa pertahankan suku bunga.

Bagi Lana kini saat bagi rupiah untuk menancapkan tapakan yang kuat di pasar. “Karena sampai saat ini faktor positif dari kebijakan BI hanya pendorong penguatan, faktor utama pemicu penguatan rupiah masih berasal dari eksternal,” paparnya.

Memang aksi BI lewat beberapa kebijakan ekonominya dapat dirasakan di pasar. Sebut saja, kebijakan BI dengan menurunkan masa tenggang waktu kepemilikanSertifikat (Surat Berharga) Bank Indonesia menjadi 1 minggu serta sertifikat deposito BI tenor 3 bulan dinilai efektif untuk jangka pendek. Ini bisa mengurangi likuiditas rupiah di pasar.

“Dana pihak ketiga yang dimiliki bank bisa dialihkan ke SBI kan tentunya akan menyedot rupiah,” ujar Lana. Hanya saja jangan sampai pasar seret rupiah yang bisa berimbas pada terganggunya roda ekonomi.

Kebijakan lainnya seperti spread jual beli dollar AS yang diperbesar menjadi 30 poin dari sebelumnya hanya 10 poin juga mengindikasikan bahwa bank-bank di Indonesia enggan menjualbelikan dollar AS. Ini pun positif bagi rupiah.

Belum lagi pembatasan transaksi USD di pasar global juga dijalankan oleh BI. Lewat ketatnya arus pemberian USD oleh bank-bank. “Ini sudah mendorong rupiah ke arah yang lebih baik,” kata Lana.

Maka bukan tidak mungkin, dia memprediksi, di akhir tahun 2015 rupiah bisa bergulir di kisaran Rp 12.800 – Rp 13.500 per dollar AS.

 

Editor: Sanny Cicilia.

Jakarta -Bank Indonesia (BI) diharapkan tetap mempertahankan suku bunga acuan pada level 7,5%, sebagai langkah antisipatif terhadap tekanan di nilai tukar rupiah. Bila diturunkan, maka peluang untuk menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) makin sulit.

Demikianlah riset dari PT Bank UOB Indonesia yang disampaikan oleh ‎Kepala Ekonom Ho Woei Chen kepada detikFinance, Minggu (4/10/2015)

Chen menjelaskan, pasar keuangan masih dalam ketidakpastian setelah Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) menunda suku bunga dan dimungkinkan akan direalisasikan pada akhir tahun. Dengan demikian, BI setidaknya harus mengikuti dari arah kebijakan moneter AS tersebut.

“Fed AS di ambang keputusan menaikkan suku bunga, bila BI menurunkan suku bunga, maka kemungkinan akan meningkatkan tekanan pada rupiah. Untuk saat ini, kami mempertahankan panggilan kami untuk BI agar ditahan di 7,50% di 4Q15,” ujarnya.

Meskipun sebenarnya, ada beberapa kondisi di dalam negeri yang mendorong ke arah perbaikan ekonomi secara struktural. Seperti inflasi yang terkendali dan defisit transaksi berjalan yang diproyeksi bisa mencapai level 2%.

“Meskipun inflasi yang lebih rendah diharapkan 4Q dan kelemahan yang berkelanjutan dalam perekonomian, ada ruang terbatas untuk perbedaan kebijakan antara Indonesia dan AS, karena kekhawatiran dari arus keluar modal dan risiko lebih ke rupiah,” paparnya.

Pelemahan rupiah mengalami depresiasi sebesar 15,5% terhadap dolar AS (year to date). Torehan tersebut mengantarkan pelemahan rupiah sebagai yang terendah dalam 17 tahun terakhir.

“Namun, depresiasi rupiah telah melambat dalam seminggu terakhir dengan diperdagangkan sebagian besar terbatas pada Rp 14.570-14.830. Juga, NDF poin maju di kurva telah jatuh semalam dalam menanggapi pengumuman BI. Di pasar NDF, 1-tahun dolar AS/rupiah telah bergeser ke sekitar 16.497 dari 16.691 pada rabu,” terangnya.

“Kita masih memproyeksikan dolar AS lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang terhadap nilai tukar rupiah, dengan Rp 14.700 pada akhir 4Q15 dan 14.800 pada akhir-1Q16 secara rata,” pungkasnya.

(mkl/ang)

JAKARTA okezone – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal meluncurkan paket kebijakan III.Salah satu poin di dalamnya adalah Jokowi meminta industri perbankan menurunkan bunga bank.

Soal wacana ini, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan pihaknya akan berhati-hati dalam menurunkan suku bunga. Meskipun inflasi sudah berada di bawah 7 persen.

Agus mengatakan, inflasi bukan satu-satunya indikator dalam menentukan suku bunga. Dia bilang, kondisi ekonomi global yang tidak menentu ini harus tetap diperhatikan dan diantisipasi Indonesia. Khususnya ketidakpastian lantaran suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (the Fed) dan ekonomi China.

“Yang paling utama yang mesti kita pertimbangkan adalah kondisi sekarang sedang tidak pasti. Dan kondisi eksternal yang tidak pasti ini ada dua, kenaikan bunga Amerika dan pelemahan ekonomi China,” ungkapnya di Kompleks BI, Jakarta, Jumat (2/10/2016).

Keadaan yang tidak pasti ini bisa memicu capital outflow. Jika itu terjadi, bisa membuat kondisi keuangan menjadi agak lemah.

“Justru kalau kita nanti melakukan penyesuaian tingkat bunga maka kita mesti hati-hati sampai kondisi eksternal yang melemah ini kemudian justru akan lebih berat kondisi pergerakan pasar keuangan di Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi menilai melalui penurunan bunga bank bisa memudahkan para pelaku dunia usaha dalam mendapatkan kredit modal kerja. Adapun Jokowi meminta agar para perbankan mengkaji ulang biaya yang ada di dalam perbankan agar tercipta efisiensi.

(wdi)

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia Agus D.W Martowardojo mengatakan banyak faktor yang mempengaruhi BI rate mulai dari kondisi internal dalam negeri hingga pengaruh global.
Sejak Februari 2015, suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate berada di level 7,5%. Sejumlah pihak berharap agar BI rate yang berada di level 7,5% dapat diturunkan. Namun, ada beberapa beberapa alasan Bank Sentral menahan BI rate di level 7,5% sejak 7 bulan lalu meskipun inflasi rendah dan terjaga.
Seperti diketahui, pada September 2015 terjadi deflasi sebesar 0,05% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 121,67. Tingkat inflasi tahun kalender yakni dari Januari hingga September 2015 sebesar 2,24% (y-t-d) dan tingkat inflasi tahun ke tahun September 2015 terhadap September 2014 (y-o-y) sebesar 6,83%
“Suku bunga kita lihat begini, inflasi lebih baik di bawah 7% bukan berarti BI rate dapat turun. Lihat tingkat bunga tak hanya dari inflasi saja, yang paling utama yang lain yang harus diperhatikan adalah kondisi eskternal yang lagi tak pasti. Kondisi eksternal ini yang menjadi pertimbangan,” ujar Gubernur BI Agus Martowardojo di Kompleks Bank Indonesia, Jumat (2/10/2015).
Agus memprediksi inflasi masih akan rendah sampai akhir tahun hingga tahun depan. Pihaknya pun dapat mencapai target inflasi yang sebesar 4% plus minus 1%.
Kendati inflasi rendah, namun masih ada risiko yang membuat inflasi akan melonjak tinggi yakni akibat dari elnino sehingga koordinasi dengan pemerintah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bisa menekan inflasi.
Inflasi memang manjadi salah satu faktor dalam penentuan tingkat suku bunga acuan. Namun, rendahnya inflasi ini bukan berarti BI Rate dapat turun. Pasalnya, Agus menilai kondisi eksternal saat ini masih belum memungkinkan dapat menurunkan BI Rate.
“Mohon pengertian karena kondisi ekstern sangat tidak stabil. Dan kalau kita melakukan yang tidak hati-hati maka akan berdampak pada pasar keuangan Indonesia,” katanya.
Dia menuturkan faktor eksternal yang paling berpengaruh yakni rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) atau Fed Fund Rate (FFF) dan pelemahan ekonomi China. “FFR bayangkan selama 6 tahun berada di level 0% hingga 0,25%. Apabila FFR ini naik akan berdampak pada kerentanan Indonesia,” ucap Agus.
Kondisi tersebut juga yang mempengaruhi aliran dana asing ke luar Indonesia., otoritas moneter berhati-hati dalam melakukan penyesuaian tingkat bunga dan disesuaikan dengan kondisi esternal sehingga tidak membuat pergerakan pasar keuangan Indonesia lebih buruk dan berat.
“Selama ini kita memang sudah defisit transaksi berjalan, defisit fiskalnya sehingga dana luar negeri yang membiayai ekonomi kita cukup banyak. Jadi kita enggak bisa ambil risiko, kita harus bisa menawarkan stabilitas sistem keuangan dan suatu kondisi yang bisa membuat investor nyaman berinvestasi di sini,” tuturnya.
Bank Sentral, tegas Agus, juga memperhitungkan faktor lain yakni ekspektasi depresiasi nilai tukar yang berasal dari luar negeri selain inflasi.
“Kita juga harus pertimbangkan ekspektasi faktor depresiasi rupiah yang cukup tinggi. Ada hubungan sama persepsi. Ini ekspektasi depresiasi akan buat cukup berisiko kalau ada penyesuaian tingkat bunga,” ujarnya.

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) meminta PT Bursa Efek Indonesia (BEI) konsisten dalam menerapkan kebijakan di pasar modal yang sudah dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini perlu dilakukan, untuk menjaga tren arus modal keluar (capital outflow) tidak terjadi kembali.

“Jadi kalau di dunia pasar modal, itu yang penting adalah kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan bisa diimplementasikan dengan konsisten,” papar Gubernur BI Agus Martowardojo di Kompleks BI, Jumat (2/10/2015).

Lebih lanjut Agus mengatakan, kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara konsisten bisa menciptakan sentimen positif di pasar modal. Menurutnya, saat ini faktor yang menekan perekonomian Indonesia adalah transaksi finansial.

“Kemarin sebetulnya banyak outflow, khususnya di pasar modal. Nah, itu yang menyebabkan kondisinya banyak berpengaruh kepada nilai tukar Rupiah,” ucap Agus.

Agus mengakui arus modal masuk tahun ini lebih sedikit ketimbang arus masuk 2014. Namun masih tetap positif karena masih ada capital inflow. “Tetapi positifnya, masih ada incoming flow, walaupun jumlahnya lebih sedikit. Ada negara lain yang incoming flow-nya sudah tidak ada,” imbuhnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/10/02/278/1225070/rupiah-melemah-agus-martowardojo-kambinghitamkan-bei
Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia (BI) memiliki pesan khusus kepada pemerintah terkait rencana penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.

Menurut BI, pemerintah harus konsisten lantaran sudah ada keputusan untuk me-review harga BBM setiap 6 bulan atau 3 bulan sekali. Rencana tersebut pun tak boleh dilakukan untuk cari popularitas semata.

“Maksud saya jangan untuk popularitas, tetapi harus betul-betul untuk akuntabilitas dan juga mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau mau di-review (harga BBM) setiap 6 bulan, kita harus lakukan dengan disiplin setiap 6 bulan di-review dan kalau perlu turun, turun. Kalau perlu naik, ya naik, tetapi yang penting konsistensi,” ujar Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di kantor BI, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Dia menjelaskan, pelaku pasar sudah pernah mendengar bahwa Indonesia pada November 2014 melakukan reformasi kebijakan subsidi BBM. Pada saat itu juga pemerintah berjanji akan melakukan review harga BBM setiap dua minggu, atau 3 bulan, atau 6 bulan. Hal itu, menurut dia, harus menjadi pegangan pemerintah.

“Kalau misalkan ada penyesuaian harga BBM yang kami rekomendasikan adalah basis perhitungannya harus transparan. Karena ini tak hanya bagian dari pendidikan kepada masyarakat, tetapi juga kredibilitas. Karena publik ingin mengetahui bahwa kalau kita melakukan penyesuaian harga masih konsisten dalam reformasi di energi yang kita lakukan. Kalau itu konsisten dan memungkinkan penurunan, kami dukung,” kata dia.

Wacana penurunan harga premium ini mengemuka ketika Jokowi membuka rapat terbatas soal pemangkasan izin di Istana Kepresidenan, Kamis (2/10/2015). Ketika itu, pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan tahap III.

Harga BBM jenis solar bersubsidi dan premium tidak berubah sejak akhir Maret 2015. Harga jual premium untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali ditetapkan sebesar Rp 7.400 per liter. Harga premium di luar ketiga wilayah itu sebesar Rp 7.300 per liter. Harga itu sebenarnya masih di bawah harga kekinian, yaitu Rp 8.300 per liter premium dan Rp 6.750 per liter solar.

ffffffffDDDDDDDDDffffffffffff

Merdeka.com – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan pemerintahannya menganut sistem neoliberal. Sistem ini, menurutnya, tidak bisa membawa kesejahteraan pada masyarakat Indonesia.

Menko Rizal menjelaskan, sistem ekonomi yang diserahkan pada pasar, membuat pertumbuhan Indonesia salah satu yang terendah di ASEAN. Di mana tidak bisa mencapai di atas 10 persen.

“Kenapa Indonesia tumbuhnya biasa-biasa saja dan paling rendah di Asian Five. Pertama, kita menganut kebijakan ekonomi neoliberalisme. Apa itu? Pada dasarnya semua diserahkan kepada pasar,” ujarnya di Gedung LIPI, Jakarta.

Menurut dia, tidak ada negara penganut sistem ekonomi neoliberal di dunia ini yang mampu membawa peningkatan kesejahtaraan masyarakatnya. Negara, lanjutnya, justru akan terus bergantung dengan negara lain, seperti dalam hal utang.

“Tidak ada di seluruh dunia neoliberalisme meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Neoliberalisasi itu pintu masuknya neokolonialisme,” jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas moneter bersiap meluncurkan paket kebijakan jilid II guna memperkuat cadangan devisa seiring dengan berlanjutnya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Juda Agung, Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, mengungkapkan serangkaian kebijakan ini akan diluncurkan paling lambat pada pekan pertama Oktober 2015. Paket kebijakan yang menyasar sisi penambahan pasokan valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat, sedikitnya akan dilancarkan dalam dua cara.

“Kami akan memberikan dukungan dan insentif bagi eksportir. Untuk potongan pajak bunga deposito itu, angka rincinya masih didiskusikan dengan pemerintah,” katanya, Jumat (25/9/2015).

Kedua cara yang dimaksud yaitu, pertama, insentif potongan pajak bunga untuk eksportir yang menempatkan devisa hasil ekspor di bank domestik.

Kedua, penaikan threshold (jumlah tertentu) untuk penjualan valas terhadap rupiah oleh nasabah kepada bank melalui transaksi forward atau option menjadi US$5 juta dari sebelumnya hanya US$1 juta. Dengan ketentuan ini, penjualan valas terhadap rupiah dapat dilakukan tanpa underlying transaction hingga US$5 juta.

Underlying transaction adalah kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan valas terhadap rupiah.

Juda menjelaskan tujuan utama dari paket kebijakan tersebut adalah untuk membuat devisa hasil ekspor (DHE) bisa relatif lebih lama tinggal di dalam negeri.

Adapun, insentif potongan pajak atas bunga akan bersifat progresif. Ini berarti semakin lama kurun waktu dan semakin besar jumlah DHE yang didepositokan oleh ekspor di bank domestik, potongan pajak akan lebih besar.

Paket kebijakan ini sendiri merupakan respons dari bank sentral terhadap tren penurunan cadangan devisa. Sebelumnya diberitakan cadangan devisa tergerus US$2,3 miliar dalam tiga pekan pertama bulan ini menjadi US$103 miliar. (Bisnis, 22/9).

Dalam periode itu kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate merekam rupiah tergerus terhadap dolar AS sebesar Rp436, setara 3,1% ke level Rp14.463 dari posisi akhir bulan lalu Rp14.027 per dolar AS. Per Jumat (25/9), rupiah bahkan menyentuh Rp14.690 terhadap greenback.

Untuk penaikan  threshold, Juda mengisyaratkan bank sentral akan mengubah Peraturan Bank Indonesia 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, khususnya Pasal 5 ayat (2).

Secara terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Benny Soetrisno menilai dampak kebijakan BI tersebut tidak akan memberi pengaruh terlalu besar bagi pelaku usaha. Menurutnya, arus keluar masuk DHE bagi eksportir saat ini terlalu cepat.

“Eksportir tidak akan menyimpan  duit lama. Jadi potongan pajak itu tidak bakal terasa, karena uang  muter terus dan sedikit yang disimpan, sedangkan waktunya terlalu pendek,” tuturnya.

JANGAN DISKRIMINATIF

Dia justru menyarankan bank sentral dan pemerintah agar fokus menegakkan aturan penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri. Sampai hari ini, ujar Benny, masih ditemukan diskriminasi dalam aturan itu karena sejumlah perusahaan mendapat pengecualian dan tetap menggunakan valuta asing, sementara perusahaan lain di sektor yang sama tidak diperbolehkan.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual menyebut penaikan threshold forward selling sebagai langkah inisiatif yang bagus. Pasalnya, rencana bank sentral ini akan memberikan kepastian nilai tukar bagi dunia usaha yang melakukan transaksi.

Transaksi jual atau beli forward currency sendiri merupakan kesepakatan penjualan atau pembelian antardua pihak dengan estimasi kurs pada kurun tertentu di masa mendatang, baik tiga atau enam bulan, dan seterusnya.

Secara esensial, kontrak transaksi forward  memungkinkan para pihak menetapkan nilai tukar saat ini untuk penggunaan pada masa depan. “Tentu ini juga akan memudahkan perusahaan yang akan melakukan hedging. Jadi ide ini sangat bagus,” ujar David.

Namun demikian, dia menyoroti rencana kebijakan pengenaan potongan pajak atas bunga deposito DHE tidak akan banyak menarik minat pengusaha apabila tidak didahului oleh penerapan pengampunan pajak (tax amnesty).

David menekankan momentum tax amnesty menjadi krusial karena pengusaha pasti akan menghitung keuntungan potongan pajak dengan aspek pemeriksaan yang akan dilakukan sebelum insentif diberikan.

Di tempat terpisah, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan memaparkan rincian paket kebijakan ekonomi tahap I pada Selasa (29/9) atau Rabu (30/9). Rincian tersebut, merupakan terjemahan dari paket kebijakan yang sudah diumumkan Presiden Joko Widodo pada Rabu (9/9). Dua di antaranya adalah kebijakan insentif pajak.

“Tadi juga sudah dibicarakan mengenai tax amnesty dan penurunan corporate tax dari 25% menjadi 18%. Kita harap itu bisa selesai dalam waktu dekat dan bisa berlaku mulai tahun depan,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan setelah rapat bersama presiden dan sejumlah menteri. (Ana Noviani)

 

Metrotvnews.com Jakarta: Ekonom PT Bank UOB Indonesia Ho Woei Chen mengatakan keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 7,5 persen dengan suku bunga deposit facility 5,5 persen sesuai dengan konsensus dan prediksi pelaku usaha.

Ho Woei Chen  mengharapkan tidak banyak perbedaan kebijakan antara Indonesia dan AS terkait “capital outflow” dalam kebijakan BI rate memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia.

“Tidak banyak perbedaan kebijakan antara Indonesia dan AS terkait “capital outflow” ke depan agar rupiah tidak semakin terdepresiasi,” kata dia sebagaimana dikutip dari Antara, di Jakarta, Minggu (20/9/2015)

Ho Woei Chen mengatakan data ekspor dan impor pada Agustus 2015 menunjukkan angka penurunan yang terjadi selama 11 bulan berturut-turut, tetapi menunjukkan angka yang lebih baik daripada perkiraan analis.

“Ekspor Agustus 2015 turun 12,3 persen (yoy), sedangkan perkiraan akan turun 17,7 persen, sementara ekspor pada Juli turun 18,8 persen. Untuk impor turun 17,1 persen (yoy), sedangkan perkiraan turun 23,3 persen dan ekspor pada Juli turun 28,4 persen,” jelas dia.

Dengan menurunnya impor, tutur dia, neraca perdagangan menjadi surplus sebanyak 434 juta dolar AS. Ia menilai menurunnya permintaan ekspor akan melambatkan pertumbuhan ekonomi pada semester II-2015 dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi mendekati pertumbuhan ekonomi semester I sebesar 4,7 persen (yoy).

Untuk inflasi yang pada Agustus sebesar 7,3 persen (yoy), Ho Woei Chen memperkirakan akan menurun menjadi 4-4,5 persen (yoy) pada Desember.
SAW

 

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/09/20/432983/pergerakan-bi-rate-sesuai-ekspektasi-ekonom
Sumber : METROTVNEWS.COM

 

BI rate: Bank Indonesia (BI) kept the BI rate unchanged at 7.5% which matched market expectation and our forecast. The central bank sees that current rate is consistent with efforts to keep inflation within the target of 4±1% in 2015 and 2016 and also part of BI’s measures to anticipate possibilities of fed fund rate hike. (Bank Indonesia)

Comment: BI will maintain the tight bias monetary policy stance thus the possibility of a later increase should be higher once the Fed Fund rate is hiked later end of this year.
Sumber : IPS RESEARCH

Friday 18/Sep/2015 at 06:47

MENKEU : DEFISIT ANGGARAN BERPOTENSI MELEBAR DARI PERKIRAAN.

IQPlus, (18/09) – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan defisit anggaran pada akhir tahun 2015 berpotensi melebar dari perkiraan awal 2,23 persen terhadap PDB karena kinerja sektor penerimaan negara belum sesuai harapan.

“Target masih sama, defisit melebar 2,23 persen, dan ‘shortfall’ penerimaan perpajakan Rp120 triliun. Tapi kita melihat ada potensi ‘shortfall’ ikut terjadi di penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” kata Menkeu dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Menkeu mengatakan salah satu potensi tambahan “shortfall” penerimaan tersebut berasal dari PNBP yang saat ini sedang terpengaruh anjloknya harga minyak dunia, sehingga perkiraannya pada akhir tahun tidak mampu mencapai target.

“Kita mulai melihat ada potensi penurunan harga minyak dan ‘shortfall’ di PNBP, karena sebagai bayangan Agustus kemarin harga ICP kita cuma 42 dolar AS per barel, padahal asumsi (di APBN-P) 60 dolar AS per barel,” ujarnya.

Selain itu, tambah dia, potensi penurunan penerimaan juga terlihat pada sektor bea keluar yang hingga akhir Agustus 2015 realisasinya masih jauh di bawah harapan karena ekspor konsentrat tembaga saat ini sedang mengalami kelesuan.

Menkeu mengatakan untuk menjaga agar defisit anggaran tidak makin melebar dari perkiraan, maka pemerintah akan menambah pembiayaan melalui pinjaman multilateral dan bilateral, bukan melalui penerbitan surat utang.

“Kita sudah menyiapkan tambahan ‘financing’, utamanya melalui multilateral bilateral, tapi kami tetap mencermati potensi penurunan PNBP dan bea keluar, karena harga konsentrat tembaga tidak sebaik biasanya,” ujarnya.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit anggaran hingga 31 Agustus 2015 mencapai Rp186,7 triliun (1,6 persen terhadap PDB) atau 83,9 persen dari target APBN-P 2015 sebesar Rp222,5 triliun (1,9 persen terhadap PDB).

Defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang mencapai Rp867,5 triliun atau 49,3 persen dari target sebesar Rp1.761,6 triliun dan belanja negara Rp1.054,2 triliun atau 53,1 persen dari pagu Rp1.984,1 triliun.

Dari sektor PNBP, penerimaan dari Sumber Daya Alam migas terlihat mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, karena realisasinya baru mencapai Rp57,1 triliun, padahal pada periode yang sama tahun 2014 mencapai Rp128 triliun.

Kondisi tersebut yang mempengaruhi realisasi PNBP keseluruhan yang realisasinya baru mencapai Rp168,3 triliun atau 62,5 persen dari target APBN-P 2015 sebesar Rp269,1 triliun, bandingkan periode tahun 2014 yang mencapai Rp237,4 triliun. (end)

per tgl 17 September 2015:

Menjelang pengumuman suku bunga The Fed, nilai tukar rupiah ditutup stagnan pada level Rp14.459/US$ dari sehari sebelumnya. Pada awal perdagangan, kurs rupiah sempat menguat meskipun tipis dan menembus level  terlemah Rp14.466/US$ dan terkuat Rp14.396/US$.

Adapun Bank Indonesia sore ini mengumumkan tetap mempertahankan suku bunga acuan bank sentral atau BI rate di level 7,5%.

JAKARTA.   Jelang pengumuman suku bunga acuan atau Fed Fund Rate bank sentral Amerika Serikat (AS), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin tertekan mendekati Rp14.500 per dolar AS.

Ekonom meminta agar pemerintah mempunyai kebijakan jangka pendek untuk menekan kondisi perekonomian global yang saat ini berdampak besar pada ekonomi Indonesia dan nilai tukar rupiah.

“Rupiah itu 90% karena eksternal. Rupiah melemah, pemerintah dari dulu terjebak di lubang yang sama, selalu telat membuat kebijakan, kebijakan kurang nendang, ketika komoditas booming, momentumnya tidak tepat, malah diterapkan sekarang harusnya dulu 4-5 tahun lalu,” Ekonom PT Bank Central Asia (BCA) Tbk David Sumual di Jakarta, Rabu (16/9/2015) malam.

Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Joko Widodo, lanjutnya, tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

“Yang saya lihat dari 3 paket kebijakan Jokowi soal deregulasi, properti dan percepatan proyek-proyek pemerintah, yang deregulasi itu bukan barang baru, itu sejak zaman Soeharto. Properti juga kebijakan setengah hati,” katanya.

Kebijakan deregulasi itu dinilai tidak tepat. Pasalnya, birokat memiliki fokus dalam penciptaan regulasi dan aturan baru.

Apabila dilakukan deregulasi, David mengkhawatirkan dalam 3 hingga 4 tshun kedepan akan timbul regulasi baru yang tumpang tindih. Saat ini, ada 2.700 aturan yang tumpang tindih.

Dia menilai yang semestinya menjadi fokus pemerintah dalam paket kebijkaan yakni melakukan debirokratisasi yang ramping dan efisien. .

“Di-campaign-nya akan membuat kabinet yang ramping. Ini ditanyakan oleh investor ini. Kabinet yang gemuk membutuhkan anggaran yang besar dan menjadi tidak efektif,” ucap David.

 

http://market.bisnis.com/read/20150917/93/473149/rupiah-melemah-ekonom-desak-pemerintah-punya-kebijakan-jangka-pendek
Sumber : BISNIS.COM

rrrrrrrrrrrrKKKKKKKKKKKKKKrrrrrrrrrrrrrrr

risikoKREDITind%2014the economist: Our index focuses on three measures judged by economists to be serious risk factors: the current-account balance; private-sector credit growth; and the ratio of foreign debt to reserves. Each data point is indexed from 0 to 100 to make them comparable. A current account deficit of 10% or more of GDP corresponds to maximum vulnerability, while a surplus of 10% or higher corresponds to minimum vulnerability. A ratio of debt to reserves of 300% or more gets a value of 100, while a ratio of zero is set to zero. And average annual credit growth of 15% or more over three years receives a value of 100, while growth of 0% or less is set to 0. We have calculated the index for 2012 and for 2014, where the maximum risk of 300 is equivalent to the highest possible score across the three measures.

… sbagai catatan: data the economist September 2015 itu menunjukkan TINGKAT RISIKO 3 hal: neraca transaksi berjalan (masuk keluar dana ke/dari Indonesia), pertumbuhan kredit domestik  (swasta n pemerintah), serta utang luar negeri (swasta n pemerintah) … UTANG menjadi risiko … UTANk perlu dikelola, termasuk lewat manajemen risiko … BI RATE TINGGI (+7.5%, bukan 6%) menunjukkan bahwa UTANG PERBANKAN INDONESIA BERISIKO TINGGI, salah satunya karena RATE YANG TINGGI tersebut (petunjuk yang malah menjadi pembunuh, sekaligus, kreativitas ekonomi, terutama saat sekarang yang AMAT TERTEKAN OLEH BANYAK FAKTOR n INDIKATOR) … plis d Bank Indonesia sungguh2 mempertimbangkan PENURUNAN TEKANAN pada INDUSTRI n BISNIS kita lewat KEBIJAKAN AKOMODATIF, bukan DEFENSIF MEMBABIBUTA GA KARUANan, yang malah bisa dipersepsikan sebagai PENJAJAHAN ekonomi gaya baru …

… tren DEFLASIONER sesungguhnya sedang terjadi di ekonomi GLOBAL, artinya TREN PENURUNAN HARGA2 PRODUK n JASA sedang terjadi di seluruh dunia, terutama di semua negara maju n mayoritas negara berkembang… sesungguhnya BI TIDAK LAYAK MEMPERTAHANKAN KEBIJAKAN MONETER KETAT PADA SAAT JUSTRU TIDAK ADA BAHAYA INFLASI apalagi SUKU BUNGA PERBANKAN JUGA TIDAK HIPERMANIAK TINGGI … gejala deflatoar ini DIPERKUAT OLEH FAKTA KEBIJAKAN THE FED YANG AKOMODATIF TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL n amrik … jadi: pasien BI SADAR yuk BAHWA KEBIJAKAN DEFENSIF DAH SAATNYA BERUBAH MENJADI KEBIJAKAN AKOMODATIF sehingga SINERGISTIK DENGAN PROGRAM EKONOMI PEMERINTAH yang berusaha semakin DI-MARKET FRIENDLY-ken!

kkkkkkkkkkkkkkkkkRRRRRRRRRkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Kospi melonjak pada Rabu (16/9/2015) setelah Standard & Poor’s menaikkan rating investasi Korea Selatan ke AA-.

Indeks Kospi ditutup menguat 1,96% atau naik 27,89 poin ke level 1.975,45. Kospi hari ini terus bergerak di zona hijau pada level 1.949,15—1.978,68.

Pasar finansial Korsel mendapat suntikan sentimen positif setelah S&P meningkatkan ratinginvestasi Negeri Ginseng ke level AA-, tingkat investment grade tertinggi ke-4.

Penaikan investment grade tersebut, menurut S&P, merupakan cerminan posisi fiskal pemerintah Korsel dan kinerja ekonomi yang kuat.

Sebanyak 547 saham menguat dari 756 saham yang diperdagangkan di bursa Korea. Adapun 143 saham melemah dan 64 saham stagnan.

Rencana merger mendorong saham 2 anak usaha Samsung yang bergerak di industri berat melonjak. Samsung Engineering Co. melonjak 18,6%, sedangkan Samsung Heaby Industries menguat 11,25%.

Saham LG Chem, salah satu produsen baterai lithium terbesar dunia, naik 7,49% setelah kabar pembelian salah satu pabrik perusahaan tersebut oleh perusahaan Jepang, Toray.

 

Pergerakan Indeks KOSPI

 

Tanggal Level Perubahan
16/9/2015 1.975,45 +1,96%
15/9/2015 1.937,56 +0,32%
14/9/2015 1.931,46 -0,51%
11/9/2015 1.941,37 -1,06%
10/9/2015 1.962,111 +1,44%

Sumber: Bloomberg

TEMPO.COJakarta – Bank sentral Korea Selatan menurunkan suku bunga acuannya ke level terendah dalam sejarah mereka pada Kamis, 11 Juni 2015. Penurunan ini dilakukan untuk menanggapi kemerosotan ekspor dan prospek perekonomian yang terganggu wabah virus Middle East respiratory syndrome (MERS) di Negeri Ginseng.

Pembuat kebijakan Bank of Korea, seperti dikutip dari Associated Press, memangkas suku bunga acuan sebesar 0,25 poin menjadi 1,5 persen. Ini merupakan pemotongan yang kedua kalinya pada tahun ini. Pada Maret lalu, bank sentral menurunkan suku bunga dan proyeksi pertumbuhan Korea Selatan karena ekspor yang terus menurun.

Kendati tingkat konsumsi mulai tampak pulih, mewabahnya MERS pada pertengahan bulan lalu mulai memberikan tekanan. Sedangkan bank sentral dalam pernyataannya mengatakan penurunan ekspor juga terus melebar.

Penurunan ekspor dan impor ini terjadi karena lesunya permintaan global dan nilai tukar yen Jepang yang lemah. Harga yen yang murah merugikan eksportir Korea, terutama industri mobil, karena mereka bersaing ketat dengan Jepang di pasar global.

Sebetulnya para analis berharap bank sentral tidak kembali memotong tingkat suku bunga. Namun hal itu berubah setelah wabah MERS menyebabkan kepanikan di Korea Selatan. Hingga saat ini, virus MERS telah menewaskan 10 orang dan menginfeksi lebih dari 120 orang sejak kasus yang pertama. Adapun sekitar 3.800 orang diisolasi untuk menghindari penyebaran virus yang lebih luas.

Wabah ini juga dipandang bakal mengganggu bisnis dan tingkat konsumsi. Terlebih setelah banyak wisatawan luar negeri yang membatalkan rencana kunjungan akibat wabah tersebut. Masyarakat pun bakal lebih sering berdiam diri di rumah karena khawatir tertular. Industri yang diproyeksikan bakal terganggu paling besar akibat kejadian ini yakni yang mengandalkan pasar Cina sebagai pasar utama, seperti kosmetik dan penerbangan.

Lebih dari 2.600 sekolah dan taman kanak-kanak di Korea Selatan ditutup pada Kamis, 11 Juni 2015. Pada Rabu, 10 Juni 2015, para ahli dari Organisasi Kesehatan Dunia dan Korea Selatan mendesak pembukaan kembali sekolah-sekolah itu setelah tidak ada bukti penularan berkelanjutan di masyarakat.

Meski wabah ini mengkhawatirkan, pejabat Korea Selatan meyakini puncaknya telah tercapai. Mereka juga menyatakan virus ini hanya menyebar di rumah sakit, dan belum ditemukan kasus penularan di tempat umum lainnya.

AP | PRAGA UTAMA

 

pppppppppppppJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJpppppppppppppppppppp

SMH: “We need to have in this country, and we will have now, the economic vision, a leadership that explains the great challenges and opportunities that we face,” Turnbull told reporters after the ballot. “The Australia of the future has to be a nation that is agile, that is innovative, that is creative. We cannot be defensive, we cannot future-proof ourselves.”

… mungkin pasien BI bisa berefleksi dari pengalaman rakyat Australia yang menerima perubahan Perdana Menteri dari seorang yang konservatif, Tony Abbott, menjadi seorang yang realistis, Malcolm Turnbull, dalam hal mengelola ekonomi rakyat … Turnbull akan bersikap TIDAK DEFENSIF (… bandingkan dengan pasien BI yang MATI-MATIAN MEMBELA KEBIJAKAN BI RATE TINGGI, +7.5%), dan WAJIB MENGUJI KEBIJAKANNYA SENDIRI TERHADAP FAKTA EKONOMI DI DEPAN MATA DAN DI KEJAUHAN (“cannot future-proof ourselves”) … pasien BI sila mempunyai kedewasaan dalam pengelolaan kebijakan moneter demi KEMAJUAN RAKYAT INDONESIA (bukan demi kepentingan rezim pemerintahan yang lalu mau pun yang sekarang, atawa bahkan kepentingan egoistik)

mmmmmmmmmmmmmTTTTTTTTTTTTTTmmmmmmmmmmmmmm

Jakarta detik -Jumlah rekening bank di Indonesia yang memiliki dana di atas Rp 2 miliar turun 0,14%, dari 216.762 rekening (Juni 2015) menjadi 216.449 rekening (Juli 2015).

Demikian juga dengan jumlah nominal dana simpanannya, turun 1,38% (MoM), dari Rp 2.531,069 triliun (Juni 2015) menjadi Rp 2.496,096 triliun (Juli 2015).

Hingga akhir Juli 2015, total simpanan nasabah perbankan di Indonesia mencapai Rp 4.415,367 triliun. Naik tipis dari bulan sebelumnya, Rp 4.411,686 triliun.

Menurut data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Selasa (15/9/2015), jumlah rekening simpanan di bank, dalam rupiah maupun valas sama-sama menurun.

Penurunan jumlah rekening simpanan dalam rupiah adalah 2,77%, dari 170.812.616 rekening di akhir Juni 2015, menjadi 166.074.670 rekening di akhir Juli 2015.

Begitu pula dengan jumlah rekening simpanan dalam valas mengalami penurunan 0,36%, dari 1.092.992 rekening di akhir Juni 2015, kemudian turun menjadi 1.089.103 rekening di akhir Juli 2015.

Jika dilihat dari nominal simpanan, simpanan dalam rupiah meningkat sedangkan valas mengalami penurunan. Simpanan dalam rupiah tumbuh 0,20% dibandingkan bulan sebelumnya, dari Rp 3.634,732 triliun (Juni 2015) menjadi Rp 3.641,895 triliun (Juli 2015). Simpanan dalam valas, jumlahnya menurun sebesar 0,45% dari bulan sebelumnya, dari Rp 776,954 triliun (Juni 2015) menjadi Rp 773,472 triliun (Juli 2015)

Bank umum peserta penjaminan per Juni 2015 berjumlah 118 bank. Terdiri dari 106 bank umum konvensional dan 12 bank umum syariah. Bank umum konvensional, terdiri dari 4 Bank Pemerintah, 26 Bank Pemerintah Daerah, 67 Bank Umum Swasta Nasional dan 10 Kantor Cabang Bank Asing.

(dnl/dnl)

JAKARTA-Pelaku usaha nasional meminta pemerintah melalui kebijakan bank sentral segera memangkas suku bunga acuan, BI rate, agar bunga kredit menjadi lebih rendah.

“Substansi paket kebijakan jilid I tidak banyak memunculkan mitigasi jangka pendek, utamanya untuk menolong sektor riil yang begitu terpukul akibat lesunya situasi ekonomi,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Suryani Motik, kepada pers di Jakarta, Senin (14/9).

Motik menilai, langkah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi cukup positif. Salah satu poin yang ditekankan dalam paket kebijakan mencakup simplifikasi perizinan untuk mendukung ekspor.

“Yang terpenting sesungguhnya ialah kebijakan yang dirasakan langsung, seperti subsidi bunga untuk ekspor. Pemerintah melalui kebijakan bank sentral harus memangkas suku bunga acuan, BI rate,” papar dia.

Motik berharap paket kebijakan jilid II yang dijanjikan akan segera terbit lebih berbentuk stimulus jangka pendek.

“Besaran tarif listrik bagi kebutuhan industri yang dirasa masih tinggi harus segera dibenahi pemerintah,” tuturnya.(imq/ant)

 

Metrotvnews.com, Denpasar: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Dewi Setyowati mengharapkan perbankan memberikan bantuan permodalan kepada perajin tenun melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Kalangan perbankan saya harapkan dapat memberikan bantuan teknis serta permodalan melalui PKBL dan KUR kepada UMKM perajin tenun sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para perajin tenun di Bali,” kata Dewi Setyowati, saat menyampaikan sambutan pada pembukaan pameran hasil lomba tenun dan eksebisi tenun Bali, di Kantor BI Perwakilan Bali, di Denpasar, Senin (14/9/2015).

Menurut dia, lomba tenun yang dilaksanakan ini sebagai upaya untuk memicu kreativitas dan inovasi dari perajin tenun untuk ikut serta melahirkan dan melestarikan kembali kain tenun Bali. “Kain ini merupakan komoditas yang mendukung kebutuhan cinderamata wisatawan domestik dan asing sehingga kami berkeinginan untuk turut serta melestarikan dan meningkatkan kualitas,” jelasnya.

Hasil lomba tenun tersebut, lanjut Dewi, akan dihibahkan kepada Provinsi Bali sehingga menjadi aset Provinsi Bali yang dapat digunakan dalam berbagai pameran baik di level nasional maupun internasional, walaupun secara fisik akan tersimpan di Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali.

“Kami juga mengharapkan agar para perajin tenun khas Bali dapat dilengkapi dengan piranti sehingga dapat melakukan transaksi dengan alat pembayaran menggunakan kartu, mengingat harga kain cukup mahal dan tidak efisien apabila pembayaran dilakukan secara tunai,” jelasnya.

Di samping itu, Dewi mengajak jajaran Pemprov Bali, dan pemerintah kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya dapat bekerja sama untuk menyelenggarakan lomba aneka tenun khas Bali setiap tahun sehingga dapat terus memotivasi dan meningkatkan kualitas tenun khas Bali.
ABD

 

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/09/14/430924/bi-berharap-perbankan-bantu-permodalan-perajin-tenun
Sumber : METROTVNEWS.COM

 

http://id.beritasatu.com/business/kadin-berharap-bi-pangkas-suku-bunga-acuan/127209
Sumber : INVESTOR DAILY

iiiiiiiiiiiiiiRRRRRRRRRRRRRRRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

The money: Fears are mounting that billions of pounds is being staked on risky loans to small businesses by savers hunting for better interest rates.

Hundreds of millions of pounds a month is pouring into so-called peer-to-peer loans – where individuals lend cash to other people or businesses to get a better return than they would from a bank or building society.

Often, the borrowers are risky start-up firms or individuals who might not be able to get finance from traditional sources. Savers are being sucked in by the higher returns, with pledges of market-beating rates of 6 per cent or more.

Lingering fears: Fears are mounting that billions of pounds is being staked on risky loans to small businesses by savers hunting for better interest rates

One firm, Rebuilding Society, boasts that ­savers could earn interest of up to 18 per cent.

But industry research seen by Money Mail shows more than half of consumers don’t realise that peer-to-peer is a type of investment, not a traditional High Street savings plan.

In the Yorkshire Building Society poll, 60 per cent of those questioned didn’t realise their money was not protected by the Financial Services ­Compensation Scheme – which covers your savings if your bank goes bust, or investments if they are regulated – which means if the borrower doesn’t pay back, your money is gone.

Others didn’t know that the peer-to-peer investment schemes can take commission, or that tax is payable on the returns.

Despite this, the popularity of the investments is set to soar due to new incentives.

The first, introduced in last month’s Budget, means savers will be able to write off losses made on these investments against profits, which will reduce their tax bills.

And any losses incurred through bad debt will be tax deductible.

Debts not being repaid is the biggest risk of peer-to-peer lending as start-up businesses often go bust, leaving savers with the fear that they will not get their money back.

The Government has also promised a consultation into creating a new ‘lending Isa’ – which would make all returns on these savings tax-free. This could be introduced by the end of the year.

But experts are concerned that these latest changes will make savers think peer-to-peer investing is safer than it really is.

Be honest: The Financial Conduct Authority has ruled peer-to-peer websites must be clear and honest about their risks and ensure they have capital reserves to cover some of their customers’ loans

Tanya Jackson, of Yorkshire Building Society, says: ‘We do think there is a place for innovative investments like peer-to-peer, but consumers considering investing in this should fully understand how it works and be clear on both the advantages and risks.’

The Financial Conduct Authority has ruled peer-to-peer websites must be clear and honest about their risks and ensure they have capital reserves to cover some of their customers’ loans.

But the City regulator has already indicated that it is not happy with a number of firms.

It is concerned some websites are emphasising the benefits without indicating the risks; downplaying important information; and are cherry-picking information, which could cause an ­unrealistically optimistic impression of the scheme.

Money Mail has particular ­concerns about the wording on many ­mainstream peer-to-peer websites and TV adverts. For example, RateSetter claims on its website: ‘It’s not no risk but it is low risk.’

Funding Circle boasts it is the ‘UK’s largest marketplace, ­connecting investors to credit­-­worthy businesses’. Wellesley & Co’s television advert urges you to ‘make your savings more interesting’.

These firms all boast interest rates above 6 per cent but, savers have to tie their cash up for five years or more to get these top rates. And often you can’t get your money back out partway through a term if you need to.

The watchdog will not review the market again until 2016 – by which time, billions more of savers’ money is likely to be tied up in these loans.

Ms Jackson says: ‘If the Government decides to include peer-to-peer in Isas, it is crucial that a new type of Isa is created to clearly distinguish the products and signpost to ­consumers the risks.

‘Peer-to-peer investments are not protected under the compensation scheme and, as with all unsecured investments, the consumer may not only fail to make any money, but may also lose the initial amount they invested.’

The peer-to-peer websites are ­taking steps to protect customers.

Most now have contingency funds, like mini-compensation schemes, to reimburse investors if they lose money to a bad debt.

But these funds are not big enough to cover all customers if something goes badly wrong and the website folds.

Many sites will also spread a lender’s cash across several loans, so all of their eggs are not in one basket. So, if you invest £1,000, it may go towards ten different loans in £100 chunks – it means if one goes bad only a proportion of your money is affected.

Currently, only a very low proportion of borrowers don’t pay back their loans. But there is a worry that, as these investments become more popular, numbers will increase or interest rates will fall because there will be more demand than supply.

Christine Farnish, chair of trade body the P2P Finance Association, says: ‘Inclusion in Isas will enable millions of people to benefit from more competitive returns on their money. Using one of our registered members, they will be able to do this in a way that is clear, fair and not misleading.

‘But peer-to-peer needs its own lending Isa. Putting it in with stocks and shares Isas is bad for consumers and fails to recognise the difference between peer-to-peer loans and equities.’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s