rahasia BBRI … 050313_080416

dollar small

Jakarta  – Diizinkannya Ditjen Pajak membuka transaksi kartu kredit membuat cemas nasabah pengguna kartu kredit. Nasabah pengguna pun memberondong bank dengan berbagai pertanyaan.

Kepala Cabang Utama BCA KCU SCBD Daniel Hendarto mengatakan, pihaknya mengaku akan menjawab sesuai arahan dan tujuan dari Ditjen Pajak ke nasabah.

“Sebagai institusi kami harus ikuti, meskipun memang banyak pertanyaan dari nasabah,” ucap dia di Jakarta, Jumat (8/4/2016).

Dengan kecemasan nasabah, kata dia, akan ada pengaruh pada bisnis kartu kredit. Pasalnya, nasabah dibuat blunder dengan aturan ini. Namun ia yakin seiring waktu, nasabah akan memahami peran Ditjen Pajak.

Ia menggarisbawahi aturan itu bukan untuk memberi beban tambahan pajak ke pengguna kartu kredit. Tapi Ditjen pajak ingin mengetahui profil dan transaksi nasabah. “Nah yang akan kena pajak pribadi nasabah yang dianggap Ditjen Pajak layak diburu kewajiban pajak dan bukan penggunaan kartunya,” ucapnya.

“Mungkin pasti ada pengaruh, cuma memang dalam jangka panjang. Peredaran kartu kreditnya cukup banyak. Jumlah pastinya saya harus cek,” jelas dia.

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2286779/nasabah-kartu-kredit-bca-kawatir-kena-pajak
Sumber : INILAH.COM

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

JAKARTA sindo- Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan disarankan oleh Institute Development of Economics and Finance (Indef) untuk bertindak hati-hati dalam upaya mengejar potensi pajak dari kartu kredit. Hal ini lantaran menurut Ekonom senior Indef, Didik J Rachbini transaksi kartu kredit sifatnya lebih kepada privasi.

Dia menambahkan negara tidak bisa masuk ke seluruh kegiatan pribadi orang lain hanya demi mengejar penerimaan pajak. “‎Saya kira untuk langkah itu harus dilakukan hati-hati. Pemerintah harus hati-hati. Transaksi ini sifatnya lebih privat, pribadi. Tidak bisa negara itu masuk ke seluruh kegiatan pribadi orang,” katanya kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (2/4/2016).

(Baca Juga: Kejar Pajak dari Kartu Kredit, Menkeu Pastikan Akses Semua Limit)

Seperti diketahui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 yang mewajibkan perbankan nasional untuk melaporkan transaksi kartu kredit nasabah kepada Dirjen Pajak. Namun menurut Indef, data tersebut sudah masuk ranah pribadi yang tidak bisa sembarangan diketahui DJP.

Terlebih, sambung Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, transaksi menggunakan kartu kredit sudah dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn). Sehingga, tidak relevan jika pemerintah masih ingin mengejar pajak dari para pemilik kartu kredit.

“Dan kalau transaksi itu kan sudah ada barang yang dimintain pajak. Misalnya saya beli kerudung, sudah ada pajaknya. Tidak lagi tidak ada pajaknya. Jadi saran saya, negara jangan masuk terlalu jauh ke pribadi orang,” tandasnya.

(akr)

bird_bbri_unvr

INILAHCOM, Jakarta – Direktorat Jendaral Pajak (DJP) bisa memantau transaksi melalui kartu kredit. Langkah ini memudahkan aparat pajak dalam menelisik transaksi dari wajib pajak orang pribadi (WPOP).

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan dengan perpajakan. Jadi, tak adalagi kerahasiaan perbankan.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Asmawi Syam mengaku belum tahu. “Saya belum sempat baca PMK ini, jujur saja saya belum tahu hal itu,” kata Asmawi kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (31/03/2016).

Asmawi mengatakan belum mengetahui jenis transaksi apa yang dimaksud Kementerian Keuangan dalam PMK tersebut, sehingga dirinya tidak bisa memsatikan akan mengikuti aturan ini atau tidak

Saldo tabungan ini kan bicara transaksi dan saya belum tahu transaksi apa yang harus dilaporkan ke DJP,” kata dia.

Berbicara kerahasian perbankan, menurut Asmawi sangat sensitif bagi para nasabah. Hal itu, sudah menjadi kewajiban bank untuk menjaga kerahasian para nasabnya.

“Kalau rahasia bank, bank kan tidak boleh menyampaikan saldo rekening debitur itu kan yang pasti, tapi kalau ini saya belum baca transaksi mana yang diatur, jadi ini saya belum tahu hal ini,” tandasnya.

Mengutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Kamis (31/3/2015), PMK mewajibkan bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit melaporkan data transaksi nasabah setiap bulannya. Data yang disampaikan bersumber dari lembar penagihan (billing statment) bulanan setiap nasabah kartu kredit.

Data yang dilaporkan minimal memuat nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, dan alamatnya. Selain itu, data nomor induk kependudukan (NIK) atau paspor, nomor pokok wajib pajak (NPWP), bukti tagihan, rincian transkasi, dan pagu kredit nasabahnya.

Berikut ini daftar bank yang wajib melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah:

1. Pan Indonesia Bank

2. Bank ANZ Indonesia

3. Bank Bukopin

4. Bank Central Asia (BCA)

5. Bank CIMB Niaga

6. Bank Danamon

7. Bank MNC Internasional

8. Bank ICBC Indonesia

9. Bank Maybank Indonesia

10. Bank Mandiri

11. Bank Mega

12. Bank Negara Indonesia (BNI)

13. Bank OCBC NISP

14. Bank Permata

15. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

16. Bank Sinarmas

17. Bank UOB Indonesia

18. Standard Chartered Bank

19. HSBC

20. Bank QNB Indonesia

21. Citibank NA

22. BNI Syariah

Serta, satu lembaga penyelenggara kartu kredit yaitu AEON Credit Services. [ipe]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2284942/djp-bisa-intip-transaksi-kartu-kredit-sikap-bank#sthash.0h3ljM8n.dpuf

rose KECIL

JAKARTA kontan. Para bankir tidak khawatir rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dapat mengakses data-data nasabah perbankan Indonesia dapat membuat dana pihak ketiga (DPK) kabur ke negara lain. Pasalnya, hampir semua negara telah memberikan kesempatan bagi Ditjen Pajak untuk masuk ke data nasabah.

Direktur Utama PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin) Herwidayatmo menyampaikan, simpanan nasabah tak akan lari ke luar negeri karena di sana akses data nasabah bank lebih luas dan dalam sehingga orang akan lebih memilih menyimpan dana mereka di Indonesia. “Nantinya, semua perlakuan akan sama dan tidak ada perbedaan jadi tak perlu khawatir,” katanya, Selasa (1/3).

Sependapat, Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Rico Budidarmo, mengatakan, saat ini Ditjen Pajak tidak dapat mengakses data nasabah karena ada UU terkait kerahasiaan nasabah. Nah, jika Ditjen Pajak bisa masuk ke data nasabah tentu harus ada batasan untuk memberikan perlindungan konsumen.

Lanjutnya, simpanan nasabah tidak akan lari ke luar negeri tapi kemungkinan nasabah akan memilih investasi lain yang tidak terakses oleh Ditjen Pajak. Misalnya, tabungan dan emas menjadi investasi yang aman dari perpajakan yang besar. “Nasabah akan memilih investasi atau simpanan yang tidak banyak aturan,” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Irawan mengatakan, akan melakukan revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk memberikan hak akses terhadap data rahasia wajib pajak. Misalnya, Ditjen Pajak bisa mengakses data-data wajib pajak termasuk data rekening perbankan dan data pribadi lain tanpa batasan.

Saat ini rencana tersebut telah dibahas dengan Bank Indonesia (BI). Revisi UU ini ditargetkan rampung 2017, seiring dengan berlakunya Automatic Exchange of Information (AEoI). Badan otonomi pajak diharapkan beroperasi mulai 1 Januari 2018.

bird_bbri_unvr

BI: Kerahasiaan Bank Tidak Absolut
Jumat, 1 Maret 2013 | 15:47
investor daily

JAKARTA- Kepala Biro Humas Bank Indonesia (BI) Difi A Johansyah menilai bahwa kerahasiaan bank tidak absolut. Karena itu BI setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kerahasiaan bank bisa diakses sepanjang menyangkut harta bersama dalam kasus perceraian.

“Kerahasian bank itu tidak absolut. Selama ini kan sudah bisa ditembus untuk kasus pidana,” kata Difi, melalui pesan singkatnya yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.

Difi menegaskan jika pertimbangan untuk membuka kerahasiaan bank kuat dan ada perintah peradilan, maka bank bisa membuka data yang diperlukan.

Sedangkan Pengamat Perbankan Fauzi Ichsan mengemukakan bahwa putusan MK itu harus diikuti oleh semua pihak. “Itu kan UU harus diikuti. MK pasti memiliki pertimbangan untuk memutuskan itu,” ucap Fauzi.

MK telah mengabulkan sebagian pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan yang diajukan oleh Magda Safrina.

Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Akil Mochtar mengatakan bahwa mahkamah beralasan harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Jadi, seluruh tabungan, deposito, dan harta benda dan produk perbankan yang dimiliki dan disimpan di bank oleh suami dan atau istri, berstatus sebagai harta bersama (gono-gini) yang dimiliki bersama termasuk pemohon.

Mahkamah mengakui bahwa setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank seperti ditentukan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan.

Namun begitu, kata Akil, ketentuan itu telah memberi pengececualian bahwa data nasabah dapat diakses untuk kepentingan tertentu, di antaranya, kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan pidana, perkara perdata antar bank.

Harta bersama milik suami dan atau istri harus mendapat perlindungan atas haknya dan tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh salah satu pihak. (*/gor)

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s