TURUNken BI RATE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (fr0m z3r0 to HER0, ayo BI)

DEFLASI TUH, ayuuuuK BI TURUNken BI RATE skarang juga DEMI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG LEBE SEHAT, ga usa cemas soal RUPIAH karna ga ada masalah kok, saat DISINFLASI DI SELURUH DUNIA SEDANG TERJADI

makna perilaku NEGARA dengan pertumbuhan ekonomi melambat: MENGURANGI BEBAN EKONOMI n FINANSIAL INDUSTRI n BISNIS n KONSUMEN (Rakyat), termasuk MENURUNKAN BUNGA SIMPANAN /PINJAMAN BANK SENTRAL … SEMUA NEGARA ITU SEDANG berloma-lomba MEMBANTU MERINGANKAN BEBAN EKONOMI (YANG SUDAH TERLALU BERAT), khususnya dalam hal BUNGA ACUAN BANK SENTRAL, di Indonesia: BI RATE… ooops, dasar ndablek, maseh keukeuh mempertahankan PENJAJAHAN EKONOMI BUNGA TINGGI atas pertumbuhan ekonomi kita, Bank Indonesia sewajarnya BERUBAHlah, ga usah menantang untuk DIUBAH

INILAHCOM, Jakarta-PT Bank Negara Indonesia (BBNI) meminta Bank Indonesia menurunkan BI rate yang dinilai memberatkan industri perbankan.

Direktur Utama PT BNI Tbk,Achmad Baiquni mengharapkan, desakan ini dapat dimengerti Bank Indonesia selaku pengendali moneter. “Sebelum akhir tahun, kalau bisa BI Rate turun 25 bps” kata dia di Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Pandangan itu, lanjut dia, karena ditopang semakin baiknya perekonomian nasional. Hal itu terlihat dari meningkatnya pertumbuhan kredit BNI 14,6 persen pada kuartal III-2015 sebesar Rp307,12 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp267,94 triliun.

“Hal itu dipandang penting untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi nasional. Harapan itu seiring dengan telah turunnya suku bunga penjamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) 25 bps,” katanya.

Sementara itu, Bank Indonesia masih mempertahankan BI rate 7,5% dengan alasan menjaga stabilitas moneter. [jin] – See more at: http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2245162/bni-harap-bank-indonesia-turunkan-bi-rate#sthash.1QTvgq1K.dpuf

MANFAATken MOMENTUM PENUNDAAN KENAEKAN THE FED FUND RATE K 2016 dengan KEBIJAKSANAAN BI RATE DI BAWAH 7%

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyatakan BI rate berpeluang diturunkan ke depan, dari saat ini yang masih dipertahankan 7,5%. Bank sentral menilai tekanan terhadap stabilitas makro mulai mereda, sehingga ke depan terdapat ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter.

Inflasi tahun 2015 diperkirakan di bawah 4% dan defisit transaksi berjalan lebih rendah dari perkiraan semula atau sekitar 2% dari PDB akhir tahun ini. Pertumbuhan ekonomi juga akan membaik, terutama didorong meningkatnya belanja modal pemerintah. Dari global, kemungkinan penundaan kenaikan suku bunga The Fed mendorong bertambahnya aliran dana masuk (capital inflow).

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15 Oktober 2015 memutuskan mempertahankan BI rate sebesar 7,50%, dengan suku bunga deposit facility 5,50% dan lending facility pada level 8,00%. Deposit facility merupakan fasilitas penempatan dana rupiah oleh bank yang memiliki kelebihan likuiditas di BI, yang merupakan instrumen bank sentral untuk mengurangi likuiditas.

Sedangkan lending facility merupakan fasilitas penyediaan dana rupiah dari BI untuk bank yang mengalami kesulitan likuiditas, yang merupakan instrumen bank sentral untuk menambah likuiditas.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung mengatakan, selain inflasi diperkirakan di bawah 4% pada akhir 2015 dan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) hanya sekitar 2% dari PDB, adanya ruang pelonggaran kebijakan moneter juga karena kemungkinan penundaan kenaikan suku bunga The Fed di AS. Kemungkinan penundaan kebijakan The Fed itu mendorong capital inflow ke portofolio meningkat belakangan ini.

“Kalau ke depan BI melihat faktor ataupun risiko makro ekonomi terus terjaga, tentu ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter akan semakin terbuka. Tidak tertutup kemungkinan BI rate akan turun. Tapi, semua faktor tentu saja akan dievaluasi setiap bulan dalam RDG, yakni jika inflasi rendah, CAD terjaga, dan global kondusif,” ungkap Juda dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Kamis (15/10).

http://id.beritasatu.com/home/bi-rate-berpeluang-diturunkan/129840
Sumber : INVESTOR DAILY

Jakarta detik -Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunganya atau BI rate di level 7,50%. Meski demikian, BI membuka peluang untuk bisa menurunkan tingkat suku bunganya ke depan.

BI menilai, risiko perekonomian global saat ini mulai mereda. Hal ini memungkinkan untuk melonggarkan kebijakan moneter melalui penurunan tingkat suku bunga acuan atau BI rate.

“Kalau ke depan melihat faktor atau risiko ekonomi terjaga, apalagi inflasi di bawah target, kebijakan moneter akan terbuka, tidak menutup kemungkinan BI rate akan turun tapi ini tentu akan dievaluasi setiap bulan. Mudah-mudahan dari globalnya masih kondusif,” kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Monoter BI Juda Agung saat konferensi pers di Gedung BI, Thamrin, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Juda menjelaskan, di dalam RDG tadi, assesment BI menunjukkan risiko stabilitas makro mulai mereda. Indikatornya, pertama inflasi perkiraan BI di akhir tahun 2015 akan berada di bawah titik tengah, 4%.

“Kami perkirakan di Oktober ini, dari survei sejauh ini mengindikasikan ada potensi kembali terjadinya deflasi sehingga akhir tahun inflasi bisa lebih rendah dari 4%, inilah faktor utama pertimbangan mengapa risiko stabilitas makro mereda,” terang dia.

Faktor kedua, kata Juda, current account deficit diperkirakan defisitnya akan lebih rendah di angka 2%, dari sebelumnya 2,2-2,3%.

Faktor ketiga, dengan adanya kemungkinan penundaan normalisasi kebijakan The Fed, capital inflow terus mengalami perbaikan.

Hingga 12 Oktober, inflow naik dari September 2015 yang mencatatkan net outflow. Inflow di 12 Oktober 2015 tercatat US$ 249 juta, terdiri dari pasar saham US$ 174 juta, dan SUN US$ 75 juta.

“Ini kemudian memberikan dampak positif terhadap supplai dan demand valas domestik. Pemegang dolar sudah mulai melepas, supplai demand mulai seimbang jadi sudah mulai positif. Ini menyebabkan pasar saham membaik, rupiah, dampak dari inflow masuk,” paparnya.

Selain itu, Juda menyebutkan, tentu faktor dometik juga mendorong optimisme pasar keuangan dalam negeri. Paket kebijakan jilid 1,2, dan 3 oleh BI dan OJK juga berkontribusi di dalam menjaga confiden pasar keuangan.

Soal kapan waktu untuk menaikkan BI rate, Juda menambahkan, pihaknya akan terus memonitor perkembangan pasar baik global maupun domestik.

“Rentang waktu, kita terus monitor perkembangan global, risk on risk off, rentang waktu tidak bisa didefinisikan secara rinci, tapi begitu ada waktu yang lebih lebar, kita akan segera menyesuaikan,” katanya.

“BI rate bisa turun kalau inflasi rendah, rupiah menguat, berapanya tidak bisa disebutkan tapi ya nggak sampai di bawah Rp 13.000, meskipun Fed fund rate naik tapi kalau tetap menguntungkan bagi investor, BI rate bisa turun,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menambahkan.

(drk/ang)

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia menyebut tekanan terhadap stabilitas makro ekonomi mulai mereda sehingga ke depan terdapat ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter.

Seperti diketahui, dalam Rapat Dewan Gubernur atau RDG pada Kamis (15/10/2015), Bank Indonesia tetap mempertahankan BI rate sebesar 7,5% atau tidak mengubah BI Rate sejak penurunan 25 basis poin pada Februari lalu.

Direktur Eksekutif Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Juda Agung mengatakan otoritas moneter melihat faktor ataupun risiko makro ekonomi terus terjaga sehingga pelonggaran kebijakan moneter akan semakin terbuka dan tidak menutup kemungkinan BI Rate mengalami penurunan.

“Risiko makro ekonomi terus terjaga apalagi inflasi dibawah target tentu ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter akan semakin terbuka tidak menutup kemungkinan BI Rate akan turun,” ujarnya di Gedung BI, Kamis (15/10/2015).

Bank sentral akan terus dilakukan evaluasi faktor yang berpengaruh BI Rate setiap bulannya dalam RDG.

Namun, otoritas moneter memproyeksikan akan ada ruang agar BI Rate dapat turun.

“Tapi ini akan dievaluasi setiap bulan dalam RDG, faktornya. Inflasi rendah, CA terjaga dan global kondusif, proyeksi kami tunjukan ruang pelonggaran moneter. Mudah-mudahan global nya juga kondusif,” tutur Juda.

Kendati demikian, pihaknya belum dapat memperkirakan kapan waktu yang tepat penurunan BI Rate dapat dilakukan.

Bank sentral akan terus memonitor perkembangan pasar baik global maupun domestik.

“Rentang waktu, kita terus monitor perkembangan global, risk on risk off, rentang waktu tidak bisa didefinisikan secara rinci, tapi begitu ada waktu yang lebih lebar, kita akan segera menyesuaikan,” terang Juda.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara menambahkan suku bunga acuan BI dapat diturunkan apabila inflasi rendah dan rupiah menguat.

“BI rate bisa turun kalau inflasi rendah, rupiah menguat, berapanya tidak bisa disebutkan tapi ya rnggak sampai di bawah Rp13.000 per dolar AS. Meskipun FFR naik tetapi kalau tetap menguntungkan bagi investor, BI rate bisa turun,” terangnya.

JAKARTA ID – Ketidakpastian global akibat penundaan kenaikan Fed funds rate tidak perlu terus disikapi dengan BI rate tinggi. Justru saat inilah Bank Indonesia harus menurunkan suku bunga untuk mendukung reformasi struktural, yang mengubah ekonomi berbasis komoditas perkebunan dan pertambangan menjadi industri bernilai tambah tinggi. gw dah NGOCEH2 gitu lho, demi KESEJAHTERAAN RAKYAT
Dengan membaiknya ekonomi, dana asing akan kembali mengalir masuk dan rupiah menguat. Sebaliknya, suku bunga pernah dinaikkan menjadi 70% lebih saat krismon, namun asing tetap kabur. ocehan gw soal TINGKAT BI RATE… persis SAMI MAWON
Tingginya BI rate saat ini sudah memukul ekonomi dalam negeri. Meningkatnya bunga kredit menambah beban pengusaha dan membuat kredit bermasalah meningkat. Banyak perusahaan juga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sejak Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan, dari 5,75% menjadi 6% Juni 2013 dan kini sebesar 7,5%, laju pertumbuhan ekonomi terus turun. Jika pada kuartal I-2013 pertumbuhan masih sekitar 6,03% secara year on year, kuartal II-2013 menjadi 5,81%. Pada kuartal I-2014 turun lagi menjadi 5,21% dan kuartal II-2014 ke 5,12%. Bahkan, triwulan I tahun ini tinggal 4,71% dan triwulan II 4,67%.

Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial Enny Sri Hartati mengatakan, langkah The Fed menahan suku bunga acuan makin memicu ketidakpastian global.Pada Kamis (17/9) waktu Washington, bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve) memutuskan menahan Fed funds rate pada level 0-0,25%, yang telah diberlakukan sejak 2008. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC) melalui proses voting, di mana sembilan dari 10 anggota komite memilih untuk memper tahankan suku bunga acuan.Dalam rilisnya The Fed memaparkan, kebijakan tersebut untuk mendukung maksimalisasi penyerapan tenaga kerja dan stabilisasi harga barang.“Dengan ketidakpastian global itu, justru di sinilah perlu ada kerja sama pihak otoritas untuk memberdayakan potensi dalam negeri. Ini salah satunya, dengan BI menurunkan BI rate. Indonesia perlu menfokuskan diri pada kebijakan internal yang bisa kita kendalikan, ketimbang terus terpaku ke sektor eksternal yang di luar kontrol kita,” kata Enny di Jakarta, Jumat (18/9). (bersambung)Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/moneyandbanking/bi-perlu-turunkan-bi-rate-untuk-gerakkan-ekonomi/127739

 bbbbbbbbbbbbIIIIIIIIIIIIIIIbbbbbbbbbbbbbbb

MANFAATken MOMENTUM PENUNDAAN KENAEKAN THE FED FUND RATE K 2016 dengan KEBIJAKSANAAN BI RATE DI BAWAH 7%

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani usai bertemu Presiden Jokowi mengemukakan, kalangan dunia usaha tidak mengkhawatirkan pelemahan rupiah. Yang mereka khawatirkan adalah inkonsistensi pemerintah mengeksekusi paket stimulus ekonomi di lapangan.

“Yang kami kejar adalah momentum. Apakah pemerintah mengeksekusi secara baik paket kebijakan ekonomi atau tidak,” tegas dia.

Hariyadi juga mendesak BI mendukung sektor riil melalui kebijakan yang produnia usaha, di antaranya menurunkan BI rate yang kini dipatok 7,5%. “Harus ada keberanian otoritas moneter untuk mendukung sektor riil. Suku bunga acuan harus diturunkan,” tandas dia.

Dia menjelaskan, Apindo dan dunia usaha menyambut baik terbitnya paket stimulus ekonomi yang diharapkan dapat menggerakkan sendi-sendi perekonomian nasional di tengah melemahnya ekonomi dunia. “

Darmin Nasution menegaskan, paket stimulus yang diterbitkan tidak perlu banyak-banyak, tetapi efeknya ‘nendang’ sehingga makin mempermudah dunia usaha menjalankan roda bisnisnya di Indonesia. “Nah, paket stimulus jilid II ini lebih ‘nendang’, gampang ditangkap publik, dan mudah diterapkan,” ucap dia. (yos/az)

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/apindo-turunkan-bi-rate/128611
Sumber : INVESTOR DAILY

Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah pihak, termasuk pemerintah, menyarankan kepada Bank Indonesia (BI) agar mau menurunkan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) yang saat ini masih berada di level 7,5 persen. Alasan pemerintah mendorong agar BI bisa menurunkan BI Rate karena realisasi pergerakan inflasi tahun ini cukup terkendali, sehingga ada gap antara BI Rate dengan inflasi sangat jauh.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, pencapaian deflasi pada Oktober ini sebesar 0,08 persen semakin memicu jarak Real Interest Rate (RIR) kian besar. RIR merupakan selisih antara BI rate dengan inflasi.

“Nanti akhir tahun ini inflasi di bawah 4 persen atau 3,6 persen lah. Padahal BI Rate-nya 7,5 persen, jadi ada selisihnya sekitar 4 persen. Tidak pernah itu. Biasanya bedanya cuma 1 persen,” tegas Darmin saat ditemui di kantornya, Jakarta, malam ini (2/11/2015).

Dengan gap ini, katanya, otoritas moneter, BI mempunyai ruang untuk menurunkan BI Rate. Hanya saja Darmin mengaku, BI tetap bertahan pada suku bunga tinggi karena alasan fluktuasi nilai tukar rupiah.

“Kalau dilihat itu (gap), tingkat bunganya ada ruang untuk turun. Tapi kenapa tidak turun? Dia (BI) masih takut sama goyang-goyangnya rupiah, kurs rupiah masih agak volatile,” terang Mantan Gubernur BI itu.

Ia mengatakan, jika selisih antara BI Rate dan inflasi terlalu lebar, imbasnya ke perekonomian Indonesia adalah orang akan lebih senang menyimpan uangnya ketimbang melakukan pinjaman ke perbankan nasional. “Kalau RIR membesar, orang lebih senang simpan uang ketimbang meminjam,” tandas Darmin.

Sebelumnya, BI menegaskan masih ada ruang untuk menurunkan suku bunga acuan. Hal ini dilihat dari data ekonomi makro Indonesia yang sudah dihimpun dan dihitung oleh otoritas moneter ini dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada pertengahan Oktober lalu.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, pelonggaran kebijakan moneter, termasuk menurunkan BI Rate yang saat ini masih berada di level 7,50 persen, harus mempertimbangkan sisi fundamental ekonomi dalam negeri.

Dari data yang ada, masih telah ada perbaikan ekonomi meskipun belum terlihat tinggi. “Itu terlihat dari inflasi yang sebelumnya di kisaran 4 persen plus minus 1 persen atau 4,3 persen, ternyata bisa di bawah 4 persen akhir tahun ini. Bahkan kalau bisa dipertahankan akan menyentuh 3,6 persen,” ujar dia.

Melongok data ekonomi makro yang lain, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD), tambah Agus, diperkirakan bakal menyempit di kisaran 2 hingga 2,1 persen pada akhir 2015. Proyeksi angka ini lebih rendah dibanding pencapaian tahun lalu sebesar 3,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kondisi ini juga didukung neraca perdagangan yang surplus sejak Januari-September 2015. Ini konsisten menunjukkan perbaikan fundamental ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Kata Agus, risiko pelemahan ekonomi global masih akan terus berlanjut. Ekonomi Amerika Serikat (AS) belum solid, sedangkan untuk China juga belum memperlihatkan perbaikan. Di luar itu, harga komoditas cenderung menurun.

Dia mengaku ada beberapa hal untuk mewaspadai perkembangan eksternal. Pertama, Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan, pertumbuhan ekonomi China kecenderungannya melambat. Imbasnya, Agus bilang, sangat signifikan terhadap perekonomian dunia dan negara-negara berkembang.

“Mata uang China mau diinternasionalisasikan, jadi mata uangnya dikelola moneter, independen dengan capital account terbuka. Tentu ini ada risiko khusus dalam perlaksanaan dengan mempertimbangkan dolar AS menguat dan upaya China menjaga pertumbuhan ekonominya tidak menurun lebih besar,” ucap dia.

Kedua, normalisasi kebijakan The Federal Reserves soal kepastian kenaikan tingkat bunga Bank Sentral AS menjadi perhatian Indonesia di tahun ini atau tahun depan. Ketiga, tantangan berlanjutnya penyesuaian harga komoditas. (Fik/Gdn)

 

Bisnis.com, JAKARTA – Paket Kebijakan Ekonomi VI seharusnya diumumkan pada hari ini Senin (2/11/2015), tetapi Presiden Joko Widodo belum mengizinkan karena masih ada beberapa hal yang perlu dimatangkan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa materi paket ekonomi VI perlu dibahas dalam satu kali rapat terbatas sebelum paket ekonomi tersebut diumumkan kepada publik.

“Akan ada ratas lagi karena perlu pedalaman beberapa hal yang bersifat substantif mendasar dan itu juga berkaitan dengan kewenangan daerah,” kata Pramono seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pramono tidak menyebutkan fokus paket ekonomi yang sedang disiapkan. Namun ia hanya merinci perlu ada penyempurnaan berbagai substansi berkaitan dengan perpajakan yang tumpang tindih, penyiapan lahan, dan berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Dengan demikian masih perlu waktu untuk itu sehingga tidak diumumkan pada hari ini, perlu penyempurnaan,” jelasnya. Pramono hanya memperkirakan paket ekonomi akan dibahas dalam agenda ratas antara pada hari Rabu dan Kamis pekan ini.

JAKARTA ID – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V. Agus menyebut kehadiran paket kebijakan ekonomi itu menjadi turning point menuju kebangkitan kembali ekonomi nasional, pada saat ekonomi dunia berada dalam ketidakpastian.

“Langkah-langkah ini apabila didukung upaya terus-menerus untuk melakukan reformasi struktural, tentu akan membawa kinerja yang lebih baik di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dunia dan menjadi kekuatan Indonesia di mata dunia,” kata Agus di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/10).

Dia mengatakan, sejak digulirkannya Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I, pada 9 September 2015, kinerja ekonomi nasional terus menunjukkan perbaikan signifikan. Disebutkan, selain berhasil menekan inflasi, transaksi berjalan Indonesia juga makin membaik, yaitu dari minus US$ 27 miliar menjadi US$ 18 miliar.

“Ini menunjukkan kondisi perbaikan,” katanya.

Agus mengatakan, Bank Indonesia juga memprediksikan, pada Semester II tahun ini pertumbuhan ekonomi akan meningkat, dibandingkan pada Semester I yang hanya sekitar 4,7%. Lebih lanjut dikatakan, pada akhir tahun pertumbuhan ekonomi nasional akan berada pada kisaran 4,7 – 5,1% dan pada Kuartal III Tahun 2015 sebesar 4,85%.

“Kalau Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 4,85%, Ini adalah turning point karena di saat dunia sedang memperhatikan negara-negara berkembang yang umumnya mempunyai pertumbuhan ekonomi yang terus melambat, Indonesia bisa membuktikan bahwa setelah Semester I di kisaran 4,7 %, pada Kuartal III bisa berbalik menjadi 4,85%,” kata Agus. (ID/Novy Lumanauw/PCN)

 

JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan kelima pada sore ini, Kamis 22 Oktober 2015.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, ada tiga fokus dalam paket kebijakanteranyar ini. “Pertama revaluasi aset,” jelas Pramono di Istana Presiden, Kamis (22/10/2015).

Kedua, lanjut dia, menghilangkan pajak berganda. Pajak berganda ini bisa terkena untuk aktivitas investasi hingga di sektor properti.

Dan ketiga, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan deregulasi di bidang perbankan syariah.

Deregulasi di bidang perbankan syariah mencangkup beberapa hal, mulai dari aturan gadai emas hingga aturan pembukaan kantor cabang baru bagi perbankan syariah.

(wdi)

JAKARTA kontan. Tren peningkatan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di bank umum sedikit banyak disumbang dari bisnis kartu kredit. Meski tak ada data persis kontribusi terhadap NPL secara keseluruhan, namun rasio kredit macet pada kartu plastik ini per September 2015 lalu telah mencapai hampir 3%.

Steve Martha, General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mengakui ada kenaikan NPL kartu kredit di tahun ini. Tapi, kenaikan itu masih dalam batas wajar.

Tahun 2009, kata dia, NPL kartu kredit pernah di atas 10%. Namun perlahan membaik dan menjadi 2,83% di tahun 2014. “Dan saat ini hampir 3%,” ucap Steve kepada KONTAN, Rabu (21/10).

Tren peningkatan NPL tak lepas dari kelesuan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga kualitas aset nasabah turun. Meski di sisi lain, transaksi kartu kredit juga melambat, baik karena efek perlambatan ekonomi maupun pembatasan kepemilikan kartu.

“Memang, ada kenaikan, 1%–2% wajar lah. Toh, kami pernah menjaga NPL paling rendah 1,9%,” kata Steve. Dia bilang, industri akan menjaga NPL kartu kredit tak melewati 3%.

Salah satu bank yang NPL kartu kreditnya naik adalah Bank Negara Indonesia (BNI). Rasio kredit macet pada kartu kredit BNI meningkat 100 basis poin menjadi 2,6% dari akhir tahun 2014.

“Memang ada peningkatan NPL kartu kredit, namun cukup wajar,” kata Okki Rushartomo, VP Credit Card &Acquiring Business BNI. Peningkatan NPL kartu kredit itu, kata Okki, bersifat musiman usai Lebaran di samping juga akibat kelesuan ekonomi.

“Nanti pasti membaik, ini tren musiman,” ujarnya. Untuk menjaga NPL kartu kredit, BNI berupaya melakukan restrukturisasi. Cuma, Okki tidak menyebut nilai kartu kredit yang direstrukturisasi.

Sementara, Dodit W. Probojakti, Managing Director Cards & Loan Bank Mega bilang, NPL kartu kredit Bank Mega turun dari 4,1% per Januari 2015 menjadi 3,6% di September 2015. Salah satu upaya bank ini menurunkan NPL dengan desentralisasi collections effort ke kantor cabang agar lebih efektif.

October 21, 2015 11:00 am JST
Malaysian risk

If US hikes its rate, will there be another Asian currency crisis?

MASASHI UEHARA, Principal Economist and KENGO TAHARA, Senior Economist, Japan Center for Economic Research

While the Federal Reserve Board did not hike its benchmark interest rate in September, the U.S. central bank is still likely to start raising the rate by the end of the year. Fears are rising among market players that emerging market currencies may weaken significantly against the dollar if the greenback, which has been flowing into emerging markets, flows back to the U.S. as a result of a U.S. policy rate hike due to investors seeking higher interest rates. The Japan Center for Economic Research has recently conducted analysis of the vulnerability of the currencies of 15 emerging market and Asian countries, using five economic indicators. As a result, the research institution found that the Malaysian currency suffers relatively high vulnerability in comparison to the currencies of other Southeast Asian countries.

Given that factors influencing currency fluctuation are complex, it cannot be simply predicted how currency markets will react. However, for the purpose of the analysis, we have chosen five economic indicators. Those are current-account balance, fiscal balance, external debt, foreign exchange and inflation rate. We then compared those factors derived from Asian and emerging countries. In addition to China, Indonesia, Thailand, Malaysia and the Philippines, which are regularly covered by the JCER’s short-term Asian economy forecast, South Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Vietnam and India were added for the purpose of this analysis. Furthermore, Brazil, Turkey and South Africa, which are three of the “fragile five” countries, and Russia, which is one of the BRICs, were also added as subjects for comparison. Consequently, a total of 15 countries or regions were chosen as subjects for this analysis.

Big debts, small reserves

The chart below has the current-account balance as a proportion of nominal gross domestic product on the vertical axis and fiscal balance of general government (total of central and local government) as a proportion of GDP on the horizontal axis, with each country’s figures plotted on the chart. The most recent current-account balance and fiscal balance are plotted, as well as those of the three years up to 2014, so that the chronological variations of the two criteria can be observed.

It is believed that currencies of countries with “twin deficits” are more vulnerable. Such countries’ current-account balances and fiscal balance are both in the negative territory. Countries classified as being within the “fragile five” are such countries. Among them, we can see that India and Indonesia are improving as their current-account balances are approaching the zero line. Countries and regions, excluding Singapore, Hong Kong, South Korea and the Philippines, are in fiscal deficit territory. Thailand’s current-account balance was in deficit in 2012, but is subsequently in surplus. We can also see that Malaysia and Vietnam’s current-account surpluses are getting smaller.

The chart below has the ratio of foreign debts to GDP on the horizontal axis and the ratio of foreign exchange reserves to the amount of short-term foreign debt on the vertical axis. The most recent figures are for March in 2015. Figures over the three years through 2014 are also plotted, so that variation over time can be seen. The horizontal axis shows that the smaller the figures get, the smaller the amount of foreign debts. The vertical axis shows that the bigger the figures get, the greater the foreign exchange reserves that countries have, which means that the currencies’ vulnerability is low.

Looking at the two axes, we can see that Malaysia’s currency appears the most vulnerable. Turkey, Russia and South Africa — three countries classified as one of the “fragile five” — have large external debts. However, Malaysia’s are bigger. The Southeast Asian country’s foreign currency reserves are only 10% larger than its short-term external debts. Thailand, South Korea, Taiwan, Indonesia and Vietnam are found at similar locations in the chart. Their foreign debt ratios are 30-40%, while their foreign currency reserves are more than double their short-term external debts. The Philippines’ external debts are not as big as those of other Southeast Asian countries. The country also has abundant foreign exchange reserves, which are increasing.

Looking at inflation rates, Indonesia’s is around 7%, which is considered high. The second highest inflation rate in Southeast Asian countries is Malaysia’s. Although the country’s rate is on the rise, it remained at the 3% as of August. Inflation rates of Thailand and the Philippines are declining, with the Thai economy already in deflation and the Philippines’ rate below 1%.

Assessing those five indicators as a whole, it turns out that, out of Southeast Asian currencies, Malaysia’s currency vulnerability is becoming higher. The JCER’s separate analysis also shows that Malaysia is most influenced by the world’s two biggest economic changes, which are falling crude oil prices and China’s economic slowdown. On top of that, Malaysia is also likely to be impacted by any hike in the U.S. interest rates.

Having said that, however, Malaysia’s current-account balance remains in surplus, and it is expected to still be in surplus in 2016.  Consequently, it is unlikely that the country will be short of foreign currencies and face another currency crisis, as occurred back in 1997. Nevertheless, concerns are emerging about things other than economic indicators, such as China’s devaluation of the yuan in August and political uncertainty caused by Prime Minister Najib Razak’s alleged corruption scandal.

MASASHI UEHARA, Principal Economist and KENGO TAHARA, Senior Economist, Japan Center for Economic Research

     Malaysia is not the only Southeast Asian country that suffers from political uncertainty. Thailand, for instance, has been ruled by a military government for a prolonged period. Indonesia is now questioning President Joko Widodo’s leadership ability. The Philippines will see a transfer of power in May 2016. Given that, it is necessary to pay even greater attention to political trends in Southeast Asia in order to predict changes in the currency market.

 

 

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar menilai bank sentral belum memiliki ruang untuk menurunkan BI Rate sekalipun nilai tukar rupiah menguat sepanjang dua pekan terakhir. Di sisi lain, posisi suku bunga acuan saat ini juga dianggap cukup memadai untuk menanggkal risiko eksternal.

Dalam survei Bisnis.com terhadap sejumlah lembaga keuangan dan penelitian ekonomi, volatilitas pasar keuangan global yang dihasilkan karena ketidakpastian normalisasi moneter the Fed masih menjadi alasan kunci yang membuat Bank Indonesia (BI) kurang leluasa memainkan instrumen yang dimilikinya.

Otoritas moneter telah menahan BI Rate di posisi 7,5% sepanjang tujuh kali Rapat Dewan Gubernur (RDG) sejak Februari 2015. RDG pada Oktober sendiri dijadwalkan pada hari ini, Kamis (15/10/2015). Berikut konsesus analis yang berhasil dihimpun:

PT Bank Central Asia Tbk 7,5%
PT Bank International Indonesia Tbk. (Maybank Indonesia) 7,5%
Indef 7,5%
Samuel Asset Management 7,5%
DBS Bank 7,5%
Standard Chartered Bank 7,5%
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 7,5%
Core Indonesia 7,5%
Median 7,5%
Rata-rata 7,5%

 

JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, seluruh paket kebijakan perekonomian termasuk paket keempat yang rencananya akan diumumkan hari ini adalah bertujuan untuk membuat kondisi perekonomian Indonesia menjadi semakin lebih efisien.

“Regulasi dalam paket mengajukan tiga hal, yakni bagaimana proses ekonomi berjalan lebih cepat dan lebih murah dan lebih mudah supaya ekonomi kita efisien,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta, Kamis.

Dalam kuliah umum tersebut, Jusuf Kalla juga mengingatkan bahwa dalam konsep trisakti disebutkan berdikari secara ekonomi, yang artinya Indonesia juga ingin melaksanakan kemandirian itu. “Berdikari itu kepanjangan dari berdiri di atas kaki sendiri, punya kekokohan, tanggung jawab dan harga diri dengan kekuatan sendiri,” katanya.

Namun, ketika ditanya mengenai rincian isi paket IV yang rencananya akan diumumkan oleh pemerintah, Wapres hanya mengemukakan “tunggu saja sore ini”.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan paket kebijakan ekonomi jilid IV akan lebih banyak berbicara untuk mengatasi berbagai masalah dalam sektor ketenagakerjaan.

Itu lebih banyak soal ketenagakerjaan, soal formula upah minimum dan izin-izin ketenagakerjaan, karena disana banyak izin,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/10)

Darmin tidak berbicara lebih banyak soal paket kebijakan yang menurut rencana diumumkan pada Kamis (15/10) tersebut, namun dipastikan ada birokrasi perizinan yang dipermudah untuk memberikan kenyamanan bagi para pekerja.

Selain untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, Darmin menambahkan, paket kebijakan ekonomi jilid IV juga akan mencakup rincian aturan tambahan terkait kemudahan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah menunjukkan pro-usaha kecil dan menengah (UKM) karena ada terkait membantu kendala pembiayaan yang kerap dialami pelaku UKM.

“Usaha kecil juga akan sangat terbantu dengan turunnya bunga KUR dari 22 persen ke 12 persen,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial Rosan Perkasa Roeslani.

Namun, Rosan menyoroti penyerapan KUR yang dinilai masih sangat lambat di tengah masyarakat sehingga pemerintah saat ini juga perlu untuk mendorong percepatan penyerapan KUR.

Dia menambahkan, Kadin menantikan kebijakan lanjutan yang akan dikeluarkan pemerintah, yang diharapkan akan mengembalikan kepercayaan investor, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dengan semakin banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan tenaga kerja yang di-PHK, menurut dia, kebijakan yang tepat sasar akan mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah.(ant/hrb)

 

http://id.beritasatu.com/financialplanning/paket-kebijakan-membuat-perekonomian-ri-efisien/129778
Sumber : INVESTOR DAILY

INILAHCOM, Jakarta – Provinsi Bali yang dikenal sebagai surganya wisatawan, tak mampu melawan pelemahan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi di daerah ini ikut turun.

Kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Dewi Setyowati, perekonomian di Bali pada triwulan III-2015 diperkirakan mengalami perlambatan dengan rentang 5,62-6,62% (yoy). Bandingkan dengan triwulan III-2014 sebesar 6,02%.

“Dengan perkembangan tersebut maka secara keseluruhan tahun 2015, perekonomian Bali akan tumbuh melambat pada kisaran 5,73-6,73 persen (yoy),” kata Dewi di Denpasar, Minggu (11/10/2015).

Dalam laporan tentang kajian ekonomi dan keuangan regional Bali triwulan II-2015 disebutkan, sektor pariwisata masih menggeliat. Pertumbuhannya sedikit menolong perlambatan pertumbuhan di triwulan III.

Peningkatan pertumbuhan disebabkan oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum naik, seiring perkembangan industri pariwisata, terutama dari naiknya jumlah turis asing masuk ke Bali.

Kalau industrri wisata masih baik, kata Dewi, berbeda dengan sektor pertanian yang masih diselimuti awan gelap. Di banyak daerah terjadi gagal panen akibat kekeringan El Nino.

Dari sisi neraca perdagangan, kata Dewi, dipekirakan ada perbaikan. Kinerja ekspor bakal mengalami peningkatan didorong peningkatan permintaan global di semester II-2015, serta peningkatan ekspor jasa yang berasal dari industri pariwisata.

Perkiraan peningkatan ekspor ini diiringi perlambatan impor, seiring berlanjutnya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2015 sejalan dengan hasil survei kegiatan dunia usaha BI yang menunjukkan kenaikan saldo bersih tertimbang kegiatan usaha sebesar 10,52% pada triwulan II 2015. [tar] – See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2244069/bi-pertumbuhan-ekonomi-di-bali-anjlok#sthash.3CQef21K.dpuf

 

JAKARTA kontan. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah di depan mata. Salah satunya datang dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang selama ini menyedot ratusan ribu tenaga kerja.

Franky Sibarani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut, saat ini, ada 17 perusahaan TPT yang sudah melaporkan kesulitan mereka. Dari mereka yang melapor, delapan perusahaan sudah mengurangi produksi. Bahkan, lima perusahaan diantara mereka sudah menutup usaha dan melakukan PHK.

“Semua perusahaan itu skalanya menengah besar,” kata Franky, Jumat 9/10). Sayang, Franky enggan menyebutkan nama 17 perusahaan TPT yang dirundung masalah. Perusahaan-perusahaan tersebut berlokasi  di Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, hingga Yogyakarta.

Adapun, sumber masalah yang dihadapi 17 industri tekstil dan produk turunannya beragam. Mulai masalah perpajakan, kesulitan keuangan, hingga mahalnya biaya produksi akibat tarif dasar listrik yang masih tinggi.

Ade Sudrajat Usman, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengatakan, pemerintah harus segera mencarikan jalan keluar atas masalah yang dihadapi industri garmen. Sebab, masalah tersebut tidak hanya terjadi di industri hilir tekstil dan produk tekstil, industri hulu yang memproduksi bahan baku tekstil juga menghadapi persoalan yang sama.

Misalnya industri serat sintetis. Mereka bahkan sudah mengklaim telah mengurangi tenaga kerja. Redma Gita Wirawasta, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI)  menyebut, pemutusan hubungan kerja dari 12 perusahaan anggotanya sudah mencapai 900 orang.

Redma juga enggan menyebut nama perusahaan-perusahaan itu. “Kami akan membahasnya dengan BKPM pekan depan,” kata Redma kepada KONTAN, Jumat (9/10).

Redma memastikan, jika pemerintah tak segera turun tangan mencari solusi,  ada kemungkinan, triwulan ke-4 tahun ini akan ada penambahan PHK lagi di industri serat sintetis. Ia mengusulkan pemerintah menurunkan tarif listrik untuk industri, tak hanya memberi diskon pada jam-jam tertentu seperti di paket kebijakan ekonomi ke III. “Ini demi bisa mencegah PHK,” tandas Redma.

Usulan lain adalah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi produk yang dihasilkan perusahaan serat sintetis yang membeli bahan baku di dalam negeri. Dengan insentif ini, mereka bisa mengurangi impor bahan baku.

Salah satu perusahaan hulu tekstil yang tertohok adalah PT Asia Pacific Fibers. Tunaryo, Corporate Secretary PT Asia Pacific Fibers menyebut, perusahaan ini tengah mempertimbangkan untuk merumahkan sekitar 50 hingga 100 orang karyawan. “Kepastiannya akan kami umumkan pada bulan November,” tandas Tunaryo kepada KONTAN, Jumat (9/10).

Franky  menegaskan, pemerintah tak tinggal diam dan berkomitmen membantu industri demi mencegah terjadinya PHK. Salah satu yang tengah dibahas adalah pemberian pinjaman modal kerja ke industri padat karya di kisaran Rp 40 miliar- Rp 50 miliar dengan bunga di bawah bunga komersial yang kini ada di kisaran 10%.

Sayangnya, kebijakan yang sebelumnya dijanjikan akan masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid III itu nyatanya malah tak keluar. Pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga kini mengaku masih menyusun kriteria perusahaan yang bisa mendapat kredit berbunga mini itu.

Editor: Havid Vebri.

TEMPO.CO, Jakarta – Penggunaan tenaga kerja pada kegiatan dunia usaha di Indonesia diproyeksikan menurun pada triwulan IV/2015. Penurunan penggunaan tenaga kerja juga terjadi pada kuartal III/2015.

Dalam survei kegiatan dunia usaha yang dirilis Bank Indonesia dikutip Sabtu (10 Oktober 2015) menunjukkan perlambatan penggunaan tenaga kerja pada triwulan III/2015 tercermin dari penurunan saldo bersih tertimbang (SBT) yang terkontraksi -1,75 persen, menurun 0,73 persen pada triwulan II/2015.

Kontraksi tersebut terjadi pada lima sektor ekonomi terutama di sektor pertambangan dan penggalian dengan penurunan SBT 1,34 persen. Sementara, SBT sektor pengolahan juga menurun 0,9 persen. “Sebagian besar responden mengkonfirmasi kondisi ini sejalan dengan aktivitas produksi yang tumbuh terbatas,” tulis Bank Indonesia dalam survei tersebut.

Di sisi lain, tekanan terhadap penurunan penggunaan tenaga kerja diproyeksikan masih tetap berlanjut pada triwulan IV/2015. Indikasi tersebut terlihat pada SBT triwulan IV/2015 yang masih terkontraksi sebesar -0,72 persen. Meskipun, angka ini membaik jika dibandingkan triwulan sebelumnya dengan penurunan SBT -1,75 persen.

Penurunan tenaga kerja pada triwulan IV/2015 diprediksi terjadi di sektor pertambangan dan penggalian dengan penurunan SBT 2,28 persen dan sektor industri pengolahan yang turun 1,6 persen.

 

BISNIS.COM

JAKARTA, KOMPAS.com – Penurunan tingkat penjualan yang dialami beberapa pengembang untuk proyek-proyek terbaru mereka, menyebabkan pertumbuhan penyaluran kredit di sektor properti juga menunjukkan perlambatan.

Menurut data Bank Indonesia (BI) per Agustus 2015, kredit sektor properti tercatat senilai Rp 597,9 triliun atau tumbuh 13,5 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan pencapaian pada Juli 2015 atau 13,6 persen secara tahunan.

“Perlambatan kredit sektor properti bersumber dari kredit konstruksi yang tumbuh 21,4 persen secara tahunan dengan nilai Rp 166,6 triliun, atau lebih rendah ketimbang Juli 2015 sebesar 24,3 persen,” tulis BI.

Di sisi lain, pada Agustus 2015 kredit real estate , kredit pemilikan rumah (KPR), dan kredit pemilikan apartemen (KPA) tercatat tumbuh masing-masing sebesar 20,9 persen dan 8,0 persen secara tahunan. Angka-angka tersebut meningkat dibandingkan Juli 2015 sebesar 18,6 persen dan 7,6 persen secara tahunan.

Pada Agustus 2015, kredit real estate yang tersalurkan senilai Rp 100,1 triliun, sementara sebulan sebelumnya mencapai Rp 97,3 triliun. Sedangkan KPR dan KPA tercatat sebesar Rp 331,2 triliun pada Agustus 2015 dan Rp 329 triliun pada Juli 2015.

Penulis : Hilda B Alexander
Editor : Hilda B Alexander

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah rencananya akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi lanjutan pada Rabu (7/10/2015) pada pukul 17.00 WIB di Istana Kepresidenan.

Seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pertemuan tersebut membicarakan waktu pengumuman paket kebijakan ekonomi tahap III atau paket kebijakan Oktober tahap I.

“Keputusannya deregulasi diumumkan nanti sore di sini,” ujar Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (7/10/2015).

Menurut Darmin, pemerintah telah mengantongi kajian harga bahan bakar minyak dari PT Pertamina (Persero) dan Menteri ESDM Sudirman Said. Namun, keputusan ada atau tidaknya penurunan harga BBM jenis Premium atau Solar baru akan diumumkan nanti sore.

“Kalau substansinya nantilah tunggu saja sampai sore. Nanti sore kita jelaskan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Darmin mengatakan telah mengantongi cukup banyak bahan dari berbagai kementerian untuk diseleksi sesuai prioritas dan urgensi lantas dimasukkan ke dalam paket kebijakan Oktober.

Rencana pengumuman paket ekonomi lanjutan tersebut berlangsung di tengah pasar saham dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menuju tren positif dalam kurun waktu tiga hari terakhir.

JAKARTA. Selamat pagi! Hari ini, harian KONTAN menyuguhkan tiga berita terhangat dari industri perbankan. Berita pertama yang patut Anda cermati adalah keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memangkas tingkat bunga penjaminan atawa LPS ratesebesar 25 basis poin (bps).

Penurunan ini berlaku untuk tingkat bunga penjaminan simpanan dalam denominasi rupiah dan valuta asing di bank umum serta untuk simpanan dalam rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Suku bunga penjaminan simpanan denominasi rupiah turun dari 7,75% menjadi 7,50% dan suku bunga penjaminan simpanan denominasi valas turun jadi 1,25% dari sebelumnya 1,50%. Sedangkan suku bunga penjaminan simpanan denominasi rupiah di BPR turun jadi 10%.

Jakarta – PT Bank Central Asia (BCA) Tbk menyatakan masih memantau kemungkinan untuk menurunkan tingkat suku bunga deposito, menanggapi turunnya tingkat bunga penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar 0,25 basis poin.

“Kita lihat, kalau likuditas berlebih kita ‘trial and error’ kalau diturunin (bunga deposito) dananya masih bagus atau tidak. Karena kita lihat di ujung tahun ini permintaan kredit meningkat,” kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja di sela-sela gelaran Indonesia Knowledge Forum (IKF) ke-IV di Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Jahja melanjutkan, apabila permintaan kredit melonjak, pihaknya tidak berani menurunkan tingkat suku bunga deposito karena dana yang dibutuhkan untuk penyaluran kredit meningkat.

“Kecuali kalau likuiditas berlebih, mending kita turunin (bunga). Itu untuk deposito ya,” ujar Jahja.

Saat ini, suku bunga deposito BCA sendiri masih di bawah tingkat suku bunga penjaminan LPS yakni berkisar 5,25-5,75 persen untuk jangka waktu bervariasi 1, 3, 6, dan 12 bulan.

Sebelumnya pada Selasa (6/10) lalu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan penetapan tingkat bunga penjaminan yang baru untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di Bank Umum serta untuk simpanan dalam rupiah di Bank Perkreditan Rakyat.

Tingkat bunga penjaminan ditetapkan turun 25 basis poin (bps) dan berlaku efektif mulai tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan 14 Januari 2016 dengan rincian untuk bank umum dalam rupiah bunga sebesar 7,5 persen dan valuta asing (valas) 1,25 persen, serta untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rupiah bunga sebesar 10 persen.

Tingkat bunga penjaminan turun sebesar 25 bps dipandang sejalan dengan tren menurunnya suku bunga simpanan perbankan yang terlihat dalam enam bulan terakhir yang menunjukkan masih memadainya likuiditas.

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2243095/bca-pantau-kemungkinan-turunkan-bunga-deposito
Sumber : INILAH.COM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik menyebut turunnya harga barang/jasa atau deflasi sebesar 0,05 persen pada September 2015 bukan disebabkan penurunan daya beli masyarakat.  BPS menilai deflasi terjadi karena upaya pemerintah dalam mengendalikan tingkat inflasi.

“Bukan karena menurunnya daya beli. Menurut saya karena pemerintah all out menekan inflasi,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo, Kamis (1/10).

Sasmito mengatakan, BPS selalu mengingatkan pemerintah agar berupaya keras menjaga tingkat inflasi dengan mengendalikan harga pangan. Kalau mau inflasi turun, kata dia, harga komoditas pangan harus diturunkan.

Sasmito mengakui bahwa harga beras yang menjadi salah satu faktor penentu tingkat inflasi memang masih mengalami kenaikan harga 2,04 persen pada bulan lalu. Namun, kenaikan harga beras itu terbantu dengan turunnya beberapa harga bahan makanan sehingga menyebabkan deflasi. “Terbantu oleh penurunan harga-harga pangan yang lain,” kata Sasmito.

Berdasarkan data BPS, harga bahan makanan tercatat mengalami penurunan 1,07 persen. Beberapa contoh komoditas pangan yang harganya turun adalah daging ayam ras yang turun 9,31 persen, cabe merah turun 10,98 persen, bawang merah turun 12,27 persen, dan cabe rawit yang turun 12,27 persen.

Dengan terkendalinya tingkat inflasi yang baru mencapai 2,24 persen sepanjang Januari-September , Sasmito meyakini target inflasi 4 plus minus 1 tidak akan terlampaui. Meski begitu, pemerintah tetap harus mengendalikan harga pangan dan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak pada tiga bulan terakhir ini.

“Kalau dalam tiga bulan ke depan setiap bulannya hanya inflasi 0,5 persen saja, target bisa tercapai,” ujar Sasmito.

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat deflasi ​​Indeks Harga konsumen (IHK) pada September 2015 sebesar 0,05 persen (mtm) atau 6,83 persen (yoy). Angka tersebut lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara, mengatakan, deflasi bersumber dari deflasi pada kelompok bahan makanan bergejolak (volatile food), karena pasokan yang melimpah di beberapa komoditas bahan pangan. Selain itu, harga barang yang dikendalikan Pemerintah (administered prices) juga mengalami deflasi.

“Dengan demikian, inflasi IHK selama Januari-September 2015 tercatat sebesar 2,24 persen (ytd),” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (1/30).

Tirta menyebutkan, kelompok volatile food mengalami deflasi sebesar 1,25 persen (mtm) atau secara tahunan mencatat inflasi sebesar 8,52 persen (yoy). Deflasi terutama bersumber dari daging ayam, cabai merah, bawang merah dan cabai rawit.

Harga daging ayam yang meningkat dalam tiga bulan terakhir pada bulan ini mengalami koreksi cukup dalam, seiring dengan mulai pulihnya pasokan. Koreksi tersebut juga didorong oleh meredanya permintaan terhadap daging ayam, karena penurunan harga daging sapi dari bulan sebelumnya. Hal itu menyebabkan beralihnya permintaan terhadap daging ayam ke daging sapi (substitusi).

“Aneka cabai dan bawang merah juga mengalami deflasi, seiring dengan musim panen di beberapa sentra produksi,” imbuhnya.

Sementara itu, kelompok administered prices mengalami deflasi sebesar 0,40 perse. (mtm) atau secara tahunan mencatat inflasi sebesar11,26 persen (yoy). Deflasi terutama bersumber dari koreksi tarif angkutan udara pasca lebaran serta penurunan harga bensin Pertamax dan Pertalite karena penurunan harga minyak dunia.

Di sisi lain, kelompok inti mengalami inflasi sebesar 0,44 persen (mtm) atau 5,07 persen (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya. Hal itu terutama bersumber dari kelompok makanan jadi, pendidikan, dan emas perhiasan.

Bank Indonesia memproyeksikam target inflasi 2015 sebesar 4 plus minus 1 persen dapat dicapai dengan dukungan penguatan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani usai bertemu Presiden Jokowi mengemukakan, kalangan dunia usaha tidak mengkhawatirkan pelemahan rupiah. Yang mereka khawatirkan adalah inkonsistensi pemerintah mengeksekusi paket stimulus ekonomi di lapangan.“Yang kami kejar adalah momentum. Apakah pemerintah mengeksekusi secara baik paket kebijakan ekonomi atau tidak,” tegas dia.Hariyadi juga mendesak BI mendukung sektor riil melalui kebijakan yang produnia usaha, di antaranya menurunkan BI rate yang kini dipatok 7,5%. “Harus ada keberanian otoritas moneter untuk mendukung sektor riil. Suku bunga acuan harus diturunkan,” tandas dia.Dia menjelaskan, Apindo dan dunia usaha menyambut baik terbitnya paket stimulus ekonomi yang diharapkan dapat menggerakkan sendi-sendi perekonomian nasional di tengah melemahnya ekonomi dunia. “Darmin Nasution menegaskan, paket stimulus yang diterbitkan tidak perlu banyak-banyak, tetapi efeknya ‘nendang’ sehingga makin mempermudah dunia usaha menjalankan roda bisnisnya di Indonesia. “Nah, paket stimulus jilid II ini lebih ‘nendang’, gampang ditangkap publik, dan mudah diterapkan,” ucap dia. (yos/az)http://id.beritasatu.com/macroeconomics/apindo-turunkan-bi-rate/128611
Sumber : INVESTOR DAILYkontan: Permintaan Presiden Joko Widodo agar perbankan mau menurunkan bunga kredit agaknya bersambut. Para bankir kini masih menghitung kemungkinan menggunting bunga kredit.Bank Tabungan Negara (BTN) semisal. Meski bank spesialis kredit properti itu mengaku siap memangkas bunga kredit demi ikut mendongkrak ekonomi nasional. “Di BTN, yang potensial untuk turun, bunga kredit pemilikan rumah non subsidi,” tandas Maryono, Direktur Utama BTN kepada KONTAN, Jumat (2/10).Hanya saja, penurunan bunga kredit, kata Maryono, juga akan diikuti dengan penurunan bunga simpanan atau bunga dana. Dengan begitu, perolehan laba perusahaan tidak terganggu dengan pemangkasan bunga kredit. Cuma sayangnya, Maryono masih enggan menyebut besaran penurunan bunga kredit.BTN saat ini sedang melakukan hitung-hitungan. “Segera mungkin akan kami turunkan bunga kredit. Saat ini sedang dihitung,” imbuhnya.Pada semester I 2015, BTN tercatat mampu menekan biaya dana dari level 7,28% menjadi 6,98%. Sementara suku bunga dasar kredit (SDBK) kredit pemilikan rumah BTN berdasarkan data Bank Indonesia periode Agustus 2015 tercatat sebesar 11,50%.Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga mendukung permintaan pemerintah untuk memotong bunga kreditnya. Budi Satria, Sekretaris Perusahaan BRI bilang, permintaan agar bank menurunkan bunga kredit pada prinsipnya merupakan imbauan agar perbankan nasional beroperasi lebih efisien.Menurut Budi, BRI dari waktu ke waktu terus berupaya untuk beroperasi secara lebih efisien. “Ini terlihat dari cost efficiency ratio BRI yang terjaga dengan baik,” ujarnya. Adapun soal rencana penurunan bunga kredit, Budi bilang, BRI harus berhitung dulu besaran penurunan bunga kredit.Roy A. Arfandy, Direktur Utama Bank Permata menambahkan, penetapan suku bunga kredit tergantung pada banyak faktor. “Misalnya risiko kredit. Suku bunga ditentukan berdasarkan risiko kredit nasabah,” tandas Roy.Pertimbangan lain yang juga harus diperhatikan bank adalah biaya dana atau cost of fund. Kata Roy, faktor ini tak boleh diabaikan. Jika bunga deposito tak turun, bank juga sulit pangkas bunga kredit.Nah, agar penurunan bunga kredit bank tak sebatas wacana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon berjanji bahwa OJK akan membuat kajian mendalam atas penurunan suku bunga kredit ini.OJK juga akan melakukan diskusi dengan bank-bank yang menjadi market leader dalam bunga kredit dan dana di perbankan nasional. OJK juga berjanji akan melakukan pendekatan secara persuasi terkait permintaan Presiden Joko Widodo untuk menurunkan suku bunga kredit.”Setelah jelas kajiannya, kami akan melihat peluang untuk melakukan efisiensi yang berujung penurunan bunga kredit,” jelas Nelson.Kata Nelson, peluang penurunan suku bunga pinjaman tetap terbuka. Meski demikian, komponen terbesar dari bunga kredit adalah bunga dana pihak ketiga yang mengacu pada besaran tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate.

Nelson menegaskan, kunci utama penurunan bunga kredit bank ada di tangan BI. “Jika BI rate belum turun, bagaimana bank bisa menurunkan suku bunga simpanan?” ujar dia. Wah, nampaknya, bakal lama berharap bunga kredit layu.

Editor: Sanny Cicilia.

eeeeeFFFFFeeeee

Effect of raising interest rates

The main interest rate is set by the Bank of England. This is known as the base rate. If the Bank of England is worried that inflation is likely to increase, then they may decide to increase interest rates to reduce demand and reduce the rate of economic growth.

Usually, if the Bank of England increase base rates it will lead to higher commercial rates too.

Higher interest rates have various economic effects:

  1. Increases the cost of borrowing. Interest payments on credit cards and loans are more expensive. Therefore this discourages people from borrowing and saving. People who already have loans will have less disposable income because they spend more on interest payments. Therefore other areas of consumption will fall.
  2. Increase in mortgage interest payments. Related to the first point is the fact that interest payments on variable mortgages will increase. This will have a big impact on consumer spending. This is because a 0. 5% increase in interest rates can increase the cost of a £100,000 mortgage by £60 per month. This is a significant impact on personal discretionary income.
  3. Increased incentive to save rather than spend. Higher interest rates make it more attractive to save in a deposit account because of the interest gained.
  4. Higher interest rates increase the value of pound (due to hot money flows. Investors are more likely to save in British banks if UK rates are higher than other countries) A stronger Pound makes UK exports less competitive – reducing exports and increasing imports. This has the effect of reducing Aggregate demand in the economy.
  5. Rising interest rates affect both consumers and firms. Therefore the economy is likely to experience falls in consumption and investment.
  6. Government debt interest payments increase. The UK currently pays over £23bn a year on its own national debt. Higher interest rates increase the cost of government interest payments. This could lead to higher taxes in the future.
  7. Reduced confidence. Interest rates have an effect on consumer and business confidence. A rise in interest rates discourages investment; it makes firms and consumers less willing to take out risky investments and purchases.

Therefore, higher interest rates will tend to reduce consumer spending and investment. This will lead to a fall in Aggregate Demand (AD).

If we get lower AD, then it will tend to cause

  • Lower economic growth (even negative growth – recession)
  • Higher unemployment. If output falls, firms will produce less goods and therefore will demand less workers.
  • Improvement in the current account. Higher rates will reduce spending on imports and the lower inflation will help improve the competitiveness of exports.

AD/AS diagram showing impact of Interest rates on AD

Effect of higher interest rates

ad

Evaluation of higher interest rates

  • Higher interest rates affect people in different ways. The effect of higher interest rates does not affect each consumer equally. Those consumers with large mortgages (often first time buyers in the 20s and 30s) will be disproportionately affected by rising interest rates. For example, reducing inflation may require interest rates to rise to a level that cause real hardship to those with large mortgages. However, those with savings may actually be better off. This makes monetary policy less effective as a macro economic tool.
  • Time lags. The effect of rising interest rates can often take up to 18 months to have an effect. For example, if you have an investment project 50% completed, you are likely to finish it off. However, the higher interest rates may discourage starting a new project in the next year.
  • It depends upon other variables in the economy. At times, a rise in interest rates may have less impact on reducing the growth of consumer spending. For example, if house prices continue to rise very quickly, people may feel that there is a real incentive to keep spending despite the rise in interest rates.
  • Real interest rate. It is worth bearing in mind that what is important is the real interest rate. The real interest rate is nominal interest rates minus inflation. Thus if interest rates rose from 5% to 6% but inflation rose from 2% to 5.5 %. This actually represents a cut in real interest rates from 3% (5-2) to 0.5% (6-5.5) Thus in this circumstance the rise in nominal interest rates actually represents expansionary monetary policy.
  • It depends whether increases in the interest rate are passed onto consumers. Banks may decide to reduce their profit margins and keep commercial rates unchanged.

cccccWWWWccccc

Bisnis.com, JAKARTA— Aliran dana yang masuk ke pasar obligasi menekan yield Surat Utang Negara ke level terendah sejak Agustus pada Rabu (7/10/2015).

Data dari Bloomberg menunjukkan yield SUN FR70 turun 9 basis poin ke 9,644% pada Rabu (7/10/2015), terendah sejak Agustus. Harga SUN bertenor 9 tahun tersebut naik 0,54% ke level 98,405 pada pukul 11.22 WIB.

Maximilianus Nico Demus, Analis Pendapatan Tetap dari Samuel Sekuritas, mengatakan investor semakin optimistis atas kinerja pasar finansial Indonesia.

Rupiah yang semakin kuat menunjukkan aliran modal mengalir deras dari luar negeri. Namun, penguatan yang tajam membuat investor masih waspada atas potensi pergerakan berbalik.

“SUN berpotensi menguat terbatas karena sore nanti posisi cadangan devisa akan diumumkan. Pasar juga menanti kebijakan lanjutan,” kata Nico.

Rupiah diperdagangkan menguat 303 poin ke Rp13.938 per dolar AS pada pukul 11.27 WIB. Posisi cadangan devisa Indonesia per Agustus berada di US$105,35 miliar.

 

 

Pergerakan SUN Seri FR70 di Pasar Sekunder

 

 

Tanggal Harga Yield (%)
7/10/2015

(11.22 WIB)

98,405 (+0,54%) 8,644
6/10/2015 97,872 (+1,83%) 8,735
5/10/2015 95,602 (+1,02%) 9,132

 

sumber: Bloomberg

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah meminta perbankan mengkaji penurunan bunga bank, misalnya untuk bunga tabungan dan bunga deposito.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, jika disetujui maka rencana ini akan masuk dalam paket kebijakan jilid tiga. “Yang dicoba dilihat bukan turunkan suku bunga BI rate. Itu lain lagi. Ada bunga tabungan, bunga deposito,” kata Darmin ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Darmin mengatakan, efisiensi bunga dialihkan untuk biaya-biaya administrasi dan beban lain seperti sewa gedung, risiko kredit, serta bunga kredit. “Itu bukan bagian dari moneter (kebijakan BI). Kami akan membicarakannya dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” jelas Darmin.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meminta agar ada kajian mengenai kemungkinan menurunkan bunga bank. Menurut mantan Wali Kota Surakarta tersebut, bunga bank bisa turun jika perbankan bisa melakukan efisiensi biaya operasional.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Charles Honoris, mempertanyakan sikap Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo yang mengkritik rencana pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Agus sebelumnya meminta agar langkah pemerintah untuk menurunkan harga BBM jangan hanya dijadikan sebagai ajang mencari popularitas. Menurut Agus, pemerintah harus konsisten lantaran sudah ada keputusan untuk me-review harga BBM setiap enam bulan atau tiga bulan sekali.

(Baca: Gubernur BI: Rencana Penurunan Harga BBM Jangan untuk Cari Popularitas)

“Itu merupakan pernyataan seorang yang frustrasi yang sedang mencari perhatian. Bukannya lebih melakukan tindakan-tindakan strategis agar rupiah kembali menguat malah Agus ikut-ikutan berkomentar bak politisi di media,” kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/10/2015).

Dalam kondisi rupiah yang melemah seperti sekarang ini, sebaiknya Gubernur BI Agus Martowardojo lebih fokus dan lebih serius menjalankan tugasnya. Sebab, Bank Indonesia adalah lembaga yang memiliki kewenangan dan paling bertanggung jawab terhadap kondisi rupiah.

“Semua orang sedang menunggu aksi Gubernur BI agar rupiah kembali kuat karena memang tanggung jawab ini ada di Gubernur BI. Banyak yang menduga bahwa melemahnya rupiah disebabkan sabotase dari dalam. Jangan sampai Gubernur BI dianggap bermanuver untuk kepentingan politik pihak tertentu,” ucap anggota Komisi I DPR ini.

Charles pun mencurigai, Gubernur BI mengeluarkan pernyataan provokatif seperti itu karena merasa terganggu dengan usulan PDI-P yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif terhadap BI.

“Kalau memang Gubernur BI sudah tidak mampu dan sedang frustrasi lebih baik mundur saja. Saya mendukung penuh agar BPK segera melakukan audit terhadap BI. UU BI perlu juga direvisi agar BI tidak menjadi lembaga superpower yang sulit diawasi,” ucap Charles.

Penulis : Ihsanuddin
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito para eksportir agar mau menyimpan devisa hasil ekspornya di Indonesia bisa bermanfaat menjaga pergerakan kurs rupiah.

“Mudah-mudahan ini bisa memengaruhi,” kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Darmin menjelaskan pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif karena selama ini eksportir tidak pernah lama menyimpan devisa hasil ekspor di Indonesia, apalagi Undang-Undang Lalu Lintas Devisa tidak pernah melarang hal tersebut.

Padahal, apabila devisa hasil ekspor tersebut disimpan di sistem perbankan dalam negeri dalam waktu yang lama bisa menjaga ketersediaan valas dolar AS, dan Bank Indonesia pernah menerbitkan peraturan untuk menahan devisa tersebut.

“Undang-Undangnya tidak mengizinkan untuk ditahan lebih lama di Indonesia, sehingga banyak devisa yang datang tapi lalu pergi lagi, akibatnya kita kekurangan valas,” kata Mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Untuk itu, ia mengharapkan fasilitas insentif ini bisa memancing minat eksportir agar mau menyimpan devisa di Indonesia sehingga suplai dolar AS dalam negeri bertambah dan bisa mencegah fluktuasi kurs rupiah yang terlalu tajam.

Sebelumnya, pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah terkait insentif pengurangan pajak bunga deposito bagi para eksportir agar benar-benar menyimpan devisa hasil ekspornya didalam sistem perbankan Indonesia untuk menjaga pergerakan kurs rupiah.

Fasilitas ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid dua yang berada dalam lingkup Kementerian Keuangan, selain percepatan waktu perizinan tax holiday dan tax allowance, penerbitan PP mengenai pembebasan PPN untuk alat angkutan tertentu dan PP mengenai pusat logistik berikat.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemberian insentif ini ditetapkan dengan tata cara pemberian potongan tarif pajak bunga deposito yang disesuaikan berdasarkan lamanya masa deposito.

“Kalau devisa hasil ekspor dolar AS disimpan di perbankan Indonesia dalam bentuk deposito satu bulan maka tarif pajak diturunkan dari 20 persen, menjadi 10 persen. Kalau deposito tiga bulan, pajaknya 7,5 persen. Kalau enam bulan, pajaknya tinggal 2,5 persen dan kalau diatas enam bulan, tidak kena pajak bunga deposito,” jelas Menkeu.

Sementara, apabila devisa hasil ekspor tersebut dikonversi dalam bentuk rupiah dan didepositokan selama satu bulan maka tarif pajak diturunkan hingga 7,5 persen, untuk deposito tiga bulan tarif pajaknya menjadi lima persen dan deposito enam bulan diberikan tarif nol persen.

Menurut Peraturan Bank Indonesia, devisa hasil ekspor yang disimpan di sistem perbankan dalam negeri masih dikenakan pajak bunga deposito sebesar 20 persen dan pajak tersebut dirasakan masih tinggi oleh para eksportir, sehingga mereka tidak pernah menahan devisa terlalu lama di Indonesia.(ant/hrb)

 

 

http://id.beritasatu.com/business/pengurangan-pajak-bunga-deposito-perkuat-rupiah/128561
Sumber : INVESTOR DAILY

Currency Wars Explained

Currency wars are said to occur when countries seek to devalue their currency to gain a competitive advantage. However, if one country seeks to become more competitive through devaluation, it means other countries become less competitive. Therefore, they may respond by weakening their currency too. Thus, we may get a situation of competitive devaluation where each country seeks to reduce value of currency. This can lead to instability.

Why do countries want a weaker currency?

If you devalue your currency, it means your exports are relatively more competitive (cheaper to foreigners). Therefore you will export more. Also imports become more expensive so there should be a rise in Aggregate Demand. This should help boost economic growth and reduce unemployment.

See: Effect of devaluation of dollar

I though countries wanted a Strong Exchange Rate?

Often countries want to maintain a strong currency. A strong currency increases living standards and enables cheaper imports. Also a devaluation may cause inflation because imports are more expensive and Aggregate Demand rises. However, in a recession and liquidity trap, inflation is not seen as a problem and therefore, countries seek to boost demand by exchange rate.

How does an Economy Weaken its Currency?

  • Cut interest rates. Lower interest rates make it less attractive to save in an economy and less hot money flows
  • Print money / Quantitative Easing. Increasing the supply of money, increases the supply of dollars (or Pounds). This leads to a fall in the value of the dollar (Pound)
  • Intervention Buying. By purchasing the assets of other countries, you increase the value of their currency. For example, if China uses its foreign currency to buy US Treasuries. It increases demand for the dollar and therefore the dollar becomes stronger compared to the Yuan.

For example, at the moment the US Federal Reserve is pursuing quantitative easing. Japan has been recently been selling Yen and buying US assets. China has long been accused of currency manipulation

Jean-Claude Juncker, chairman of the eurozone group of finance ministers, said: “China’s real effective exchange rate remains undervalued… The Chinese authorities do not share our view.” (BBC Link)

Who Started the Currency War?

The US will say that China has been maintaining an artificially weak Yuan for years. This is reflected in the huge trade surplus China has. It has been neutralising this trade surplus by buying US assets to keep dollar artificially high.

Others say, it is the fault of the US Treasury for pursuing quantitative easing and increasing liquidity around the world.

Problems of Currency Wars

  • Instability which discourages investment and trade
  • Policies to weaken currency like printing money can cause instability such as potential future inflation.

However, others argue the dangers of currency wars are overstated. They argue that in a deep recession, countries facing deflation do the right thing to try and boost the money supply.

Is the US Right to Pursue Quantitative Easing and Weaken Dollar?

The US may claim the pursuit of quantitative easing is not just to weaken dollar but the pursuit of independent monetary policy. They may point to the fact that despite zero base rates, there is the threat of slow economic recovery and deflation. Thus their policy is aimed at avoiding deflation and they have a right to pursue quantitative easing. Furthermore, the rest of the world will benefit from a strong US economy which buys their exports. A devaluation of the dollar will help rebalance the global economy and reduce imbalances in trade deficits.

Currency Wars?
“War is not merely a political act, but also a political instrument, a continuation of political relations, a carrying out of the same by other means.” This working defi nition of war by the 19th century Prussian military historian Clausewitz is widely accepted even today. If the notion that “quantitative easing is a continuation of monetary policy by other means” is added to this, the use of the term “currency wars” becomes understandable.
Who started this “war”? The easy answer is the USA. With short-term interest rates already at zero and fi scal policy possibly paralysed by a divided government, the Federal Reserve recently opted for a programme of buying $600 billion of medium-term Treasury bills with the aim of stimulating demand via lower interest rates.
Why did it chose to do so and will this policy work?
The why is clear. Part of the mandate of the Fed is to aim for high employment. This is why it feels that it has to do “something”, or rather anything, to stimulate demand in order to reduce unemployment, which is at a politically unacceptable level (9.5%). It is interesting to note that growth has recovered more strongly in the USA than in the euro zone this year (to over 3% in Q3), but still the Federal Reserve maintains that it has to engage in quantitative easing because it considers the present unemployment rate unacceptable. By contrast, the ECB has recently even been talking about withdrawing some stimulus although the growth rate in the euro area, at below 2%, is considerably below that of the USA, and the euro area unemployment rate is still above 10%, and thus higher than the US rate. This shows the extent to which the acceptability of unemployment differs on both sides of the Atlantic.
Will it work? The essence of quantitative easing is that buying massive amounts of Tbills should lower medium- and long-term interest rates, which should increase asset prices and lower the borrowing costs of enterprises and families. In this sense quantitative easing is really just a continuation of “normal” monetary policy by moving up the yield curve and should have similar effects. But there are reasons to doubt that the usual elements of the monetary transmission mechanism will work under present circumstances.
US corporations are already sitting on an enormous pile of cash. Lower interest rates will not lead them to invest more. Lowering borrowing costs for families should help sustain house prices and consumption. But again, under current circumstances, the effect will be very limited because there are so few new home buyers. The usual transmission mechanism would be massive refi nancing of existing mortgages, but this is now impossible because many are “under water” (the value of the house is lower than the mortgage). Higher stock prices should give another boost to demand, but this is likely to be limited as one cannot really say by how much quantitative easing will boost stock prices and only a very small part of any increase in stock prices stimulated by temporarily depressed medium-term bond yields will be consumed. The only channel which should work as usual thus remains the exchange rate.
Most observers thus agree that the new round of quantitative easing (QE II) should have a rather limited impact on the economy, but the standard models suggest that it should certainly be positive. However, this line of argument overlooks the fact that lower interest rates also mean lower incomes for investors, like insurance companies and ordinary people who have saved for their retirement. These rentiers will now have to reduce consumption because their income has gone down along with interest rates. The upshot is

that one cannot exclude the case that the net effect of QE II might be to reduce demand in the USA.
This explains why the reaction to the new round of quantitative easing has been so hostile outside the USA: normally the impact of an easing of monetary policy on the rest of the world should be neutral – as income in the USA goes up, the rest of the world can export more to the USA. At the same time, the US dollar might depreciate, but the two effects could easily be of similar size, thus cancelling each other out. However, the emerging markets and countries whose economies are in a healthy state now perceive that QE II will only have a negative impact because it does not stimulate demand in the USA but will foster asset price bubbles everywhere else. Moreover, emerging markets have already left the recession behind and they do not need a further monetary stimulus.
The only area that might actually benefi t from QE II is the euro area, because the depressed yields from US Treasuries are likely to stimulate the search for yields and the risk appetite of investors everywhere. These days the US Treasury can borrow at rockbottom interest rates. The interest rate on infl ation-protected bonds has actually now become minus 0.5% for a fi ve-year maturity! The US government is thus essentially being paid in real terms by investors to take their resources. This implies that investors have to look for any alternative that has at least a positive real yield. With Irish, Greek and other bonds now trading at yields around 8%, investors might be tempted to take the plunge, trusting that in the case of trouble Europe would be ready to bail them out.
Will the emerging economies be able to isolate themselves from the wave of liquidity which the Federal Reserve is unleashing? Germany discovered how diffi cult this is during the 1960s and 1970s and resisted the trend of the Deutschmark fi rst to appreciate and then to become an international reserve currency because it felt that the exportoriented German economy would suffer from the wide swings in the exchange rate that are the norm for global reserve currencies. Given the weakness of the other European currencies, however, and Germany’s desire to keep markets open, there was very little that its authorities could do. As the Deutschmark became a major international reserve currency during the 1980s and 1990s, large gyrations in the dollar exchange rate thus at times had a rather large impact on the German economy. However, in the end the German economy adjusted and the country was able to preserve relative price stability even when infl ation took off in the rest of the world.
Today the emerging markets, especially China, have taken the place of Germany (and Japan) in the 1960s and 1970s as the major emerging exporting nations – but with one difference: China manages its exchange rate tightly using pervasive capital controls and massive interventions. Given that China is the only major economy with widespread capital controls, China has created its own “exorbitant privilege”: it can determine its exchange rate because all the other big nations do not have capital controls. A number of other, smaller, emerging economies are also toying half-heartedly with partial capital controls to keep their economies from appreciating. However, as in the case of Germany about 40 years ago, this is unlikely to be effective as partial controls in otherwise open fi nancial markets cannot prevent a fl ood of “hot money”, as it used to be called.
What is called currency wars is thus really a zero-sum game for the world’s export markets, a continuation of monetary policy by other means. In the long run the winners may be those who do not try to fi ght the markets and resist the strength of their currencies even if this may mean a painful adjustment in their export sector in the short run.
Daniel Gros Director CEPS, Brussels, Belguim

How Sweden’s negative interest rates experiment has turned economics on its head

Nordic experimentation with sub-zero interest rates has changed the way central bankers think about fighting recessions

Sweden’s experience with negative rates has shown the so-called “zero lower bound” to be a fairytale

It has long been believed that when it comes to interest rates, zero is as low as you can go. Who would choose to keep their money in the bank if they had to pay for the privilege?

But for the people who control the world’s money, this idea has recently been thrown out of the window. Many central banks have pushed their rates into negative territory and yet the financial system has still to come to an abrupt end.

It is a discovery that flips on its head the conventional idea of how authorities could respond to future economic crises; and for central bankers, this has come as a relief.

Central bank policymakers had believed they had run out of room to support their respective economies, with their interest rates held close to the floor.

 

Traditionally, it was thought that if you wanted to boost the economy, the central bank would reduce its interest rates. Normally, the rates offered on savings accounts would follow, and people would choose to spend more, and save less.

But there’s a limit, what economists called the “zero lower bound”. Cut rates too deeply, and savers would end up facing negative returns. In that case, this could encourage people to take their savings out of the bank and hoard them in cash. This could slow, rather than boost, the economy.

What is happening now should not – according to conventional thinking – be possible.

As central bank rates have turned negative, the rates offered on bank deposits have followed. Yet rather than stuffing cash under mattresses, people have left their money in the bank or spent it.

Nowhere is the experiment with negative rates more obvious than among Nordic central banks. Sweden – the first to dabble with negative rates – is perhaps the prime candidate for such experimentation.

 

The country already has high savings rates, the third highest in the developed world according to the OECD and, despite growing at healthy rates, there appears to be plenty of slack left in the economy to prevent an overheat.

Unemployment is unusually high for an advanced economy at more than 7pc, still well above its pre-crisis levels of sub-6pc. Crucially, the Riksbank’s mandate suggests that such a radical experiment is necessary. Policymakers have battled with deflation since late 2012, and with inflation at minus 0.2pc in August, it remains well below the central bank’s 2pc target.

To a great extent, the Riksbank’s hand has been forced by the plight of the eurozone. A tepid recovery in the currency union has required the European Central Bank (ECB) to bring in ever-looser policy.

As the ECB’s actions have weakened the euro against Sweden’s krona, the cost of importing goods into Sweden has fallen, and weighed down on inflation. The Riksbank has had to cut its own rates in response in an attempt to avoid deep deflation.

 

Sweden’s flexible approach to monetary policy has won it the plaudits of leading credit ratings agency. Standard and Poor’s recently reaffirmed the country’s triple AAA sovereign rating, remarking on the benefits it derives from “ample monetary policy flexibility”.

Noting that the Riksbank had introduced both negative interest rates and quantitative easing, S&P said that “should inflation rates stay low or the krona appreciate materially, the central bank could lower the repo rate further”.

Many City analysts believe that the Riksbank will continue cutting, reducing its key interest rate to minus 0.5pc by the end of the year. Switzerland’s is already deeper still, at minus 0.75pc, while Denmark and the eurozone have joined them as members of the negative zone.

What was once thought impossible now seems something that could come to the UK in the years to come. And even in the US, which is thought to be just months away from an interest rate rise, the idea of negative interest rates has gained attention.

Sweden’s Riksbank is expected to keep cutting rates

At the most recent meeting of the Federal Open Market Committee (FOMC), which decides US interest rates, one unnamed member said that they expected negative policy rates at the end of this year and next.

But can policymakers keep at this forever? Even if turns out that the lower bound was not negative, economists still believe that one exists.

Attempts to estimate the unknown vary, but the fees charged by credit companies give some indication as to how strongly we prefer to use cash. These can be as low as minus 3pc according to Barclays, indicating that central bankers have much more room to slash rates.

Pension funds might be among the first to abandon banks if things get too painful, because of what in effect can look like a tax on holding money.

One solution is to give savers nowhere else to go. This idea was floated by the Bank of England’s chief economist in recent weeks, who made the case that sub-zero rates will be needed in the near future.

The Bank of England’s chief economist Andy Haldane

Andy Haldane, a member of the Monetary Policy Committee (MPC), the UK’s equivalent of the FOMC suggested that to achieve properly negative rates, the abolition of cash itself might be necessary.

This is one reason why negative rates have been used in Nordic economies, where societies are already close to cashless. Even sellers of Sweden’s version of the Big Issue magazine – Situation Stockholm – are able to accept payment via debit or credit card.

For the immediate future, the British obsession with cash appears to be intensifying. The Bank of England has said that demand for banknotes and coins outstrips total spending in the economy.

Some of like to hoard it for peace of mind, while many of us hold it for day to day transactions. And much of it is held abroad, often in bureaux de change.

There are other – perhaps more sinister – motives to prefer non-electronic money. Unlike the money stored on spreadsheets, cash is almost completely untraceable. For those who value their privacy, or who deal in prohibited goods and services, there’s no beating it.

Sweden is one country where demand for cash is not rising compared with total spending

Last week, Charles Goodhart, a former MPC member, said that Swiss and ECB central bankers had been “absolutely shameless” in continuing to issue high denomination notes, printing 1,000 Swiss franc and 500 euro bills.

These high face values notes “are there to finance the drug deals”, Mr Goodhart said at the annual Money, Macro and Finance Conference in London. Sir Charles Bean, also a former deputy governor at the Bank of England, echoed Mr Goodhart’s concerns.

He said that was “all in favour of getting rid of big-denomination notes, which are used in the black economy”. Such a move could increase the cost of holding cash, pushing the lower bound on policy rates even lower. Sushil Wadhwani, a former MPC member, said: “We should make it much more expensive to hold cash.”

No politician is likely to prohibit cash entirely, at least not until it has already all but disappeared from day to day life. Concerns about surveillance and the power of the state are likely to grow, as electronic money is completely traceable.

“Cash is useful for small transactions, and until it disappears naturally, I would be loathe to say let’s outlaw it,” says Sir Charles.

Growth fears gain currency
Standard Hong Kong
Friday, September 25, 2015

World currencies and stocks were choppy on growing unease about global growth, prompting some central banks to cut interest rates.

Adding to those concerns, the US said people seeking unemployment benefits rose 3,000 last week to a seasonally adjusted 267,000. The four- week average declined to 271,750.

Taiwan’s central bank lowered its key interest rate for the first time in four years yesterday to stimulate the economy amid sluggish demand from abroad.

It came after Norway’s crown slumped 2 percent when its central bank cut rates unexpectedly yesterday for the second time in four months as the Nordic country struggles with a sluggish economy and a slump in oil prices.

The Australian dollar, often used as a proxy for China-related trades, struggled near a two-week low against the greenback. The Thai baht fell to a six- year low and the Malaysian ringgit plunged to a 17- year low. The Brazilian real sank to a new all-time low.

They were dragged down by economic reports portraying US factory growth as tepid and China in its worst manufacturing contraction since the global financial crisis.

The Nikkei fell 2.2 percent and MSCI’s 45-country All World index saw its fifth day of losses. The Hang Seng index fell 1 percent, while Shanghai shares closed up about 0.6 percent.

AGENCIES

 

smh: Norway became the latest central bank to cut interest rates in an unexpected move that suggests the battle against slowing growth is not over yet, despite United States Federal Reserve chair Janet Yellen’s apparent readiness to raise interest rates.

Less than 24 hours after Norway’s move, Dr Yellen made her first public speech since the Fed’s September meeting when it left rates on hold, stating that it was still her intent to see a rate rise in 2015.

“It will likely be appropriate to raise the target range of the federal funds rate sometime later this year,” she said, “and to continue boosting short-term rates at a gradual pace thereafter as the labor market improves further and inflation moves back to our 2 per cent objective.”

The US dollar rallied in response to her comments, the opposite reaction to the outcome of the Fed’s last policy meeting when financial markets interpreted the US as being on hold into next year. Markets are still only pricing in a slight chance of a rate hike in 2015.

The Reserve Bank of Australia is believed by some economists to be likely to bow under the same pressure as Norway, where the collapse in energy prices mirrors the plunge in the iron ore price. Taiwan cut interest rates a day earlier, on Thursday, for the first time since 2009 to 1.75 per cent. Norges Bank, at 0.75 per cent, left room for further cuts ahead.

The moves were unsurprising to ANZ chief economist Warren Hogan, who in the past week revised his forecast to factor in two further RBA rate cuts taking the cash rate to 1.5 per cent by May 2016.

“It’s all part of the same thing,” Mr Hogan said, pointing to the challenge facing all economies.

“There’s very little growth out there, there’s a lot of competition for it, there’s excess capacity in manufacturing, there might not be major problems in Europe or America or Asia financially but we’re just losing growth.”

The actions of Norges Bank and Taiwanese policymakers were prompted by similar forces, Mr Hogan argued. “They’re for two different reasons, one because commodity prices are on their knees, and Taiwan because they’re caught in the crossfires of the region.”

Consequences triggered by slowdown

But both were consequences triggered by the slowdown in the global economy, which hurt both developed markets and advanced economies. Caterpillar, the world’s biggest construction and mining equipment maker, revealed it will start cutting up to 10,000 jobs a week after Hewlett Packard targeted up to 30,000 job losses.

“We’ve got a global trade recession on now,” Mr Hogan said. He does not believe the world has dipped into an economic recession as yet but “it does show you the way the world is operating right now”.

“Another way I think about it, and have for a while, is the cyclical forces are just being overwhelmed by the secular forces,” he added, citing aging populations and the disruptive affect of technology.

The RBA has left rates on hold at 2 per cent since May.

Governor Glenn Stevens delivered a more upbeat assessment of the economy a week ago in Canberra, saying he was “content” with the level of interest rates. Rising unemployment is a threat to the Australian economy and housing stability.

Meanwhile, Citigroup foreshadowed the capital drain on emerging markets to continue because of slowing activity in China, exacerbated by renewed US dollar strength and the need to lower rates in response, fostering currency weakness in emerging markets.

Australian equities are in a correction, having fallen below 5000 points for the first time in two years on Wednesday, recovering to around 5050 points by the end of the week.

Read more: http://www.smh.com.au/business/markets/norways-central-bank-joins-the-rate-cut-club-will-australia-be-next-20150925-gjuw60.html#ixzz3mlPXr0r4
Follow us: @smh on Twitter | sydneymorningherald on Facebook

per September 2015: Asian Development Bank mempublikasikan ekspektasi PDB Asia

ADB_GDPasia2015prediksi

 

Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed) menahan penaikan suku bunga acuannya di level 0,25%.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan keputusan The Fed tersebut telah melalui berbagai pertimbangan, terutama perkembangan ekonomi dunia saat ini yang tidak terlalu baik sehingga tidak dinaikkan suku bunganya.

“Faktor yang paling besar adalah kuncinya ekonomi dunia perkembangannya tidak terlalu baik,” ujar di Gedung BI, Jumat (18/9/2015).

Namun, langkah The Fed untuk tidak menaikkan suku bunganya tersebut membuat kondisi yang tidak pasti.

Kondisi ekonomi dunia tidak sebaik yang diperkirakan, artinya masih cenderung buruk ekonomi dunia.

Lha piye to… kalo emang dah diakui bahwa EKONOMI GLOBAL TIDAK BAEK, berarti khan EKSPOR KITE JUGA GA BAEK, lalu PERTUMBUHAN EKONOMI kite MAKIN TELAT… bukan kah ITU ALASAN UTAMA BAHWA SUKU BUNGA BI RATE PANTA$ DITURUNken… ayo lah BANTU EKONOMI RAKYAT dengan MENURUNKAN SUKU BUNGA BI RATE K 6% p.a.

…. dengan suku bunga tinggi  malah bisa memicu n memacu INFLASI karna produksi TURUN sementara permintaan TETAP TINGGI di domestik

“Kita juga mengikuti bahwa betul pertumbuhan ekonomi dunia akan ada di kisaran 3,3% bahkan lebih buruk dari tahun lalu ,” kata Agus.

Hal itu terlihat dari harga komoditi yang masih akan jatuh dan berdasarkan dari kajian BI harga komoditi yang tadinya pada 2015 diprediksi 11% untuk indeks harga ekspor Indonesia, ternyata menurun ke 13% hingga 15%.

“Jadi harga komoditi ekspor Indonesia secara umum akan terkoreksi pada tahun 2015 ini sampai minus 15%. Jadi yang ingin saya sampaikan itu adalah kondisi dari dunia khususnya AS, tentu ini berdampak kepada pasar,” ucapnya.

Penahanan tingkat suku bunga The Fed ini, lanjut Agus, menimbulkan berbagai reaksi di pasar. Ada yang menunjukan penguatan karena ekonomi AS dan currency AS tidak jadi menguat seperti yang diperkirakan.

Namun, untuk negara berkembang tetap terjadi ada tekanan dari penahanan suku bunga The Fed ini.

“Yang selama ini dikira AS itu menunda kenaikan akan bermanfaat pada ekonomi negara berkembang. Tapi ekonomi negara berkembang justru terlihat bahwa harga komoditi masih akan turun dan pertumbuhan ekonomi dunia akan pelan. Itu juga berdampak pada Indonesia,” tutur Agus.

JAKARTA okezone – Meskipun mengalami penurunan, namun Bank Indonesia (BI) tetap mewaspadai risiko Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terhadap perekonomian. Pasalnya, utang tersebut bukan hanya dimiliki oleh pemerintah, namun juga swasta.Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Arief Machmud, mengatakan perkembangan ULN Juli 2015 masih terbilang sehat. Meskipun, dia mengakui perlu pengawasan ekstra agar risikonya tidak tinggi.

“Ke depan, BI akan tetap memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makro ekonomi,” kata dia di BI, Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Arief menyebutkan, ULN swasta pada akhir Juli 2015 terutama terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Menurut Arief, pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,1 persen.

Pertumbuhan tahunan ULN sektor keuangan, sektor industri pengolahan, dan sektor listrik, gas dan air bersih tercatat melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan tahunan ULN sektor pertambangan masih mengalami kontraksi, meskipun tidak sedalam kontraksi yang terjadi pada bulan sebelumnya.

Utang Luar Negeri Indonesia pada Juli 2015 tumbuh 3,7 persen (yoy) atau lebih lambat dibandingkan pertumbuhan Juni 2015 sebesar 6,3 persen (yoy). Dengan pertumbuhan tersebut, posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2015 tercatat sebesarUSD303,7 miliar, terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD134,5 miliar atau 44,3 persen dari total ULN, ULN sektor swasta USD169,2 miliar atau 55,7 persen dari total ULN.

(mrt)

neh ALA$AN gw soal PENURUNAN BI RATE

per tgl 12 September 2015, Bank Indonesia semakin kuat beralasan untuk MENURUNKAN BI RATE:
Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia memprediksi Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) akan menunda kenaikan suku bunga acuannya atau Fed Federal Rate (FFR) pada bulan ini.

“FFR ini diprediksi tidak akan naik pada September. Desember sepertinya,” ujar Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Juda Agung di Gedung BI, Jumat (11/9/2015).

Proyeksi penundaan kenaikan FFR tersebut dikarenakan langkah People’s Bank of China atau PBoC mendevaluasi mata uang yuan pada awal Agustus kemarin.

Langkah Bank Sentral China ini, lanjutnya, mempunyai dampak yang besar serius terhadap penurunan harga barang dan jasa atau deflasi di Amerika Serikat (AS).

Hal itulah yang membuat The Fed akan berpikir ulang untuk menaikkan FFR-nya pada September ini.

“Ada sedikit risiko untuk mundur lagi karena memang, unemployment membaik tapi kalau lihat proyeksi inflasi masih rendah. Bagaimana pun devaluasi yuan memberikan dampak penurunan harga. Di China kan besar, memberikan dampak deflasi ke berbagai negara termasuk Amerika karena Amerika banyak impor dari China,” tuturnya

Ketidakpastian di global membuat bank sentral berhati-hati dalam memainkan kebijakan moneternya.

Bank Indonesia tidak terburu-buru dalam mengubah tingkat suku bunga acuannya yang saat ini berada di level 7,5%.

“Stance kita masih sama sejauh ini. Belum ada perubahan karena ada ketidakpastian di sisi globalnya masih tinggi. Belum buru-buru mengubah stance,” kata Juda.

Ketidakpastian ekonomi global juga telah mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah hingga hari ini.

Hal tersebut membuat BI harus turun tangan menstabilkan kurs dengan menggelontorkan persediaan dolarnya ke pasar keuangan.

“Akibatnya jumlah cadangan devisa Indonesia pada Agustus 2015 turun seniali US$2 miliar menjadi US$105 miliar,” ucap Juda.

per tgl 08 September 2015: JAKARTA.  Bank Indonesia mencatat suku bunga simpanan dan suku bunga kredit mengalami penurunan sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kredit.

Berdasarkan Analisis Uang Beredar, pada Juli 2015, suku bunga deposito berjangka tiga dan enam bulan masing masing tercatat sebesar 8,13% dan 8,71%. “Mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 8,27% dan 8,73%,” tulis Bank Indonesia seperti yang dikutip, Selasa (8/9/2015). Sementara itu, rerata suku bunga kredit turun dari 12,97% pada Juni 2015 menjadi 12,92% pada Juli 2015. Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Budi Gunadi Sadikin mengatakan perseroan belum akan menyesuaikan lagi tingkat suku bunga kredit Bank Mandiri Suku bunga dasar kredit (SBDK) Bank Mandiri per Juli 2015, berdasarkan data Bank Indonesia, tercatat

kredit korporasi perseroan sebesar 10,5%,

kredit ritel 12,25%,

kredit mikro 19,25%,

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 11%, dan

non KPR di level 12,5%. 

“Kami melihat dulu bagaimana Bank Indonesia menetapkan BI rate karena penetapan suku bunga kredit ini selalu mengikuti pergerakan suku bunga acuan bank sentral,” ucapnya. Menurut Budi, bank sentral masih akan menahan tingkat suku bunga acuannya yang saat ini berada di level 7,5% karena saat ini masih ada tekanan volatilitas nilai tukar rupiah.  http://finansial.bisnis.com/read/20150908/90/470345/bank-indonesia-suku-bunga-turun-
Sumber : BISNIS.COM

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan likuiditas perekonomian uang beredar dalam arti luas atau M2 kembali melambat.

Berdasarkan Analisis Perkembangan Uang Beredar (M2) pada Juli 2015, posisi M2 pada akhir Juli 2015 tercatat senilai Rp4.383 triliun atau tumbuh 12,7% (y-o-y).

“Posisi M2 pada Juli tersebut mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan M2 pada Juni 2015 yang sebesar 13,0% (y-o-y),” tulis Bank Indonesia yang dikutip Bisnis.com, Jumat (4/9/2015).

Perlambatan tersebut bersumber dari komponen uang kuasi yang tumbuh 12,3% (y-o- y), turun dari 13,9% (y-o-y) pada bulan sebelumnya. Penurunan uang kuasi tersebut terutama dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka baik dalam rupiah maupun valas.

“Perlambatan M2 tersebut dapat tertahan oleh pertumbuhan M1 yang naik dari 9,9% (y-o-y) menjadi 13,5% (y-o-y),” tulis Bank Indonesia.

Seperti diketahui, uang beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2). M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral atau giro berdenominasi rupiah.

Sementara itu, M2 meliputi M1, uang kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Explanation of BI Rate
Definition
 
The BI Rate is the policy rate reflecting the monetary policy stance adopted by Bank Indonesia and announced to the public.
Function
The BI Rate is announced by the Board of Governors of Bank Indonesia in each monthly Board of Governors Meeting. It is implemented in the Bank Indonesia monetary operations conducted by means of liquidity management on the money market to achieve the monetary policy operational target.
The monetary policy operational target is reflected in movement in the Interbank Overnight (O/N) Rate. It is then expected that bank deposit rates will track the movement in interbank rates, with bank lending rates following suit.

While other factors in the economy are also taken into account, Bank Indonesia will normally raise the BI Rate if future inflation is forecasted ahead of the established inflation target. Conversely, Bank Indonesia will lower the BI Rate if future inflation is predicted below the inflation target.

M2 and inflation

M2: High commodity prices and indications of rising inflation have renewed interest in the hypothesis that the U.S. has been increasing the money supply in recent years at an excessive rate.
One of the measures of the money supply that has been most closely followed by economists is M2, which is calculated at any point in time by adding together the value of cash held by the public, checkable deposits, household savings deposits, small time deposits, and money market mutual funds. Although any given year’s growth rate in M2 may be wildly different from inflation, the average growth rate of M2 over a ten-year period historically tended to correspond pretty closely to the ten-year average growth rate of nominal GNP, as displayed in this graph of over a century’s worth of data by William Dewald:dewald.jpgThe growth rate of nominal GNP is the sum of inflation plus the growth of real GNP. Thus the above graph suggests that over time, growth of M2 that is higher than the growth of real output shows up as inflation. Moreover, ten-year averages of real growth rates do not exhibit nearly as much fluctuation as these nominal series. It accordingly seems reasonable to attribute the surge in U.S. inflation in the 1970s primarily to the surge in money growth.The graph below updates Dewald’s analysis with data through 2005. The hundred-year relationship broke down a bit in the 1990s, as the dramatic slowdown in M2 growth in 1994-95 did not reduce the growth of nominal GDP by as great an extent. The instability of the historical correlation led many economists to put less weight on monetary aggregates as a predictor of inflation and economic activity.gdp_m2.gifMeasuring the money supply is conceptually very difficult, particularly given the many changes in payments technology and financial instruments. For example, consumers may have shifted some of the assets previously held in M2-type accounts into bond and stock mutual funds during the 1990s.If a new financial innovation causes a shift in the demand for M2, what one would see is a temporary period in which the correlation between M2 growth and GDP growth breaks down. However, unless the fraction of assets held as M2 is continually subject to new shocks, once the shift has occurred, we would thereafter expect to see the correlation between the growth rates resume. Indeed one sees in the above graph that, after the break in the 1990s, the correlation between the growth rates of nominal GDP and M2 appears to be right back on track for the most recent decade.It is of course more interesting, though also more hazardous, to look at money growth rates more than once a decade. The graph below displays U.S. M2 growth averaged over a 3-year period ending with the indicated date. From 1999-2004, these three-year averages amounted to 6 or 7% annual money growth. Given a 3.5% real growth rate, that would be consistent with a 2.5-3.5% inflation rate, of which there also may be some indication in the most recent PCE deflator and CPI.m2_3yr.gifOn the other hand, such money growth would not be expected to produce the sort of runaway inflation that some commentators think they detect in commodity prices. Furthermore, the 5% M2 growth rate of the last three years would be the sort of thing to get the economy back on track to a 1.5% inflation rate.Obviously M2 is a pretty noisy indicator if you have to look to 10-year averages, and even then be careful. Nevertheless, it confirms a picture that I think emerges from any of a number of other indicators: the Fed was a little too aggressively expansionary a few years ago. That may have been responsible for a slight increase we’re seeing now in current inflation. However, the more restrictive measures adopted by the Fed over the last three years should help keep future inflation at acceptable levels.

M2 and inflation

Bisnis.com, JAKARTA – Industri perbankan tampaknya harus berusaha keras meningkatkan kinerja di tengah kondisi perlambatan ekonomi.Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juni 2015, laba industri perbankan tercatat Rp50,8 triliun.Perolehan laba perbankan pada Juni 2015 tersebut merosot sebesar 12,99% dari perolehan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp58,4 triliun.Penurunan laba bank umum dikarenakan pendapatan bunga bersih yang naik tipis dari Juni 2014 sebesar Rp132,9 triliun menjadi Rp147,3 triliun pada posisi Juni 2015.Pendapatan operasional hanya tumbuh 17% menjadi Rp93,9 triliun dari Juni 2014 yang Rp80,2 triliun, sedangkan beban operasional melejit sebesar 27,7% dari Rp138,9 triliun menjadi Rp177,46 triliun.

… beban operasional itu APA? Biaya yang terdapat dalam laporan laba-rugi bank terdiri dari biaya operasianal seperti biaya bunga, biaya komisi, biaya overhead dan biaya non-operasional. Biaya-biaya ini merupakan beban periode berjalan. <biaya bunga itu APA? biaya yang dibayarkan kepada deposan/penabung sesuai dengan tingkat suku bunga yang diperjanjikan/ ada dalam kontrak simpanan nasabah; jadi MAKIN TINGGI SUKU BUNGA BANK, MAKIN TINGGI BIAYA BUNGA. BI Rate menjadi ACUAN SUKUBUNGA BANK, jadi BI RATE TINGGI menyebabkan SUKU BUNGA BANK LEBE TINGGI, sehingga BIAYA BUNGA LEBE BERAT> .. pasien BI sila turunken BI RATE supaya BIAYA BUNGA TIDAK MELESAT, biaya operasional tidak melesat dan laba operasional tidak merosot terus, lalu bank punya kemampuan menjalankan fungsi intermediasi dengan lebe baik, lalu sebagai efek domino positifnya (rantai ekonomi) industri  n bisnis justru tetap bisa berekspansi dan PHK terhindarkan lebe banyak 🙂

… beban operasional itu APA? Biaya yang terdapat dalam laporan laba-rugi bank terdiri dari biaya operasianal seperti biaya bunga, biaya komisi, biaya overhead dan biaya non-operasional. Biaya-biaya ini merupakan beban periode berjalan. <biaya bunga itu APA? biaya yang dibayarkan kepada deposan/penabung sesuai dengan tingkat suku bunga yang diperjanjikan/ ada dalam kontrak simpanan nasabah; jadi MAKIN TINGGI SUKU BUNGA BANK, MAKIN TINGGI BIAYA BUNGA. BI Rate menjadi ACUAN SUKUBUNGA BANK, jadi BI RATE TINGGI menyebabkan SUKU BUNGA BANK LEBE TINGGI, sehingga BIAYA BUNGA LEBE BERAT>

Sementara itu, untuk pendapatan nonoperasional perbankan turun dari Rp12,8 triliun di Juni 2014 menjadi Rp12,15 pada Juli 2015.

Beban nonoperasional menurun menjadi Rp11,57 triliun dari Juni 2014 yang mencapai Rp13,55 triliun.

Penurunan laba paling tajam terjadi pada kelompok bank campuran yakni anjlok 64,19%, yaitu dari Rp2,13 triliun menjadi Rp764 miliar pada Juni 2015.

Untuk bank asing merosot sebesar 26,51% menjadi hanya Rp3,39 triliun di Juni 2015 dari periode yang sama pada 2014 senilai Rp4,6 triliun.

Penurunan laba yang cukup besar juga dialami kelompok bank umum swasta nasional devisa sebesar 19,07% menjadi Rp15,27 triliun pada Juni 2015.

Laba kelompok bank pelat merah pun ikut menurun sebesar 4,25% dari Rp26,07 triliun pada Juni 2014 menjadi hanya Rp24,96 triliun pada Juni 2015.

bbbbbbbbbbb00000000000000000bbbbbbbbbb

JAKARTA kontan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum bergerak kencang menyebabkan laju utang luar negeri melambat. Lihat saja, utang Luar Negeri (ULN) Juli 2015 hanya tumbuh 3,7% secara tahunan (yoy), lebih rendah ketimbang pertumbuhan bulan sebelumnya 6,3% (yoy).Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), posisi ULN akhir Juli sebesar US$ 303,7 miliar. Nominal ini turun US$ 600 juta dibandingkan dengan posisi akhir Juni sebesar US$ 304,3 miliar. Pelambatan dipengaruhi oleh penurunan ULN sektor publik maupun swasta yang masing-masing turun menjadi 0,3% dan 6,7%.

Utang swasta tercatat US$ 169,2 miliar atau 55,7%. Sedangkan utang publik sebesar US$ 134,5 miliar atau 44,3% dari total ULN. Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Hendy Sulistiowati menjelaskan, laju utang luar negeri memang tergantung pada prospek ekonomi.

Melambatnya ekonomi dalam negeri membuat minat swasta untuk berutang pun menurun. “Kalau ekspor melambat, tidak perlu narik utang banyak-banyak,” ujarnya, Jumat (18/9).

Nah, ketika ekonomi pulih, dengan sendirinya utang swasta meningkat. Perbaikan ekonomi mulai terlihat pada data ekspor impor Agustus 2015. Impor non migas, khususnya barang modal, naik sehingga surplus neraca dagang turun ke US$ 433,8 juta.

Kenaikan terjadi terutama pada impor mesin dan peralatan mekanik yang naik 26,46%, dari US$ 1,54 miliar pada Juli 2015 jadi US$ 1,95 miliar pada Agustus 2015. Di Agustus laju utang luar negeri swasta diprediksi meningkat.

Hendy menambahkan, apabila swasta aktif berutang maka utang jangka pendek swasta akan berubah. Saat ini swasta lebih melirik utang jangka pendek karena penarikan utang bisa maksimal tapi pembayarannya dapat dilakukan setengah-setengah.

Swasta tahan diri

Berdasarkan jangka waktu sisa, posisi ULN sektor swasta Juli 2015 didominasi oleh pinjaman jangka panjang dengan pangsa 71,7% dari total ULN swasta atau US$ 121,4 miliar. Selebihnya, utang jangka pendek senilai US$ 47,8 miliar.

Deputi Direktur Kebijakan Moneter BI Arief Hartawan menambahkan, laju utang luar negeri swasta yang melambat juga terkait dengan kegiatan ekonomi di luar negeri. Dengan melambatnya ekonomi dunia, perusahaan yang berorientasi pada ekspor pun cenderung menahan diri.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) juga menjadi salah satu pemicu enggannya swasta menarik utang luar negeri. Sektor swasta yang pendapatannya dalam bentuk rupiah, memilih untuk berhati-hati dalam menarik pinjaman dalam bentuk valas.

Mereka memperhatikan likuiditas terutama jika perusahaan memiliki pendapatan sebagian besar dalam rupiah. “Karena implikasinya, perusahaan punya kebutuhan tinggi terhadap valas,” terangnya.

Adapun ULN sektor swasta pada akhir Juli lalu didominasi oleh sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,1%.

Walaupun masih terjadi kenaikan, ternyata pertumbuhan tahunan ULN pada sektor keuangan, industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih tercatat melambat ketimbang pertumbuhan bulan sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan tahunan ULN sektor pertambangan kembali kontraksi meski tidak sedalam bulan sebelumnya.

BI memandang perkembangan ULN Juli 2015 masih sehat. Tapi yang perlu diwaspadai adalah resikonya terhadap perekonomian. BI berjani akan terus terus memantau ULN, khususnya perkembangan ULN sektor swasta.

Editor: Havid Vebri.

karna ULN kita TURUN, lalu SURPLUS NERACA PERDAGANGAN (walo maseh defisit transaksi berjalan), LAJU INFLASI CENDERUNG TURUN, napa BI maseh OGAH n KEuKEUH TAK MENGUBAH BI RATE menjadi LEBE RINGAN… sila BI JAWAB YA !

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 10% dari jumlah total ritel modern telah tutup akibat pelambatan ekonomi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) saat ini ada sekitar 3.000 gerai di seluruh Indonesia.

Selain karena pelambatan ekonomi, pelarangan penjualan minuman alkohol golongan A yang diterapkan oleh Kementerian Perdagangan per April lalu juga turut berperan menggerus keuntungan pengusaha, terutama kelas minimarket.

“Ada sekitar 10% yang tutup dari seluruh golongan. Tapi mayoritas kelas minimarket karena faktor itu tadi, efisiensi dan kondisi ekonomi” kata Wakil Ketua Umum Aprindo Satria Hamid, Minggu (20/9/2015).

Ritel modern yang tutup, imbuhnya, bukan hanya gerai yang dimiliki oleh perusahaan induk. Namun juga gerai yang dikelola secara personal oleh masyarakat atau waralaba.

“Termasuk yang waralaba juga, karena keadaan ekonomi, aturan-aturan yang dibebankan peritel, misalnya pelarangan penjualan minuman alkohol itu tadi,” ujarnya.

JAKARTA kontan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum bergerak kencang menyebabkan laju utang luar negeri melambat. Lihat saja, utang Luar Negeri (ULN) Juli 2015 hanya tumbuh 3,7% secara tahunan (yoy), lebih rendah ketimbang pertumbuhan bulan sebelumnya 6,3% (yoy).

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), posisi ULN akhir Juli sebesar US$ 303,7 miliar. Nominal ini turun US$ 600 juta dibandingkan dengan posisi akhir Juni sebesar US$ 304,3 miliar. Pelambatan dipengaruhi oleh penurunan ULN sektor publik maupun swasta yang masing-masing turun menjadi 0,3% dan 6,7%.

Utang swasta tercatat US$ 169,2 miliar atau 55,7%. Sedangkan utang publik sebesar US$ 134,5 miliar atau 44,3% dari total ULN. Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Hendy Sulistiowati menjelaskan, laju utang luar negeri memang tergantung pada prospek ekonomi.

Melambatnya ekonomi dalam negeri membuat minat swasta untuk berutang pun menurun. “Kalau ekspor melambat, tidak perlu narik utang banyak-banyak,” ujarnya, Jumat (18/9).

Nah, ketika ekonomi pulih, dengan sendirinya utang swasta meningkat. Perbaikan ekonomi mulai terlihat pada data ekspor impor Agustus 2015. Impor non migas, khususnya barang modal, naik sehingga surplus neraca dagang turun ke US$ 433,8 juta.

Kenaikan terjadi terutama pada impor mesin dan peralatan mekanik yang naik 26,46%, dari US$ 1,54 miliar pada Juli 2015 jadi US$ 1,95 miliar pada Agustus 2015. Di Agustus laju utang luar negeri swasta diprediksi meningkat.

Hendy menambahkan, apabila swasta aktif berutang maka utang jangka pendek swasta akan berubah. Saat ini swasta lebih melirik utang jangka pendek karena penarikan utang bisa maksimal tapi pembayarannya dapat dilakukan setengah-setengah.

Swasta tahan diri

Berdasarkan jangka waktu sisa, posisi ULN sektor swasta Juli 2015 didominasi oleh pinjaman jangka panjang dengan pangsa 71,7% dari total ULN swasta atau US$ 121,4 miliar. Selebihnya, utang jangka pendek senilai US$ 47,8 miliar.

Deputi Direktur Kebijakan Moneter BI Arief Hartawan menambahkan, laju utang luar negeri swasta yang melambat juga terkait dengan kegiatan ekonomi di luar negeri. Dengan melambatnya ekonomi dunia, perusahaan yang berorientasi pada ekspor pun cenderung menahan diri.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) juga menjadi salah satu pemicu enggannya swasta menarik utang luar negeri. Sektor swasta yang pendapatannya dalam bentuk rupiah, memilih untuk berhati-hati dalam menarik pinjaman dalam bentuk valas.

Mereka memperhatikan likuiditas terutama jika perusahaan memiliki pendapatan sebagian besar dalam rupiah. “Karena implikasinya, perusahaan punya kebutuhan tinggi terhadap valas,” terangnya.

Adapun ULN sektor swasta pada akhir Juli lalu didominasi oleh sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,1%.

Walaupun masih terjadi kenaikan, ternyata pertumbuhan tahunan ULN pada sektor keuangan, industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih tercatat melambat ketimbang pertumbuhan bulan sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan tahunan ULN sektor pertambangan kembali kontraksi meski tidak sedalam bulan sebelumnya.

BI memandang perkembangan ULN Juli 2015 masih sehat. Tapi yang perlu diwaspadai adalah resikonya terhadap perekonomian. BI berjani akan terus terus memantau ULN, khususnya perkembangan ULN sektor swasta.

Editor: Havid Vebri.

uuuuuuuuuuuuuuLLLLLLLLLuuuuuuuuuuuuu

JAKARTA. Sejumlah ekonom yang dihubungi KONTAN, Rabu (16/9) memprediksi Bank Indonesia (BI) akan kembali menahan suku bunga acuannya (BI rate) di level 7,5% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan, hari ini (17/9).

Ekonom Bank Danamon Dian Ayu Yustina mengatakan ketidakpastian eksternal masih tinggi, khususnya dari hasil Federal Open Market Committee (FOMC) Bank Sentral Amerika (The Fed) yang digelar 16-17 September 2015. Ketidakpastian ini menjadi pertimbangan BI belum mengubah arah BI rate.

Dian melihat untuk sementara waktu BI akan menahan suku bunganya. Sebab, situasinya serba dilematis. Jika BI rate turun, ini berdampak positif bagi ekonomi. “Tapi akan berisiko untuk rupiah,” ujarnya, Rabu (16/9). Bila BI rate naik, ekonomi Indonesia makin melambat.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual melihat BI akan menahan BI rate sambil menunggu hasil FOMC. Menurut David, bila BI memutuskan mengerek BI rate saat The Fed menaikkan suku bunga, waktunya juga harus pas. Jika tidak, rupiah akan semakin melemah.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga melihat BI akan menahan BI rate untuk menstabilkan rupiah. Bila keputusan The Fed sudah jelas, rupiah berpotensi menguat ke level Rp 14.000 per dollar AS pada akhir tahun 2015

http://nasional.kontan.co.id/news/bi-rate-kemungkinan-tetap-di-level-75
Sumber : KONTAN.CO.ID

Jakarta detik -Seperti kebanyakan nilai tukar mata uang, rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Menyusul makin dekatnya pada keputusan Bank Sentral AS The Fed terkait suku bunga acuan. Hari ini bahkan dolar AS nyaris menembus level Rp 14.500.Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Fauzi Ichsan menilai kondisi pasar keuangan Indonesia sekarang memang bergejolak mengikuti kondisi global. Tidak bisa dikatakan sebagai krisis.”Krisis kan masih jauh, ini cuma gejolak. Jadi masih jauhlah sangat jauh,” tegas Fauzi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/9/2015)Dari sisi makro ekonomi, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh 4,7% pada semester II-2015 atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya sekitar 3%. Inflasi tetap terkendali dan defisit transaksi berjalan juga semakin baik dengan mendekati level 2%.”Semester kedua ekonomi Indonesia akan meningkat karena daya serap APBN dan APBD juga akan menignkat,” imbuhnya.Begitu juga dari sisi perbankan, menurut Fauzi data terakhir menunjukan kondisi yang baik. Terlihat dari rasio kecukupan modal dan juga potensi dari kredit bermasalah”Kalau kita melihat dari indikator perbankan sendiri CAR 20%-an itu kan juga yang tertingggi sepanjang sejarah. NPL masih di 2,6%, tahun 2008 CAR di 17% dan NPL 3,5%. Tahun 1998 sampai minus,” tegas Fauzi.Bila memang ada persoalan di sektor perbankan nantinya, menurut Fauzi mekanisme antisipasi juga telah disiapkan dengan matang. Misalnya ketika harus dilakukan proses penyelamatan bank. Aset LPS yang bernilai Rp 60 triliun yang tertinggi sepanjang sejarah.”Kalau bank gagal itu diserahkan ke LPS, LPS akan melakukan tes, mana yang lebih murah, melikuidiasi atau menyelamatkan. Jadi dan sampai saat ini dari sisi LPS jelas mekanisme, dan sampai saat ini belum ada indikasi bank umum yang dilimpahkan ke LPS. Aset lps Rp 60 triliun lebih jadi kemampuan LPS ini yang terkuat dan keadaan perbankan masih jauh dari krisis, kata teguh karya sih badai pasti berlalu,” pungkasnya.

(mkl/ang)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dalam laporan surveinya menyebutkan bahwa secara tahunan penjualan eceran pada Juli 2015 tumbuh melambat dibanding bulan sebelumnya.”Hal tersebut tercermin dari indeks penjualan riil (IPR) Juli 2015 yang tercatat sebesar 197,4 atau tumbuh 4,8% (yoy), lebih rendah dibanding 22,3% (yoy) pada Juni 2015,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu (12/9/2015).Dia mengatakan, perlambatan pertumbuhan penjualan eceran terutama didorong oleh menurunnya penjualan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara secara bulanan, penjualan eceran Juli meningkat dari bulan sebelumnya.Menurutnya, tingginya permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri, terutama penjualan kelompok makanan dan minuman serta produk sandang menjadi pendorong utama peningkatan penjualan eceran pada Juli 2015.Kendati demikian, Tirta meyakini bahwa penjualan eceran diperkirakan kembali meningkat pada Agustus 2015. Kondisi ini tercermin dari perkiraan IPR Agustus 2015 sebesar 185,4 atau tumbuh 10,6% (yoy).”Peningkatan pertumbuhan penjualan eceran diperkirakan terjadi pada mayoritas kelompok barang,” pungkasnya. (lly)source: http://ekbis.sindonews.com/read/1043891/178/bi-penjualan-eceran-juli-melambat-1442049685

Bisnis.com, JAKARTA- Pemotongan suku bunga oleh Bank Sentral China pada 26 Agustus,nampaknya telah meredam kepanikan di pasar Asia dan Asia Tenggara yang mengkhawatirkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara terbesar kedua dunia tersebut,  sehingga bisa mengancam tingkat pertumbuhan mitra dagang.

Mayoritas mata uang negara Asean , termasuk rupiah, menjadi agak stabil dengan adanya pemotongan suku bunga tersebut. Rupiah bahkan terlihat mengalami sedikit pemulihan. dimana USDISR turun ke level 13990.42 pada 27 Agustus dari 14256.48 di hari sebelumnya. Ini mengindikasikan adanya perbaikan sentimen terhadap Indonesia,” ujar Jameel Ahmad, Kepala Analis Pasar FXTM, Jumat (11/9/2015).

Dia melanjutkan, hal itu berarti fundamental akan tetap menjadi ancaman terhadap mata uang tersebut. Pengamatan lebih dekat terhadap situasi makro ekonomi Indonesia memperlihatkan tingkat PDB yang terus menurun, dari 6,2% pada 2010 ke 5,0% (2014) dan 4,7% di semesterI/2015.

Stimulus ekonomi yang menyasar sektor manufaktur dapat menolong kondisi ekonomi makro untuk pulih dari kejatuhan,” ujarnya.

Menurutnya, faktor fundamental lainnya turut membayangi, misalnya lapangan kerja yang bertumbuh hanya 12,6%, lebih lambat daripada yang diharapkan dan juga tingkat inflasi di 7,2% lebih tinggi daripada ekspektasi.

Namun yang menjadi kunci perlemahan adalah sektor manufaktur yang diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,1% tahun ini, dibandingkan dengan yang diharapkan 6,8%.

“Sektor manufaktur dipandang sebagai kekuatan baru dalam perekonomian Indonesia, yang dapat mengimbangi potensi tekanan dan penurunan perekonomian akibat jatuhnya harga-harga komoditas. Bank Dunia berpendapat bahwa Indonesia dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di sektor tersebut dengan membidik pasar regional yang lebih luas,” imbuhya.

Menurut World Bank, pada 2020  Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan 2,5 juta lapangan kerja. Kini saat paket stimulus sudah tampak di permukaan, nasib rupiah dan perekonomian Indonesia bergantung pada keseimbangan.

Data ekonomi lokal dan regional di kuartal keempat 2015 tentunya akan memberikan petunjuk ke mana perekonomian akan bergerak, dan juga sangat penting untuk melihat arah yang akan diambil Bank Sentral AS.

“Bagaimanapun, dalam jangka pendek, yang masuk akal adalah mengharapkan tantangan terhadap rupiah untuk membaik, dengan kondisi perekonomian menghadapi tekanan akibat jatuhnya harga-harga komoditas,” pungkasnya.

JAKARTA ID – Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi mengatakan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) idealnya adalah enam persen.”Kalau kita lihat paket kebijakan ekonomi Pak Presiden Jokowi sangat bagus, dan membangkitkan kembali semangat para pengusaha yang mulai lesu,” ujar Nita dalam audiensi dengan media di Jakarta, Jumat (11/9).Sayangnya, dalam paket kebijakan yang diumumkan pada Rabu (9/9) tersebut, bunga KUR dinilai masih tinggi yakni 12 persen. “Memang sudah diturunkan dari 22 persen menjadi 12 persen, namun angka tersebut masih sangat tinggi,” tambah dia.Di sejumlah negara, lanjut Nita, bunga kredit yang dibebankan kepada pengusahan UMKM sangat kecil, malah dibawah enam persen seperti di Thailand yang memberikan bunga pinjaman 2,5 persen kepada pengusaha UMKM.”Begitu juga dengan pajak. Untuk UMKM, seharusnya pajak dibebankan satu persen dari keuntungan bukan dari omset,” cetus dia.Nita menilai UMKM merupakan penyangga perekonomian Indonesia. UMKM terbukti tangguh menghadapi perlambatan ekonomi yang terjadi pada semester satu tahun ini.”Karena bahan baku UMKM tidak ada yang impor, jadi kenaikan dolar tidak ada pengaruhnya. Bahkan beberapa pengusaha UMKM menyebutkan akan memperluas ekspansinya,” tutur dia.Selain itu, ada satu hal yang juga menghambat perkembangan UMKM yakni proses perizinan yang berbelit. “Kami mengharapkan pemerintah memperhatikan kendala yang kami hadapi,” ujar dia, berharap. (ID/ant/ths)
infobank : Bank Indonesia diperkirakan tidak akan menaikkan suku bunganya selama belum ada kepastian dari The Fed terkait suku bunga AS. Rezkiana NisaputraJakarta – Di tengah tingkat konsumsi masyarakat yang menurun, telah menyebabkan perekonomian nasional ikut melemah. Para pengamat pun meminta agar suku bunga acuan (BI Rate) dapat diturunkan sedikit sehingga akan mendorong konsumsi masyarakat.Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI, Sofjan Wanandi menilai, keputusan terkait BI Rate memang sepenuhnya kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas. Kendati demikian, dia meminta agar bank sentral dapat menurunkan suku bunganya di bawah dari level saat ini yakni 7,5%.“BI rate serahkan ke BI, tetapi harus diturunkan jangan dinaikkan,” ujar Sofjan di Jakarta, Kamis, 3 September 2015.Namun, kata dia, bank sentral sebagai otoritas perlu melihat kondisi inflasi dan perekonomian nasional jika memang ingin menaikkan atau menurunkan suku bunganya. Selain itu, dia juga memperkirakan, BI tidak akan menaikkan suku bunganya selama belum ada kepastian dari The Fed terkait suku bunga AS.“Sedikit kemungkinan untuk dinaikkan. Tetapi harus diturunkan jangan dinaikkan. Tetapi Selama tidak ada kepastian terhadap dolar dan The Fed harusnya diturunkan saja,” tutup Sofjan. (*)
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk segera melakukan pembangunan infrastruktur desa yang langsung mampu memberdayakan masyarakat untuk menahan pelebaran tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan.Setyo Budiantoro, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, mengatakan ‘kerja publik’ itu mendesak di tengah semakin lesunya kondisi perekonomian nasional dan ancaman situasi global yang penuh ketidakpastian.“Kerja publik yang bisa dilakukan misalnya memperbaiki irigasi, sungai, jembatan, jalan, atau infrastruktur publik lainnya,” ujarnya, Selasa (8/9/2015).Hasil hitungannya, program tersebut hanya akan meraup anggaran sekitar Rp50 triliun. Dengan anggaran yang lebih kecil dibandingkan penyertaan modal ke BUMN tersebut, akan ada penahanan peningkatan jumlah masyarakat miskin sekaligus menjaga daya beli masyarat terbawah dalam kondisi perekonomian saat ini.Langkah tersebut, lanjutnya, sebagai satu-satunya jalan untuk menyerap tenaga kerja dalam jangka pendek. Pasalnya, terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada akhirnya menahan kinerja industri terutama yang hingga saat ini bergantung pada bahan baku impor.Akumulasi melemahnya daya beli masyarakat dan melemahnya nilai tukar rupiah dinilai sebagai pemicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang turut menyeret tingkat pengangguran. Hasil kajiannya, akan ada tambahan 1 juta penduduk miskin jika tahun ini jika tidak ada terobosan kebijakan.Ekonom senior  Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nawir Messi pun mengungkapkan saat ini harus ada kebijakan jangka pendek yang langsung menyentuh aspek penyerapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat.Pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol dan pelabuhan, lanjutnya, memang dibutuhkan Indonesia. Namun, langkah tersebut digunakan sebagai stimulus jangka menengah-panjang. Untuk jangka pendek, infrastruktur di tiap desa lebih mendesak saat ini.“Infrastruktur yang proyek padat karya memberikan stimulus dalam rangka membangun ekonomi jangka pendek. Persoalan jangka pendek kita itu orang butuh hidup, butuh belanja. Kalau merka tidak belanja, pabrik tutup karena tidak ada domestic demand,” jelasnya.Masih BeratHasil pertemuannya dengan perwakilan G20 di Turki belum lama ini, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan tidak ada satu negara pun yang menyatakan ada harapan ekonomi pada 2015. Hampir semua negara sepakat pertumbuhan global 2016 akan lebih rendah dibandingkan tahun lalu.“Jadi memang kalau kami lihat, mood-nya kemarin ini agak berat dan juga karena G20 bukan forum yang sifatnya mengikat, maka tidak ada, misalnya gerakan bersama-sama untuk bisa mengatasi masalah global,” ujarnya di saat rapat kerja dengan Banggar DPR.Secara umum, lanjut dia, memang tahun ini pertumbuhan ekonomi global agak diperkirakan akan berada di level 3,2% melambat dari tahun lalu 3,4%. Padahal, capaian pertumbuhan ekonomi tahun lalu sudah dirasa menunjukkan pelemahan.Terkait komoditas, jelas Bambang, seluruh negara G20 sepakat harga komoditas akan sulit kembali ke harga seperti 2011. Jika pun membaik, lanjutnya, paling tidak hanya akan membaik sedikit. Di saat yang bersamaan, harga minyak masih relatif rendah.
Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri Tbk. sepanjang tahun ini melakukan restrukturisasi kredit senilai Rp10 triliun.Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan restrukturisasi kredit tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi kenaikan kredit bermasalah atau non performing loan perseroan.”Ada juga kredit peninggalan lama nilainya Rp 10 triliun juga. Jadi, total di tahun ini ada Rp 20 triliun,” ujarnya di Jakarta, Senin (7/9/2015).Restrukturisasi kredit yang dilakukan Bank Mandiri bukan kepada debitur yang gagal membayar kewajibannya tetapi juga dilakukan kepada debitur yang mengalami penurunan omzet.”Sebagian kredit ada yang masih pada pada level lancar atau kolektabilitas 1. Mereka mengalami penurunan omzet makanya kami restrukturisasi,” kata Budi.Pola restrukturisasi ini pun bermacam-macam. Ada yang dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit dan ada juga pengubahan pola cicilan. “Hampir semua diperpanjang atau pola cicilannya diubah. Sekarang dikecilin nanti di tahun ketiga dan keempat diperbesar,” ucapnya.Budi menuturkan keputusan tersebut atas penilaian terhadap kondisi EBITDA dari para debitur Bank Mandiri. “Saya yakin ini efektif. Kebanyakn dari sektor komersial. Sekitar 80% dari total debitur yang direstrukturisasi kembali sehat,” katanya.KREDIT BERMASALAHPerlambatan ekonomi yang saat ini terjadi, menurutnya, akan mempengaruhi kenaikan tingkat risiko kredit perbankan tahun ini menjadi 3%. Namun, angka 3% tersebut, dia nilai masih lebih baik dibandingkan saat 2008.”Risiko perbankan kredit pasti naik. saya bandingkan 2008 Mandiri NPL 1,4%. Kondisi susah naik jadi 5,2-5,3% dan Mandiri selamat di 2008. Sekarang kita mulainya di 1,88%, jadi kalau naik sekira 3%. Naik 5,2% saja kita selamet apalagi 3%,” tutur Budi.Saat terjadi perlambatan ekonomi, sektor perbankan akan terkena dampak di belakang setelah sektor riil yang terkena lebih dahulu. “Sekarang ujiannya buat perbankan saya rasa dari sekarang sampai akhir tahun saat-saat di mana perbankan diuji mana yang benar-benar kuat dan kurang kuat,” ujar Budi.Untuk itu, saat ini penting untuk memperhatikan kondisi likuiditas perbankan, kualitas kredit, serta margin perbankan. “Prioritasnya ketiga hal itu. Likuiditas dolar Mandiri sangat baik. Kami antisipasi sejak akhir tahun lalu. Sekarang kualitas kreditnya memang menantang. Tapi saya lihat teman-teman sudah ada pengalaman di 2008. Kan kondisinya lebih jelek saat itu,” terang Budi.Bisnis.com, JAKARTA – Deregulasi yang menjadi prioritas dalam paket kebijakan ekonomi yang dijanjikan akan dirilis hari ini (9/9/2015) menjadi salah satu penentu arah arus investasi di Tanah Air.Dradjad H. Wibowo, pendiri lembaga kajian dan intelejen ekonomi Dradjad Wibowo & Partners (DWP) mengatakan di tengah kondisi makro ekonomi saat ini, langkah rilis paket kebijakan akan menjadi sorotan investor. Apabila deregulasi yang dilakukan hanya berada dalam level ‘standar’, investor tidak akan ‘menoleh’ ke Indonesia.“Harus menimbulkan efek psikologis . Kalau biasa saja dan belum matang, mending diundur. Agak lama sedikit tapi menarik perhatian, membuat orang mau ‘menoleh’,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Selasa malam (8/9/2015).Dia menyatakan deregulasi dan debirokratisasi secara besar-besaran memang menjadi langkah yang harus ditempuh saat ini. Regulasi dari perizinan, pemeriksaan, dan pengawasan produk harus disederhanakan secara besar-besaran untuk menarik investor.Sementara, debirokratisasi harus memasukkan pula beberapa kewenangan dalam proses pengawasan usaha. Tak boleh tertinggal, kewenangan hukum yang selama ini dijadikan sumber pemerasan juga harus dihapuskan.Paket kebijakan, lanjutnya, harus menimbulkan kepercayaan dan ketertarikan dari investor baik investasi langsung maupun portofolio. Dia mengibaratkan layaknya melihat permainan bola dan musik. Bila permainannya hanya biasa-biasa saja, penonton akan jenuh dan ‘balik badan’.
JAKARTA – Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Agustus 2015 mengalami penurunan USD2,3 miliar menjadi USD105,3 miliar dari posisi pada akhir Juli 2015 sebesar USD107,6 miliar.”Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri Pemerintah serta penggunaan devisa dalam rangka stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya,” kata Direktur Eksekutif Bank Indonesia (BI), Tirta Segara, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/9/2015).Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mencatat kepemilikan asing dalam Surat Berharga Negara (SBN) memang cukup tinggi. Pada akhir Agustus ini, kepemilikan asing di obligasi Indonesia mencapai 37,7 persen dari Rp1.392,4 triliun.Artinya, asing memiliki andil sekira Rp515 triliun di obligasi negara. Angka ini lebih tinggi, ketimbang kepemilikan perbankan sebesar 30,1 persen atau sebesar Rp417,6 triliun.Meski mengalami penurunan, namun cadangan devisa per akhir Agustus 2015 masih cukup membiayai 7,1 bulan impor atau 6,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.”Kenaikan penerimaan devisa yang terutama bersumber dari penerbitan Samurai Bonds Pemerintah mampu menahan penurunan lebih lanjut,” tukas dia. http://economy.okezone.com/read/2015/09/08/20/1210227/mayoritas-utang-dimiliki-asing-cadangan-devisa-ri-turun-usd2-3-m
Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu sempat menekan sejumlah bank BUMN untuk menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu bank yang paling ditekan oleh JK adalah Bank Mandiri.‪Dalam satu kesempatan diskusi, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Budi G Sadikin pun sempat menceritakan tekanan yang dilakukan oleh JK. Menurutnya, permintaan pemangkasan bunga KUR saat itu tidak realistis dan bisa meruntuhkan pertumbuhan Mandiri.

‪”Ditekan Pak JK kurangi bunga KUR jadi 3-4 persen seperti di Singapura. Saya bilang, kalau bapak bilang. Saya menurut tapi membunuh kita,” kisahnya di Jakarta, Senin (7/9/2015).‬

Menurutnya, sulit mengurangi angka bunga yang diminta JK tersebut. Pasalnya nilai cost of fund yang masih berada di kisaran 6-8 persen.

‪”Saya bilang sama saya seperti bagaimana menyamakan harga wagyu (steak) dengan tempe. Tidak mungkin, ya mahal wagyu karena costnya tinggi (seperti cost of fund),” terangnya.

Selain itu, Budi melihat kondisi di Indonesia tidak bisa disamakan dengan Singapura. Pasalnya nilai cost of fund Singapura berada di angka yang rendah karena struktur ekonomi yang baik.‬

‪”Cost of fund Singapura 0,5-1 persen, kita 6-8 persen. Kalau ingin seperti mereka kita harus perbaiki inflasi dan struktur ekonomi,” pungkasnya.

http://economy.okezone.com/read/2015/09/07/457/1209785/curhatan-bos-mandiri-dipaksa-turunkan-suku-bunga-oleh-jk
Sumber : OKEZONE.COM

BANDUNG, KOMPAS.com – Suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) dipertahankan di 7,5 persen sejak 17 Februari 2015, setelah sebelumnya lebih tinggi 25 basis poin selama tiga bulan sejak November 2014. Hingga saat ini bank sentral belum juga menurunkan suku bunga tersebut.

Padahal, pertumbuhan ekonomi pada kuartal-II tahun ini mengalami perlambatan. Angkanya hanya bisa mencapai 4,67 persen.

Beberapa ekonom dan pengamat berpendapat BI rate harus diturunkan. Dengan demikian, hal itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, rupanya BI punya alasan lain untuk tidak menurunkan suku bunga di bawah 7,5 persen. “Kalau BI merasa menurunkan suku bunga merupakan obat paling mujarab, sejak awal tahun sudah dilakukan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Grup Pengelolaan Relasi BI Arbonas Hutabarat, di Bandung Sabtu (5/9/2015).

Arbonas menegaskan hal tersebut dengan mengulang pernyatannya dua kali. “Cilakanya tidak begitu,” kata dia memastikan bukan BI rate, obat mujarab perlambatan ekonomi.

Dia mengaku, BI memang sengaja menahan konsumsi masyarakat agar inflasi tetap rendah.

Benar saja, inflasi pada  Agustus 2015 yakni 0,39 persen. Sedangkan inflasi tahun kalender Januari-Agustus 2015 sebesar 2,29 persen. “Inflasi yang stabil membuat faktor produksi bekerja dengan nyaman. Sehingga suku bunga 7,5 persen masih menjadi stimulus bagi investor,” kata dia lagi.

Apalagi, lanjut Arbonas, dia yakin bahwa suku bunga yang masih tinggi saat ini tidak memukul kebutuhan primer seperti sembako (sembilan bahan pokok). Yang pasti terkena dari suku bunga tinggi adalah konsumsi untuk kebutuhan sekunder dan tersier. “Kan enggak mungkin juga orang pergi ke bank, menurunkan kredit untuk beli beras,” pungkas Arbonas.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : Josephus Primus

M2 and inflation

High commodity prices and indications of rising inflation have renewed interest in the hypothesis that the U.S. has been increasing the money supply in recent years at an excessive rate.

One of the measures of the money supply that has been most closely followed by economists is M2, which is calculated at any point in time by adding together the value of cash held by the public, checkable deposits, household savings deposits, small time deposits, and money market mutual funds. Although any given year’s growth rate in M2 may be wildly different from inflation, the average growth rate of M2 over a ten-year period historically tended to correspond pretty closely to the ten-year average growth rate of nominal GNP, as displayed in this graph of over a century’s worth of data by William Dewald:

dewald.jpg

The growth rate of nominal GNP is the sum of inflation plus the growth of real GNP. Thus the above graph suggests that over time, growth of M2 that is higher than the growth of real output shows up as inflation. Moreover, ten-year averages of real growth rates do not exhibit nearly as much fluctuation as these nominal series. It accordingly seems reasonable to attribute the surge in U.S. inflation in the 1970s primarily to the surge in money growth.

The graph below updates Dewald’s analysis with data through 2005. The hundred-year relationship broke down a bit in the 1990s, as the dramatic slowdown in M2 growth in 1994-95 did not reduce the growth of nominal GDP by as great an extent. The instability of the historical correlation led many economists to put less weight on monetary aggregates as a predictor of inflation and economic activity.

gdp_m2.gif

Measuring the money supply is conceptually very difficult, particularly given the many changes in payments technology and financial instruments. For example, consumers may have shifted some of the assets previously held in M2-type accounts into bond and stock mutual funds during the 1990s.

If a new financial innovation causes a shift in the demand for M2, what one would see is a temporary period in which the correlation between M2 growth and GDP growth breaks down. However, unless the fraction of assets held as M2 is continually subject to new shocks, once the shift has occurred, we would thereafter expect to see the correlation between the growth rates resume. Indeed one sees in the above graph that, after the break in the 1990s, the correlation between the growth rates of nominal GDP and M2 appears to be right back on track for the most recent decade.

It is of course more interesting, though also more hazardous, to look at money growth rates more than once a decade. The graph below displays U.S. M2 growth averaged over a 3-year period ending with the indicated date. From 1999-2004, these three-year averages amounted to 6 or 7% annual money growth. Given a 3.5% real growth rate, that would be consistent with a 2.5-3.5% inflation rate, of which there also may be some indication in the most recent PCE deflator and CPI.

m2_3yr.gif

On the other hand, such money growth would not be expected to produce the sort of runaway inflation that some commentators think they detectin commodity prices. Furthermore, the 5% M2 growth rate of the last three years would be the sort of thing to get the economy back on track to a 1.5% inflation rate.

Obviously M2 is a pretty noisy indicator if you have to look to 10-year averages, and even then be careful. Nevertheless, it confirms a picture that I think emerges from any of a number of other indicators: the Fed was a little too aggressively expansionary a few years ago. That may have been responsible for a slight increase we’re seeing now in current inflation. However, the more restrictive measures adopted by the Fed over the last three years should help keep future inflation at acceptable levels.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan likuiditas perekonomian uang beredar dalam arti luas atau M2 kembali melambat.

Berdasarkan Analisis Perkembangan Uang Beredar (M2) pada Juli 2015, posisi M2 pada akhir Juli 2015 tercatat senilai Rp4.383 triliun atau tumbuh 12,7% (y-o-y).

“Posisi M2 pada Juli tersebut mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan M2 pada Juni 2015 yang sebesar 13,0% (y-o-y),” tulis Bank Indonesia yang dikutip Bisnis.com, Jumat (4/9/2015).

Perlambatan tersebut bersumber dari komponen uang kuasi yang tumbuh 12,3% (y-o- y), turun dari 13,9% (y-o-y) pada bulan sebelumnya. Penurunan uang kuasi tersebut terutama dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka baik dalam rupiah maupun valas.

“Perlambatan M2 tersebut dapat tertahan oleh pertumbuhan M1 yang naik dari 9,9% (y-o-y) menjadi 13,5% (y-o-y),” tulis Bank Indonesia.

Seperti diketahui, uang beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2). M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral atau giro berdenominasi rupiah.

Sementara itu, M2 meliputi M1, uang kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

JAKARTA – Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berimbas kepada sektor riil. Akibatnya, permintaan kredit terus mengalami penurunan.”Permintaan kredit sudah turun. Bahkan kredit sudah disetujui juga belum ketarik, jadi kalau dilihat di undisbursed loan juga meningkat,” ujar Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono, di Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Selain itu, dia mengatakan realisasi belanja pemerintah yang belum sampai 30 persen, pemerintah bisa mengatasi permasalahannya karena hal tersebut sangat penting. Rupiah melemah juga faktornya lebih banyak dari faktor eksternal.

Ekspor kita melemah, kenapa melemah karena negara-negara yang membeli barang-barang komoditas kita juga melemah, jadi ekonominya turun. Karena permintaan turun, jadi harganya turun,” ucapnya.

Dia mencontohkan, CPO yang mengalami penurunan harga, ataupun barang-barang ekspor dan barang-barang devisa juga turun. Jika tidak bisa mendorong melalui ekspor, maka mendorong melalui impor.

“Barang produksi nasional yang bisa diproduksi dalam negeri mestinya terus diekspor, supaya kita tidak perlu impor barang. Artinya menghemat devisa, kemudian industri-industri substitusi impor kan dulu zamannya Pak Soeharto ada gerakan mendorong substitusi impor, jadi kalau misal ada itu sekarang bisa kita dorong,” ungkapnya.

(mrt)

Jakarta detik -Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi Agustus 0,39%. Inflasi ini cukup rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Ini akan jadi pertimbangan bagi Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga acuannya, yaitu BI Rate.

“Kita nanti lihat pada pembahasan di Rapat Dewan Gubernur bulanan,” kata Gubernur BI, Agus Martowardojo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/9/2015)

Inflasi merupakan salah satu indikator bagi BI untuk menetapkan BI Rate yang sekarang masih bertahan di 7,5%. Sejauh ini, menurut Agus, capaian inflasi sejalan dengan target yang diharapkan BI pada akhir tahun, yaitu 4% plus minus 1%.

“Kami melihat bahwa kalau inflasi dikeluarkan tadi, kelihatan inflasi tahunan (year on year) kan 7,18%. Ini konsisiten dengan inflasi yang mengarah kepada inflasi yang lebih terkendali. Bulan lalu itu kan 7,26% sekarang 7,18%, kami harapkan di akhir tahun akan ada di bawah 4,5%,” terangnya.

Agus mengharapkan kerjasama dengan pemerintah dalam mengelola harga barang, khususnya pangan. Kerentanan masih memang masih terlihat pada harga daging sapi, ayam, cabai rawit, dan lainnya.

“Kita ke depan juga perlu memperhatikan harga pangan strategis, jadi ini semua adalah yang kita perlu kelola, tapi kita sama-sama tahu 4% plus minus 1% adalah target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga disepakati BI,” kata Agus.

Mantan Menteri Keuangan tersebut juga menambahkan, laju inflasi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih melambat.

“Kalau kita secara umum melihat inflasi yang dikeluarkan itu menunjukkan pengendalian inflasi yang konsisten, kalau lihat pertumbuhan ekonomi kita mengikuti semester kedua 4,7%,” tukasnya.

(mkl/dnl)

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Peter Jacobs mengatakan iklim investasi yang baik akan mampu memperkuat rupiah.

“Pemerintah dan semua yang terkait di dalamnya harus membuat iklim investasi di Indonesia semakin baik sehingga mampu memperkuat rupiah yang saat ini kembali melemah,” kata Peter di Manado, Senin 31 Agustus 2015.

iklim investasi yang BAIK : menurut gw, yaitu EFISIEN, DENGAN MENURUNken BI RATE k 6%

Peter mengatakan jika iklim investasi di Indonesia juga di daerah seperti Sulawesi Utara baik, maka investor asing tidak segan-segan menanamkan modalnya di daerah tersebut. “Investor berani datang jika suatu daerah menciptakan iklim investasi yang membuat mereka berminat dan betah,” jelasnya.

Jangan sampai ada pengurusan perizinan yang membuat mereka kesulitan sehingga enggan datang berinvestasi di Indonesia. Dan, katanya, pelemahan rupiah saat ini yang mencapai Rp 14 ribu per dolar AS masih terjaga fluktuasinya sehingga masyarakat tidak perlu panik berlebihan.

Dia mengatakan keadaan nilai rupiah tidak terlalu mengkhawatirkan, seperti yang dibicarakan. Nilai tukar rupiah, bukan satu-satunya mata uang yang mengalami tekanan, beberapa mata uang negara lain juga tertekan oleh mata uang dolar.

“Jadi kalau dilihat dari itu, sebetulnya kita tidak perlu terlalu khawatir, memang yang harus kita tekankan ke depan itu bagaimana mengurangi impor, makanya pengusaha diminta coba lihat apa produk impor yang bisa buat di sini,” ungkapnya.

ANTARA

JAKARTA kontan. Kepala Internasional Monetary Found (IMF) Chirstine Legarde akan datang ke Indonesia. Kedatangannya, untuk membahas masalah pembiayaan infrastruktur di Asia, termasuk di dalamnya Indonesia.

Hal itu akan dilakukan melalui sebuah forum Internasional yang melibatkan sejumlah bank sentral dari berbagai negara. Forum itu bernama Konferensi Internasional, The Future of Asia’s Finance. Acara tersebut memang digagas oleh Bank Indonesia dan IMF.

Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, konferensi ini bisa memberikan jawaban mengenai permasalahan dana untuk infrastruktur. “Diharapkan, dapat berkontribusi pada upaya peningkatan pembiayaan investasi infrastruktur,” ujar Agus.

Apalagi, pemerintah saat ini memang memiliki sejumlah program prioritas yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 saja anggaran infrastruktur mencapai  Rp 290,3 triliun.

Mayoritas pembangunan infrastruktur dipusatkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, sebesar Rp 118 triliun. Rencananya, anggaran infrastruktur akan meningkat lagi di tahun 2016 nanti.

Agus menegaskan, acara ini bukan terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia maupun global yang tengah melambat. Sebab, acara ini sudah diagendakan sejak tahun lalu, sebagai rangkaian kegiatan IMF/World Bank Meeting yang akan berlangsung di Indonesia di tahun 2008.

Editor: Yudho Winarto.

JAKARTA, KOMPAS.com — Saat ini, rupiah adalah mata uang berkinerja terburuk nomor dua di Asia. Rupiah hanya satu peringkat di atas mata uang Malaysia, ringgit.

Direktur Sustainable Development Indonesia Drajad Wibowo mengatakan, pelemahan rupiah memang tidak bisa dihindarkan. Namun, Drajad mengkritik kebijakan pemerintah dalam mengantisipasinya sehingga rupiah jatuh di titik terendah sejak krisis 1998.

“Ringgit ada krisis politik. Kita tidak ada krisis politik. Kenapa rupiah dihukum pasar? Karena pemerintah terlena,” ujar Drajad saat diskusi bertajuk Paket Murajarab Antilesu di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/8/2015).

Menurut Drajad, pasar memandang, pemerintah menganggap seolah-oleh tidak ada persoalan ekonomi. Perilaku pemerintah itu membuat pasar meyakini pemerintah tidak melakukan apa-apa.

“Jadi, masalahnya adalah masalah kepercayaan,” ujar Drajad.

Drajad pun mencontohkan sikap dan perilaku Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Drajad mengatakan, mantan Menteri Keuangan ini merupakan tipe orang yang tidak mau membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak mungkin bisa dimenangkan.

Dia menyebutkan, Agus sudah memprediksi tidak akan menang melawan penurunan nilai mata uang.

“Dari sisi otoritas moneter, perilakunya sudah kebaca market. Marketnya kan bukan di Jakarta, tapi pemain pasar di Singapura, Hongkong, dan Eropa,” kata Drajad. (Eri Komar Sinaga)

Jakarta detik -Bank Indonesia (BI) bersama International Monetary Fund (IMF) akan menyelenggarakan Konferensi Internasional “The Future of Asia’s Finance” pada tanggal 1-2 September 2015 di Gedung BI, Thamrin, Jakarta.

Konferensi internasional dengan tema “Tantangan Ekonomi Global dan Implikasinya bagi Para Pembuat Kebijakan di Asia” ini akan menghadirkan pimpinan dan pejabat tinggi dari beberapa bank sentral negara anggota IMF.

Demikian dikatakan Gubernur BI Agus Martowardojo saat berbincang bersama media di Gedung BI, Thamrin, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

“Yang sudah memberikan konfirmasi kehadiran antara lain Bank Sentral Srilanka, Jepang, Laos, India, dan Kamboja, lembaga think tank, dan pelaku pasar keuangan,” sebut dia.

Agus mengatakan, join seminar BI-IMF ini telah direncanakan sejak setahun yang lalu. Indonesia dipilih sebagai tuan rumah konferensi karena dianggap berhasil keluar dari krisis Asia 1998 dan dapat mempertahankan kinerja ekonominya di tengah ketidakpastian global.

Menurut Agus, tema “Tantangan Ekonomi Global dan Implikasinya bagi Para Pembuat Kebijakan” di Asia dipilih mengingat saat ini kawasan Asia sedang mengalami tantangan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya risiko gejolak di sektor keuangan global.

“Melalui konferensi ini, diharapkan dapat berkontribusi pada upaya peningkatan pembiayaan investasi infrastruktur sehingga dapat mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan pemerintah Indonesia,” imbuh Agus.

(drk/ang)

MINORU SATAKE, Nikkei staff writer : nikkei asian review: MANILA — Southeast Asian economies are slowing. Gross domestic product in the region’s five main economies grew at a real 4.2% during the April to June period, down 0.2 of a percentage point from the first quarter of 2015. China, whose own boggy economy is soaking up fewer imports, is one reason. Slack domestic demand is another.

The figure represents a weighted average of the growth rates of Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. According to the Asian Development Bank, the decline is largely attributable to weakness in Malaysia and Thailand, whose exports are being particularly hard hit by China’s loss of appetite.

The bank said that since the region’s slowdown for the first two quarters of the year was deeper than expected, it might have to review its forecast of 4.6% annual growth.

As for the Philippines, its GDP grew at a 5.6% clip during the second quarter, up slightly from the January to March period but not as strong as its 2014 performance. The government is targeting 2015 growth at 7% to 8%.

Consumer spending, which typically accounts for about 70% of the country’s entire economy, grew 6.2%.

According to Alvin Ang, a professor at Ateneo de Manila University, the Philippines’ growth rate this year will likely be 6%, lower than the average GDP during the administration of current President Benigno Aquino.

In Malaysia, weak exports seems to be affecting domestic consumption. Its exports for the second quarter declined 3.7% from the year earlier. Prices for crude oil and palm oil, the country’s main products, have dropped as demand from China has dissipated. Petronas, a leading Malaysian oil company, said it will reduce its capital spending due to tumbling profits.

Malaysia’s currency, the ringgit, meanwhile, has weakened to its lowest level since the Asian currency crisis, which struck in 1997. A weak currency makes imports more expensive, and this reality is beginning to show up in the consumer price index.

“The outflow of funds may accelerate if concerns over a rate hike by the U.S. Federal Reserve are heightened,” said Makoto Saito, a researcher at NLI Research Institute.

     Indonesia’s economy is also feeling the negative impact of a weakening currency. Its April to June growth rate came in below 5% for the second quarter in a row. With current account and budget deficits, the rupiah is hovering at 17-year lows. The consumer mood has been soured by higher prices for imports and steeper interest rates. Many manufacturers, concentrated in urban areas, have decided to reduce or suspend production.

      The Thai government, meanwhile, has revised its growth projection for 2015 down to 2% to 3% from 2.7% to 3.2%, due to weak exports and consumption. The country’s central bank has cut rates twice so far this year, each time failing to get the economy to budge. Now tourism is on the wane, following the deadly terror attack in central Bangkok on Aug. 17.

Tourism is one of the country’s few promising revenue sources.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s