$k3n4r10 TERBURUK @ perbankan … 250613_0102201empat_290915

JAKARTA ID – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kelompok bank-bank berdampak sistemik akan dievaluasi berkala dan diawasi khusus agar imbas negatif krisis ekonomi tidak menyebar dan dapat diantisipasi.

“Daftar kelompok bank berdampak sistemik bisa berubah, yang penting penetapannya harus dalam kondisi normal. Tidak boleh ada tambahan bank dalam masa krisis,” kata Menkeu Bambang Brodjonegoro dalam rapat membahas Rancangan UU Jaring Pegaman Sisten Keuangan (JPSK) dengan Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, Senin (28/9).

Penetapan kelompok bank berdampak sistemik (systemically important bank/SIB) akan diatur dalam Undang-undang JPSK. Kriteria bank SIB tersebut berada di bawah ranah Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai ketentuan RUU JPSK, pemerintah akan membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) beranggotakan Menteri Keuangan sebagai koordinator, Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai anggota, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai anggota.

Bambang mengatakan penetapan kelompok bank SIB dilakukan KSSK dalam kondisi perekonomian normal, atau tidak dalam masa krisis. Setelah ditetapkan, kelompok bank tersebut akan dikenakan syarat kesehatan perbankan yang lebih tinggi dibanding bank lainnya.

Misalnya, dari segi rasio kecukupan modal (capital adequancy ratio/CAR), bank SIB harus memiliki rasio yang lebih tinggi. Besaran iuran yang akan dibebankan kepada bank SIB juga, kata dia akan lebih besar dibanding bank lain.

“Kami akan terapkan pengawasan khusus karena kami tidak ingin bank SIB ini hancur. Katakan ada satu SIB kesulitan, maka tugas KSSK jaga agar bank ini tidak hancur, bisa dengan

pinjaman jangka pendek, atau

pinjaman likuiditas khusus. dan selanjutnya bisa masuk ke

bantuan lainnya,” ujarnya.

Bambang mengatakan bank yang masuk dalam kategori SIB ini merupakan bank yang memiliki aset dan modal besar. Bank SIB ini juga memiliki keterkaitan dengan kesehatan pelaku industri jasa keuangan lainnya.

OJK, menurut dia, akan mengawasi intensif bank SIB tersebut. Aset yang dimiliki bank SIB harus jauh lebih besar dari kewajiban yang harus dibayarkan.

Dalam RUU JPSK disebutkan bank SIB harus menerapkan rencana pemulihan yang telah disusun dan disetujui OJK untuk mengatasi masalah keuangan yang dialami bank tersebut.

Jika langkah pemulihan tersebut tidak dapat mengatasi masalah likuiditas dan solvabilitas bank SIB, maka akan diambil langkah penanganan permasalahan bank oleh KSSK, dalam hal ini LPS.

“Misalnya dengan bantuan likuiditas jangka pendek, atau selanjutnya ada pinjaman likuiditas khusus,” ujarnya.

Jika penanganan masih belum membuahkan hasil, terdapat juga opsi bank perantara (bridge bank) untuk pengalihan sebagian atau seluruh aset bank SIB kepada bank baru.

“Jika KSSK atau dalam hal ini LPS mengalami kesulitan likuiditas untuk menangani bank SIB, pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada LPS,” ujarnya.

Bambang menambahkan, jika bank SIB yang mengalami masalah lebih dari satu bank, maka KSSK akan mengaktifkan Badan Restrukrisasi Perbankan.

Keputusan dalam KSSK diambil secara mufakat. Dengan begitu, empat anggota akan melakukan langkah-langkah penanganan yang disetujui KSSK.

Bambang menargetkan pembahasan RUU JPSK ini dapat selesai dan disahkan pada akhir Oktober 2015. (ID/ant/ths)

 

Google+

Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.

Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!

Merdeka.com – Memburuknya perekonomian membuat masyarakat khawatir terulangnya krisis 1998. Pada saat itu, kredit macet melonjak sehingga sejumlah perbankan bangkrut dan menutup operasionalnya.

Komisaris Independen PT Bank Mandiri, Goei Siauw Hong, mengungkapkan risiko sistemik atau kegagalan operasional bank dapat berdampak terhadap ekonomi dalam jangka panjang. Kerugian, menurutnya, paling besar dirasakan masyarakat dibanding pemegang saham atau pemilik modal.

“Kalau bank sampai bangkrut yang dirugikan nasabah, seperti saat krisis 1998. Perbankan kolaps berimbas besar ke pengusaha. Mereka tidak bisa mendapat kredit dan akhirnya kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan. Itulah kenapa kolaps karena fungsi penyaluran kredit ke pelaku usaha mandek,” jelasnya dalam Diskusi Media Training : Memahami Industri Perbankan, Malang, Jumat (11/9).

Dia menjelaskan, setidaknya ada empat risiko utama yang bisa mengancam kelangsungan bank, yakni

risiko kredit,

risiko pasar,

risiko operasional dan

risiko likuiditas.

Risiko kredit merupakan kerugian akibat gagal bayar dari debitur atau para peminjam dana dari bank. Risiko ini bisa timbul dari kredit macet, transaksi forward atau derivatif (treasury), investasi dan pembiayaan perdagangan.

“Risiko kedua adalah risiko pasar yang terjadi karena perubahan faktor pasar, yaitu perubahan suku bunga dan nilai tukar. Misalnya saja, kenaikan suku bunga mengakibatkan harga obligasi turun dan timbul kerugian bagi bank,” tambahnya.

Goei mengatakan, risiko ketiga adalah risiko operasional. Ini disebabkan faktor sistem, seperti kegagalan teknologi dan faktor manusia. Contohnya seperti jaringan yang diretas atau sistem offline pada ATM.

Risiko terakhir adalah risiko likuiditas. Ini diakibatkan ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan.

JAKARTA. Pesona nilai tukar rupiah terhadap dollar AS masih pudar. Kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada Selasa (8/9) mencatat, nilai tukar rupiah masih terus melemah mencapai Rp 14.285 per dollar AS. Angka ini cenderung meningkat ketimbang Senin (7/9) lalu yang masih di level Rp 14.234.

Namun, rontoknya rupiah ini telah diantisipasi oleh perbankan dengan melakukan uji ketahanan alias stress test. Dengan asumsi nilai tukar rupiah tembus Rp 15.000 per dollar AS, hasilnya menunjukkan daya tahan bank masih sangat baik.

Seperti yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, misalnya. Bank pelat merah ini bahkan telah berjaga-jaga dengan melakukan stress test hingga rupiah menembus level Rp 18.000 per dollar AS.

“Dari stress test dengan asumsi nilai tukar Rp 15.000 – Rp 18.000 per dollar AS, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) kami tidak terpengaruh. CAR masih memenuhi bahkan jika nilai tukar menyentuh Rp 18.000 per dollar AS,” terang Muhamad Ali, Senior Executive Vice President BRI, Selasa (8/9).

Memang, ia mengakui, rasio kredit bermasalah atawa non performing loan/NPL akan mengalami kenaikan. Yaitu, berada pada level 2,5%, tetapi itu pun meningkat tidak lebih dari 1% ketimbang posisi NPL saat ini.

“Jadi, kami kira masih aman. Kami terus melakukan stress test. Namun, kami banyak bermain di segmen ritel dan mikro. Segmen ini lebih tahan guncangan karena konsumsi mereka terus jalan dengan situasi saat ini,” imbuh dia.

Sebelumnya, Sunarso, Wakil Direktur Utama BRI juga menyebutkan, NPL dapat tembus 2,5% dengan skema terburuk dan asumsi nilai tukar rupiah di level Rp 16.000 per dollar AS. Saat ini, NPL perseroan berada di posisi 0,66%.

Editor: Havid Vebri.

JAKARTA kontan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sampai saat ini kondisi kesehatan bank secara umum masih bagus.

“Dari 118 bank, sebagian besar memiliki rating I atau bagus dan hanya sekitar 10% yang rating II atau standar,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Irwan Lubis dalam siaran pers, Jumat (28/8).

Posisi Juni, kata Irwan, industri perbankan masih mengalami pertumbuhan, yakni kredit tumbuh 4,18% pada tahun berjalan (ytd), dana tumbuh sekitar 4,5%. “Masih terdapat pertumbuhan walaupun tidak secepat semester I 2015 (melambat karena pengaruh kondisi ekonomi),” ujarnya.

Sementara akibat depresiasi rupiah, yang terkait adalah risiko pasar melalui neraca (liabilities dan aset valas) dan jenis banknya. Secara regulasi, “treshold” valas maksimal 20% dari modal. Saat ini, secara industri posisi devisa netto (PDN) industri masih sekitar 5%.

Secara individual PDN 54 bank devisa ada di posisi PDN 2%-10% jauh daritreshold. Dari 54 bank devisa itu, 51 bank posisinya “long“. Artinya meski rupiah melemah, “balance sheet” bank memberikan efek positif bagi laba-rugi.

Sementara tiga bank posisi “short“, akan memberi efek negatif bagi laba-rugi. Akan tetapi posisi PDN masih jauh di bawah treshold sehingga tidak terlalu berpengaruh.

Sedangkan dari sisi rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) 118 bank, menurut profil risiko kisarannya 10-14%. Artinya, CAR bank semua memenuhi CAR profil risiko. Paling rendah, secara individu CAR 11 persen, sementara yang paling tinggi bisa 35 persen. Rata-rata CAR industri 20,19 persen.

“Jadi dengan kurs Rp 14.000 maupun Rp 15.000 per dolar AS untuk saat ini tidak ada pengaruh bagi kondisi bank,” kata Irwan.

Bahkan sebagian besar bank tersebut, menurut dia, akan memiliki efek positif karena profit and loss semakin besar. Memang tiga bank akan terkoreksi tapi rugi laba masih positif.

Mengenai hasil “stressed test” (analisis menghadapi krisis) Maret 2015, memang ada lima bank yang berada di posisi lampu kuning, tetapi OJK punya siklus pengawasan dan OJK sudah bertemu dengan lima bank itu, walaupun sifatnya masih akan terjadi, tetapi OJK sudah melakukan aksi.

“Kita minta tambah modal, tiga bank tambah modal, yang dua bank karena masih di batas, kita minta perbaikan strategi bisnis seperti memperkuat remedial unit yang mengalami kredit bermasalah ataupun efisiensi jaringan kantor dan pegawai,” katanya.

Ia menyebutkan sejak Maret sampai Agustus 2015 kondisi sudah berubah, tiga bank sudah tambah modal dan sudah kuat posisi operasionalnya. Lima bank itu merupakan bank konvensional.

CAR lima bank tersebut sudah di atas profil risiko, sekitar 11%. “Stressed test” sudah sering dilakukan, asumsinya sudah ekstrem dilakukan misalnya jika kurs hingga mencapai Rp 16.000 per dolar AS. Kondisi lima bank tersebut semakin baik saat ini.

Irwan menyebutkan “stress test” sering dilakukan termasuk pengaruhnya ke kredit bermasalah (non performing loan/NPL) dan sekarang NPL masih bisa dijaga di 2,55% gross, dengan perkiraan pada Juli hanya bertambah sediikit di 2,56% atau 2,58%.

“Meski naik tapi CAR belum terpengaruh karena cadangan dan provisi masih cukup. Tahun ini rentabilitas bank pasti turun karena bank harus membentuk tambahan cadangan, tapi masih ada laba,” kata Irwan.

Editor: Havid Vebri.
SUMBER: ANTARA

Jakarta detik -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan perbankan Indonesia masih dalam tahap yang kuat. Meskipun sekarang pasar keuangan global tengah dilanda gejolak yang cukup berat.

“Likuiditas perbankan Indonesia masih sangat kuat dan tidak ada permasalahan,” tegas Deputi Komisioner Bidang Perbankan OJK Irwan Lubis di kantornya, Jakarta, Rabu (26/8/2016)

OJK akan memantau setiap waktu posisi dari perbankan. Begitu juga dengan profil risikonya. Untuk jangka menengah dan panjang maka akan dilakukan stress test, agar bisa diantisipasi lebih dulu.

Berikut data perbankan hingga Juni 2015:

  • Total penyaluran kredit perbankan Rp 3.828 triliun atau  naek 4,18% (year to date/ytd) dan 10,38% (year on year/yoy)

  • Dana pihak ketiga Rp 4.319 triliun atau naek 4,99% ytd dan 12,65% yoy.

  • Aset Rp 5.933 triliun atau naek 5,66% (ytd) dan 11,11% (yoy)

  • Modal Rp 730 triliun atau naek 5,14% (ytd) dan 11,83% (yoy).

  • Rasio Kecukupan Modal (CAR) 20,35%.

  • Rasio modal inti 17,78%.

  • Return on Assets (ROA) turun ke 2,29 % dari 3,13%.

  • Return on Equity (ROE) masih di atas 18%

  • Net Interest Margin (NIM) 5,32%

  • Non Performing Loan atau kredit bermasalah 2,55%

Irwan menambahkan posisi NPL memang bergerak lebih tinggi. Hal ini karena perlambatan ekonomi yang terjadi secara menyeluruh. Khususnya bank dengan profil risiko di sektor komoditas dan pertambangan.

“OJK juga melakukan semua, mengantisipasi NPL. Bank bisa restrukturisasi kredit sebelum turun ke NPL. Bank bisa melalui relaksasi itu dia reconditioning. Sehingga angsuran lebih rendah dan negosiasi di bunga. Saya kira dengan adanya langkah antisipasi ini, OJK memberi ruang manajemen bank paling tidak bisa menahan drop sampai 0,3-0,5%,” paparnya.

(mkl/hen)

ID- Agus Marto mengemukakan, kinerja transaksi berjalan semakin baik, tercermin pada menurunnya defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan mencapai US$ 4,5 miliar atau 2,1% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada triwulan II-2015. Angka itu lebih rendah dibandingkan defisit pada triwulan sama tahun sebelumnya US$ 9,6 miliar (4,3% PDB).

Neraca perdagangan pada Juli 2015, menurut Gubernur BI, juga menunjukkan perkembangan positif dengan mencatatkan surplus US$ 1,33 miliar. Di sisi lain, transaksi modal dan finansial masih menorehkan surplus pada triwulan II-2015, di tengah kondisi pasar keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian.

Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa pada akhir Juli 2015 tercatat US$ 107,6 miliar atau setara 7,0 bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Agus Marto juga menjelaskan, inflasi Lebaran 2015 terkendali dan lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi historis Lebaran dalam empat tahun terakhir. Inflasi Juli 2015 tercatat 0,93% (mtm), 7,26% (yoy), dan 1,9% (ytd).

Menurut Gubernur BI, ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko-risiko kredit, likuiditas, dan pasar yang cukup terjaga. Pada Juni 2015, rasio kecukupan modal (CAR) masih 20,1%, jauh di atas ketentuan minimum 8%. Sedangkan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah, berkisar 2,6% (gross) atau 1,4% (net).

Dari sisi fungsi intermediasi, kata dia, pertumbuhan kredit tercatat 10,4% (yoy), relatif tidak berubah dari bulan sebelumnya. Adapun pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada Juni 2015 sebesar 12,7% (yoy). “Ke depan, pertumbuhan kredit diperkirakan meningkat,” tegas dia. (dka/nti/gor) itu sebabnya BISNIS MEROSOT BANGET, gw usul TURUNken BI RATE bwat MERANGSANG PERTUMBUHAN BISNIS

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/home/sektor-keuangan-hadapi-ekses-likuiditas/125016

Definition of ‘Bank Stress Test’

An analysis conducted under unfavorable economic scenarios which is designed to determine whether a bank has enough capital to withstand the impact of adverse developments. Stress tests can either be carried out internally by banks as part of their own risk management, or by supervisory authorities as part of their regulatory oversight of the banking sector. These tests are meant to detect weak spots in the banking system at an early stage, so that preventive action can be taken by the banks and regulators.
Investopedia Says
Investopedia explains ‘Bank Stress Test’

Stress tests focus on a few key risks – such as credit risk, market risk, and liquidity risk – to banks’ financial health in crisis situations. The results of stress tests depend on the assumptions made in various economic scenarios, which are described by the International Monetary Fund as “unlikely but plausible.” Bank stress tests attracted a great deal of attention in 2009, as the worst global financial crisis since the Great Depression left many banks and financial institutions severely under-capitalized.

PU1$1 $T1MULU$, ketidakpastian, ketidakyakinan, 17 Desember 2013, Januari-Maret 2014

PU1$1 $T1MULU$, ketidakpastian, ketidakyakinan, 17 Desember 2013, Januari-Maret 2014
BI Perkuat Instrumen Swap Hedging
Novita Sari Simamora – Jum’at, 31 Januari 2014, 18:57 WIB

Bisnis.com, JAKARTA—Bank Indonesia terus memperkuat penyediaan instrumen swap hedging (lindung nilai) bagi pelaku pasar domestik untuk memperdalam pasar valuta asing.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi Al. Johansyah mengungkapkan sebelumnya BI telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) untuk mengatur transaksi swap beli bank dalam valas terhadap rupiah, dalam rangka lindung nilai yang dilakukan antara bank dengan BI.

“Semua ditujukan untuk meminimalkan risiko nilai tukar dan meningkatkan kegiatan investasi di Indonesia,” paparnya seperti yang tertulis dalam laman BI, Jumat (31/1/2014).

Adapun PBI No.15/17/PBI 2013 merupakan penyempurnaan dari PBI No. 7/36/PBI/2005 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai. Penyempurnaan PBI tersebut akan berlalu pada 3 Februari 2014.

Penyempurnaan tersebut meliputi bank yang melakukan transaksi swap lindung nilai kepada BI, harus memiliki peringkat komposit paling rendah 3. Transaksi swap hedging kepada BI, dilakukan berdasarkan underlying transaksi yang dimiliki oleh bank atau nasabah.

Selain itu, bank dapat menyampaikan kontrak lindung nilai kepada BI dengan jangka waktu paling lama 3 tahun, melalui transaksi swap lindung nilai kepada BI dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.

Nilai transaksi swap lindung nilai kepada BI,paling sedikit US$10 juta dan paling banyak sebesar nilai underlying transaksi dengan kelipatan US$1 juta. Di sisi lain, BI akan menetapkan dan mengumumkan tingkat premi dari transaksi swap hedging kepada BI.
Hari Ini, Transaksi Repo 8 Bank Rp2,3 Triliun
Novita Sari Simamora – Rabu, 18 Desember 2013, 13:34 WIB

Bisnis.com, JAKARTA—Delapan bank yang menandatangani mini master repurchase agreement (mini MRA) antar bank hari ini mengadakan transaksi senilai Rp2,3 triliun.

Adapun 8 bank tersebut adalah Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Panin, dan Bank Bukopin. Dua Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang terlibat adalah Bank Jabar Banten (BJB) dan Bank DKI.

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengungkapkan transaksi mini repo saat penandatanganan kesepakatan mini MRA mencapai Rp2,3 triliun dan BI mengharapkan agar transaksi semakin meningkat.

Adapun alasana untuk mengembangkan transaksi repo adalah untuk menjaga terciptanya pasar uang antar bank yang lebih tahan gejolak.

“Selain 8 bank tersebut, kini sudah ada beberapa bank yang berniat untuk ikut dalam transaksi mini repo tersebut,” ucapnya, Rabu (18/12/2013).

Filianingsih mengatakan pengembangan pasar repo yang efisien menggunakan underlying asset yang telah diterima secara luas seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).
Bank perlonggar likuiditas lewat mini repo
Oleh Nina Dwiantika – Rabu, 18 Desember 2013 | 07:14 WIB

kontan

JAKARTA. Kerontang likuiditas perbankan diharapkan berlalu. Demi memperlonggar likuiditas rupiah, hari ini, delapan bank nasional meneken perjanjian mini master repurchase agreement (MRA). Kerjasama selama tiga tahun ini diharapkan meningkatkan transaksi repo antarbank.
Difi A. Johansyah, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) mengatakan, sejatinya likuiditas perbankan saat ini masih aman. Namun, BI perlu mengantisipasi kekeringan likuiditas di tahun depan.
Menurut Difi, transaksi repo lebih menguntungkan lantaran suku bunga lebih rendah ketimbang pasar uang antar bank (PUAB). Pasalnya, transaksi repo memiliki underlying asset sebagai agunan, yakni Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga negara (SBN) dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI). Kalau rata-rata bunga PUAB 7%, bunga repo 6,9% per bulan.
Berdasarkan data BI, tujuh tahun terakhir rata-rata transaksi repo perbankan per hari hanya Rp 132 miliar. Jumlah itu hanya 3% dari transaksi PUAB. Maklum, selama ini transaksi repo antarbank menggunakan perjanjian bilateral. Nah, perjanjian mini MRA menjadi acuan semua bank bertransaksi repo. Alhasil, bank bisa lebih gencar mencari likuiditas dari transaksi repo ketimbang PUAB.
Pada tahap awal, mini MRA hanya berlaku untuk denominasi rupiah, lantaran kebutuhan likuiditas rupiah sangat besar. Selain itu, mini MRA hanya lingkup dalam negeri. Ke depan, BI akan memfasilitasi transaksi repo valuta asing saat MRA memasuki lingkup global.
Panji Irawan, Group Head Tresury Group Bank Mandiri, mengatakan transaksi repo akan bermanfaat bagi bank peminjam, lantaran mendapat pasokan likuiditas. Branko Windoe, Head of Treasury Bank Central Asia (BCA), menilai mini MRA akan menambah manajemen likuiditas bank tanpa harus mengandalkan pasar uang. “Kami harap mini MRA diadopsi pasar sehingga pasar keuangan lebih dalam,” kata Branko.
Editor: Barratut Taqiyyah
Delapan bank akan meneken mini MRA
Oleh Nina Dwiantika, Issa Almawadi – Selasa, 17 Desember 2013 | 09:47 WIB
kontan

JAKARTA. Kalau tak ada aral melintang, delapan bank nasional akan meneken perjanjian kerjasama master repurchase agreement (MRA), hari ini (17/12). Kerjasama tersebut merupakan bagian skema mini MRA yang diinisiasi Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat pengembangan pasar uang rupiah maupun valuta asing (valas) guna memperdalam pasar keuangan.
Difi A. Johansyah, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), mengatakan delapan bank tersebut adalah Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Panin Bank Indonesia, Bank Jabar Banten (BJB), Bank DKI dan Bank Bukopin.
MRA merupakan perjanjian yang dilakukan antarbank di pasar repo dengan jaminan surat berharga. Skema kerjasama ini sejatinya umum dilakukan di luar negeri. Namun, di Indonesia, implementasi perjanjian tersebut sulit dilakukan karena ada persoalan pada pencatatan akuntansi dan hukum.
Nah, dengan adanya mini MRA, bank bisa bergembira, lantaran bisa melakukan transaksi repo dengan lebih aman. BRI misalnya, mengaku akan berpartisipasi dalam penandatanganan mini MRA. Direktur Keuangan BRI Achmad Baiquni, mengatakan BRI sebenarnya sudah melakukan MRA. Namun, perjanjian repo yang diadakan BRI selama ini belum ada pengikat lantaran akuntansinya masih belum jelas. “Dengan BI sebagai fasilitator, MRA akan lebih aman untuk bank baik sebagai peminjam dan kreditur,” kata Baiquni.
Undelying assets
Dengan adanya transaksi repo, menurut Baiquni, likuiditas rupiah akan lebih longgar. Sementara likuiditas valas tidak terlalu berpengaruh. sebab, transaksi repo valas tidak banyak digunakan lantaran kebutuhan pasar masih didominasi rupiah. “Likuiditas rupiah tengah ketat, jadi bank dapat memanfaatkan MRA,” tambah Baequni.
Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, mengamini MRA akan membikin tekanan likuiditas rupiah maupun valas berkurang. Sebab, “Kami bisa mencairkan sewaktu-waktu saat sedang membutuhkan,” katanya.
BCA tak melakukan persiapan khusus dalam mengikuti kerjasama mini MRA yang digelar BI. Sebab, selama ini BCA sudah terbiasa bertransaksi repo dengan beberapa bank asing. Meski begitu, kejelasan hukum mengenai MRA akan membikin transaksi repo lebih aman.
Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono, mengatakan pihaknya juga sudah biasa melakukan transaksi repo. Biasanya, Bank DKI bertransaksi repo dengan bank lain menggunakan jaminan obligasi negara yang dimiliki.
Menurutnya, MRA yang diinisiasi BI akan memperbanyak alternatif bagi bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas. “Masalahnya, bank yang ingin melaksanakan repo harus punya underlying assets yang memenuhi syarat,” kata Eko.
Agus Martowardojo Gubernur BI, mengatakan, mini MRA untuk beberapa bank merupakan tahap awal pembentukan pasar repo yang lebih besar, melalui general master repo agreement (GMRA).
Editor: Herry Prasetyo
Likuiditas valas perbankan kian kering
Oleh Nina Dwiantika, Issa Almawadi – Senin, 09 Desember 2013 | 14:17 WIB
kontan

JAKARTA. Likuiditas valuta asing (valas) perbankan bakal kian ketat. Maklum, kebutuhan valas semakin besar, sementara pasokan terbatas.
Mengutip data Bank Indonesia (BI), simpanan valas di perbankan per Oktober 2013 tercatat Rp 577,21 triliun, turun 2,4% dari September 2013 sebesar Rp 591,14 triliun.
Di sisi lain, permintaan valas di akhir tahun sangat besar. Pertamina misalnya, setidaknya membutuhkan valas US$ 100 juta per bulan untuk impor minyak. Belum lagi, Pertamina juga membutuhkan valas US$ 3 miliar untuk mengakuisisi blok migas sepanjang tahun ini (Harian KONTAN 3 Desember 2013).
Permintaan valas untuk pembayaran utang luar negeri tak kalah besar, per Oktober-Desember 2013 mencapai sekitar US$ 21,03 miliar.
Gubernur BI, Agus Martowardojo mengakui kebutuhan valas akhir tahun masih besar. Karena itu, BI akan menjaga likuiditas valas di pasar dengan menawarkan swap, term deposit valas dan membuat mini master repo agreement. BI dan pemerintah juga tengah menyiapkan instrumen untuk menarik dana valas WNI yang ada di luar negeri.
Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan likuiditas valas sudah mengetat sejak 2012. Di pengujung tahun ini, likuiditas valas terancam kering lantaran pasokan valas di pasar kian tipis akibat pelemahan rupiah. “Kami sudah tidak melepas kredit baru valas untuk menjaga likuiditas valas,” tandas Jahja.
Bank sebesar BCA juga akan membatasi plafon kredit valas sebesar US$ 2,5 miliar untuk 2 tahun – 3 tahun ke depan. Saat ini, likuiditas valas di BCA US$ 2 miliar dengan rasio pinjaman terhadap simpanan valas (LDR) 76%.
Head of Corporate and Investment Banking Citibank Indonesia Kurnady Lie, mengatakan likuiditas valas di Citibank aman dengan LDR 66%. Untuk menjaga likuiditas, Citibank akan menambah utang dan mencari liabilitas baru. “Likuiditas valas di pasar volatil karena tak semua eksportir menjual dollar mereka,” katanya. BRI juga mengaku likuiditas valas masih terjaga. “LDR valas BRI 76%,” ujar Sekretaris Perusahaan BRI, Muhammad Ali.
Editor: Herry Prasetyo
Membaca Sinyal Krisis Ekonomi
27 November 2013 14:38 WIB

Singkat kata, kondisi saat ini masih jauh dari kriteria krisis ekonomi. Semua itu merupakan dampak langsung pascakeluarnya kebijakan lanjutan BI dan empat paket kebijakan ekonomi yang ditelurkan pemerintah. Ryan Kiryanto

BELAKANGAN ini banyak analis dan ekonom mengatakan bahwa pemerintah harus mewaspadai perkembangan indikator makro-ekonomi tahun ini yang menunjukkan gejala pelemahan. Yang utama tentu indikator pertumbuhan ekonomi. Dari proyeksi awal sebesar 6,8%, lalu diturunkan oleh pemerintah ke 6,3%. Akhirnya dikoreksi lagi menjadi 5,9% setelah melihat persoalan ekonomi makin kompleks.

Bank Indonesia (BI) pun telah merevisi ke bawah perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 menjadi 5,5%-5,9%, dari semula 5,8%-6,2%. Yang ekstrem, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund atau IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sebelumnya 6,0% menjadi hanya 6,28%.

Lalu, berkembang pandangan, jangan-jangan kondisi perekonomian nasional bakal menyerupai waktu krisis ekonomi-moneter 1997/1998. Perlambatan ekonomi Indonesia tahun ini ditandai oleh depresiasi rupiah hingga 12% sejak awal tahun. Hal itu dipicu oleh banjirnya dana asing ke emerging economies, termasuk Indonesia, sebagai dampak dikucurkannya paket stimulus secara besar-besaran oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam rangka menanggulangi krisis subprime mortgage pada 2008.

Negara-negara berkembang di Asia—tidak terkecuali Indonesia—telah kebanjiran “hot money” atau “uang panas” melalui pasar keuangannya. Namun, saat ini indikasi cukup kuat bahwa bank sentral AS akan mulai menarik program stimulusnya telah membuat para spekulan berbondong-bondong menarik investasinya dari emerging economies, termasuk Indonesia.

Ulah spekulan itulah yang akhirnya mengakibatkan rupiah terdepresiasi tajam. Termasuk juga beberapa mata uang kawasan Asia lainnya. Patut diamati bahwa yang terjadi saat ini ialah baru spekulasi soal kemungkinan The Fed, bank sentral AS, menghentikan secara bertahap paket stimulus fiskalnya. Maka, apa jadinya kelak jika The Fed benar-benar merealisasikan rencananya untuk menyetop kucuran paket quantitative easing ketiga (QE3)? Mungkin bakal terjadi depresiasi mata uang besar-besaran di Asia, ditandai oleh capital outflow yang besar dari pasar keuangan Asia.

Dalam jangka pendek, tak tertutup kemungkinan mata uang Asia terdepresiasi lebih dalam. Rupiah pun bakal terkena imbasnya dan ini sudah ditengarai ketika rupiah mendekati level Rp11.500 per US$1 pada September tahun ini. Pada transaksi Rabu (3/9/2013) nilai tukar rupiah bergerak di Rp11.475 per US$1, yang merupakan level terendah sejak tiga tahun terakhir.

Menko Perekonomian (Hatta Rajasa) dan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kompak menyebut ekonomi saat ini masih jauh dari ancaman krisis. Hal serupa disampaikan Menteri Keuangan, Chatib Basri, bahwa kondisi saat itu (1998) jauh lebih berat daripada sekarang ini. Jadi, jangan disamakan kondisi perekonomian sekarang dengan apa yang terjadi pada krisis moneter 1998 dan krisis ekonomi 2008.

Sejauh ini dapat dikatakan bahwa Indonesia masih jauh dari krisis seperti pada 1997/1998 tersebut. Tentu ada alibi kuat untuk bisa mengatakan saat ini Indonesia belum terkena krisis. Pertama, posisi cadangan devisa per Juli 2013 mencapai US$92,67 miliar, yang artinya cukup untuk dapat memenuhi kewajiban pembiayaan impor dan cicilan utang sekitar 5,4 bulan. Ambang batas aman adalah selama tiga bulan. Jika dihitung sejak awal 2013, cadangan devisa sudah merosot US$20,11 miliar dari US$112,78 miliar pada akhir 2012.

Kedua, rasio utang pemerintah terhadap total produk domestik bruto (PDB) masih dalam batas wajar. Total utang Indonesia per Juni 2013 sebesar Rp2.036 triliun dan diprediksi rasio utang hingga akhir tahun mencapai 23% dari PDB. Ambang batas utang sebesar 60% terhadap PDB.

Ketiga, perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh rata-rata 5,6% dalam lima tahun terakhir. Artinya, kegiatan ekonomi masih berjalan relatif normal. Pada kuartal kedua 2013 realisasi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,81% (year on year atau yoy), lebih rendah ketimbang kuartal pertama 2013 yang 6,03%. Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi bakal mencapai 5,9% tahun ini.

Keempat, depresiasi rupiah masih terkendali. Hingga awal September 2013, rupiah sudah terdepresiasi sekitar 12%. Relatif aman karena masih di bawah ambang batas depresiasi mata uang yang sebesar 20%.

Kelima, rasio defisit transaksi berjalan mencapai 4,4% dari total PDB dan akan diupayakan tidak melampaui 3,4% pada akhir tahun. Artinya, masih jauh di bawah ambang batas defisit yang aman sebesar 10% terhadap PDB. Sebagai absolut, defisit neraca dagang Indonesia pada semester pertama 2013 mencapai US$3,3 miliar.

Keenam, bursa saham masih bergairah, kendati terjadi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Jika dihitung sejak awal tahun, IHSG telah melemah sekitar 5% yang berarti masih relatif terkendali. IHSG pernah mencapai rekor tertinggi, 5.214,97, pada 20 Mei 2013.

Jadi, singkat kata, kondisi saat ini masih jauh dari kriteria krisis ekonomi. Semua itu merupakan dampak langsung pascakeluarnya kebijakan lanjutan BI dan empat paket kebijakan ekonomi yang ditelurkan pemerintah. Diyakini perkembangan indikator makro-ekonomi akan terus membaik karena manajemen protokol krisis nasional sudah disiapkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk.

Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan
Hanya saja, kalangan ekonom dan analis menyebut, fundamental ekonomi dalam negeri masih terganggu oleh buruknya Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), terutama Neraca Transaksi Berjalan (NTB). Neraca perdagangan (ekspor-impor) Indonesia pada Juli 2013 melebar mencapai US$2,3 miliar. Akibatnya, pelaku pasar merespons negatif.

Seperti halnya Thailand pada 1997, cadangan devisa Indonesia saat ini dinilai relatif tidak akan kuat menopang pelemahan nilai tukar rupiah secara terus-menerus. Pada Juni 2013 cadangan devisa sudah menurun ke bawah level US$100 miliar (tepatnya US$98,6 miliar) dan pada Agustus 2013 menyusut lagi hingga tersisa US$92,67 miliar.

Jika rupiah terus terdepresiasi, Indonesia akan kembali terancam oleh krisis, terutama perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mempunyai utang besar dalam dolar AS. Lebih-lebih jika utang tadi tidak dipagari dengan sistem lindung nilai (hedging). Jika perusahaan-perusahaan tersebut pada akhirnya bangkrut, ini akan berakibat melonjaknya tingkat pengangguran secara signifikan. Daya beli masyarakat pun akan merosot, apalagi laju inflasi kalender (Januari-Agustus 2013) sudah mendekati 9%.

Pada akhirnya, hal tersebut berujung pada melemahnya roda perekonomian. Ini tentu sangat membahayakan dan tidak boleh didiamkan begitu saja. Krisis finansial mengakibatkan Indonesia kehilangan sekitar 14% dari total PDB pada 1998 dan terjadi inflasi yang tinggi mencapai 77% pada tahun yang sama. Belajar dari pengalaman krisis 1997, penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera menelurkan kebijakan-kebijakan yang efektif dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah.

Jika pemerintah Indonesia gagal mempertahankan nilai tukar rupiah, seperti Thailand pada 1997 yang gagal mempertahankan nilai tukar mata uangnya, tidak menutup kemungkinan krisis layaknya 1997/1998 bisa saja kembali terjadi di Tanah Air. Maka, tepat jika lantaran tensi ketidakpastian ekonomi dunia masih membayangi, pemerintah senantiasa waspada dan siap siaga mengantisipasi berbagai kemungkinan lebih buruk dengan menempuh beberapa jurus berikut ini.

Pertama, terkait dengan NPI. Pemerintah harus terus mengupayakan pengurangan impor, terutama untuk barang-barang konsumsi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), dengan cara menaikkan pajak impor. Sejalan dengan itu, pemerintah juga mengupayakan peningkatan ekspor dengan memberikan insentif bagi industri. Lalu, juga berupaya menarik aliran modal masuk (capital inflow), terutama dalam bentuk penanaman modal langsung.

Kedua, terkait dengan masalah moneter. BI sebaiknya menyesuaikan suku bunga acuan atau BI Rate sehingga dapat mengerem pertumbuhan kredit dan mengurangi uang beredar sekaligus meredam inflasi. BI juga aktif membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga kestabilan harga SBN.

Ketiga, terkait dengan masalah fiskal. Pemerintah mengeluarkan paket stimulus dengan meningkatkan belanja pemerintah untuk mendorong investasi, terutama infrastruktur. Pemerintah juga menerapkan kebijakan kenaikan pajak yang tidak terlalu ekspansif/progresif agar tidak menekan konsumsi masyarakat.

Keempat, terkait dengan laju inflasi. Pemerintah bersama BI harus terus berkoordinasi untuk bisa meredam lonjakan inflasi. Pemerintah harus bekerja keras untuk bisa meredam gejolak harga bahan makanan dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Sejalan dengan itu, karena masalah inflasi lebih terkait dengan sisi pasokan, maka produksi di dalam negeri harus digenjot untuk mengurangi ketergantungan impor seiring dengan upaya perbaikan semua jalur distribusi dan transportasi.

Secara umum kebijakan moneter yang dihela Bank Indonesia (BI) sudah on the right track. Hanya saja pelaku pasar masih menunggu kebijakan lanjutan di bidang ekonomi yang bersumber dari pemerintah. Empat paket kebijakan bidang ekonomi yang dikeluarkan akhir Agustus lalu sudah baik, tinggal dielaborasi menjadi ketentuan yang lebih teknis dan dapat diimplementasikan segera. Inilah yang akan mengangkat kembali sentimen positif pelaku pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan. (*)

Penulis adalah kepala ekonom BNI.

BI Jamin Keuangan Perbankan RI Lebih Sehat dari 1998
Oleh Fiki Ariyanti
Posted: 17/09/2013 09:15

Liputan6.com, Jakarta : Meski saat ini Indonesia terkena imbas dari penurunan ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat (AS), tapi kondisi perbankan di tanah air terbilang sehat bila dibandingkan era 1997-1998 saat krisis moneter (krismon) parah yang mengguncang hampir seluruh negara.
Apa Jawab Agus Marto?
“Kalau secara umum, kondisi perbankan Indonesia di tahun ini jauh lebih sehat ketimbang tahun 1997-1998, terutama di bidang tata kelola, manajemen risiko, prinsip kehati-hatian (pruden) dan kualitas dari keuangannya,” tegas Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo di Jakarta, Senin (16/9/2013) malam.

Dari sisi kinerja keuangan, dia menilai, secara industri rasio kecukupan modal bank-bank di Indonesia lebih dari 17%, rasio kredit bermasalahnya di bawah 3% serta rasio keuntungan dan loan to deposit ratio (LDR) masuk dalam kondisi sehat.

“Di tingkat individu, kami mengamati perbankan di Indonesia menggunakan cara stress testing untuk menguji kredit bermasalah, likuiditas dan kecukupan modal,” sambungnya.

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus lalu, Agus bilang, BI memutuskan untuk melakukan upaya supervisory action. Hal ini ditempuh demi meyakinkan bahwa perbankan Indonesia benar-benar dalam kondisi prima.

“Kalau melakukan stress testing dengan mengasumsikan kurs rupiah melemah cukup berat dan tingkat bunga tinggi maka akan ada beberapa bank yang perlu diperhatikan. Bank-bank itulah yang perlu dilakukan supervisory action,” jelas dia.

Dia menganggap, bank seharusnya dapat membaca dan menyadari membutuhkan arahan bank sentral apabila pertumbuhan kredit sudah berada di angka 20%. Risikonya, tentu perlambatan ekonomi dan tingkat bunga cenderung meningkat.

“Kami optimistis perbankan skala besar, menengah dan kecil di tanah air dalam keadaan baik. Kami akan pantau terus karena kami tidak ingin terjadi pelemahan di sistem perbankan nasional,” tandas Agus. (Fik/Nur)
KESEHATAN BANK
Perbankan masih tahan melawan krisis
Oleh Nina Dwiantika – Selasa, 25 Juni 2013 | 10:39 WIB
kontan

JAKARTA. Prospek industri perbankan Indonesia terus membaik. Satu indikatornya, hasil uji ketahanan (stress test) Bank Indonesia (BI) memperlihatkan, di awal tahun ini industri perbankan masih aman dari hantaman krisis ekonomi global yang mulai berimbas ke penurunan aktivitas ekonomi domestik. Krisis global berefek ke perlambatan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga perbankan nasional, tapi rasio kecukupan modal (CAR) bank tetap kuat.
Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah, mengatakan rasio kecukupan modal atau kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) perbankan masih mampu menyerap risiko kredit dan risiko pasar, meski ada beberapa bank mengalami tekanan modal.
Mengacu ke data BI per April 2013, rasio pemenuhan kecukupan modal minimum naik 77 basis poin (bps) menjadi 18,74%, sedangkan rasio modal inti terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) naik 83 bps menjadi 16,94%. “Risiko kredit merupakan risiko paling signifikan. Namun berdasarkan skenario baseline hasil stress test kami terhadap risiko kredit menunjukkan, perbankan masih mampu menahan risiko kredit tersebut,” papar Halim, Senin (24/6). Sebagai catatan, rasio kredit bermasalah pada seluruh sektor kredit naik 3,64% menjadi Rp 55,28 triliun dari periode sama tahun sebelumnya senilai Rp 53,33 triliun.
Adapun hasil stress test menunjukkan, rasio permodalan bank akan turun 123 bps atau terjaga pada level 17%, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 0%. Jika produk domestik bruto (PDB) minus 2% sampai 3%, rasio modal ada di atas 18%, jauh dari batas minimum permodalan bank sebesar 8%. “Jika terjadi skenario tersebut, ke depan modal bank masih cukup aman,” tambah Halim.
Ekonom dan pengamat perbankan, Agustinus Prasetyantoko, mengatakan saat ini tak semua pemegang saham mengucurkan modal ke bank dalam jumlah besar untuk ekspansi. Alhasil, bank mencari alternatif pendanaan di pasar modal, seperti menerbitkan surat utang, menerbitkan saham baru, melakukan konsolidasi atau mencari investor baru melalui strategic sale. “Bank membutuhkan modal untuk ekspansi,” kata dia.
Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA), Jahja Setiaatmadja, pernah menyampaikan, perbankan memang membutuhkan modal besar agar mampu ekspansi. Cara untuk memperbesar modal adalah mengerek pendapatan margin bunga atau net interest margin (NIM), mengurangi jatah dividen ke investor serta menekan biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO). Di sisi lain, sumber dana pihak ketiga bank kian menyusut, padahal dana itu merupakan sumber untuk mengucurkan kredit selain dari modal.
Halim menyampaikan, perbankan akan menaikkan tingkat bunga simpanan karena beberapa alasan, seperti likuiditas ketat. Selain itu, ada kenaikan beruntun berupa tarif listrik, upah buruh dan bahan bakar minyak. “Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat menyebabkan bank berkompetisi mencari sumber pendanaan, sehingga akan ada kendala pada efisiensi perbankan,” tutur Halim.
Dow Jones Senin malam ditutup turun 140 poin atau 0,9% pada 14.659, terutama atas indikasi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pengetatan likuiditas di negara Cina. Wall Street terkena sentimen negatif signifikan atas rilis revisi turun pertumbuhan ekonomi Cina untuk kuartal II-2013 oleh l Goldman Sachs. Goldman Sachs menurunkan estimasi pertumbuhan ekonomi Cina untuk kuartal II-2013 menjadi 7,5%yoy dibanding sebelumnya 7,8%yoy. Untuk tahun 2013, lembaga tersebut estimasi pertumbuhan ekonomi Cina pada 7,4%, dan 7,7% untuk tahun 2014. Sebelumnya, Goldman Sachs estimasi pertumbuhan tahun 2013 pada 7,8% dan 8,4% untuk tahun 2014. Sementara itu, estimasi resmi dari pemerintah Cina untuk tahun 2013 bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai 7,5%yoy. Selain itu, pemerintah Cina juga akan mengetatkan likuiditas dengan meningkatkan tingkat suku bunga.

Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menyatakan bahwa perbankan nasional memiliki tingkat resiliensi tinggi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat faktor global maupun domestik. BI menyatakan hasil uji ketahanan (stress test) risiko kredit dengan berbagai skenario terburuk menunjukan kondisi perbankan nasional masih cukup kuat. Risiko kredit merupakan risiko paling signifikan, tetapi berdasarkan skenario stress test risiko kredit terhadap CAR (capital adequacy ratio) perbankan relatif rendah. Skenario yang digunakan adalah

pertumbuhan ekonomi Indonesia (GDP) anjlok jadi 0% maka rasio kredit bermasalah (NPL) akan naik menjadi 6,09%

, sementara

CAR turun 123 basis poin menjadi 17,37%.

Sementara bila GDP turun hingga -2%, maka NPL menjadi 2,58% dan CAR turun 14 bps menjadi 18,46%. Skenario terakhir adalah

GDP turun hingga -3%, maka NPL berada pada level 2,93% dan CAR turun 23 bps menjadi 18,37%.

Hingga April 2013, posisi CAR bank umum mencapai 18,74% dengan rasio modal inti terhadap aktiva tertimbang menurut risiko 16,94%. Posisi tersebut jauh di atas tingkat kesehatan perbankan yang ditetapkan 8%. (Sumber:  Bisnis Indonesia). Rilis hasil stress test dianggap hal signifikan yang memicu aksi beli dan jual pada pasar finansial, terutama pada pasar Amerika dan  Eropa. Bank sentral Indonesia tidak merilis secara resmi hasil stress test  makro yang dilaksanakan. Kutipan pernyataan bank sentral BI di atas, seharusnya juga bisa menopang pasar saham Indonesia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s