MEA @bbri … 290715

JAKARTA. Untuk memperluas dan memperkuat bisnisnya di Asia, Bank Rakyat Indonesia (BRI) membuka kantor di Singapura. Tepatnya di OUE Bayfront, 50 Collyer Quay.

Acara launching yang dilaksanakan Rabu (29/7) itu diresmikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI, Sofyan Djalil dan dihadiri oleh Menteri BUMN RI, Rini M. Soemarno, serta Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad.

Dalam keterangan yang diterima KONTAN, BRI menilai Singapura merupakan negara yang sangat strategis dan potensial di Asia, yang menjadi penghubung antara Asia dan dunia serta salah satu negara dengan arus ekonomi terkuat di Asia.

Selain itu, Singapura merupakan pintu gerbang emas Asia di mata dunia untuk berinvestasi dan mengembangkan berbagai sektor bisnis. Karenanya, Singapura merupakan tempat yang tepat untuk mengembangkan bisnis Bank BRI yang selama ini telah tumbuh dan mengakar kuat di Indonesia.

Sebelumnya, BRI telah memiliki beberapa unit kerja luar negeri di beberapa negara, yakni BRI New York Agency, BRI Cayman Island Branch, Hongkong Representative Office, dan BRI Remittance Hongkong.

Dengan perkembangan yang pesat, Singapura menjadi salah satu tujuan bisnis yang potensial untuk mengembangkan investasi, khususnya bisnis perbankan.

Terdapat beberapa potensi bisnis yang dapat dikelola oleh Bank BRI di Singapura. Di antaranya transaksi trade finance Singapura sebesar US$ 43, 2 miliar pada tahun 2012 dengan growth 21% selama 5 tahun terakhir.

Dari sisi remittance, Singapura merupakan salah satu negara dengan potensi bisnis remittance yang cukup besar, dengan sebaran 135 ribu jiwa TKI yang bekerja Singapura.

Tak hanya itu, banyak potensi lain yang dapat dikembangkan secara maksimal oleh BRI. Seperti akses pada produk-produk portfolio trading, fixed income, foreign exchange, dan derivatives yang lebih beragam. BRI juga akan menggarap Offshore Funding yang akan dikelola melalui simpanan (deposit), bank acceptance, medium term notes, dan interbank transaction.

“Potensi yang begitu besar ini dibaca oleh BRI sebagai peluang emas yang dapat dikelola untuk memperluas dan memperkuat jaringan bisnis BRI,” tulis Budi Satria, Corporate Secretary BRI.

Editor: Hendra Gunawan
PT Bank BRI (Persero) terus berekspansi ke sejumlah negara di Asia.
Setelah meresmikan offshore branch atau kantor cabang di Singapura,
perusahaan bakal menambah cabang lagi di negara-negara ASEAN lain.
“Pokoknya kami akan tambah lagi di sekitar ASEAN,” kata Direktur Utama
Bank BRI, Asmawi Syam seusai peresmian, Rabu, 29 Juli 2015.(tempo/yc)
read more…

                       Rhenald Kasali
(@Rhenald_Kasali)

Seorang politisi senior, marah besar saat membaca usulan pemerintah untuk menambah modal ke BUMN. “Ini gila! Kalau BUMN diperbesar, swasta dapat apa?,” tanyanya geram.

Temannya, seorang kontraktor, menganggukan kepala. “Ya, swasta-lah yang harus diperbesar.” Satunya lagi bilang begini, “kalau mau ditambah modal, mengapa tidak BUMN yang sakit saja? Masih banyak BUMN yang belum sehat.”

Tentang hal ini mereka pun berdebat. Namun mereka sepakat menahan laju sejumlah BUMN agar tidak mendapat tambahan modal baru. Di antaranya, Bank Mandiri yang diusulkan menerima PMN sebesar Rp 5,6 triliun.

Esoknya, para bankir dari negeri tetangga ramai menelpon saya. Mereka senang karena kini cuma mereka yang bisa kasih kredit untuk membiayai proyek infrastruktur skala besar di Indonesia. Perusahaan-perusahaan lainnya dalam MEA juga ikut antre. “Kalau pembiayaannya dari bank kami, Insya Allah Proton bisa lebih mudah masuk,” kata salah satu dari mereka.

Dari berbagai berita, saya membaca prespektif yang amat beragam. Ada koalisi (yang semakin samar) dan ada yang jelas-jelas oposisi. Bahkan ada yang menyatakan tambahan modal negara sebesar Rp 39,2 triliun itu merupakan bentuk kolusi baru. Ada juga yang mengatakan ini modus baru untuk “menilep” uang rakyat.

Benarkah PMN baik untuk bangsa? Atau malah sebaliknya? Di mana letak perubahannya?

Bukankah bangsa ini harus terus melaju ke depan dengan paradigma baru? Kata Stephen Covey, untuk mendapatkan buah yang lebih baik kita harus mengubah akarnya.  Itu sebabnya James Gleick, yang menulis buku yang berjudul Chaos: The Making of a New Science mencatat pentingnya manusia melihat dengan cara-cara baru. Sebab “Ideas that require people to reorganize their picture of the world provoke hostility.”

Paradigma Post Cold War: Hapuskan BUMN

Tak lama setelah perang dingin berakhir di tahun 1979, banyak ekonom yang percaya perlunya menghapus BUMN dari peta ekonomi dunia. Bagi mereka, BUMN hanyalah model sosialisme dengan pemusatan kekuatan ekonomi pada negara. Lagi pula, data-data saat itu menunjukan, rata-rata BUMN menjadi beban negara. Tidak efisien, menjalankan kegiatan yang bersifat monopolistik, mengacaukan anggaran pemerintah, rugi, manajemennya buruk, pelayanan publik tidak baik, karyawannya tua-tua, tidak kreatif dan tidak responsif.

Maka dimulailah upaya besar-besaran di Eropa untuk menjual dan privatisasi  BUMN.  Mendiang Margaret Thatcher adalah salah satu tokohnya. Dan sejak itu, paham untuk pembubaran BUMN meluas, dijadikan pedoman oleh IMF dan Bank Dunia. Sasaran mereka adalah sektor telekounikasi, listrik, dan industri-industri besar.

Itu sebabnya, ketika Indonesia dilanda krisis pada tahun 1998, IMF memaksa kita untuk menghentikan bantuan keuangan pada PT. Dirgantara Indonesia, dan memaksa kita menjual BUMN-BUMN yang dianggap tidak efisien. Salah satu dokumen rahasia ketika itu menyebutkan Pertamina pun diusulkan agar dipecah menjadi dua (sehingga mudah diambil alih oleh pasar).

Bank-bank pemerintah pun dipaksa untuk merger, dan bank-bank milik pengusaha lokal dialihkan ke tangan asing. Indonesia dipaksa bersaing di saat ia sedang sakit keras dan dirawat di ICU.

Demikianlah, didukung oleh riset-riset dalam bidang ekonomi yang dimuat oleh aneka jurnal internasional bereputasi, anak-anak muda Indonesia yang sedang mengambil thesis PhD ditanamkan pandangan bahwa BUMN inefficient.

Tetapi sekitar tahun 2005 pandangan-pandangan tentang hal itu pun berubah. Para ilmuwan menemukan fakta-fakta baru, bahwa di Timur ia justru menunjukan kedigdayaan. BUMN Asia ternyata mampu menjadi alat perubahan ekonomi yang penting.

BUMN juga bisa dikelola secara profesional, terbuka, go public, bermitra dengan perusahaan global, mempekerjakan global executives, melakukan inovasi, bersaing di dunia internasional, dan menyumbang pajak dalam jumlah yang tak terkejar oleh siapapun di negerinya masing-masing.

Max Buge dkk (2013) menunjukan, 10 persen dari 2.000 perusahaan kelas dunia versi majalah Forbes adalah BUMN. Total sales 204 BUMN dari 37 negara ini pada tahun 2011 mencapai 3,6 triliun dollar AS atau setara dengan GDP Jerman.

Lima negara yang teratas yang peran BUMNnya penting menurut studi Buge itu adalah China, UEA, Rusia, Indonesia dan Malaysia.

Pertanyaan selanjutnya adalah perubahan apa yang telah terjadi, bagaimana swasta mengambil peran dan apa yang membuat mereka mampu berkontribusi bagi perekonomian? Apa yang membedakan negara-negara yang kaya karena BUMN dan apa yang membuat BUMN sulit berkembang? Berikut inilah ulasannya.

BUMN Sapi Kurus

Sejak republik ini didirikan, swasta dan BUMN sama-sama dikembangkan. Berawal dari perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi, BUMN itu terus dikelola negara. Kalau ketemu eksekutif yang handal  BUMN pun berevolusi menjadi perusahaan hebat.

Demikian juga sebaliknya. Tak banyak orang yang tahu bahwa gas alam yang dipakai sebagai LNG dan LPG di dunia dewasa ini juga berawal dari BUMN Indonesia: Pertamina di era Ibnu Soetowo.

Kompas.comPertamina

Bahkan saat pembangunan PT Krakatau Steel terbengkalai, ia pun diselamatkan oleh uang dari Pertamina. Selanjutnya, Wijaya Karya yang dulu merupakan perusahaan instalator listrik ex Belanda berevolusi menjadi perusahaan konstruksi, menjadi EPC dan perusahaan investasi dan mendapatkan kepercayaan di luar negri.

Bahkan, kumpulan perusahaan dan pabrikan milik konglomerat besar Asia Oei Thiong Ham (raja gula dari Semarang) pun beralih menjadi Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).  Sayang juga kalau RNI belakangan ini banyak diganggu oleh para pemburu rente  (mafia gula).

Kisah BUMN Indonesia sesungguhnya sarat dengan sejuta cerita, baik itu heroisme, inovasi, maupun sisi negatifnya (korupsi, penipuan, pemerasan, dll).

Tetapi baiklah. Presiden Soekarno pun tak rela menyerahkan seluruh kekuatan ekonomi pada BUMN. Mendiang Soekarno pun mencetak lahirnya pengusaha-pengusaha swasta pribumi dari berbagai nusantara yang dikenal dengan pengusaha benteng. Dasaat, Hasyim Ning, Bakrie dan sebagainya lahir dari semangat itu.

Tapi waktu berjalan, konsep pengembangan BUMN mengalami pasang surut. Di Era Orde Baru, pemerintah mencoba memperbesar peran swasta dan negara, sementara BUMN-nya dibiarkan dikelola orang-orang dekat presiden. Mantan ajudan, pejabat dan tentara diberi jabatan sebagai dirut. Politik “kedamaian” dan balas budi di era itu membuat banyak BUMN terpuruk.

Bisa dibayangkan bagaimana kondisi BUMN saat itu.

Begitu Pertamina didera isu korupsi, ia pun dijadikan mesin birokrasi dan uangnya langsung dikelola oleh negara. Garuda Indonesia yang dulu dikagumi di dunia harus diperkecil karena salah urus. Kereta Api menjadi kumuh, listrik tidak berkembang dan seterusnya.

Sejak krisis Pertamina (1974), wajah BUMN tak ubahnya menjadi kepanjangan tangan negara. Pegawai-pegawainya adalah pendukung Golkar, evaluasi kinerja karyawan dilakukan masih seperti PNS, menggunakan lembar DP3. Dan kalau BUMN untung, maka keuntungannya ditarik masuk ke dalam kas negara. Tak adaretained earnings yang memadai untuk meremajakan diri atau melakukan penelitian dan pengembangan (R&D).

Jadi bagaimana mau tumbuh?

Jangankan tumbuh, hidup pun menjadi susah, apalagi saat kita mulai impor BBM. Keuntungan BUMN hampir semuanya ditarik negara untuk menambal APBN. Sementara itu, Petronas yang belajar dari Pertamina (1973-1974) justru melaju kencang dengan konsep Pertamina yang uangnya dikelola sendiri.

Saat Ari Soemarno memimpin Pertamina, ia pun melakukan transformasi besar-besaran. Ia juga punya gagasan berani menjadikan BUMN besar ini: non listed public company agar transparan dan tak bisa diganggu-ganggu politisi. Gagasan itu ternyata tidak dikabulkan. Pemerintah sepertinya masih senang melakukan intervensi pada BUMN saat itu.

Menjelang berakhirnya kekuasaan Orde Baru kita pun menyaksikan persoalan-persoalan besar BUMN seperti yang dikatakan para ilmuwan pasca-perang dingin: rugi, salah urus, birokratik dan seterusnya. Beberapa di antaranya menjadi sarang KKN para pejabat dan keluarganya serta partai-partai politiknya.

Wajar bila di awal reformasi sejumlah BUMN mengalami krisis. Pada saat itulah pemerintah turun tangan menyelamatkan mereka dengan tiga jalan: mempekerjakan profesional, menambah penyertaan modal negara, atau go public.

Pertamina, PT Kereta Api Indonesia dan Garuda Indonesia berhasil melakukanturnaround karena dipimpin para profesional. Bank Mandiri, BNI, PT Telkom dan sejumlah BUMN kekaryaan menjadi besar dan profesional setelah go public. Sedangkan Merpati dan Djakarta Lloyd karam meski disuntik tambahan uang negara.
Sementara di Asia kita menyaksikan China Petrochemical Corp, China National Petroleum Corp menduduki posisi teratas dalam urutan Fortune 500 dengan pendapatan masing-masing 2,88 triliun yuan dan 2,26 triliun yuan pada 2013. Demikian juga China State Construction Engineering Corp.

Fortune mencatat 29 financial institutions melaporkan profit sebesar 1,27 triliun yuan, atau lebih dari separuh  total profit ke 500 perusahaan yang disurvei. The “Big Four” bank BUMN nya  juga mencatat kemajuan penting. Industrial and Commercial Bank of China Ltd (ICBC) meraih keuntungan 262,6 iliar yuan pada tahun 2013.

Demikian juga kita mendengar kedigdayaan Khazanah (Malaysia), Petronas, Temasek (Singapura), KNOC ( Korea Selatan), PTT (Thailand), Aramco (Saudi) dan sererusnya. Semuanya berkibar di Asia. Maka cara pandang dunia terhadap BUMN pun berubah. Catatan-catatan baru para ilmuwan terhadap BUMN pun menemui pintu baru, sementara sejumlah orang  masih menggunakan cara berpikir lama.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui total aset 16 grup konglomerasi perbankan nasional semakin mendominasi total aset perbankan nasional. Oleh sebab itu, OJK sangat berkepentingan untuk menjaga stabilitas risiko lembaga konglomerasi jasa keuangan.

Nelson Tampubolon, Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan mengatakan, saat ini di Indonesia ada 118 bank umum. Jumlah ini berkurang 2 karena telah ada bank yang merger di tahun 2014 dan awal 2015.

“Dari jumlah itu, terdapat 16 bank yang berkembang membentuk grup konglomerasi jasa keuangan,” kata Nelson, Senin (16/2/2015).

Nelson menyebut total aset milik 16 bank yang memiliki grup konglomerasi jasa keuangan itu mendominasi 60 persen dari total aset perbankan nasional pada tahun 2014. “Sisi positifnya, ini meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan kita di era persaingan global yang semakin ketat seperti era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” ujar Nelson.

Namun Nelson tak memungkiri, fenomena ini juga meningkatkan resiko terintegrasi yang berpotensi timbul dalam pengelolaan grup konglomerasi jasa keuangan. Bisa saja ada anak perusahaan yang terpaksa harus diselamatkan oleh induknya.

“Oleh sebab itu, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 Tahun 2014 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Terintegrasi. Kita perlu mengelola resiko jasa keuangan secara terintegrasi pada pelaku jasa keuangan yang berbentuk konglomerasi,” kata Nelson. (Adhitya Himawan)


Editor : Erlangga Djumena
Sumber : KONTAN

 

JAKARTA- Malaysia menjanjikan kemudahan bagi perbankan di Indonesia untuk berkembang di Malaysia. Kemudahan tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Deputi Komisioner Pengawas Bank I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mulya Siregar mengatakan kemudahan yang dijanjikan Malaysia di peruntukan untuk bank yang memenuhi persyaratan menjadi Qualified ASEAN Bank (QAB).

Seperti diketahui belum lama ini Bank Indonesia menjalin Heads of Agreement dengan Bank Negara Malaysia (BNM). Kerjasama bilateral ini merupakan langkah awal bagi terwujudnya ASEAN Banking Integrated Framework (ABIF).

“Kalau dari sisi dalam frame work ABIF memang begitu, khusus bank yang memenuhi persyaratan QAB. Pihak asing misalnya Malaysia harus memperlakukan bank kita seperti bank di Malaysia kalau bank kita memenuhi syarat QAB,” ungkapnya kepada Okezone, Selasa (10/2/2015).

Namun, dia melanjutkan bagi bank yang tidak memenuhi syarat QAB dan ingin membuka cabang di Malaysia tidak bisa mendapatkan kemudahan tersebut.

“Di luar itu, kalau bank biasa enggak masuk persyaratan QAB mau buka cabang di sana ya mengikuti aturan yang ada. Jadi QAB itu bisa dibilang jalan tol,” tukasnya.

http://economy.okezone.com/read/2015/02/09/457/1103529/qab-jalan-tol-industri-perbankan-di-malaysia
Sumber : OKEZONE.COM

JAKARTA kontan. Margin keuntungan yang tinggi bagi perbankan Indonesia, menunjukkan ceruk pasar yang masih luas dan terbuka lebar. Untuk itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) lebih memilih memfokuskan diri ekspansi di dalam negeri ketimbang memperbanyak jaringan di luar.

Belum lagi, kata Budi Satria, Sekretaris Perusahaan BRI, NIM bank spesialis kredit mikro ini pernah mencatat angka net interest margin (NIM) pada level 12%. “Jadi, buat BRI lebih menguntungkan ekspansi di dalam negeri. Kalau toh buka di luar, itu hanya untuk melengkapi jaringan saja,” terang Budi kepada KONTAN, Kamis (5/2).

Tahun lalu, NIM BRI berada pada level 8,51% turun sedikit dari posisi 2013 yang mencapai 8,55%. Catatan NIM tersebut membuat laba bersih BRI di 2014 mencapai Rp 24,02 triliun atau tumbuh 14,35%.

Meski lebih memilih ekspansi di dalam negeri, tahun ini BRI punya rencana untuk mendapat izin full branch di Singapura. “Tahun ini Singapura dulu untuk menjangkau pekerja dan pengusaha asal Indonesia,” tutur Asmawi Syam, Plt Direktur Utama BRI belum lama ini.

Editor: Hendra Gunawan

kontan:

CIANJUR. Bank Rakyat Indonesia (BRI) mulai menyusun rencana bisnis bank (RBB) untuk tahun 2015. Dalam RBB tersebut, target pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) tak beda jauh dengan tahun ini.

Menurut Ahmad Baiquni, Direktur Keuangan BRI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan belum bisa terlalu kencang. Oleh sebab itu, perbankan diharapkan tetap mempertahankan tingkat kehati-hatian seperti tahun ini.

“Sebab itu kami menargetkan pertumbuhan kredit 15% – 17% dan pertumbuhan DPK 14% – 16% pada tahun 2015,” kata Baiquni, Minggu (23/11).

BRI sendiri lebih menekankan pertumbuhan organik pada tahun depan. BRI menargetkan penambahan 50 – 100 cabang baru di 2015 meliputi kantor cabang utama, kantor cabang pembantu, serta unit Teras BRI. “Termasuk pengembangan Teras Kapal BRI yang mudah-mudahan bisa diluncurkan Desember mendatang dan layanan branchless banking yang baru akan dimulai,” ujar Baiquni.

Namun BRI tetap mengalokasikan belanja modal (capex) sebesar Rp 3 triliun untuk pertumbuhan anorganik pada 2015. Targetnya adalah bank skala kecil ataupun usaha jasa keuangan lain meliputi asuransi dan sebagainya. “Jika tidak terpakai, bisa dipakai untuk memperkuat suntikan modal bagi anak usaha kami seperti BRI Syariah dan Bank BRI Agro Niaga,” imbuh Baiquni.

Menghadapi MEA, BRI sendiri lebih suka memperkuat penguasaan pangsa pasar dalam negeri. Sebab potensi NIM di industri perbankan negara tetangga tak sebesar di Indonesia. Ini membuat BRI tak terlalu antusias ekspansi di negara tetangga.

“Tapi bisa saja berubah kalau QAB telah disepakati. Hanya saja kami lebih fokus memperkuat dominasi dalam negeri. Sehingga ketika MEA berlaku dan banyak bank asing masuk, merekalah yang kesulitan bersaing disini,” pungkas Baiquni.

Editor: Yudho Winarto

Merdeka.com – Perbankan nasional dinilai bakal sulit bersaing saat liberalisasi pasar keuangan di Asean berlaku penuh 2020. Sederet persoalan menjadi penghambat penguatan daya saing perbankan nasional. Sementara bank-bank dari negara lain di kawasan atau ASEAN, justru semakin besar dan bersiap menancapkan kukunya.

Kondisi perbankan nasional semakin mengkhawatirkan jika pasar bebas ASEAN khusus perbankan resmi diterapkan. Namun, perbankan nasional masih punya waktu sebelum kebijakan ini berlaku 2020.

Untuk bisa bersaing, tidak ada jalan lain selain melakukan revitalisasi kondisi perbankan di dalam negeri. Dengan fokus memperbesar permodalan.

“Saya melihat, pada akhirnya yang penting adalah perbankan nasional ini direvitalisasi. Modal intinya diperbesar,” ujar Kepala Ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan usai diskusi bertajuk ‘Prediksi Ekonomi di tengah Polarisasi Politik Nasional’ di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/10).

Cara lain untuk menyehatkan perbankan Indonesia adalah dengan membuat capital planning atau rencana keuangan jangka panjang. Penambahan modal harus dilakukan dengan cara organik maupun anorganik.

“Tapi kalau organik dengan menambah modal dari laba bersih itu lama. Cara paling tepat adalah anorganik growth dengan bergabung, konsolidasi merger atau akuisisi serta mengundang strategic partner,” kata pengamat perbankan Ryan Kiryanto.

Perbankan Indonesia disebut-sebut paling tidak siap menghadapi pasar bebas ASEAN khusus perbankan pada 2020.

“Kita paling tidak siap dibanding negara-negara tetangga kita. Seharusnya kalau kita sungguh-sungguh dalam menyiapkan rencana pengembangan perbankan nasional, ya harusnya bisa (konsolidasi). Kalau tidak akan semakin ketinggalan,” ujar Ketua Umum Persatuan Bank Swasta Nasional (Perbanas) Sigit Pramono

Namun, kata Fauzi Ichsan, perbankan nasional tidak punya pilihan lain selain harus siap menghadapi persaingan. Ada sederet persoalan perbankan nasional yang mengkhawatirkan dan perlu segera dicarikan jalan keluar.

Kalah dari bank Singapura dan Malaysia

Merdeka.com – Ekspansi perbankan asing di dalam negeri cukup kencang. Kondisi ini diperkirakan bakal semakin cepat pada saat pemberlakuan pasar bebas ASEAN khusus perbankan pada 2020. Sementara itu, perbankan Indonesia saat ini justru kesulitan membuka cabangnya di luar negeri.

Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono menilai, masalah ini bukan hanya karena aturan bank sentral negara tersebut. Masalah besar di balik ini semua adalah tidak bisa bersaingnya perbankan Indonesia menghadapi bank-bank Malaysia, apalagi Singapura.

“Kita ketinggalan jauh dari Malaysia. Perbankan Malaysia itu nomor 3,4,5 terbesar di ASEAN. Singapura itu nomor 1,2 dan 3. Malaysia mau merger CIMB lagi sekarang. Kita Mandiri itu saja nomor 10 di ASEAN,” ucap Sigit.

Modal rendah

Merdeka.com – Kondisi perbankan nasional semakin mengkhawatirkan jika nanti pasar bebas ASEAN resmi diterapkan. Jika tidak diperbaiki, Sigit memastikan akan banyak perbankan Indonesia keok dari bank asing. “Pasti mati, mereka tidak akan bisa bertahan,” tegasnya.

Persoalannya bukan terletak pada tertutupnya ekspansi ke negara lain, tapi lebih mengarah pada modal bank-bank di Indonesia yang rendah.

“Kita tidak boleh buka di Malaysia dan sebut tidak adil, persoalan bukan itu saja. Kalau dibuka saya juga curiga perbankan kita tidak menarik. Sekarang bagaimana mau ekspansi, modal atau laba ditahan dikurangi. Lama lama Bank BUMN itu makin kerdil sulit maju. Konsolidasi perbankan BUMN dulu, itu perlu,” jelasnya.

Tak bisa andalkan investor lokal

Merdeka.com – Perbanas mengingatkan agar perbankan nasional meningkatkan struktur permodalan yang selama ini dinilai masih rendah. Modal bank-bank di Indonesia jauh tertinggal dari bank-bank Singapura maupun Malaysia.

Untuk bisa bersaing, tidak ada jalan lain selain melakukan revitalisasi kondisi perbankan di dalam negeri. Dengan fokus memperbesar permodalan.

Kepala Ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan menyebut, untuk memperkuat permodalan, sulit bagi perbankan nasional mengandalkan dana segar dari investor lokal. Menurutnya, investor asing punya peran strategis membantu memperbesar porsi permodalan nasional.

“Yang punya modal untuk melipatgandakan modal perbankan Indonesia itu investor asing, kemungkinan besar. karena investor dalam negeri tidak memliki modal yang besar untuk merekapitalisasi perbankan nasional,” ujar Fauzi Ichsan usai diskusi bertajuk ‘Prediksi Ekonomi di tengah Polarisasi Politik Nasional’ di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/10).

Perbankan nasional obesitas

Merdeka.com – Pengamat perbankan Ryan Kiryanto menyebut saat ini perbankan Indonesia dilanda obesitas. Pasalnya, ada 120 bank yang kini tengah beroperasi di Indonesia.

Penyakit ini akan membuat industri perbankan tak sehat karena tidak bisa efisien. Selain itu, segmentasi perbankan di Indonesia juga tidak jelas dan teratur.

Kondisi seperti ini diakui sangat berat jika Indonesia memasuki pasar bebas ASEAN pada 2020 mendatang. Ryan membandingkan dengan Singapura yang hanya memiliki tiga bank dan Malaysia 38 bank.

“Kita sudah overbank, Singapura 3 bank, Malaysia ada 37 atau 38 bank. Dari sisi regulasi maupun supervisi ini berat. 1 Januari 2016 kita memasuki pasar bebas ASEAN dan untuk perbankan 2020. Kalau small bank (bank kecil) itu harus berkompetisi dengan DBS dari Singapura maka tidak akan kuat,” ucap Ryan dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (3/5).

Liputan6.com, Jakarta – Gagal terbentuk di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), konsolidasi bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan diupayakan kembali di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Merger ini sangat mendesak untuk menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN khusus perbankan pada 2020.Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Kementerian BUMN telah menyiapkan arah konsolidasi bank pelat merah dalam cetak biru (blueprint).”BUMN kayaknya sudah punya blue print. Hal ini sudah disampaikan ke Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan UKP4,” terang dia di Kompleks Perumahan Karyawan Bank Mandiri, Jakarta, Minggu (5/10/2014).Namun pelaksanaan konsolidasi bank tersebut, kata Budi diserahkan kepada pemerintahan baru. Dia sangat berharap agar Presiden terpilih Jokowi dapat merealisasikan upaya ini untuk memperbesar skala perbankan nasional dan mampu bersaing dengan bank-bank di kawasan regional.”Ini (blueprint) diserahkan ke pemerintahan baru. Kita perlu (konsolidasi) untuk menyambut tahun 2020 karena modal bank nasional kurang besar,” pungkasnya.Sekadar informasi, Kementerian BUMN sempat menggulirkan rencana penggabungan PT Bank Tabungan Negara Tbk dengan Bank Mandiri pada tahun lalu. Wacana ini menghebohkan seluruh pihak karena keduanya memiliki core bisnis yang berbeda.Akhirnya Presiden SBY mengeluarkan surat edaran yang melarang seluruh menteri dan pejabat negara untuk mengambil kebijakan strategis di akhir masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. (Fik/Ahm)

Credit: Agustina Melani

JAKARTA kontan.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka wadah kepada perbankan Indonesia yang tertarik memperluas bisnis ke Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV). Pasalnya, di negara-negara tersebut peluang bisnis yang dimanfaatkan cukup terbuka.
Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, mengatakan, pihaknya akan membuka kesepakatan bilateral dengan regulator perbankan dari empat negara tersebut. Ini untuk mempermudah bank dalam negeri yang ingin berekspansi atau menjalin kerjasama bisnis disana. “Kami sedang membuat kesepakatan bilateral dengan negara-negara Asia, dengan CLMV ini dapat menjadi pertimbangan,” kata Muliaman, Jumat (12/9).
Achmad Baequni, Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI), menyampaikan, pihaknya tertarik untuk bekerjasama dengan bank-bank negara di Vietnam dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).“Kami dikenal sebagai bank dengan bisnis UMKM, tentunya kami akan mencari negara yang berpotensi bisnis UMKMnya besar,” kata Baequni.
Nah, bagi bank dari negara-negara CLMV yang tertarik ingin mengembangkan bisnis UMKM dapat bekerjasama dengan BRI. Baequni bilang, kerjasama ini tidak gratis. Artinya, jika BRI memberikan informasi strategi bisnis kepada bank di luar negeri, maka mereka harus memberikan benefit yang sesuai untuk BRI. “Misalnya, kemudahan buka cabang, atau mengandeng bank lokal dalam penyaluran kredit,” tambahnya.
Pahala N. Mansury, Direktur Keuangan Bank Mandiri, menuturkan, pihaknya juga mempertimbangkan perluasan bisnis ke wilayah Vietnam. Pasalnya, ada sekitar 11 perusahaan Indonesia yang beroperasi di negara tersebut. Nah, jika semakin banyak perusahaan asal Indonesia yang berekspansi kesana, maka Bank Mandiri akan mempertimbangkan untuk membuka cabang.  “Seperti di Shanghai, Mandiri buka cabang disana, karena banyak perusahaan Indonesia yang mendirikan kantor disana,” jelas Pahala.

Sementara Bob T. Ananta, General Manager International Banking Bank Negara Indonesia (BNI), mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan bank-bank asal Myanmar melalui joint office. Ke depan, BNI membuka peluang untuk bekerjasama lagi dengan bank-bank lain dalam memasarkan bisnis perusahaan. “Biasanya negara tersebut membutuhkan kerjasama korporasi untuk pembangunan infrastruktur,” ucap Bob.

Sementara itu, Jahja Setiadmadja, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA), mengaku, perusahaan akan lebih gencar berekspansi di dalam negeri untuk memperkuat pasar. Pasalnya, pasar bisnis di dalam negeri masih sangat luas untuk dijangkau dari sisi penyaluran kredit atau penyerapan dana. Sedangkan di luar negeri potensi pasarnya masih kecil. “Kami belum akan gencar ekspansi ke luar negeri,” jelasnya.
Editor: Tedy Gumilar

 

JAKARTA. Pemberlakuan Qualified ASEAN Bank (QAB) menjadi kesempatan bank nasional melebarkan sayap bisnis BRI ke pasar negara tetangga. Termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang siap untuk berekspansi.

“Dengan adanya framework QAB, ini akan memberikan peluang lebih besar bagi BRI untuk berekspansi ke negara ASEAN,” kata Muhammad Ali, Sekretaris Perusahaan BRI, saat dihubungi KONTAN, Kamis, (13/2). Sayang, Ali enggan membeberkan secara pasti negara tujuan yang diincar oleh BRI.

BRI sendiri sejauh ini yakin akan mampu bersaing serta mencapai kualifikasi untuk menjadi salah satu QAB. “Dilihat dari beberapa faktor, mulai dari tata kelola perusahaan serta manajemen risiko dan modal, kami yakin bisa memenuhi standar QAB,” ujar Ali.

Salah satu tantangan utama pemberlakuan QAB adalah kemungkinan semakin banyaknya bank asing memasuki pasar Indonesia. Ini membuat persaingan industri perbankan kelak akan lebih ketat lagi.

“Oleh karenanya bank nasional perlu memperkuat infrastruktur maupun sumber daya manusianya. BRI telah memilikinya dengan jaringan outlet lebih dari 9.808 jaringan ATM lebih dari 18 ribu dan peningkatan kualitas pelayanan yang didukung oleh 7 sentra pendidikan beberapa tahun terakhir,” pungkas Ali.

Sebagaimana diketahui, menurut Mulya Effendi Siregar, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beleid QAB kemungkinan akan disepakati oleh sesama negara ASEAN pada April mendatang.

http://keuangan.kontan.co.id/news/bri-siap-ekspansi-ke-asean

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s