risiko selalu ada, PENGELOLAAN RISIKO bisa ADA bisa LALAI…

JAKARTA ID – Sejumlah bank yang menjadi entitas utama konglomerasi lembaga jasa keuangan (LJK) meyakini memiliki permodalan memadai, untuk meng-cover profil risiko sister company mereka. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana meluncurkan ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) konglomerasi keuangan pada kuartal III-2015 dan diterapkan tahun depan.

Vice President Deputy Head of Division Enterprise Risk Management Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Wibowo Sulistianto mengatakan, sebagai entitas utama, perseroan menaati aturan yang akan dikeluarkan OJK. Pasalnya, BNI menyadari perbankan memang industri yang padat aturan. Selain modal sebagai entitas utama konglomerasi keuangan, BNI menyiapkan permodalan untuk Basel III.

Terkait manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi konglomerasi, Wibowo mengatakan, saat ini secara konteks perseroan melihat profil risiko konsolidasi maupun individu untuk menjaga capital adequacy ratio (CAR).

“Sementara masih seperti itu, karena belum ada aturannya. CAR BNI per Mei 2015 kisaran 15-16%, jadi masih cukup untuk meng-cover dan sesuai dengan profil risiko konsolidasi terakhir. Namun, kalau profil risiko semakin tinggi, CAR harus semakin tinggi,” ujar dia di Jakarta, Rabu (10/6).

Mengenai rasip permodalan, Director Technology and Operations PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Ogi Prastomiyono mengungkapkan, sampai Maret lalu CAR perseroan sekitar 18%. “Dari segi modal secara konglomerasi masih ter-cover semua. Kendati harus dilihat lagi, kalau ekonomi tumbuh,” tegas dia.

Belum lama ini Direktur Utama PT Bank Mega Tbk Kostaman Thayib memaparkan, saat ini perseroan sudah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT). Bahkan, jelas dia, KMRT sudah ada pertemuan untuk membahas persiapan dalam rangka penerapan managemen risiko terintegrasi.

“Kalau terkait modal sebagai entitas utama, belum ada rencana penambahan. Pasalnya, modal yang dimiliki Bank Mega masih cukup,” ungkap dia kepada Investor Daily.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan pada kuartal I-2015, tercatat modal inti (Tier I) Bank Mega secara bank only maupun konsolidasi masingmasing sebesar Rp 6,70 triliun. Sementara itu, sampai akhir Maret 2015, total aset konsolidasi perseroan mencapai Rp 61,62 triliun dan Rp 61,74 triliun untuk bank only. Saat ini Bank Mega berada dalam kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) III.

Pemetaan Konglomerasi

Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Pengawasan Perbankan Nelson Tampubolon mengungkapkan, saat ini sudah ada 16 konglomerasi yang dipetakan oleh OJK. Ke-16 konglomerasi itu menguasi 60% dari aset perbankan yang saat ini mencapai Rp 5.700 triliun.

Adapun dalam konglomerasi tersebut terdapat bank, dan LJK lainnya yang memiliki perhitungan rasio kecukupan modal yang berbeda. Misalnya, risk based capital untuk asuransi dan CAR bagi bank.

Untuk itu, jelas Nelson, sistem yang digunakan untuk konglomerasi adalah building block. “Sebenarnya ada opsi lain, tetapi mungkin lebih rumit. Dengan building block formula per individu dijumlah dan dicari jumlah kuantitasnya berapa. Saat ini, kalau untuk permodalan sendiri tidak terlalu mendesak, sepanjang kita jaga individualnya itu sudah cukup modalnya,” ujar dia.

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17/POJK.03/2014 dan Nomor 18/POJK.03/2014, termuat ketentuan untuk entitas utama konglomerasi yang merupakan BUKU IV untuk melaporkan profil risiko dan tata kelola integrasi kepada OJK pada akhir Juni 2015.

Sementara itu, bank yang masuk golongan di bawah BUKU IV diwajibkan untuk mengimplementasikan hal tersebut mulai Desember mendatang. Untuk selanjutnya, entitas utama konglomerasi diwajibkan rutin memberikan laporan enam bulanan untuk posisi Juni dan Desember.

Selain BNI, Mandiri, dan Bank Mega, bank yang terpilih menjadi entitas utama konglomerasi antara lain PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII), PT Bank Bukopin Tbk, dan PT Bank Permata Tbk. Sedangkan salah satu entitas utama konglomerasi bukan bank yang terpilih untuk membawahi perusahaan terelasi (sister company) grup adalah PT Asuransi Sinar Mas (ASM). (ID)

 

Jakarta detik -Fair Finance Guideline International melakukan riset terhadap perbankan di 7 negara. Riset dilakukan terhadap aspek akuntabilitas, transparansi dan pelaporan pembayaran pajak.

Tujuh negara tersebut adalah Belanda, Belgia, Brasil, Indonesia, Jepang, Prancis, dan Swedia. Semuanya termasuk anggota Fair Finance Guideline International.

“Dari 7 negara tersebut, skor akuntabilitas dan transparansi bank-bank di Indonesia tergolong ketinggalan. Kita coba advokasi agar bank-bank melaporkan transparansi dan akuntabilitas supaya menjadi perbankan yang lebih bertanggung jawab,” kata Koordinator Sekretariat ResponsiBank Indonesia, Akbar Ali, dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2015).

Di Indonesia, ada 53 bank yang diriset oleh ResponsiBank. Dari jumlah itu, sebelas bank menguasai 61,48% dari total aset seluruh perbankan di Indonesia.

“Dari segi transparansi pembayaran pajak, 77% bank di dunia yang distudi berstatus ketinggalan termasuk bank-bank Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu penyebab skor transparansi rendah karena bank-bank tersebut belum melakukan pelaporan perpajakan per negara tempat mereka berinvestasi atau cabang yang dibuka.

“Sejumlah bank memiliki cabang di negara ‘surga pajak’ seperti Bahama dan Kepulauan Cayman, namun tidak secara jelas melaporkan kegiatan lokal dan kondisi keuangan mereka,” jelasnya.

(ang/dnl)

 

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyatakan jaringan komunikasi data sistem pembayaran pada pagi hari ini, Rabu (25/3/2015) telah berjalan normal.

Sebelumnya, pada 24 Maret 2015, telah terjadi gangguan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).

“Dapat kami informasikan bahwa pada pagi hari ini jaringan komunikasi data tersebut telah kembali berjalan normal,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman BI.

Bank Indonesia segera mengambil lagkah untuk menindaklanjuti dan telah mengatasi permasalahan tersebut pada hari yang sama. “Gubernur Bank Indonesia telah memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mencari penyebab permasalahan tersebut,” kata Ronald.

Bank Indonesia berjanji akan senantiasa memantau dan memastikan sistem pembayaran nasional tetap berjalan efisien, lancar, dan aman.

Seperti diketahui, sejak Selasa (24/3/2015) siang kemarin, jaringan komunikasi data pada sistem RTGS, SKNBI, dan BI-SSSS mengalami gangguan. Hal itu berdampak pada pengiriman transaksi transfer dana di beberapa bank terganggu.

http://finansial.bisnis.com/read/20150325/11/415512/bank-indonesia-bi-sistem-pembayaran-sudah-berjalan-normal-pagi-ini
Sumber : BISNIS.COM

 

Selasa, 28/04/2009 12:39 WIB
Menggugat Arti Risiko Investasi
Indro Bagus SU – detikFinance

(Foto: dok detikFinance) Jakarta – Beberapa kasus pasar modal merebak dalam setengah tahun terakhir seperti kasus hilangnya dana nasabah yang membeli produk PT Antaboga Delta Securitas Indonesia dan PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS).

Otoritas pasar modal selalu mengatakan sulit untuk mengembalikan dana yang hilang karena produk pasar modal tidak dijamin oleh pemerintah dan menyatakan itu sebagai risiko investasi.

Namun benarkan kejadian-kejadian di pasar modal itu sebagai risiko investasi yang harus ditanggung sendiri oleh nasabah sehingga tidak punya peluang untuk menyelamatkan dananya lagi.

Atau jangan-jangan itu bukan risiko investasi tapi lebih karena lemahnya pengawasan. Padahal jelas-jelas perusahaan yang beroperasi itu adalah institusi legal dan tercatat resmi di badan hukum negara.

Bagaimanapun investor yang menjadi korban umumnya sangat paham risiko investasi yang selalu digembor-gemborkan otoritas pasar modal. Jika harga saham terjun bebas investor bisa mengerti, jika harga reksa dana anjlok investor pun maklum kalau itu namanya risiko investasi.

Tapi yang jadi masalah, kenapa investasi yang hilang dan digelapkan oleh para ‘oknum’ masih disebut risiko investasi.

Pengamat pasar modal, investasi, keuangan dan perbankan Prof. Dr. Adler Haymans Manurung SE,M.Com, ME, SH dengan tegas mengatakan ada perbedaan yang sangat jelas antara risiko investasi dan risiko di luar investasi.

“Risiko investasi adalah risiko yang ada dalam ruang lingkup investasi, namun hanya sebatas itu,” ujar Adler saat dihubungi detikFinance, Selasa (28/4/2009).

Adler mengatakan, memang terdapat beberapa risiko yang bisa mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap investasi. Namun menurutnya harus dibedakan dengan risiko investasi.

“Risiko dari luar yang bisa mempengaruhi investasi ini sebenarnya disebut sebagai risiko regulasi. Ini harus dibedakan dengan risiko investasi,” ujar Adler.

Menurut Adler, risiko investasi hanya mencakup risiko pergerakan harga saham, risiko kesempatan, risiko likuiditas, risiko perubahan kurs, risiko tingkat suku bunga dan risiko-risiko lainnya yang berkaitan langsung dengan posisi investasi seseorang.

“Contohnya, isu-isu ekonomi makro. Ini bisa berpengaruh pada posisi investasi seseorang dan pergerakan indeks secara keseluruhan. Ini juga bisa masuk dalam risiko investasi,” jelas Adler.

Namun menurut Adler, ada yang disebut risiko regulasi yang notabene harus dibedakan dengan apa yang disebut resiko investasi.

“Dalam investasi itu ada investor sebagai pelaku investasi dan ada regulator sebagai pengawas. Regulator mencakup fasilitator yang bertugas menjamin keamanan fasilitas investasi,” jelas Adler.

Nah, menurut Adler regulator dan fasilitator investasi memiliki tugas menjamin keamanan investasi, yang mana bukan menjadi wilayah investor.

“Investor tidak perlu memikirkan keamanan regulasi dan fasilitas dalam investasinya. Itu tugas regulator dan fasilitator,” jelas Adler.

Oleh sebab itu, Adler menekankan, peranan regulator dan fasilitator sangat krusial dalam menjamin keamanan investasi. Adler mengatakan, investor seharusnya tidak perlu dibebankan dengan harus memperhitungkan risiko regulasi dalam investasinya.

“Hal-hal yang menjadi wilayah investor dan harus diperhitungkan investor hanya risiko investasi saja,” ujar Adler.

Namun saat ini, lanjut Adler, mau tidak mau investor harus ikut memperhitungkan risiko regulasi lantaran banyaknya kasus pasar modal yang muncul, bukan karena risiko investasi, melainkan karena perilaku regulator dan fasilitator yang kurang menjamin keamanan investor.

Sebut saja, kasus penjualan produk palsu PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia oleh PT Bank Century Tbk (BCIC). Kemudian ada kasus penggelapan dana nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas.

Terakhir, berhentinya seluruh perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) lantaran adanya gangguan sistem internal PT Trimegah Securities Tbk (TRIM) yang menyebabkan gangguan sistemik pada Jakarta Automatic Trading System Next
Generation (JATS-NextG).

“Seperti kasus Sarijaya, Antaboga-Century dan Trimegah, itu bukan risiko investasi, karena kasus-kasus itu terjadi bukan karena kondisi market, melainkan karena regulator dan fasilitator yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Adler.

“Memperhitungkan keamanan investasi bukan bagian dari risiko investasi. Itu tugas regulator. Jadi seharusnya, regulator dan fasilitator jangan terlalu gampang mengatakan kerugian yang dialami nasabah Century-Antaboga, Sarijaya, dan kasus-kasus lainnya sebagai resiko investasi. Itu sangat berbeda,” imbuh Adler.

Dengan kata lain, dari sudut pandang investor, risiko yang harus ditanggung dan masih bisa dikendalikan oleh investor hanya risiko-risiko seperti isu ekonomi makro, pergerakan harga saham, likuiditas, perubahan kurs dan hal-hal lainnya yang meliputi potensi keuntungan dan kerugian dalam investasi.

Sedangkan, kerugian yang dialami investor karena regulasi dan fasilitas yang tidak memadai dan tidak menjamin keamanan investasi, bukanlah disebut kerugian investasi.

“Kerugian yang disebabkan karena regulator dan fasilitator yang tidak bisa menjamin keamanan investasi bukan kerugian investasi, itu bukan risiko investasi, melainkan kerugian yang diderita investor karena regulator dan
fasilitator yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Adler.

Kesimpulannya, adakah hak investor menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami karena kurangnya keamanan investasi di pasar modal?

“Tentu saja investor punya hak untuk itu. Regulator dan fasilitator wajib menjamin keamanan investasi. Jika tidak, maka integritas pasar modal Indonesia akan hancur perlahan-lahan,” ujarnya.

“Jangan investor juga harus memikirkan risiko regulasi dalam investasinya. Jangan investor harus memikirkan apakah sistem IT yang digunakan di BEI itu aman atau tidak sebelum investasi. Itu kan tugas regulator dan fasilitator,” ujar Adler.

“Regulator dan fasilitator harusnya mengaudit dulu segala aspek yang berkaitan dengan keamanan investasi sebelum membiarkan investor masuk,” imbuh Adler.

Lantas, siapakah yang bisa disalahkan dengan terjadinya kasus-kasus seperti Century-Antaboga, Sarijaya dan gangguan sistem pekan lalu?

“Tentu saja Bapepam dan BEI harus ikut mengakui kesalahannya. Jangan melulu menyalahkan pihak lain dengan mengatakan ini risiko investasi dan membebankan itu kepada investor. Menjamin keamanan investasi kan tugas regulator dan fasilitator,” tegas Adler.

(dro/ir)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s