bbri, bnii UDA seh … 130813

Tiga Pendekatan Konglomerasi Keuangan
28 May 2013 10:28 WIB

infobank
Regulator tengah mengkaji regulasi konglomerasi keuangan. Pengawasan industri keuangan dalam satu atap di bawah OJK menjadi lebih terintegrasi. Apriyani Kurniasih

Perusahaan konglomerasi cenderung melakukan risk taking dengan tingkat leveraging yang lebih besar. Di Indonesia saat ini tidak ada universal banking. Yang ada, perbankan mendorong peningkatan fee based income dari aktivitas nonkonvensional dengan melakukan aktivitas keagenan terhadap produk-produk keuangan nonbank.

Otoritas pengawas lembaga keuangan perlu mengembangkan dan menerapkan aturan soal konglomerasi keuangan. Tujuannya untuk memantau dan mencegah risiko sistemik yang ditimbulkan oleh aktivitas anak perusahaan, khususnya terhadap bank.

Bagaimana pengawasannya? Pendekatan pengawasan seperti apa yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dan nantinya OJK terkait dengan konglomerasi? Berikut penuturan Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI, kepada Infobank. Petikannya:

Bank besar yang memiliki sejumlah anak perusahaan ditengarai mampu menciptakan konglomerasi. Menurut Anda?
Pertama, harus disamakan dahulu pengertian konglomerasi atau kelompok usaha. Sesuai dengan karakteristiknya, kelompok usaha yang melibatkan bank dan lembaga jasa keuangan terdiri atas tiga, yaitu, (satu), banking group adalah suatu kelompok usaha dalam hal ini bank bertindak selaku parent company dan memiliki anak-anak perusahaan di bidang lembaga keuangan. Menurut ketentuan BI, bank tidak diperkenankan untuk memiliki anak perusahaan di bidang nonkeuangan.

(Dua), konglomerasi keuangan, yaitu suatu kelompok usaha yang dalam hal ini parent company dapat berupa bank atau lembaga keuangan lainnya yang memiliki anak-anak perusahaan di bidang lembaga keuangan, misalnya bank, perusahaan asuransi, multifinance, dan sekuritas. Dalam pengertian ini, banking group juga dapat dikategorikan sebagai konglomerasi keuangan. Contohnya di Indonesia adalah Panin Group, dalam hal ini PaninBank dimiliki oleh perusahaan asuransi (Panin Life).

(Tiga), mixed activity group, yaitu suatu kelompok usaha yang dalam hal ini parent company dapat berupa bank, lembaga keuangan lain, atau perusahaan nonkeuangan yang memiliki anak perusahaan dan/atau afiliasi yang bergerak, baik di bidang keuangan maupun nonkeuangan. Contohnya di Indonesia adalah CT Corp yang memiliki Bank Mega dan sejumlah perusahaan keuangan dan nonkeuangan lain.

Isu konglomerasi sendiri berkaitan erat dengan konteks pengawasan bank. Bagaimana pengawasannya?
Metode pengawasan terhadap kelompok-kelompok usaha ini disebut dengan pengawasan konsolidasi. Cakupan pengawasan konsolidasi dapat secara upstream (sampai pada ultimate shareholder) ataupun downstream (terhadap bank selaku parent dan anak-anak perusahaan saja).

Saat ini pendekatan yang dilakukan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengawas bank yaitu melakukan pengawasan konsolidasi secara downstream terhadap suatu bank dengan memperhitungkan pengaruh keuangan dan nonkeuangan dari anak-anak perusahaannya. Dalam konteks pemeriksaan, BI selama ini (sebelum berdirinya OJK) menjalin kerja sama dengan Bapepam-LK untuk melakukan pemeriksaan, baik sendiri maupun bersama-sama, terhadap anak perusahaan bank yang berada dalam kewenangan Bapepam-LK. Perangkat hukum yang ada di Indonesia saat ini belum memungkinkan pengawasan secara upstream. Namun, BI dapat meminta informasi mengenai perusahaan induk yang memiliki bank melalui bank yang diawasi tersebut.

Untuk melengkapi pengawasan konsolidasi, BI juga menerapkan cross border supervision, yaitu mengawasi anak perusahaan bank yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, termasuk menjalin kerja sama pengawasan dengan otoritas pengawas negara lain.

Saat ini aturan mengenai konglomerasi memang belum ada. Nantinya arah pengawasan konglomerasi ini akan seperti apa?
Dalam konteks konglomerasi keuangan dalam hal ini bank dapat saja dimiliki lembaga keuangan nonbank atau bank memiliki banyak sister company/perusahaan afiliasi, maka sudah saatnya otoritas pengawas lembaga keuangan mengembangkan serta menerapkan aturan mengenai konglomerasi keuangan.

Tujuannya?
Tujuan pengawasan terhadap konglomerasi keuangan ini di antaranya untuk memantau serta mencegah potensi risiko sistemik yang ditimbulkan oleh aktivitas anak perusahaan, terlebih terhadap bank.

Apa saja pendekatan yang digunakan?
Ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengatur konglomerasi keuangan. Pertama, melarang. Kedua, membatasi. Ketiga, membebaskan. Semua masih dalam tahap pengkajian secara mendalam oleh OJK dan BI.

Mempertimbangkan kondisi industri keuangan di Indonesia saat ini, ketiga alternatif tersebut mempunyai pros dan cons masing-masing. Melarang sepenuhnya rasanya kurang bijak karena kondisi existing pun industri keuangan telah membentuk konglomerasi. Sementara, untuk membebaskan, perlu dipikirkan kemampuan atau daya dukung industri keuangan itu untuk menyerap risiko yang tentunya makin meningkat.

Yang jelas, konglomerasi di sektor keuangan akan membuat sistem keuangan menjadi lebih kompleks, dinamis, dan keterkaitan antarsubsektor keuangan lebih tinggi. Untuk memitigasi permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan diperlukan pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi.

Apa saja yang tengah dipersiapkan untuk melakukannya?
Secara filosofis, ada lima prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan konglomerasi jasa keuangan. Pertama, supervisory power & authority untuk meningkatkan efektivitas pengawasan secara menyeluruh atas grup keuangan dan mengidentifikasi entitas yang dapat memengaruhi profil risiko grup keuangan secara keseluruhan.

Kedua, supervisory responsibilities untuk memastikan adanya pengawasan yang efektif atas grup jasa keuangan tanpa meninggalkan tanggung jawab pengawasan secara sektoral. Ketiga, corporate governance untuk memastikan adanya kerangka tata laksana yang jelas dalam grup jasa keuangan.
Keempat, capital adequacy and liquidity untuk memastikan menajemen dan ketersediaan permodalan dan likuiditas yang sesuai dengan profil risiko grup jasa keuangan secara keseluruhan. Kelima, risk management untuk memastikan adanya kerangka manajemen risiko yang menyeluruh dan efektif, termasuk pengendalian intern yang baik dalam grup jasa keuangan.
Bagaimana nantinya setelah beralih ke OJK ?
Sebelum pengawasan bank dialihkan dari BI ke OJK, dalam masa transisi pada 2013 akan dilakukan uji coba (pilot project) pengawasan terintegrasi tersebut. Hal ini dilakukan karena BI memiliki kepentingan untuk memantau dan menganalisis risiko sistemik yang ada di sistem keuangan selaras dengan ‘tugas baru’ BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (macroprudential).

Uji coba pengawasan terintegrasi yang dilakukan BI bersama OJK tersebut juga bermanfaat sebagai langkah awal dalam membangun kolaborasi dalam pengawasan microprudential dan macroprudential. Sistem pengawasan terintegrasi (konglomerasi) tersebut selanjutnya dapat diteruskan dan disempurnakan oleh OJK setelah pengalihan pengawasan bank dilakukan pada awal 2014.

Apa yang mendorong munculnya konglomerasi? Benarkan konglomerasi muncul dan makin berkembang karena adanya regulasi yang memungkinkan hal itu terjadi?
Konglomerasi keuangan berkembang sebenarnya lebih didorong oleh adanya peluang pasar dan kebutuhan untuk melakukan strategi cross selling atau value chain. Contohnya, pemberian kredit bank sudah pasti harus di-cover oleh asuransi. Hal ini merupakan peluang bagi bank untuk mendirikan atau mengakuisisi perusahaan asuransi karena bank dapat menyediakan captive market (debitor-debitor bank) sebagai nasabah asuransi. Demikian pula bermacam kombinasi lainnya (misal bank dengan multifinance atau sekuritas) yang intinya adalah untuk meningkatkan potensi pertumbuhan secara anorganik.

Dulu konglomerasi terjadi ketika bank menjadi sumber pembiayaan untuk unit usaha atau anak perusahaannya dalam sebuah konglomerasi. Konglomerasi yang terjadi saat ini lebih bersifat horizontal untuk mengejar pangsa. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari peristiwa itu?
Memang harus kita akui bahwa krisis perbankan pada 1997/1998 merupakan pelajaran yang sangat mahal bagi sistem keuangan dan perbankan di Indonesia. Rendahnya persyaratan permodalan, ketiadaan pembatasan kepemilikan bank dan grup usaha, serta belum adanya pengaturan mengenai manajemen risiko dan good corporate governance (GCG) merupakan beberapa penyebab yang dapat diidentifikasi.

Karena itu, pascakrisis BI mempelajari faktor penyebab tersebut dan mulai menerapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan bank terhadap risiko. (Aturan-aturan tersebut), antara lain larangan bank untuk memiliki anak perusahaan di bidang nonkeuangan, ketentuan mengenai fit & proper test bagi pemilik dan pengurus, penyempurnaan ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), ketentuan mengenai GCG, serta keharusan penerapan manajemen risiko, baik secara individu maupun konsolidasi. Semua ini merupakan langkah konkret untuk mengendalikan tingkat risiko bank.

Berbagai perbaikan tersebut membuat kondisi konglomerasi bank saat ini jauh berbeda dan lebih prudent dibandingkan dengan ketika krisis 1997/1998. Kendati demikian, pengawasan yang lebih ketat sebagai tindakan preventif harus terus ditingkatkan. Berdirinya OJK yang merupakan pengawasan satu atap terhadap beragam jenis lembaga jasa keuangan juga dimaksudkan untuk mengawasi konglomerasi secara lebih terintegrasi.

Menurut Anda, risiko apa saja yang bisa terjadi dari konglomerasi bank?
Dengan ataupun tanpa adanya konglomerasi, bank adalah industri yang unik dan cenderung rentan terhadap faktor risiko, terutama risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Semua itu dapat berdampak sistemik, mengingat keterhubungan bank dengan bank lain, baik secara langsung melalui transaksi antarbank maupun faktor psikologis, sulit dikendalikan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan konglomerasi cenderung melakukan risk taking dengan tingkat leveraging yang lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan individual yang lebih kecil. Konglomerasi bank akan meningkatkan risiko sistemik karena kesulitan yang dialami oleh anak perusahaan akan berdampak negatif terhadap kinerja bank selaku induk usaha ataupun industri keuangan secara keseluruhan.

Dalam hal bank memiliki keterkaitan transaksi langsung dengan anak perusahaan atau grup, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas sudah tentu menjadi risiko utama yang harus diperhatikan. Di luar itu, meskipun bank tidak memiliki transaksi langsung, kinerja grup atau anak perusahaan dapat dengan mudahnya menyeret bank dalam permasalahan atau kita sebut dengan risiko reputasi. Bahkan, ketika permasalahan berkembang, bank dapat terkena risiko hukum.

Risiko sistemik ini dapat meningkat ketika ada perbedaan standar regulasi dan pengawasan antara bank dan institusi keuangan non bank (IKNB) lainnya yang menjadi anak perusahaan atau kelompok usahanya. Perbedaan tersebut dapat berdampak pada kualitas pelaksanaan tata kelola (GCG) ataupun pengelolaan risiko. Untuk itu, penyetaraan standar regulasi dan pengawasan antara bank selaku induk dan IKNB selaku anak perusahaan harus menjadi fokus perhatian pengawasan konglomerasi bank.

Apakah universal banking seperti yang terjadi saat ini cenderung mengarah pada konglomerasi bank?
Seperti dijelaskan, di Indonesia tidak ada universal banking. Yang ada hanyalah bank-bank yang melakukan aktivitas keagenan terhadap produk-produk keuangan nonbank. Yang terjadi di perbankan Indonesia saat ini adalah mendorong peningkatan fee based income dari aktivitas-aktivitas nonkonvensional, misalnya aktivitas keagenan, layanan yang berbasis IT (information technology), trade finance, dan asset management. Rasanya kecenderungan konglomerasi belum akan menjadi booming, terutama karena ada pembatasan maksimum penyertaan sesuai dengan modal inti. (*)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s