:P … tk palaK @bank et al … 231112

IURAN OJK: Bankir Minta Besaran Iuran Diturunkan

Rika Novayanti

Jum’at, 23 November 2012 | 09:23 WIB

bisnis indonesia

JAKARTA: PT Bank Mandiri Tbk berharap besaran iuran yang harus disetorkan industri perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih bisa lebih rendah lagi.

Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengungkapkan pungutan Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi perbankan yang tercermin dalam biaya operasional.

“Kalau bisa lebih rendah. Ini bukan saya yang bilang loh, ada yang menghitung, kalau besarannya seperti itu, berarti Mandiri harus bayar sekitar Rp150 miliar. Ya kalau bisa tidak sebesar itu,” ungkapnya Kamis malam (22/11/2012).

Dia melanjutkan selama ini bank tidak dikenai biaya pengawasan. Sebab itu dengan adanya biaya tambahan maka pada akhrinya biaya overhead cost juga akan bertambah.

Adapun kemarin OJK mengumumkan pungutan berkala tahunan ditetapkan sebesar 0,06% dari masing-masing aset lembaga keuangan. Sedangkan untuk perusahaan penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek ditetapkan sebesar 0,03% dari aset.

Pungutan tersebut akan efektif mulai tahun depan bagi lembaga keuangan bukan bank. Sementara bagi industri perbankan pungutan akan mulai disetorkan per 2014 saat fungsi pengawasan perbankan dari BI melebur ke OJK. (sut)
OJK akui industri keuangan keberatan bayar pungutan
Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
Kamis, 22 November 2012 15:19:09

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui tidak ada pihak yang suka adanya pungutan. Dengan alasan akan menambah beban pengeluaran industri.

Ketua OJK, Muliaman D. Hadad, mengatakan hampir semua pelaku usaha lembaga keuangan merasa keberatan atas pungutan yang akan dikenakan pihaknya mulai tahun depan. Pihaknya menjanjikan dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan lembaga keuangan.

“Tidak ada orang yang senang dipungut. Namun kalau itu dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab kami harapkan mereka tidak keberatan,” ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (22/11).

Dana iuran akan digunakan untuk pengembangan lembaga keuangan seperti perluasan akses keuangan, sosialisasi kepada masyarakat hingga perlindungan nasabah dan konsumen. Diharapkan dengan kualitas yang lebih baik bisa mengangkat industri keuangan ke tingkat dunia.

“Lembaga keuangan akan mampu memberikan kualitas layanan yang lebih baik bagi nasabah, pemilik dan masyarakat,” ungkapnya.

Sebelumnya, OJK akan mengenakan pungutan yang terdiri dari pungutan berkala tahunan dan pungutan atas perizinan dan aksi korporasi. Beberapa di antaranya, lembaga keuangan seperti bank umum, BPR, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan harus menyetorkan 0,03-0,06 persen dari aset sebagai pungutan berkala tahunan ke OJK.

Sementara lembaga pasar modal direncanakan dikenakan pungutan sekitar 7,5-15 persen dari pendapatan usaha. Lembaga underlying sekitar 0,015-0,03 persen dari aset.

Tahun depan, pungutan tahunan dikenakan 50 persen. Sementara pada 2014 sebesar 75 persen dan setahun berikutnya baru dikenakan secara penuh atau 100 persen.
[arr]

Ini rincian iuran yang akan ditarik OJK
Oleh Anna Suci Perwitasari – Kamis, 22 November 2012 | 14:26 WIB

kontan

JAKARTA. Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan besaran iuran kepada pelaku industri keuangan sebesar 0,03% – 0,06% mulai lebih jelas. Besaran pungutan yang dimaksud OJK mencakup biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian untuk satu tahun. Berikut rinciannya:

Pertama, bank umum, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, dana pensiun lembaga keuangan, dana pensiun pemberi kerja, lembaga pembiayaan yaitu perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur serta lembaga jasa keuangan lainnya yaitu Pegadaian, perusahaan penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, akan dikenakan besaran mulai 2013-2015 sebesar 0,03%-0,06% dari aset yang dimiliki setelah diaudit.

Kedua, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara perdagangan surat utang negara (SUN) di luar bursa efek, akan dikenakan pungutan sebesar 7,5%-15% dari pendapatan usaha.

Ketiga, penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, akan dikenakan pungutan sebesar 0,015%-0,03%, dari aset.

Keempat, manajer investasi, akan dikenakan besaran sebesar 0,5%-0,75%, dari imbalan pengelolaan (management fee). Kelima, Bank Kustodian yang melakukan aktivitas terkait Pengelolaan Investasi, akan dikenakan biaya sebesar 0,5%, dari imbalan jasa kustodian (Custodian Fee).

Keenam, agen penjual efek reksadana, akan dikenakan biaya sebesar Rp 50 juta – Rp 100 juta per perusahaan. Ketujuh, perusahaan pemeringkat efek akan dikenakan biaya sebesar Rp 7,5 juta – Rp 15 juta per perusahaan. Kedelapan, penasihat investasi akan dikenakan biaya sebesar Rp 2,5 juta – Rp 5 juta per perusahaan.

Kesembilan, penasihat investasi, akan dikenakan biaya sebesar Rp 250.000 – Rp 500.000 per orang. Kesepuluh, emiten dan perusahaan publik yaitu perusahaan dengan jumlah aset lebih dari Rp 10 triliun, akan dikenakan biaya sebesar Rp 50 juta – Rp 100 juta berdasarkan aset. Perusahaan dengan jumlah aset lebih dari atau sama dengan Rp 5 triliun dan kurang dari atau sama dengan Rp 10 triliun akan dikenakan biaya sebesar Rp 25 juta – Rp 50 juta berdasarkan aset.

Sedangkan perusahaan dengan jumlah aset lebih dari atau sama dengan Rp 1 triliun dan kurang dari Rp 5 triliun akan dikenakan biaya sebesar Rp 17,5 juta – Rp 35 juta berdasarkan aset. Perusahaan dengan jumlah aset kurang dari Rp 1 triliun, akan dikenakan biaya sebesar Rp 7,5 juta -Rp 15 juta, berdasarkan aset.

Ke sebelas, lembaga penunjang perbankan yaitu lembaga pemeringkat; lembaga penunjang pasar modal yaitu biro administrasi efek, bank kustodian, dan wali amanat; lembaga penunjang IKNB yaitu perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, perusahaan konsultan aktuaria, perusahaan agen asuransi, lembaga penilai harga efek, akan dikenakan biaya sebesar Rp 2,5 juta – Rp 5 juta per perusahaan.

Kedua belas, pihak penerbit daftar efek syariah, akan dikenakan biaya sebesar Rp 1,25 juta – Rp 2,5 juta berdasarkan per perusahaan. Ketiga belas, perantara pedagang efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, akan dikenakan biaya sebesar Rp 2,5 juta – Rp 5 juta berdasarkan per perusahaan.

Keempat belas, profesi penunjang perbankan yaitu akuntan dan penilai; Profesi penunjang pasar modal yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris; profesi penunjang IKNB yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai, pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan aktuaria, akan dikenakan biaya sebesar Rp 1 juta – Rp 2 juta per orang.

Kelima belas, wakil penjamin emisi efek, akan dikenakan biaya sebesar Rp 250.000 – Rp 500.000, per orang. Keenam belas, wakil perantara pedagang efek, akan dikenakan biaya sebesar Rp 125.000 – Rp 250.000, per orang. Ketujuh belas, wakil manajer investasi, akan dikenakan biaya sebesar Rp 250.000 – Rp 500.000 per orang. Kedelapan belas, wakil agen penjual efek reksadana, akan dikenakan biaya sebesar Rp 125.000 – Rp250.000 per orang.

Namun, rincian tersebut dianggap Ekonom Senior Universitas Gadjah Mada A. Tony Prasetiantono terlampau besar.

“Wah besar juga itu kalau untuk satu tahun,” katanya, Kamis (22/11). Contoh hitungannya, untuk perbankan yang memiliki aset mencapai Rp 500 triliun, maka iuran yang harus diberikan minimal Rp 150 miliar.

IURAN OJK: Kemahalan, Pengenaan 0,06% Dari Aset Perusahaan Asuransi

Gita Arwana Cakti

Kamis, 22 November 2012 | 23:20 WIB
bisnis indonesia

JAKARTA — Kalangan industri asuransi menilai besaran pungutan untuk iuran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 0,06% dari aset lembaga keuangan kemahalan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Benny Waworuntu menilai besaran iuran persentase 0,06% dari aset tergolong kemahalan.

“Kalau lihat angka itu tanpa membaca detailnya saya kira kemahalan,” ujarnya, Kamis (21/11).

Benny melanjutkan penghitungan besaran pungutan OJK seharusnya tidak hanya menggunakan pertimbangan sisi aset saja, melainkan juga dikaitkan dengan revenue lembaga keuangan pada tahun tersebut.

“Karena biarpun aset besar, tetapi bisa saja pendapatan bisnisnya mungkin sedang turun,” katanya.

‎​Hal senada dikemukakan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hary Prasetyo. Menurut dia, besaran persentase pungutan OJK sebaiknya juga mempertimbangkan net income lembaga keuangan.

‎”​Kalau [penghitungan] dari aset, kan jadi terasa besar apabila performance atau net profit atau bisnis sedang tidak bagus, ia harus bayar biaya yang mungkin lebih tinggi dari biaya lainnya. Kalau dari net income kan akan sangat tergantung performance. Jadi lebih fair,” ujarnya.

Terkait besaran pungutan, lanjut Hary, berapa pun besarannya tetap akan menjadi pertimbangan sisi finansial para pelaku usaha. Apalagi pungutan OJK merupakan hal baru yang terjadi di industri keuangan.

“Jika banyak manfaat yang akan diperoleh, saya rasa tidak ada masalah jika harus dikeluarkan dalam jumlah tertentu,” katanya.

Pungutan akan terasa mahal, ujarnya, karena selama ini industri belum pernah dipungut biaya untuk sesuatu yang memang sudah menjadi hak industri seperti pengawasan.

“Tentunya kami mengharapkan ada added value atas biaya tersebut,” katanya.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) belum berani memberikan tanggapan terkait pungutan OJK sebesar 0,06% dari aset.

“Saya harus simulasi dulu pada anggota AAUI,” ujar Direktur Eksekutif AAUI Julian Noor.

Sementara itu, Ketua Bidang Statistik AAUI Budi Herawan menilai OJK sebaiknya meminta masukan dari pelaku usaha terkait besaran iuran serta dasar perhitungan iuran yang pas bagi seluruh lembaga keuangan.

Kamis (22/11), Otoritas Jasa Keuangan melakukan sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam sosialisasi tersebut terungkap bahwa OJK menetapkan pungutan 0,06% dari aset lembaga keuangan dan akan diberlakukan secara bertahap mulai tahun depan. (if)

PERBANAS enggan tanggapi iuran industri ke OJK

Rika Novayanti

Kamis, 22 November 2012 | 22:17 WIB

bisnis indonesia

JAKARTA: Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional enggan menanggapi besaran iuran yang harus disetorkan industri kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantaran merasa tidak diajak membicarakan hal tersebut sebelumnya dan belum adanya transparansi.

Sigit Pramono, Ketua Umm Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) mengungkapkan industri akan memenuhi aturan membayar premi karena sudah diatur oleh Undang-Undang (UU).

Akan tetapi dia menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semestinya bersikap transparan dan tidak memberatkan dalam hal iuran.

“OJK harus transparan, berapa biaya operasional, dan berapa biaya pengawasan bank. Kemudian sebelum mengambil pungutan, sebelumnya harus dilihat biaya pengawawan bank yang selama ini dikeluarkan oleh BI [Bank Indonesia] berapa. Karena selama ini kita diawasi BI, itulah biayanya,” ujarnya, Kamis (22/11/2012).

Setelah biaya tersebut ditemukan, lanjutnya, maka besaran biaya semestinya dikurangi oleh jumlah biaya yang bisa disumbang oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurutnya LPS seharusnya ikut menyumbang biaya operasional OJK melalui dana premi yang selama ini sudah dibayarkan oleh industri. Hal tersebut perlu dilakukan karena kinerja yang memuaskan dari OJK dapat mengurangi porsi bank yang harus ditutup atau diselamatkan oleh LPS.

Belum cukup sampai di situ, Sigit juga berharap bank sentral dapat turut menyumbang biaya operasional. Dia menyarankan sumbangan dari bank sentral tersebut berasal dari imbalan Giro Wajib Minimum (GWM) yang selama ini disetorkan oleh industri ke BI.

Jadi GWM itu diberi saja imbalan. Nanti dananya bukan untuk bank, melainkan untuk OJK saja

,” tegasnya. (ra)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s