inflaaa(GERAh)aa$1 … 250312

… well, gw sih sederhana banget ngeliat PASAR v. BI soal kebijakan DP 30%:
… saat BBM naek, maka inflasi NAEK
… saat inflasi naek, maka HARGA RUMAH dan KENDARAAN BERMOTOR naek
… jika kebijakan DP tetap rendah, maka permintaan akan TETAP TINGGI
… permintaan tinggi itu MENCETUSKAN KENAIKAN INFLASI LANJUTAN
… itu yang dicegah oleh BI dengan kebijakan MEMBATASI MINAT BELI atas produk kendaraan bermotor dan properti
… tentu saja, BI sudah menganalisis data inflasi dalam situasi apa pun, sehingga kebijakan BI mungkin saja TEPAT sasaran, yaitu MENGENDALIKAN INFLASI LANJUTAN, sehingga sasaran inflasi di bawah 6 % bisa tercapai, mungkin saja di bawah 5,5% 🙂
… hal lain adalah KONDISI PERBANKAN saat INFLASI TINGGI, yaitu likuiditas dan solvabilitas yang MENURUN, bisa saja MENIMBULKAN PENURUNAN KESEHATAN PERBANKAN menghadapi kemungkinan krisis finansial, terutama yang diimpor dari eurozone atau amrik atau china
… well, pil pahit yang harus ditelan para produsen otomotif dan properti saat ini 😦
Kenaikan Harga BBM dan Daya Tahan Kredit
Tue, 13 Mar 2012, 11:38 WIB Analisis, Headline
infobank
Kenaikan harga BBM juga selalu berdampak pada kolektibilitas kredit. Kelompok yang berpenghasilan tetap akan terkena imbas kenaikan harga kebutuhan dan sudah pasti akan memengaruhi cicilan atau angsuran ke bank atau ke multifinance. Harga polis asuransi juga akan naik karena biaya-biaya rumah sakit dan sekolah juga meningkat. Eko B. Supriyanto

Pemerintah hampir pasti akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hanya saja besarannya masih belum pasti. Namun, perkiraan pasar, kenaikan harga BBM akan berkisar 30% sampai dengan 40%. Untuk premium, yang biasanya Rp4.500 per liter akan menjadi Rp6.000 sampai dengan Rp6.500 per liter. Kenaikan harga BBM ini terkait dengan daya tahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kenaikan harga BBM bersubsidi sepertinya akan dilakukan pada 1 April 2012. Menurut Agus D.W. Martowardojo, Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI), pemerintah akan segera mengajukan pembahasan APBN perubahan (APBN-P) pada awal Maret dan 30 hari sejak pengajuan kenaikan harga sudah bisa dilakukan.

Menurut Agus Martowardojo, kenaikan harga minyak bersubsidi ini dilakukan untuk mengendalikan lonjakan konsumsi BBM dan mengurangi subsidi yang terus membengkak. Namun, Menkeu sendiri tidak akan menyebut angka kenaikannya karena akan menimbulkan spekulasi.

Hitung-hitungan penghematan subsidi BBM kasarnya jika kenaikan Rp1.000 per liter, akan menghemat sekitar Rp28 triliun dan kenaikan Rp1.500 sebesar Rp54 triliun. Jadi, jika tidak dinaikkan harga BBM bersubsidi akan meledakkan APBN.

Tahun lalu saja angka subsidi BBM mencapai Rp165 triliun. Jumlah ini melonjak dari APBN-P sebesar Rp129,7 triliun. Pada 2012 angka subsidi diperkirakan Rp123 triliun. Namun, jika melihat konsumsi BBM dan harga minyak dunia, target itu bisa melonjak tinggi. Untuk itu, pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi ini.

Jika hendak membandingkan angka subsidi minyak tahun ini, besarnya subsidi itu 2,2 kali anggaran infrastruktur perhubungan yang besarnya Rp55,6 triliun dan 0,5 kali anggaran pendidikan murah dan terjangkau Rp290 triliun.

Banyak pengamat tampak setuju atas kenaikan harga BBM ini, kecuali jajaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang beroposisi dengan pemerintah.

Suka tidak suka, kenaikan harga BBM ini harus dilakukan. Selain mudah dan simpel karena tinggal membuat kebijakan ketimbang membuat kebijakan alih energi yang mendadak dan pengenaan harga BBM bersubsidi yang berbeda—yang akan menimbulkan distorsi harga.

Kendati demikian, ada dampak yang paling serius. Kelompok kaya masih akan menikmati subsidi bersama dengan kelompok miskin. Karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan dan melakukan pembangunan infrastruktur agar masyarakat yang terkena dampaknya dapat tertolong. Perlu ada kebijakan buat si miskin.

Kenaikan harga BBM selalu berdampak banyak. Ongkos angkutan umum akan naik. Bahkan, belum ada pengumuman, asosiasi angkutan umum memperkirakan akan ada kenaikan ongkos angkutan 35% dan ini akan menyulut harga kebutuhan pokok dan akan berdampak pada angka inflasi.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga BBM juga selalu berdampak pada kolektibilitas kredit. Kelompok yang berpenghasilan tetap akan terkena imbas kenaikan harga kebutuhan dan sudah pasti akan memengaruhi cicilan atau angsuran ke bank atau ke multifinance. Harga polis asuransi juga akan naik karena biaya-biaya rumah sakit dan sekolah juga meningkat.

Jika permintaan turun di kelompok masyarakat berpenghasilan tetap, itu karena tergerus inflasi yang bisa mencapai kenaikan 1% sampai dengan 2% akibat kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Inflasi diperkirakan akan terkerek pada kisaran 5% sampai dengan 7% sehingga suku bunga juga sulit diharapkan untuk turun lebih rendah lagi.

Pada akhirnya, jika ada tekanan terhadap harga-harga, akan berpengaruh terhadap sektor riil, yang sudah pasti akan terjadi penurunan permintaan. Jika terjadi penurunan permintaan, akan berpengaruh terhadap kualitas kredit bank. Risiko kredit macet akan makin besar dan ini merupakan ancaman terhadap penurunan suku bunga kredit karena risiko yang meningkat.

Pengalaman sebelumnya, ketika harga minyak naik, akan berpengaruh pada sektor konsumsi, terutama kredit-kredit yang berisiko tinggi. Juga, bakal menurunkan permintaan akan kebutuhan otomotif dan ini pasti bisa merembet ke sektor multifinance. Risiko multifinance akan membesar akibat kenaikan harga BBM dan sudah tentu akan menaikkan harga jual kendaraan bermotor akibat ada kenaikan harga suku cadang.

Karena itu, kalangan perbankan dan multifinance perlu memerhatikan bahaya laten dari kenaikan harga BBM ini. Sepertinya tidak akan terjadi apa-apa karena setiap hari kita disuguhi sinetron mengenai pengusutan kasus korupsi yang dilakukan Nazaruddin dan kawan-kawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selama ini pemerintah sangat senang memerhatikan kondisi sosial politik. Padahal, sebenarnya kenaikan harga BBM ini bisa berdampak buruk pada sektor riil dan sektor perbankan. Namun, sepanjang pemerintah bisa mengerjakan PR-nya, yaitu mengurusi penduduk miskin, perbankan juga masih akan bisa tumbuh seperti perkiraan, yaitu 22% sampai dengan 24%.

Namun, jangan pernah berharap akan terjadi penurunan suku bunga kredit yang lebih tajam. Semua itu karena efek berantai kenaikan harga BBM yang akan menurunkan kualitas kredit sektor perbankan dan multifinance. Satu-satunya langkah yang wajib dilakukan perbankan dan multifinance adalah bersiap-siap. Tetap menjaga kualitas kredit dan senantiasa memerhatikan biaya-biaya yang tiba-tiba membengkak.

Kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan terlewati jika semua pihak dapat melakukan efisiensi. Tanpa itu, kenaikan harga BBM akan mengurangi pencapaian laba perusahaan, atau jika tidak, membakar cash flow perusahaan. Sebab, daya tahan kredit akan makin ringkih akibat kenaikan harga minyak ini. (*)

Penulis adalah Penanggung Jawab/Wakil Pemimpin Redaksi Infobank
PERTUMBUHAN KREDIT: Koreksi no problem supaya perbankan prudent

Oleh Rika Novayanti

Jum’at, 16 Maret 2012 | 18:00 WIB
bisnis indonesia

JAKARTA: Ekonom menilai penetapan rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit atau LTV (loan to value) maksimal 70%-80% dapat mengoreksi laju pertumbuhan kredit kendaraan bermotor dan kredit pemilikan rumah.

Ekonom ISEI Mirza Adityaswara menilai koreksi tersebut tidak akan menjadi masalah.

“Tidak apa-apa mengoreksi pertumbuhan kredit, demi kebaikan bagi stabilitas industri perbankan dan pembiayaan supaya prudent,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat, 16 Maret.

Menurutnya, koreksi terhadap pertumbuhan kredit secara umum tidak akan signifikan mengingat porsi kredit konsumsi hanya 30% dari total kredit.

Mirza melanjutkan LTV bagus untuk digunakan sebagai instrumen guna mencegah overheating ekonomi. Namun agar lebih terkontrol dia menyarankan agar Bank Indoensia dan Badan Pengelola Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memiliki data terintegrasi terkait kredit personal.

“Bisa saja DP dibatasi 30% tetapi ternyata nasabah yang bersangkutan juga menerima kredit personal untuk membayar DP tersebut. Sehingga artinya nasabah mendanai pembelian rumah atau kendaraan bermotor 100% dengan kredit,” tegasnya.

Adapun aturan mengenai LTV tertuang dalam Surat Edaran Bank (SE) Indonesia No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.

SE tersebut menentukan LTV bagi KPR sebesar maksimal 70% atau setara DP 30%. Sementara DP bagi kendaraan roda dua minimal DP sebesar 25% dan roda empat minimal DP 30%. Sedangkan roda empat atau lebih untuk keperluan produktif minimal DP 20%. (sut)
BI: Harga kredit properti sudah di atas rata-rata
Oleh Astri Karina Bangun – Selasa, 20 Maret 2012 | 19:18 WIB

kontan

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menilai, meski belum mencapai titik rawan potensi bubble, namun harga untuk kredit kepemilikan properti tipe 70 meter persegi (m2) dan kepemilikan ruko/rukan sudah di atas rata-rata. Bukan hanya itu, BI juga menilai kredit kepemilikan properti tipe di atas 70 m2 dan kepemilikan ruko/rukan sudah di atas nilai fundamentalnya.

Kepala Biro Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Filianingsih mengambil contoh, di salah satu kawasan di Jakarta Selatan, harga tanah yang sebelumnya masih Rp 13 juta per m2 dalam jangka pendek sudah melonjak menjadi Rp 20 juta per m2, akibat spekulasi harga. Suplai yang terbatas, sementara permintaan besar menyebabkan kenaikan harga seberapapun tetap akan mendapat pembeli.

“Kalau permintaan lebih tinggi dari penawaran, harga bisa meningkat. Definisi bubble itu pergerakan harganya dramatis, di luar historikal, dan tingginya spekulasi terhadap aset itu,” kata Filianingsih, Selasa (20/3). Ia menambahkan, drastis yang dimaksud bila harga riil meningkat sedikitnya 50% dalam kurun waktu tiga tahun, atau anjlok dari harga puncak dalam 1-2 tahun.

Data BI menunjukkan, berdasarkan tipe mayoritas kredit properti ditujukan untuk kredit kepemilikan rumah tinggal: tipe 22-70 m2 (kecil, menengah) sebesar 43,87% atau senilai Rp 88,8 triliun, sementara kredit rumah tipe di atas 70m2 (tipe besar) pangsanya 31% atau senilai Rp 62,7 triliun.

Adapun Indeks harga properti residensial BI untuk tipe besar dengan sampel 14 kota di Jabodetabek dan Banten, meningkat dari kuartal pertama 2011 sebesar 133,92 menjadi 137,01 pada kuartal pertama 2012.

“Yang tipe 21 umumnya masih dipakai untuk kebutuhan primer atau ditempati. Kalau untuk ditempati lebih tinggi komitmen nasabah menyelesaikan kontrak kreditnya,” ujar Filianingsih.

Di tempat terpisah, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) berpendapat bubble tidak berlaku secara umum di seluruh wilayah di Indonesia. “Lebih banyak pada lokasi tertentu,” ungkap Iqbal tanpa menyebut wilayah yang dimaksud.

Untuk mengantisipasi terjadinya bubble, BTN mengaku memiliki strategi. Pertama, secara rutin mengevaluasi harga riil rumah. Kedua, mengidentifikasi lokasi properti yang pergerakan harganya mudah didorong oleh pengembang.

Selasa, 20/03/2012 17:33 WIB
BI: Kenaikan DP KPR dan KKB untuk Cegah Bubble
Rista Rama Dhany – detikFinance

Jakarta – Bank Indonesia (BI) meyakini penetapan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan loan to value (LTV) 70% dan down payment (DP) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang diwajibkan minimal 25% bertujuan untuk mencegah terjadinya gelembung alias bubble didua sektor tersebut.

“Memang belum terjadi, tapi kita tidak ingin bubble terjadi, makanya antisipasinya dengan mentapkan LTV dan DP tersebut, ya agar perbankan hati-hati dalam memberi kredit dan nasabahnya juga memang serius ambil kredit,” kata Kepala Biro Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Filianingsih, di kantor BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (20/3/2012).

Menurutnya, jika melihat kondisinya saat ini, telah terjadi peningkatan harga peoperti. “Pertumbuhan harga tertinggi hampir 20% terjadi pada tahun 2002, 2003,2006 dan 2007 pada kuartal III, dan berdasarkan historical trend terlihat bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara kenaikan jumlah kredit dengan kenaikan harga properti,” ujarnya.

Sementara pada akhir 2011 rasio NPL kredit perumahan mengalami penurunan cukup berarti menjadi 1,8%, namun pada Januari 2012 mengalami peningkatan menjadi 2,12%.

Namun ditegaskan Filianingsih, sebetulnya LTV ini bukan barang baru. Di negara lain sudah diatur dengan ketat namun di indonesia baru sekrarang diaturnya. Ini adalah antisipasi, ibaratnya kalau kita lihat NPL nya sendiri tidak terlalu tinggi, NPL KPR dan KKB. Ini tindakan antisipasi saja supaya tidak terjadi bubble.

“Saya berharap kepada masyarakat jangan hanya mampu membayar DP-nya tetapi cicilan krditnya tidak mampu dibayar,” ujarnya.

Dicontohkan Filianingsi, negara-negara yang sudah menerapkan LTV, diantaranya:

Singapura : pada 19-30/2/2010, dimana terjadi penurunan LTV dari 90% menjadi 70%, dikarenakan harga rumah naik 5,4% dalam 1 kwartal.
Hongkong : pada 2009 – terjadi karena pembelian rumah mewah meningkat, dan terjadi penurunan suku bunga, maka dikeluarkanlah keputusan untuk menurunkan LTV untuk flat menengah atas menjadi 50%.
China : LTV rumah kedua ditetapkan maksimal 40%, dept to income ratio maksimal 50% dikarenakan karena pertumbuhan kredit dan spekulasi meningkat.

(rrd/dru)
Ketentuan Bank Indonesia (BI) mengenai uang muka KPR minimal 30% tidak seseram yang dibayangkan. Aturan ini hanya tersegmentasi untuk tipe luasan rumah di atas 70 m2.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Iqbal Latanro menyebutkan kebijakan baru BI hanya berlaku untuk masyarakat yang berpenghasilan di atas Rp 10 juta per bulan.

“Kebijakan tidak seseram itu. Kebijakan ini bukan mereka yang penghasilannya di bawah Rp 10 juta,” kata Iqbal di kantornya, Harmoni, Jakarta, Selasa (20/3/2012).

Sebelumnya Gubernur BI, Darmin Nasution menegaskan, kebijakan bank sentral menjadikan perlambatan kredit rumah atau kendaraan bermotor.

“Kalau mungkin situasi sebetulnya, dilihat kecepatan perkembangan ekonomi. Kemungkinan perlambatan itu ada, tapi bagaimana pun juga kita ingin mulai sekarang, yang memang sudah dipersiapkan sejak dulu. Kalaupun kita terus mendorong pertumbuhan kredit misalnya, pertumbuhan kreditnya itu yang sifatnya agak konsumtif itu yah sedikit lebih lambat,” ucapnya kemarin.

Pertumbuhan kredit rumah atau kendaraan bermotor, lanjut Darmin, sudah melebihi total pembiayaan perbankan. Keduanya mengalami pertumbuhan hingga 33%, padahal total pertumbuhan kredit keseluruhan hanya 24%-25%.

“Dua area ini pesat. Dampaknya sih tidak besar benar, tapi akan memperlambat,” kembali ditegaskan Darmin.

Sumber: detikcom
INILAH.COM, Jakarta – Kebijakan teranyar Bank Indonesia (BI) yang memperketat aturan kredit, dinilai terlalu mencampuri ranah pasar modal. Para pelaku pasar pun mengaku gerah.

“Betul, Saya sedang gusar dengan langkah Bank Indonesia memperketat aturan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Terserah kalau Bank Indonesia bilang kalau itu adalah langkah preventif untuk mencegah bubble di kedua sektor tersebut. Tapi saya belum melihat ada indikasi bubble,” ungkap Satrio Utomo dari Universal Broker Indonesia.

Ia menilai, Gubernur BI (Darmin Nasution) saat ini terlalu campur tangan urusan pasar modal, karena belum bisa membedakan perannya, dengan jabatan ketika menjadi Ketua Bapepam. Alhasil, ada keterlibatan yang sebenarnya tidak perlu, dalam urusan ekonomi yang kemudian menjadi variabel Bank Indonesia.

“Terus terang, susah juga kalau ada aktor sudah di-casting untuk sebuah film, tapi ternyata aktingnya masih ‘bawaan’ dari film sebelumnya. Aktornya tidak bisa membedakan peran. Film pun bakalan kacau,”keluhnya.

Seperti diketahui, BI mengatur rasio loan to value (LTV) kredit kepemilikan rumah (KPR) maksimal 70%. LTV adalah rasio antara nilai kredit terhadap agunan pada saat awal pemberian kredit. Artinya, DP KPR ditetapkan minimal 30% dari harga yang diakui bank.

Tapi aturan itu hanya berlaku untuk rumah tinggal, apartemen, dengan tipe bangunan lebih dari 70 meter persegi. Sedangkan untuk ruko, kantor dan KPR, aturan itu tidak berlaku.

Adapun untuk DP kredit kendaraan bermotor(KKB), ditetapkan untuk roda dua minimal 25%. Lalu, roda empat minimal DP 30% dan roda empat untuk keperluan produktif minimal 20%. Kendaraan produktif yang dimaksud adalah angkutan orang atau barang yang memiliki izin dari pihak berwenang atau kendaraan milik badan hukum yang memiliki izin usaha demi tujuan operasional.

Tommy menuturkan, kebijakan tersebut jelas akan menghambat kenaikan saham ASII yang menjadi motor IHSG. Selain saham gorengan yang ditopang oleh properti. Padahal, sejak semester dua 2011 kemarin, BI juga sudah ikut campur dalam masalah margin perbankan yang dinilai ketinggian.

“Kalau saham Bank dan ASII ditendang, bagaimana IHSG bisa naik. Bagaimana investor asing mau masuk?”paparnya

Senada dengan Nico Omer Jonkheere, analis dari Valbury Asia Securities. Menurutnya, kebijakan teranyar BI ini, memicu kekhawatiran bahwa IHSG akan mendapat tekanan baru, terutama dari sektor konsumsi. “Pengetatan moneter tanpa menaikkan suku bunga yang sedang dilakukan BI ini, akan memperlambat pertumbuhan sektor konsumsi Indonesia,”katanya kepada INILAH.COM.

Ia pun menilai, kebijakan ini akan berimbas pada sektor konsumer yang sensitif suku bunga, yakni properti dan otomotif. Ini mengingat kedua sektor inilah yang dominan pembiayaannya via kredit perbankan. “Investor mengkhawatirkan turunnya demand kelas menengah atas properti dan otomotif,”ujarnya.

Riset Mandiri Sekuritas mengungkapkan, kebijakan kenaikan downpayment ini lebih terasa dampaknya menekan angka penjualan di sektor otomotif. Terutama kendaraan roda dua yang banyak difasilitasi oleh perusahaan pembiayaan dengan pendapatan konsumen yang memang relatif kecil.

Disebutkan, pasar kendaraan bermotor roda dua akan berkontraksi dan penjualan menurun, karena sulit bagi konsumen pasar ini untuk mengadjust kenaikan DP untuk beli motor, sementara income juga tergerus inflasi.

“Sementara imbas untuk penjualan mobil masih minimal, karena rata-rata DP yang dikenakan sudah sekitar 20%,”ungkapnya.

Adapun kebijakan LTV 70% untuk KPR, dinilai akan sedikit menekan penjualan. Justru karena BI mengindikasikan bunga bank masih dalam kecenderungan turun, peraturan ini membuat skema kredit berbunga rendah menjadi lebih efisien. “Karena untuk KPR dengan spesifikasi 72 m2 memang sudah mengenakan DP rata-rata 30%,” tutupnya.

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1842527/pasar-gerah-atas-kebijakan-bi

Sumber : INILAH.COM

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung upaya pemerintah dan BI menaikan batas minimal uang muka kredit kendaraan bermotor. Namun disisi lain akan berpengaruh pada minat konsumen untuk membeli kendaraan khususnya roda dua.

Ketua Umum Kadin Suryo B. Sulisto mengatakan dengan DP dinaikkan 20% maka jika harga motor Rp 15 juta maka perlu uang muka Rp 3 juta. Tentunya angka itu sangat jauh dari biasanya yang hanya Rp 500.000.

“Ini kan dampaknya pasti akan mengurangi kemudahan orang beli motor dan akan berdampak kepada penjualan, itu kan yang saya katakan tadi jangan melihat dari satu sisi saja. Rakyat kan beli motor untuk transportasi, kalau nggak pake motor pake apa sekarang, yang tinggal di pelosok-pelosok sana,” katanya di seminar Standar Nasioanal Indonesia Sebagai Tools Peningkatan Daya Saing Produk Industri Manufaktur Nasional di Pasar Global di Flores Room Hotel Burobudur, Selasa (20/3/2012)

Menurutnya dengan kenyataan itu sudah seharusnya pemerintah memperbaiki sistem infrastruktur transportasi massal. Sehingga masyarakat yang tak membeli kendaraan motor atau mobil bisa memanfaatkan fasilitas itu.

“Saya kira begini, melihatnya dari sisi mana, kalau dari sisi suatu yang sehat yang baik karena nggak terlalu mudah bayangin kita tuh dibanjiri motor-motor yang nggak tahu setiap tahun berapa puluh juta, terlalu mudah lah orang beli motor, ya menambah kemacetan, polusi macem macem,” katanya.

Seperti diketahui setelah Bank Indonesia (BI) membatasi uang muka (down payment/DP) kredit motor minimal 25% dan mobil 30% di perbankan. Giliran kementerian keuangan membatasi DP kredit kendaraan di perusahaan multifinance atau leasing minimal 20% untuk motor dan 25% untuk mobil. Berarti batasan ini lebih rendah dari DP lewat bank.

Batasan DP minimal untuk perusahaan leasing diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan.

Sementara itu BI mengatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 14/10/DPNP per 15 Maret 2012 tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB).

Sumber: detikcom
Pengaturan Kredit Mobil dan Rumah Tiru Negara Lain
Ester Meryana | Tri Wahono | Rabu, 21 Maret 2012 | 00:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengaturan loan to value ratio (LTV) kredit pemilikan rumah (KPR) dan uang muka kredit kendaraan bermotor (KKB) bukan hal yang baru di dunia. Ini juga dilakukan di sejumlah negara karena berbagai alasan.

Demikian dikatakan Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dalam diskusi dengan wartawan, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (20/3/2012).

“Contoh yang paling dekat adalah negara tetangga kita Singapura ketika harga rumah naik 5,4 persen dalam suatu kuartal maka diambil kebijakan penurunan LTV dari 90 persen ke 70 persen,” ujar Filianingsih.

Ia mengatakan, hal yang sama juga terjadi di Hong Kong, di mana sebagian besar properti bentuknya flat. Setelah ada kejadian pembelian flat mewah yang meningkat, maka LTV flat menengah ke atas diturunkan menjadi 50 persen. “Jadi DP-nya harus 50 persen,” tambahnya.

Setelah tahun 2010, lanjut dia, Hong Kong juga menunjukkan pertumbuhan kredit yang tinggi serta transaksi jangka pendek. Transaksi jangka pendek ini disinyalir merupakan kegiatan spekulan. Properti yang sudah dibeli dijual kembali setelah harganya naik.

Sementara itu, di China, penerapan aturan LTV justru untuk kredit rumah kedua. LTV untuk rumah kedua maksimum 40 persen. Ini dibuat demikian karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi masyarakat setempat semakin banyak investasi di properti sehingga pembelian mengarah kepada rumah kedua dan seterusnya.

“Di Indonesia masih didominasi kebutuhan primer jadi masih rumah pertama,” sebutnya.

Contoh penerapan aturan DP KKB bisa dilihat di Brasil. Dengan kondisi kredit otomotifnya tumbuh 45 persen maka dibuat aturan DP minimal 20 persen. Aturan tersebut berlaku apabila jangka waktu kredit dua sampai tiga tahun.

“Inilah adalah beberapa contoh kebijakan di negara-negara lain yang terkait LTV dan DP,” tutup Filianingsih.

Untuk diketahui, BI baru saja menerbitkan surat edaran terkait LTV kredit pemilikan rumah dan DP kredit kendaraan bermotor. BI menetapkan LTV maksimal 70 persen untuk KPR dengan kriteria tipe bangunan di atas 70 meter persegi.

Sementara itu, pengaturan DP KKB terbagi dalam tiga ketentuan. Pertama, DP minimal 25 persen diperuntukkan bagi pembelian kendaraan bermotor roda dua.

Kedua, DP minimal 30 persen bagi pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non-produktif.

Ketiga, DP minimal 20 persen untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk keperluan produktif, atau bila memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan BI.

Aturan ini dibuat demi meningkatkan kehati-hatian penyaluran KPR dan KKB.
Khawatir Terlalu Banyak Kredit Rumah dan Mobil
Ester Meryana | Tri Wahono | Selasa, 20 Maret 2012 | 20:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia menyatakan, pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) tumbuh lebih tinggi ketimbang kredit lainnya. Dengan pertumbuhan yang tinggi, BI khawatir risiko kredit akan meningkat.

“Pertumbuhan kredit tercepat diperkirakan itu di kredit konsumsi. Didominasi oleh KPR dan KKB,” sebut Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Filianingsih Hendarta, dalam diskusi dengan wartawan, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (20/3/2012).

Ia mengatakan, sepanjang tahun 2011, pertumbuhan KPR sebanyak 33,12 persen (year on year). Sementara itu, KKB tumbuh 32,6 persen.

Menurut Filianingsih, pertumbuhan keduanya jauh di atas pertumbuhan kredit agregat sebesar 24,4 persen.

Bahkan, lanjut dia, pertumbuhan KPR mencapai 43,04 persen, sedangkan KKB tumbuh 29,33 persen pada Januari 2012 secara tahunan. Sementara pertumbuhan kredit agregat sebesar 23,72 persen.

Kondisi pertumbuhan KPR dan KKB yang kian pesat ini bisa mendorong kenaikan harga properti. Jika berlangsung terus menerus bisa mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (bubble).

“Dan akan meningkatkan risiko kredit bagi bank-bank dan dengan exposure kredit properti yang besar,” pungkas Filianingsih.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s