utaaa(Rp 1.768 T)aank … 161211

JAKARTA– Pemerintah berencana mempercepat penerbitan surat utang negara pada awal tahun 2012, mengingat kondisi pasar akibat krisis ekonomi dunia yang tidak sebaik tahun ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto mengungkapkan, pemerintah masih menargetkan sejumlah program dengan instrumen atau mekanisme pengadaan utang sesuai dengan yang sudah diamanatkan dalam UU APBN 2012.Dengan kata lain, pemerintah belum berencana mengurangi atau menambah nilai utang dari target yang sudah ditetapkan.

Bahkan, pemerintah berencana menggenjot pembiayaan di awal tahun anggaran atau yang disebut front loading strategy. Langkah tersebut dilakukan melihat ketidakpastian kondisi perekonomian dunia yang semakin tinggi. ”Jadi, semakin cepat kita mendapatkan target atau merealisasikan target penerbitan, itu semakin baik. Karena, kita tidak bisa memprediksi kondisi pasar pada pertengahan 2012,” ungkap Rahmat di Jakarta kemarin.

Pemerintah berencana, penyerapan pembiayaan akan digenjot di awal tahun anggaran. Kemungkinan sekitar 55–60% dari target penerbitan SBN sebesar Rp240 triliun akan direalisasikan pada semester I/2012. Namun, dia menegaskan, pemerintah tetap mempertimbangkan harga yang terbaik dengan mempertimbang kan imbal hasil dari surat berharga yang diterbitkan.

Dia menyebutkan, surat utang yang diterbitkan tidak hanya sukuk global, tapi juga globalbond.Untuk surat utang internasional, pemerintah perlu melihat kesiapan dan kondisi pasar internasional. Sementara,untuk penerbitan surat utang dalam negeri, penyerapannya diyakini lebih baik melihat pasar domestik yang masih sangat bagus. Dengan gambaran tersebut, pemerintah memprioritaskan penerbitan surat utang di pasar domestik.

”Jadi,mungkin akan lebih banyak di pasar domestik dulu baru di pasar internasional,” katanya. Dia menyebutkan, penerbitan surat berharga di pasar dalam negeri diperkirakan mencapai 75–80% dari total penerbitan. Pihaknya belum dapat menyebutkan rencana penerbitan surat berharga dalam bentuk valuta asing (valas) di pasar dalam negeri. Rahmat menuturkan pentingnya diversifikasi instrumen,yakni memperbanyak jenis instrumen terutama di dalam negeri.

”Tahun 2012 mungkin yang pertama kali akan kita terbitkan untuk produk ritel adalah sukuk ritel, yakni sekitar awal bulan Maret tahun depan,” katanya. Tahun ini, jelas Rahmat, penyerapan pembiayaan tidak sesuai target. Hal tersebut dilatarbelakangi kemungkinan penyerapan belanja pemerintah yang tidak mencapai 100%.

Kementerian Keuangan membatalkan rencana lelang pada bulan Desember dan pinjaman lain terkait perubahan iklim yang nilai ekuivalennya mencapai USD400 juta dari ADB, JICA,atau AFD Prancis.Pemerintah telah menghentikan lelang Surat Berharga Negara (SBN) 2011,yang masih tersisa Rp6,5 triliun. Penghentian lelang 2011 ini dikarenakan dua alasan utama yaitu posisi kas pemerintah yang masih tinggi dan situasi akhir tahun.

Dalam APBN-P 2011 rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bruto sebesar Rp211 triliun dan secara neto penerbitan SBN neto sebesar Rp126,65 triliun.Hingga 24 November telah diterbitkan sebesar Rp171,3 triliun atau sekitar 81%. ”Jadi, dengan tidak terserapnya seluruh anggaran belanja, maka kita juga harus mengurangi target financing kita untuk tahun 2011,” katanya. Sebelumnya pemerintah mengungkapkan komitmennya untuk terus mengurangi utang secara bertahap.

Selain itu, belajar dari situasi global yang tidak menentu, pemerintah tahun depan akan lebih mengutama kan utang dari dalam negeri ketimbang dari luar negeri. Sebagai upaya mengurangi utang luar negeri, pemerintah juga akan lebih selektif untuk dalam menyalurkan penerusan pinjaman atau subsidiary loan agreement(SLA).

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah akan lebih selektif menyalurkan penerusan pinjaman (SLA) karena akan membuat pinjaman luar negeri meningkat. Fasilitas SLA biasa digunakan oleh BUMN atau pemerintah daerah yang tidak bisa melakukan pinjaman luar negeri secara langsung.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/452052

/Sumber : SEPUTAR INDONESIA
Pengelolaan Tak Maksimal, Utang RI Membengkak
Headline
Dorodjatun Kuntjoro Jakti – IST
Oleh: Hardi Sahrasad
Ekonomi – Rabu, 14 Desember 2011 | 19:44 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Jumlah utang pemerintahan SBY-Boediono menuai kritik tajam dari mantan Menko Ekuin Dorodjatun Kuntjorojakti. Pasalnya, kegagalan pemerintah mengelola utang telah mengakibatkan utang Indonesia terus menggunung mencapai Rp1.700 triliun.

Bayangkan, hingga Oktober 2011 utang Indonesia telah mencapai Rp1.700 triliun lebih. Utang menumpuk kembali antara lain dikarenakan pemerintah susah meng-enforce (mengatur). “Kalau susah meng-enforce ya repot,” kata Guru Besar FEUI yang juga mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Selasa (13/12).

Saat ini dengan minimalnya pengelolaan, jumlah utang pada akhirnya terus meningkat. Dahulu rasio utang terhadap GDP mencapai 96% meski sekarang cukup rendah di 26% tapi jumlahnya cukup besar. “Sebagai tax payer dengan terus meningkatnya utang maka kita semua yang akan membayar. Sungguh, Socialism for the Rich, seperti itulah,” paparnya.

Total utang pemerintah Indonesia hingga Oktober 2011 mencapai Rp1.768,04 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp13,13 triliun dibanding posisi September 2011 yang sebesar Rp 1.754,91 triliun.

Jika dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Oktober 2011 bertambah Rp91,19 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang RI juga naik dari 27,3% pada September menjadi 27,5% pada Oktober.

Utang luar negeri membengkak untuk menjadi salah satu penutup defisit, saat pengeluaran negara membengkak akibat dikorupsi. Sementara di sisi penerimaan, targetnya tak tercapai.

Indikasi soal bertambahnya jumlah utang luar negeri karena maraknya korupsi di Indonesia, juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso, di Jakarta, Selasa (6/12/2011).

Agus mencontohkan masih maraknya penyelewengan uang negara oleh bendahar proyek pemerintah daerah, yang dilakukan di hampir seluruh Indonesia. Modusnya terjadi sejak lama dan diketahui persis oleh Inspektorat Jenderal di berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Keuangan.

Agus menyatakan, para bendaharawan di pemda seluruh Indonesia ini setiap tanggal belasan bulan Desember selalu mentransfer uang proyek ke rekening istri dan anaknya. Alasannya sangat pragmatis.

Banyak proyek yang masih berjalan, padahal itu seharusnya sudah tutup, sudah harus dipertanggungjawabkan. “Mereka selalu pragmatis, sehingga dipindahkan dari uang negara ini ke rekening pribadi mereka. Konyolnya, ada yang dipindahkan ke rekening istri dan anak,” katanya.

Celakanya, hal tersebut sudah menjadi praktik umum. Ini berarti reformasi birokrasi gagal, dan tumpukan utang adalah cermin kekuasaan yang boros dan banal. [mdr]

detikFinance » Ekonomi Bisnis

Selasa, 13/12/2011 10:29 WIB
Utang Capai Rp 1.700 Triliun, Pemerintah Dinilai Gagal
Herdaru Purnomo – detikFinance

Depok – Total utang pemerintah Indonesia hingga Oktober 2011 mencapai Rp 1.700 triliun lebih. Utang yang terus menumpuk tersebut diakibatkan pengelolaan pemerintah yang tidak benar. Atau bisa dibilang pemerintah gagal dalam mengelola utang.

“Utang menumpuk kembali antara lain dikarenakan pemerintah susah meng-enforce (mengatur). Kalau susah meng-enforce ya repot,” kata Guru Besar FEUI yang juga mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam sebuah seminar Research Day di FEUI, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/12/2011).

Menurutnya, ketika menjabat sebagai menteri memang terjadi krisis moneter tahun 1998, sebanyak 250 bank ditutup sehingga diperlukan likuiditas untuk menasionalisasikan bank-bank tersebut. Akhirnya, sambung Dorodjatun, digelontorkanlah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.

“Banyak bank terpaksa direkap dengan obligasi pemerintah senilai Rp 440 triliun. Ketika bank bangkrut tersebut akhirnya kita semualah yang membayar,” ungkapnya.

Menurutnya, bank-bank tersebut bangkrut karena banyak keanehan. Ternyata banyak yang tidak membayar pajak dan penyelewengan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK).

Oleh karena itu, hingga saat ini dengan minimalnya pengelolaan utang pada akhirnya terus meningkat. Dahulu rasio utang terhadap GDP mencapai 96% meski sekarang cukup rendah di 26% tapi jumlahnya cukup besar.

“Sebagai tax payer dengan terus meningkatnya utang maka kita semua yang akan membayar. Sosialism for the Rich, seperti itulah,” pungkasnya.

Total utang pemerintah Indonesia hingga Oktober 2011 mencapai Rp 1.768,04 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp 13,13 triliun dibanding posisi September 2011 yang sebesar Rp 1.754,91 triliun.

Jika dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Oktober 2011 bertambah Rp 91,19 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang RI juga naik dari 27,3% pada September menjadi 27,5% pada Oktober.

(dru/ang)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s