UTANk $UMBER BENCANA (human made di$a$ter)

JAKARTA – Pemerintah harus berani meninggalkan kebijakan masa lalu yang terbukti salah dan tidak adil kepada rakyat. Contoh paling nyata adalah panduan Dana Moneter Internasional (IMF) yang mengharuskan rakyat menanggung utang obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melalui penerbitan obligasi rekapitalisasi perbankan sebesar hampir 700 triliun rupiah pada 1998 dan baru akan jatuh tempo pada 2033.

Ke depan, pemerintah secara tegas mesti meninggalkan kebergantungan dan kepatuhan pada lembaga kreditor internasional yang selama ini hanya menyodorkan resep berutang dengan beragam persyaratan yang merugikan bangsa sendiri. Apalagi, IMF dan negara Uni Eropa (UE) afi liasinya terlihat memperlakukan Indonesia secara tidak adil dalam menangani krisis keuangan. IMF mensyaratkan pemerintah menanggung utang swasta dalam kaitan penyelamatan industri perbankan.

Sebaliknya, konsorsium negara UE justru merekomendasikan pemotongan utang atau hair cut sekitar 50 persen terhadap surat utang pemerintah Yunani yang dipegang korporasi. Total pemotongan utang itu mencapai 100 miliar euro. Pengamat ekonomi dari FEUI, Aris Yunanto, mengingatkan penambahan utang pemerintah selama ini membebani rakyat. Jumlah utang luar negeri pemerintah dan swasta menjadi ancaman munculnya krisis ekonomi, utamanya ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang asing dan pihak swasta tidak bisa membayar.

“Kebijakan yang masih mengandalkan utang merupakan warisan lama pemerintahan sebelumnya. Tapi, mengapa masih diteruskan? Apakah karena adanya orang lama yang berkuasa atau karena oligarki yang berperan? Ini aneh sekali,” ucap Aris di Jakarta, Minggu (30/10).

Berdasarkan data Dirjen Pengelolaan Utang, jumlah utang luar negeri Indonesia sampai Mei 2011 telah mencapai 220,14 miliar dollar AS. Dari jumlah ini, 129,54 miliar dollar AS merupakan utang pemerintah dan sisanya, 90,60 miliar dollar AS, adalah utang swasta. Total utang pemerintah mencapai 1.700 triliun rupiah. Jeratan utang terutama terjadi setelah penerbitan obligasi rekapitalisasi perbankan pada 1998 itu. Jika diakumulasikan, total nilai utang dari pokok dan bunga berbunga yang harus dibayar bisa mencapai 1.700 triliun rupiah.

Akibatnya, setiap tahun rakyat melalui APBN harus menanggung beban bunga utang tersebut hingga 70 triliun rupiah. Hal ini tentunya mengurangi kapasitas APBN untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Bahkan, pada tahun ini kewajiban pembayaran utang Indonesia sudah melebihi penarikan utang baru sehingga utang praktis tidak bisa digunakan untuk dana pembangunan. Melihat ekonomi global yang terus bergejolak, Aris mendukung dibatasinya utang luar negeri, terutama swasta.

Pasalnya, selama ini kontrol yang dilakukan pemerintah atas utang swasta sangat lemah. Pemerintah selama ini juga telah mengalihkan utang luar negeri ke surat utang negara. Jumlah utang yang melambung mengakibatkan tingkat kemiskinan serta pengangguran meningkat.

“Ke depan nanti yang perlu diperhatikan pemerintah adalah menyetop semua aliran utang sekaligus menggunakan dana komitmen utang pemerintah untuk kepentingan domestik,” harapnya.

Aris menegaskan untuk mengatasi secara efektif jeratan utang dan tersendat-sendatnya pembangunan, pemerintah seharusnya berani menghentikan sementara atau moratorium utang. Apalagi, sudah sejak lama sejumlah pihak mengusulkan moratarium, tapi pemerintah tidak peduli.

“Padahal, Yunani saja mendapatkan perlakuan khusus, yakni utangnya dikurangi, masak kita tidak bisa? Apakah kita harus menunggu rakyat turun ke jalan untuk mennyampaikan aspirasi moratorium utang ini?” katanya.

Tidak Adil

Kebijakan IMF, dinilai Aris, tidak adil. Hal itu terlihat dari sikap IMF yang menolak saat Indonesia meminta write-off saat krisis 1998. Padahal untuk Yunani, IMF begitu mudah memberi hair cut.

“Memang ada perlakuan khusus ke Yunani karena Yunani ini masuk dalam kelompok negara Eropa. Saat negara Eropa memberi utang ke sesama negara Eropa dengan ke negara lain pasti berbeda perlakuannya,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Institute Global Justice, Salamudin Daeng, berpendapat keputusan IMF memberikan pemotongan atas utang Yunani pada intinya adalah akal-akalan keuangan. Pasalnya, Uni Eropa, termasuk Yunani, sebenarnya enggan menghemat pengeluaran meskipun anggaran mereka tekor. lex/fi a/AR-2

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/74932

Sumber : KORAN-JAKARTA.COM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s