9T(fix+variable)@bbri … 270711

Selasa, 26 Juli 2011 | 11:51 oleh Nina Dwiantika, Dyah Megasari
OBLIGASI REKAPITULASI
Meski perbankan sehat, obligasi rekapitulasi yang digenggam masih Rp 170 triliun
Share
dibaca sebanyak 666 kali
0 Komentar
Meski perbankan sehat, obligasi rekapitulasi yang digenggam masih Rp 170 triliun

JAKARTA. Meski perbankan tanah air saat ini dalam kondisi sehat, masih banyak bank yang menikmati keuntungan dari obligasi rekapitulasi.

Hingga semester I 2011, jumlah obligasi rekapitulasi yang ada di perbankan masih sebesar Rp 170 triliun. Angka ini lebih kecil dari pertengahan semester I yaitu Rp 200 miliar. Artinya, masih banyak bank yang menikmati pembayaran kupon yang sangat tinggi yaitu berkisar 12% per tahun.

Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan mengatakan, sebetulnya, seri surat utang obligasi rekapitalisasi yang asli sudah tidak ada. Pasalnya, pada 2002 pemerintah melakukan penataan kembali profil jatuh tempo recap bond melalui re-profiling atau perpanjangan masa jatuh tempo obligasi dengan cara melunasi beberapa seri obligasi dan menggantikannya dengan obligasi lain dengan masa jatuh tempo yang lebih panjang.

Saat ini, obligasi tersebut menjadi outstanding karena sudah jatuh tempo. Dari recap bond yang telah di re-profiling pada tahun 2002 ada lima seri dengan bunga tetap (fix rate/FR) senilai Rp 38,6 triliun (outstanding). Sedangkan, untuk bunga mengambang (variable rate/VR) sebesar Rp 131,4 triliun.

“Obligasi rekapitalisasi turun karena sebagian dijual untuk mendapatkan dana atau likuiditas yang akan digunakan untuk ekspansi kredit, sebagian karena sudah jatuh tempo,” katanya kepada KONTAN.

Sayang, Rahmat enggan merinci siapa saja yang masih menikmati kupon dari obligasi ini dan berapa besar kupon yang diterima. “Maaf, kami tidak bisa share data per individual bank atau investor. Ini confidential,” ujarnya hari ini.

Menyegarkan ingatan, obligasi rekapitalisasi merupakan surat utang yang terbitan pemerintah Indonesia pada masa krisis moneter tahun 1997-1998. Hal ini dilakukan untuk memperkuat modal perbankan nasional yang terkena dampak krisis. Saat itu, pemerintah menerbitkan obligasi sekitar Rp 430 triliun.

Jahja Setiadmaja Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mengungkapkan, BCA sudah tidak lagi memiliki recap bond. “Sejak tahun2008 BCA sudah bersih dari obligasi rekap,” tuturnya.

Sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) saat ini memiliki recap bond sebesar Rp 9 triliun dari Rp 29 triliun yang di bayar pemerintah ke BBRI saat krisis 1998 lalu. Ahmad Baequni Direktur Keuangan BRI menjelaskan, dari Rp 9 triliun, yang berstatus dapat diperdagangkan (available to sale) senilai Rp 5 triliun, sedangkan status yang harus dipegang hingga jatuh tempo (hold to maturity) sebesar Rp 4 triliun.

Kemudian, Zulkfili Zaini Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengatakan, sisa nilai obligasi rekap BMRI mencapai Rp 79 triliun per 2010, terdiri dari available to sale sebesar Rp 55 triliun, sedangkan yang berstatus hold to maturity sebesar Rp 22 triliun yang akan jatuh tempo ada yang tahun 2009-2012, dan sisanya berstatus trading.
AS & Eropa Krisis, Asing Bakal Serbu Surat Utang RI
Ramdhania El Hida – detikFinance

Jakarta – Pemerintah optimistis aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara akan terus meningkat di paruh kedua tahun ini seiring dengan pesimisme investor terhadap lambatnya penanganan ekonomi Amerika Serikat dan krisis utang di kawasan Eropa.

“Kemungkinan (jumlah kepemilikan SBN oleh asing) meningkat lebih besar lagi karena situasi global tidak memungkinkan investor global untuk investasi di Eropa dan Amerika Serikat,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto saat ditemui dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (26/7/2011).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melaporkan kepemilikan SBN yang dapat diperdagangkan dari total Rp 649,95 triliun. Posisinya terus bergerak naik, di mana per 22 Juli jumlahnya menjadi Rp 243,93 triliun atau 34,83% dari total Rp 700,18 triliun.

Rahmat menyatakan perlambatan ekonomi di AS masih akan berlangsung hingga akhir tahun, demikian pula dengan krisis utang di sejumlah negara Eropa. Hal itu membuat tingkat suku bunga perbankan di dua kawasan tersebut ditekan rendah sehingga kurang menarik di mata investor.

“Dalam waktu jangka menengah, belum tentu mereka bisa menyelesaikan itu (krisis) karena itu sudah sampai pada fundamental dan struktural (ekonominya). Yunani, misalnya, meski sudah ada penyelamatan, orang masih mempertanyakan bagaimana implementasi berbagai kebijakannya,” jelasnya.

Rahmat menilai permasalahan utang di Eropa, tidak hanya terjadi di Yunani, tetapi sudah menjalar ke Italia, Portugal, dan Spanyol. Lembaga pemeringkat internasional seperti Moodys telah menurunkan peringkat kredit Yunani, sehingga potensi gagal bayar sangat besar di kawasan Eropa.

“Kemungkinan mereka untuk default besar sekali. Akan banyak investor yang gulung tikar. Dari pada rugi mending ke Indonesia. Jadi capital inflows masih akan berlangsung cukup besar (di paruh kedua),” ujarnya.

Namun, Rahmat menegaskan pemerintah tetap mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembalikan modal secara tiba-tiba (sudden reversal). Ada empat kebijakan antisipasi atau management protocol crisis yang disiapkan oleh pemerintah, yang dikenal dengan Bond Stabilization Framework.Pertama, melakukan operasi pasar untuk membeli kembali (buyback) obligasi negara menggunakan dana yang sudah dialokasikan dalam APBN. Kedua, pemerintah juga dimungkinkan untuk menggunakan dana menganggur (idle cash) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara.

“Saldo idle cash di Kemenkeu bergerak terus. Saya tidak pada kapasitas untuk mengungkapkan jumlahnya. Idle cash itu kan sifatnya sementara, kalau dibutuhkan akan dipakai untuk macam-macam. Jdi penggunaannya tergantung kebutuhan,” jelasnya.

Ketiga, lanjut Rahmat, pemerintah bersama-sama dengan Kementerian BUMN telah menyiapkan bond stabilization fund. Yakni mengajak perusahaan-perusahaan milik negara menganggarkan dana untuk membantu buyback ketika krisis terjadi.

“Keempat atau yang terakhir, kami bisa menggunakan SAL (saldo anggaran lebih) untuk melakukan operasi pasar (buyback). Dalam APBNP 2011 diperbolehkan itu dengan seijin DPR dan harus dilaporkan dalam LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat),” jelasnya.

Menurut Rahmat, penggunaan SAL hanya bisa dilakukan pemerintah setelah kebutuhan anggaran di awal tahun serta pendanaan kegiatan jangka pendek diamankan.

“Intinya, DPR wajib menyetujui paling lambat 24 jam setelah pemerintah mengajukan permohonan penggunaan SAL,” pungkasnya.

(nia/dnl)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s