Non-monetary inflation … 240111

Judul Arah Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2011 (Pertemuan Tahunan Perbankan, 21 Januari 2011)
Sumber Data Biro Hubungan Masyarakat Tanggal 21-01-2011 Hits 769
Contact Biro Humas, Telp : (62-21) 381-7187 Fax : (62-21) 350-1867, E-mail : humasbi@bi.go.id
Lampiran Pidato GBI – Pertemuan Tahunan Perbankan (158 Kbytes)
Kita telah melewati masa krisis global 2008/2009 dan boleh dikatakan ekonomi Indonesia selama 2010-2011 berada dalam tahapan transformasi dari pemulihan menuju pertumbuhan yang berkesinambungan melalui penguatan stabilitas.

Sebagai first line of defense, Bank Indonesia senantiasa mengedepankan pengelolaan kebijakan moneter dan perbankan secara berhati-hati (prudent) dan konsisten. Respon kebijakan Bank Indonesia yang telah ditempuh selama 2010 dalam rangka menjaga stabilitas makro dan sistem keuangan. Sebagaimana tema yang diusung pada kesempatan ini, dengan memperkuat stabilitas diharapkan akan menopang proses transformasi ekonomi Indonesia paska krisis global menjadi ekonomi yang tumbuh berkelanjutan (sustainable).

Kebijakan Bank Indonesia selama tahun 2011 akan berbentuk penguatan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial sebagaimana yang telah ditempuh selama tahun 2010. Penguatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh instrumen yang tersedia untuk kemudian dikalibrasi secara optimal. Instrumen-instrumen dimaksud meliputi:

  1. Kebijakan suku bunga (BI rate) diarahkan agar tetap konsisten terhadap pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan, yaitu 5%±1% dan 4,5%±1% pada tahun 2011 dan 2012, dengan mewaspadai risiko tekanan inflasi yang akan meningkat ke depan.
  2. Kebijakan nilai tukar diarahkan untuk membantu pencapaian sasaran inflasi, dengan tetap konsisten pada pencapaian sasaran makroekonomi lain, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha. Solusi possible trinityakan berbentuk konfigurasi optimal dari stabilisasi nilai tukar, pengendalian arus modal, dan respon suku bunga. Dengan kata lain, mempertimbangkan berbagai kompleksitas yang dihadapi, Bank Indonesia mensiasati kerangkaimpossible trinity melalui pemilihan middle ground solution, bukan corner solution.
  3. Operasi moneter dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas domestik diarahkan agar konsisten dan mendukung kebijakan suku bunga dalam pencapaian sasaran inflasi dan pengendalian permintaan domestik.
  4. Kebijakan makroprudensial lalu lintas modal diarahkan untuk mendukung kebijakan nilai tukar, dengan tidak menimbulkan dampak terhadap likuiditas domestik secara berlebihan. Dua dari paket kebijakan yang diterbitkan pada Desember 2010 lalu yaitu kenaikkan giro wajib minimum (GWM) valas dan penerapan kembali batas posisi saldo harian pinjaman luar negeri (PLN) bank jangka pendek, merupakan instrumen makroprudensial yang juga terkait dengan pengelolaan arus modal. Di tengah derasnya modal masuk, kenaikan GWM valas akan memperkuat managemen likuiditas perbankan. Sementara itu, pembatasan posisi saldo harian pinjaman luar negeri bank jangka pendek, akan memperkuat prinsip kehati-hatian dalam mengelola pinjaman luar negeri bank jangka pendek.

Perumusan dan implementasi bauran kebijakan tersebut sangat penting mempertimbangkan keterkaitan stabilitas moneter dan stabilitas keuangan. Bank Indonesia juga akan terus melakukan kalibrasi agar bauran kebijakan yang diambil tetap memberikan hasil optimal antara stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

ARAH KEBIJAKAN BANK INDONESIA

Meningkatnya kegiatan ekonomi tahun 2010 ditopang oleh ketahanan dan kinerja sektor perbankan yang positif, tercermin dari terjaganya stabilitas. Financial Stability Index yang mencapai sebesar 1,75 atau jauh lebih rendah dibandingkan pada saat krisis 2007/2008 sebesar 2,43. Fungsi intermediasi juga meningkat meski masih ada peluang untuk lebih tumbuh, risiko kredit masih terjaga (NPL dibawah 5%), permodalan yang memadai (CAR mencapai 16%).

Sebagaimana diketahui Bank Indonesia telah mengeluarkan Paket Kebijakan Desember 2010 dengan sasaran utamanya adalah untuk memperkokoh stabilitas makroekonomi dan meningkatkan intermediasi dan ketahanan perbankan, yaitu:

  1. Kebijakan untuk meningkatkan intermediasi perbankan yang dilakukan guna menjamin ketersediaan pasokan melalui pendalaman pasar, mendorong biaya pinjaman yang lebih efisien, melonggarkan bobot risiko untuk kredit ritel dan KMK serta upaya mengurangi asymmetric information dengan penyediaan data informasi kredit yang lebih akurat dan lengkap. Untuk lebih mendorong keluasan jangkauan dan kedalaman intermediasi, dilakukan upaya-upaya besar melalui program perluasan akses kepada lembaga keuangan (financial inclusion) dan program BPDRegional Champion.
  2. Kebijakan untuk meningkatkan ketahanan bank yang dimaksudkan untuk lebih mendukung pertumbuhan bank, daya saing dan kemampuan dalam menyerap risiko. Untuk mencapainya akan dilakukan penguatan melalui penyempurnaan aturan terkait dengan fit and proper test, peningkatan fungsi kepatuhan bank umum, aktiva tertimbang menurut risiko, dan manajemen risiko terkait kerjasama bisnis Bancassurance.
  3. Kebijakan untuk penguatan kelembagaan, daya saing dan ketahanan bank perkreditan rakyat dan bank syariah yang ditujukan untuk membangun kesetaraan playing field dengan bank konvensional. Upaya ini akan didukung penyempurnaan aturan yang terkait penilaian kualitas aktiva produktif, restrukturisasi pembiayaan bank dan unit syariah, batas maksimum pembiayaan dana BPR syariah, dan perubahan perizinan bank umum menjadi bank syariah.
  4. Kebijakan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan bank yang ditujukan untuk meningkatkan fungsidetektif early warning system dan penerapan macroprudential supervision. Untuk mencapainya dilakukan penyempurnaan aturan-aturan terkait dengan sistem pengawasan bank berdasarkan risiko, penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank (exit policy) dan penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko.

Arah kebijakan ke depan difokuskan pada upaya untuk mentransformasikan kondisi perekonomian dan perbankan paska krisis saat ini, menuju pertumbuhan yang berkesinambungan, melalui:

  1. Pemanfaatan pasokan devisa yang berkesinambungan untuk menutupi kebutuhan impor dan kebutuhan pembiayaan, disamping dapat digunakan untuk memperdalam pasar keuangan serta menopang stabilitas makro, utamanya nilai tukar.
  2. Peningkatan permodalan dan kelembagaan serta daya saing perbankan nasional dengan mempercepat proses konsolidasi untuk menyongsong penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
  3. Mendorong pertumbuhan yang produktif dan meningkatkan efisiensi dengan mendorong NIM perbankan ke arah yang lebih rendah, efisien, dan kondusif bagi dunia usaha, termasuk sektor UMKM.
  4. Partisipatif dalam meningkatkan akses dan keterhubungan masyarakat dengan jasa keuangan maupun lembaga perbankan.
  5. Pengembangan Sistem Pembayaran yang diupayakan agar lebih efisien, handal, mudah, dan aman dilakukan dengan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem, dan penguatan aturan hukum. Upaya pengembangan di bidang Sistem Pembayaran tersebut juga terkait dalam rangka mendorong financial inclusion.
  6. Arah implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dilakukan dengan mendudukkan berbagai jenis bank pada posisi yang tepat, sesuai dengan alasan keberadaannya masing-masing agar satu sama lain dapat saling bersinergi dan mempertimbangkan roadmap API berdasarkan best practice perbankan.
  7. Mempertimbangkan potensi demografis Indonesia dan relatif masih rendahnya akses keuangan masyarakat, Bank Indonesia bersama pemerintah sedang merumuskan strategi nasional keuangan inklusif.
  8. Penguatan tata kelola untuk mencegah pengambilan risiko secara berlebihan bagi eksekutif yang berpotensi memunculkan moral hazard.

 

Kenapa BI Tak Naikkan Suku Bunga
Menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi pilihan terakhir karena dampaknya cukup luas.
SENIN, 24 JANUARI 2011, 17:14 WIB Arinto Tri Wibowo, Ajeng Mustika Triyanti

VIVAnews – Bank Indonesia (BI) hingga saat ini belum berencana untuk menaikkan suku bunga acuan (BI Rate), meski inflasi sudah mendekati tujuh persen selama 2010. Sementara itu, inflasi inti (core inflation) di kisaran 4,28 persen.

Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Wimboh Santoso, mengatakan, BI sebagai bank sentral memiliki tugas untuk mengontrol berbagai aspek yang menyebabkan inflasi.

Langkah-langkah yang dilakukan BI, menurut dia, antara lain menjaga agar pertumbuhan kredit tidak terlalu agresif dan memberlakukan ketentuan giro wajib minimum (GWM). “Sebelum menaikkan suku bunga pun, kami harus melihat apakah GWM masih mungkin untuk dinaikkan,” tuturnya.

Upaya lain yang dilakukan bank sentral, dia menjelaskan, adalah manajemen stok bekerja sama dengan pemerintah terkait impor, saluran distribusi, dan lainnya. Menaikkan suku bunga, menurut dia, merupakan pilihan terakhir.

“Namun, hingga saat ini, dewan gubernur belum sampai pada keputusan untuk menaikkan suku bunga,” kata Wimboh saat dialog perbankan 2011 di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Kemang, Jakarta, Senin 24 Januari 2011.

Menurut dia, menaikkan suku bunga menjadi pilihan terakhir karena dampaknya cukup luas. Apalagi, arus modal semakin deras masuk ke Indonesia, sehingga dapat memicu kekhawatiran terjadi penarikan dana keluar.

Indonesia sebagai negara dengan pasar yang sedang berkembang (emerging market) berpotensi terjadi penarikan modal keluar. “Kami mengupayakan agar arus modal tidak terlalu deras, karena jika ditutup sama sekali juga tidak bisa,” ujarnya.

Meski demikian, dia melanjutkan, BI tidak menutup kemungkinan untuk menaikkan suku bunga jika beberapa langkah yang sudah dilakukan tidak dapat mengelola inflasi dengan baik

Tony Prasetiantono, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menuturkan, kenaikan tidak harus selalu untuk BI Rate. “Bisa saja giro wajib minimum (GWM) yang naik,” ujarnya.

Namun, permasalahannya adalah kenaikan GWM itu ada batasnya. Ada plafonnya yang tidak dapat ditembus.

Tony berpendapat, dengan arus modal masuk yang cukup besar, BI diperkirakan sulit untuk menaikkan BI Rate. Alasannya, biaya moneter cukup mahal yakni sekitar Rp30 triliun per tahun.

Meski demikian, dia mengakui, tingkat suku bunga acuan 6,5 persen kemungkinan bukan merupakan sinyal yang baik penabung. Tetapi, jika dinaikkan akan sensitif terhadap masuknya arus modal yang tidak dapat terkontrol.

Tindakan yang paling aman dilakukan BI, menurut dia, adalah mempertahankan atau menjaga stabilitas. Karena kalau gegabah akan terjadi pembalikan dana secara tiba-tiba, sehingga rupiah bisa melemah drastis. (hs)
• VIVAnews
GUBERNUR Bank Indonesia Darmin Nasution mencatat ada empat tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2011. Demikian disampaikan Darmin dalam acara pertemuan tahunan perbankan 2011 di Gedung BI, Jakarta, Jumat (21/1) malam.

Tantangan pertama, kata Darmin, yakni bagaimana agar dinamika pasar keuangan global tidak berpengaruh cepat ke Indonesia. “Caranya bagaimana di satu sisi sistem keuangan keuangan domestik diperkuat, sementara di sisi lain manfaat sebesar-besarnya bisa diraih dengan pendalaman pasar,” katanya.

Bila investor domestik semakin kuat, maka perubahan dinamika di pasar global dan risiko keluar masuknya investasi asing tak membuat Indonesia khawatir.

Tantangan kedua, menurut Darmin yakni bagaimana mentransformasikan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang lebih berdaya dan tumbuh berkesinambungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih stabil dibanding negara di kawasan Asia Tenggara, tapi struktur permintaan domestik harus diperkuat berbasis investasi.

http://www.jurnalnasional.com/show/newspaper?rubrik=Ekonomi%20-%20Keuangan%20-%20Bisnis&berita=156874&pagecomment=1

Sumber : JURNAL NASIONAL.COM

Jangan Remehkan Inflasi
Rabu, 19 Januari 2011 – 10:05 wib

DARI sekian banyak capaian positif pemerintah dalam bidang ekonomi tahun ini, yang mungkin agak mengecewakan dan mengkhawatirkan adalah melesetnya target laju inflasi.

Laju inflasi 2010 yang nyaris mencapai tujuh persen berada di atas target lima persen plus deviasi satu persen. Melesetnya laju inflasi ini kemudian seolah menghapus sebagian capaian ekonomi makro lainnya yang relatif baik.

Efeknya bahkan juga sampai ke pasar keuangan. Indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terpengaruh negatif dari kekhawatiran investor terhadap kemampuan ekonomi Indonesia menjaga laju inflasi.

Ranah politik pun ikut terusik karena banyak pihak yang kemudian menuding pertumbuhan ekonomi enam persen menjadi kurang berkualitas karena inflasi yang berada di atas target tersebut. Sebelum membahas lebih jauh apa yang harus dilakukan Bank Indonesia serta pemerintah untuk mengurangi laju inflasi, perlu dipahami dulu prinsip dasar mengenai inflasi itu sendiri.

Inflasi identik dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok, bukan kenaikan harga secara keseluruhan yang biasanya dinyatakan dengan ’PDB deflator’.

Definisi bahan pokok bersifat dinamis sesuai perkembangan zaman dan perekonomian itu sendiri. Dari sekian banyak komoditas yang diperhitungkan dalam inflasi ada beberapa komoditas yang mendominasi perhitungan inflasi dan karenanya kenaikan harga komoditas tersebut akan memicu laju inflasi keseluruhan.

Untuk Indonesia, beras adalah komoditas yang harus selalu dipantau secara cermat pergerakan harganya karena peranannya dalam inflasi sangat dominan.

Lantaran inflasi berkaitan dengan kenaikan harga, maka ilmu ekonomi sederhana berlaku di sini. Perubahan harga keseimbangan antara pasokan dan permintaan akan menentukan tinggi atau rendahnya laju inflasi. Satu hal yang harus diperhatikan, laju inflasi merupakan salah satu efek samping dari pertumbuhan ekonomi.

Apabila terjadi pertumbuhan ekonomi, maka permintaan masyarakat otomatis meningkat. Pertumbuhan permintaan tersebut tentu akan direspons dengan upaya meningkatkan pasokan untuk memenuhi permintaan itu.

Umumnya laju pertumbuhan pasokan tidak akan bisa memenuhi seluruh permintaan, sehingga terjadi excess demand atau kelebihan permintaan yang akhirnya meningkatkan harga keseimbangan atau menciptakan inflasi.

Penjelasan di atas pada intinya menegaskan inflasi adalah fenomena biasa dalam perekonomian yang tumbuh atau berkembang. Sebaliknya, deflasi atau inflasi negatif adalah fenomena yang mengkhawatirkan suatu perekonomian seperti terjadi di Jepang dan Amerika Serikat (AS) selama masa krisis keuangan global.

Deflasi yang terjadi bukanlah karena sistem perekonomian yang begitu canggih sehingga pasokan akan selalu bisa memenuhi seluruh permintaan atau bahkan menciptakan surplus.

Hal itu lebih terjadi karena stagnasi pertumbuhan ekonomi yang kemudian berdampak negatif pada permintaan masyarakat, padahal di sisi lain pasokan barang, komoditas, ataupun jasa terus masuk ke pasar. Karena laju inflasi yang tinggi serta deflasi bukanlah kondisi yang diinginkan,maka kondisi perekonomian yang ideal akan tercapai ketika pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dengan laju inflasi rendah.

Untuk kasus Indonesia, pertumbuhan tujuh persen atau lebih disertai laju inflasi lima persen atau kurang mungkin bisa dianggap sebagai kondisi ideal. Pertumbuhan yang tinggi diharapkan akan mengurangi pengangguran, sedangkan laju inflasi rendah akan mengurangi kemiskinan.

Melesetnya laju inflasi 2010 perlu dianalisis dalam konteks global, karena terjadi kecenderungan peningkatan laju inflasi di berbagai belahan dunia.

China, misalnya, terus berjuang menghindari overheating perekonomian mereka. Laju pertumbuhan China yang begitu tinggi tidak dapat lagi dikejar dari sisi pasokan atau produksi, sehingga ancaman inflasi tinggi yang akan menggerus daya beli masyarakat menjadi kenyataan. Vietnam, yang juga mempunyai laju pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, tidak dapat lepas dari jerat inflasi tinggi.

Kondisi terkini dari Timur Tengah makin menegaskan kenaikan harga pangan global menjadi penyebab tingginya laju inflasi di banyak negara. Bahkan menyeret Tunisia dalam krisis politik yang belum pernah terjadi dalam sejarah mereka.

Indonesia tentu tidak luput dari tren kenaikan harga pangan global, ditambah oleh faktor iklim yang memengaruhi produksi pangan.

Dengan kata lain, dari sisi pasokan ada gangguan yang menyebabkan pasokan barang dan jasa, khususnya pangan, tidak mampu memenuhi meningkatnya permintaan masyarakat.

Meski ukuran kinerja Bank Indonesia adalah inflation targeting, bukan berarti tanggung jawab mengendalikan laju inflasi ada di tangan BI semata. Bank sentral dengan otoritas dan instrumen yang dimilikinya harus terus menjaga agar ekonomi tidak mengalami overheating dengan menggunakan instrumen suku bunga untuk mengendalikan permintaan masyarakat.

Apabila suku bunga dianggap rendah, misalnya, maka masyarakat bisa mendapatkan kredit konsumsi dengan bunga rendah secara lebih mudah. Dengan kredit konsumsi yang makin besar, permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa juga akan meningkat signifikan.

Dengan laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,5 persen atau lebih di 2011, BI harus lebih teliti lagi memperhatikan gejala peningkatan konsumsi masyarakat serta berkoordinasi dengan pemerintah memperhatikan potensi pasokan untuk memenuhi permintaan tersebut.

Secara mudah, mungkin BI bisa begitu saja menaikkan tingkat bunga begitu melihat gejala meningkatnya laju inflasi. Namun dalam perekonomian yang makin kompleks kenaikan suku bunga akan berpotensi menghambat pertumbuhan sebagai akibat kredit yang makin mahal.

Dalam hal ini BI bisa memainkan perannya lebih jauh lagi dengan mendorong efisiensi perbankan nasional, sehingga margin antara suku bunga pinjaman dan simpanan makin kecil tanpa mengurangi keuntungan perbankan secara signifikan.

Peringkat Indonesia yang makin baik serta persaingan antarbank yang makin ketat seharusnya bisa mengurangi margin tersebut tanpa memengaruhi kesehatan sektor perbankan sendiri. Dengan kata lain, BI bisa saja menaikkan suku bunga,misalnya 25 basis poin (bps) dengan prasyarat efisiensi perbankan juga berjalan pada saat yang bersamaan, sehingga antisipasi inflasi tidak sampai mengorbankan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Pemerintah tentu tidak bisa tinggal diam melihat BI berkutat dengan kebijakan suku bunganya dan harus berperan sangat aktif memastikan kelancaran pasokan barang, terutama bahan pokok. Tidak hanya sisi produksi yang harus terus digenjot, melainkan juga masalah distribusi, tata niaga, dan monitoring harga di pasar.

Operasi raskin atau operasi pasar lainnya tentu bukan solusi jangka panjang dan karenanya peningkatan produksi pangan serta perbaikan jaringan distribusi termasuk perbaikan infrastruktur jalan adalah sebagian dari prioritas kebijakan yang harus dilakukan pemerintah melalui APBN dan APBD 2011.

Peran pemerintah daerah perlu lebih ditingkatkan untuk ikut partisipasi meredam inflasi mulai dari daerah mereka masing-masing, terutama dari sisi melancarkan pasokan. Salah satu temuan penelitian BI dan FE UI menunjukkan,gejala inflasi di sebagian besar daerah di luar Jakarta atau Jawa adalah bersifat nonmoneter atau lebih terkait dengan sektor riil.(*)

BAMBANG PS BRODJONEGORO
Guru Besar FEUISBY(Koran SI/Koran SI/ade)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s