UTANK itu permisif … 040111

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pemerintah hanya membebani generasi mendatang dengan berutang untuk hal yang tidak jelas. Anggaran pemerintah selama 2010 yang mubazir hingga mencapai Rp 40 triliun dalam APBN diibaratkan dengan ungkapan ‘Besar Pasak Daripada Tiang’.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi XI Arif Budimanta ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Selasa (4/1/2011).

“APBN itu salah satunya didanai dengan berutang, ketika dana APBN berlebih melalui Sisa Lebih Pagu Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 47 triliun ini berarti pemerintah tidak mencapai targetnya. Ini di ibaratkan seperti ‘Besar Pasak Daripada Tiang’ atau nafsu berutang yang besar tetapi tenaga kurang,” ujar Arif.

Oleh karena itu, ketika pemerintah berutang dimana tidak dapat dimanfaatkan dengan baik justru akan memberikan beban kedepan. Bahkan, politisi PDIP ini berpendapat lebih baik pemerintah tidak perlu berutang ketika tidak dapat dimanfaatkan. “Lebih baik tidak utang kalau hanya memberikan beban bagi generasi masa depan,” katanya.

Menurut Arif, APBN sudah seharusnya berbasis kinerja sesuai dengan UU No.17 tahun 2003. Dengan kata lain, pemerintah harus dapat mencapai target-targetnya ketika APBN diajukan dan disahkan. Arif juga menekankan kinerja buruk dicapai pemerintah ketika tidak bisa menjaga inflasi.

“Apa yang terjadi terhadap kinerja ekonomi 2010, menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat menjaga amanat dan mandat rakyat yang dicantumkan oleh UU APBN. Salah satunya yang terkait dengan pengendalian inflasi yang harusnya dijaga 5,3% tetapi kenyataannya adalah 6,96%,” tegas Arif.

Ia menilai inflasi yang terjadi ini diikuti oleh meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat hingga 20%. Seharusnya, sambung Arif, momentum pertumbuhan ekonomi harus diikuti oleh stabilisasi harga yang semakin baik, sekaligus terjadinya pemerataan kesejahteraan. “Apabila ini tidak terjadi maka capaian selama ini hanyalah artifisial karena tidak menyentuh kehidupan kemanusiaan rakyat secara mendasar,” terangnya.

Lebih jauh, Arif mengungkapkan DPR melalui Komisi XI meminta pertanggungjawaban dalam rapat pengawasan dengan pemerintah. Karena, menurutnya APBN selain memiliki fungsi alokasi juga memiliki fungsi distribusi dan stabilisasi.

“Kalau kemudian inflasi tidak dapat dikendalikan, dan stabilisasi harga tidak dapat tercapai apa gunanya APBN dan berbagai subsidi yang dimintakan dan direncakan oleh pemerintah. Artinya pemerintah selama ini melihat ketidaksesuaiaan target APBN berarti bukan bagian dari kinerja,” katanya.

“Kemudian ketika kinerja yang ditetapkan oleh UU tidak tercapai berarti bisa dikatakan pemerintah tidak mencapai target ini harus dipertanggungjawabkan,” imbuh Arif.

Seperti diketahui, hingga akhir 2010 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) senilai Rp 40 triliun. Ini karena realisasi defisit APBN-P 2010 hanya mencapai 0,62% atau Rp 39,5 triliun. Sedangkan pembiayaan defisit yang terealisasi hanya Rp 86 triliun dari target tahun ini sebesar Rp 133,7 triliun sehingga terdapat sisa Rp 40 triliun yang menjadi SILPA.

Sementara itu, BPS mencatat Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Desember 2010 mencapai 0,92%, sehingga total inflasi Januari-Desember 2010 nyaris mencapai 7% atau 6,96%, sementara inflasi year on year 6,96% padahal dalam APBN pemerintah memproyeksikan inflasi hanya mencapai 5,3% di 2010.

Sumber: detikcom

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s