bbri WAJIB transparan n seksi lah … 291210

Tidak Transparan, Bank Penyalur FLPP Bakal Kena Sanksi
Oleh Eko Adityo Nugroho | Rabu, 8 Desember 2010 | 15:14

JAKARTA – Bank penyalur fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bisa mendapatkan sanksi atau masuk daftar hitam jika dalam penyaluran dana tersebut terindikasi bermasalah dan tidak transparan dalam pelaporan dana FLPP. Apalagi, pola baru pembiayaan perumahan ini akan dilaksanakan secara total pada 2011.

“Kalau sejumlah bank penyalur FLPP sudah menempatkan dananya, tapi tak disalurkan dengan semestinya berdasarkan prosedur yang baku, DPR akan meminta menteri yang bersangkutan mem-blacklist dan menarik seluruh dana FLPP yang sempat dikucurkan dari bank tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said, di Bogor, akhir pekan lalu.

Dia menambahkan, apabila terdapat bank pelaksana yang terbukti berkomitmen menyalurkan dana FLPP dengan baik dan transparan, pemerintah selayaknya memberikan penghargaan. “Penghargaan itu bisa berbentuk insentif. Saya minta Menpera Suharso Monoarfa memperhatikan track record bank penyalur. Berkaitan dengan hal ini, kami akan minta menteri memberikan penjelasan mengenai bank-bank penyalur FLPP ini,” tuturnya.

Menurut anggota Fraksi Golkar ini, pemerintah juga diharuskan memiliki kekuatan dalam mendorong persentase bunga FLPP berada di bawah suku bunga komersial. Karena itu, kebijakan FLPP juga berupaya mendorong bank-bank nasional bereputasi baik melakukan pengelolaan kredit KPR melalui skim pembiayaan yang kompetititif. Pemerintah juga perlu mengevaluasi suku bunga kredit tiap tiga atau enam bulan sekali.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menyatakan ada beberapa perbankan yang tertarik dengan FLPP. Sedikitnya terdapat enam bank yang berminat bergabung dalam skim pembiayaan baru perumahan ini. Keenam bank tersebut tiga di antaranya PT Bank Negara Indonesia unit Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) unit konvensional dan syariah, PT Bank Syariah Mandiri (BSM), serta tiga bank daerah yaitu, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank DKI.

Asisten Bidang Investasi Deputi Pembiayaan Kemenpera Didik Sunardi mengungkapkan sejak FLPP digulirkan pada 1 Oktober 2010, Kemenpera sudah merintis kerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT BNI Syariah. “Namun, cuma BTN yang berjalan paling optimal sedangkan PT Bank Sumut sudah menyatakan minat, tapi masih mereka pelajari,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Iqbal Latanro mengatakan bahwa perseroan mengelola dana FLPP sebesar Rp 1,6 triliun dari total dana Rp 2,6 triliun yang dianggarkan pemerintah. Dana sebesar itu diperkirakan cukup untuk membiayai KPR sejahtera tapak dan susun sekitar 44.800 unit.

“Apakah dana Rp 1,6 triliun ini akan habis seluruhnya pada tahun ini? Kami akan terus mengevaluasinya. Namun, saya optimistis akan terjadi loncatan realisasi kredit pada Desember 2010,” tutur dia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s