arus uang pana$ lah … 251110

Rabu, 24/11/2010 11:54:22 WIB

Hidup berdampingan dengan hot money

Oleh: Rofikoh Rokhim

Keadaan menunjukkan pemulihan ekonomi di banyak negara maju yang masih lemah serta diiringi dengan menguatnya ancaman deflasi di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Di sisi lain, perekonomian Asia dan Amerika Latin tumbuh pesat kendati muncul tekanan inflasi.

Kedua hal tersebut telah mendorong masuknya dana asing bersifat agresif dan berdurasi pendek (hot money) di negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Dana portofolio asing tersebut memberikan dampak baik dan sekaligus perlu diwaspadai:

Pertama, hot money menambah pasokan devisa di pasar keuangan domestik sehingga mendorong penguatan rupiah yang dapat membantu menekan inflasi melalui turunnya harga barang impor.

Kedua, Bank Indonesia harus mengakumulasi cadangan devisa sebagai strategi self insurance. Beban sertifikat Bank Indonesia (SBI) juga dapat meningkatkan biaya sterilisasi moneter yang berisiko pada keberlangsungan neraca BI. Tercatat dari penutupan akhir 2009 hingga akhir Oktober 2010 jumlah cadangan devisa Indonesia bertambah US$25,70 miliar

Ketiga, hot money menurunkan imbal hasil surat utang negara (SUN). Jika imbal hasil SUN menurun, hal ini dapat menurunkan pembiayaan fiskal dan menurunkan biaya bunga bagi penerbitan obligasi swasta. Namun perlu diakui bahwa tidak semua investor lokal happy dengan menurunnya yield.

Keempat, dana agresif yang kapan saja dapat pergi dari Indonesia tersebut akan mendatangkan masalah jika berbalik arah secara mendadak dan masif. Misalnya peningkatan pangsa asing di SUN akan memperparah kerentanan pasar domestik terhadap gejolak global mengingat belum ada safety net yang dapat mencegah jatuhnya harga SUN apabila terjadi redemption besar-besaran.

Kelima, hot money sebagian besar hanya berparkir sementara di instrumen keuangan tertentu seperti SUN, sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan saham akibat belum berkembangnya produk keuangan di Indonesia sehingga rentan terhadap perubahan mendadak sentimen global.

Dana agresif berjangka pendek tersebut dapat meningkatkan risiko stabilitas sistem keuangan Indonesia jika tidak dikelola dengan hati-hati, sehingga perlu respons kebijakan moneter dan fiskal andal. Beberapa hal tampaknya sudah diupayakan selain sejumlah pemikiran ke depan sebagai bahan kajian.

Pertama, memperkecil porsi SBI avalaible for sale di antaranya dengan mengubah waktu lelang SBI menjadi semakin rendah frekuensinya dari mingguan menjadi bulanan dan membuat aturan minimum jangka waktu investor memegang surat SBI.

Kedua, menawarkan produk term deposit untuk mengalihkan dana dari SBI. Tampak kegiatan tersebut dapat mengerem laju pembelian SBI oleh investor asing. Jika pada April 2010 investor asing memegang Rp 83 triliun SBI, pada 6 bulan kemudian menjadi Rp 72,6 triliun.

Perlahan-lahan diharapkan jumlah SBI akan semakin mengecil dan begitu pula kepemilikan SBI oleh asing.

Ketiga, mendorong masuknya dana asing ke arah yang lebih panjang termasuk melalui investasi langsung dengan menawarkan investasi langsung pada klaster industri tertentu, penawaran perdana maupun hak memesan efek terlebih dahulu terutama perusahaan BUMN dan perusahaan swasta papan atas serta penerbitan obligasi korporasi.

Keempat, koordinasi kebijakan untuk pengendalian inflasi khususnya terkait dengan inflasi dari sisi volatile foods dan administered prices mengingat inflasi sebagian besar bersumber dari faktor tersebut. Terbentuknya tim pengendali inflasi di 66 kota diharapkan dapat memberikan hasil dalam pengendalian inflasi tersebut.

Kelima, pemerintah mulai merealisasikan respons sisi penawaran khususnya dalam men-dorong kapasitas perekonomian melalui pembangunan infrastruktur dan di antaranya menerbitkan obligasi infrastruktur.

Keenam, perlunya dipikirkan pembentukan safety net untuk SUN melalui Bond Sterilization Fund yaitu kombinasi dana dari BI dan beberapa pelaku pasar seperti bank-bank besar, serta dana pensiun dan asuransi berpengaruh yang akan menaruh sejumlah uang dan digunakan pada saat terjadi sudden reversal dana-dana asing di pasar surat berharga.

Khususnya investasi asing di SBI dinilai membebani anggaran BI karena instrumen operasi pa-sar tersebut seharusnya dilaksanakan untuk kepentingan itu dan bukan untuk ajang investasi baik bagi investor lokal maupun asing.

Dengan demikian dinilai Indonesia perlu mengadopsi ide capital control yang dicanangkan Bank Pembangunan Asia dan Dana Moneter Internasional, baik itu membatasi kepemilikan asing dan pengenaan pajak kepada investor asing.

 

Tinjauan kasus pengendalian hot money dan capital inflow di beberapa negara
  • Brasil, 1993-1997:
  • a. Mengenakan pajak terhadap capital flows yang diinvestasikan dalam bentuk saham, utang pihak asing, dan beberapa transaksi nilai tukar mata uang asing
    b. Pengendalian administratif (batas minimum jatuh tempo untuk beberapa tipe inflow)
  • Cile, 1991-1998:
  • a. Menerapkan Unremumnerated Reserve Requirement (URR) untuk peminjaman ke pihak asing, selanjutnya dikembangkan untuk meng-cover non-debt flow, american depository receipts, dan PMA spekulatif
    b. Menaikkan tingkat suku bunga
  • Kolombia, 1993-1998:

    2007-2008:

  • a. Menerapkan URR pada external borrowing (dibatasi pada utang dengan jatuh tempo sampai dengan 18 bulan)
    b. URR ini selanjutnya juga dikembangkan untuk meng-cover trade credits
    a. Mengenakan URR sebesar 40%n pada external borrowing dan portfolio inflows
    b. Membatasi penggunaan derivatif mata uang asing oleh bank-bank di Kolombia (500% dari modal)
  • Kroasia, 1994:
  • a. Larangan terkait penjualan surat berharga utang jangka pendek dan instrumen pasar uang bagi pihak asing
    b. Larangan transaksi kontrak swap dan forward antara bank komersial lokal dengan pihak asing
    c. Memberikan batas maksimum terkait posisi net liabilities bank
    d. Non-interest-bearing-deposit diwajibkan bagi bank umum terhadap dana ringgit bank asing
  • Thailand, 1995-1996:
  • a. UUR diterapkan pada akun bermata uang baht yang dimiliki oleh pihak asing.
    b. Menerapkan pembatasan asymmetric open-position untuk mengurangi penggunaan foreign borrowing
    c. Mengharuskan bank untuk melaporkan pengendalian risikonya terkait perdagangan mata uang asing dan derivatif
    d. Ditetapkan pajak sebesar 30% pada transaksi antara mata uang asing dengan baht di institusi keuangan resmi, kecuali untuk FDI yang nilainya tidak melebihi US$ 20.000.
    e. Investasi pada saham yang terdaftar di bursa tidak terkena kebijakan URR

    Sumber: IMF Staff Position Note, SPN/10/04 ( 2010) dan Bloomberg (2010)

    Namun, hal ini akan menjadi tidak efektif mengingat adanya tax treaty antara Indonesia dan beberapa negara sehingga kebijakan tersebut belum tentu efektif.

    Adapun capital control melalui pelarangan pemodal asing membeli surat berharga terutama SBI terkendala Undang-Undang 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

    Selain itu, diperkirakan capital control akan memberikan sentimen negatif jika pelaksanaannya tidak disertai confidence tinggi. Padahal untuk urusan membangun confidence maka bukan perkara mudah.

    Kebijakan ekstra hati-hati

    Diakui banyak pihak yang gemas dengan langkah Kementerian Keuangan dan BI yang tidak segera melarang atau membatasi investor asing membeli SBI atau surat berharga pemerintah.

    Satu hal yang pasti selain upaya meredam hot money melalui kebijakan yang ekstra hati-hati maka diperlukan juga realisasi pelaksanaan pengembangan pasar untuk surat berharga milik pemerintah, saham maupun instrumen keuangan lainnya melalui kegiatan nasional dalam financial inclusion sehingga ada perimbangan dominasi investor asing dengan investor lokal.

    Data menunjukkan investor lokal perdana di saham yang dilakukan otomatisasi perdagangan sejak 1990, reksa dana sejak 1995 dan surat berharga negara ritel sejak 2006, baru mencapai kurang dari 1 juta pemodal lokal.

    Jika investor lokal ingin ditingkatkan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, seperti halnya di Malaysia maka kegiatan financial inclusion dalam bidang bank, nonbank dan lembaga keuangan lainnya perlu menjadi strategi nasional.

    Tampak bahwa Kementerian Keuangan dan BI tidak emosional menangani peran investor asing melalui dana-dana agresif dalam kancah perekonomian Indonesia.

    Keberadaan dana asing portofolio tersebut tidak serta-merta diberikan karpet merah ataupun dipersilakan pergi sesuka hati, tetapi diupayakan dilakukan pembatasan perannya secara perlahan-lahan atau dihambat pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi Indonesia sehingga invetor asing portofolio kalaupun keluar dengan lambaian tangan “cium jauh” bukan emosional.

    Dengan demikian keberadaan investor asing tidak perlu ditakuti secara berlebihan tetapi bagaimana Kementerian Keuangan dan BI berkoordinasi untuk mengajarkan hidup berdampingan dengan investor asing.

    Langkah penanganan ekonomi terkait dengan kebijakan moneter dan fiskal antara pemerintah dan BI selayaknya diberikan kesempatan untuk dilangsungkan terlebih dahulu. Namun, jangan sampai terlalu berhati-hati sehingga terkesan takut dengan investor asing.

    Oleh Rofikoh Rokhim
    Staf Pengajar FEUI dan Kepala Bisnis Indonesia Intelligence Unit

    

    Advertisements

    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s