manajemen utang indon … 231110

Rasio Utang Dinilai Masih Rendah
Selasa, 23 November 2010 – 07:56 wib
Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Foto: Heru Haryono/okezone

JAKARTA – Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan,nilai utang Indonesia yang mencapai Rp1.699 triliun masih terhitung rendah jika dibandingkan posisi produk domestik bruto (PDB).

Menurut dia, saat ini PDB Indonesia mencapai USD700 miliar atau setara Rp6.300 triliun, sedangkan produk nasional bruto (PNB) per kapita mencapai USD3.000 atau Rp27 juta per kapita.

“Kalau melihat utang negara, jangan hanya melihat nominal, tapi harus dilihat perbandingan rasio utang dengan PDB,” kata dia di Jakarta kemarin.

Hatta mengungkapkan, rasio utang Indonesia saat ini sebesar 26 persen jika dibandingkan PDB sehingga Indonesia masih terhitung sebagai negara yang sangat sehat. “Kemampuan kita membayar utang jauh melebihi penghasilan Indonesia saat ini,” tegas dia.

Dia menambahkan, selain masih dalam kondisi sangat sehat, pemerintah juga sudah bisa melakukan restrukturisasi utang. Ada tiga kategori utang. Pertama, utang dalam bentuk pinjaman proyek (project loan) misalnya untuk proyek transportasi massal (mass rapid transport/ MRT).

Kedua, utang yang anggarannya masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ketiga, utang dalam bentuk surat utang negara (SUN). “Sekarang kita lakukan restrukturisasi utang agar lebih banyak SUN untuk mengurangi risiko,” ujar dia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto mengatakan, sejak perpanjangan durasi sertifikat Bank Indonesia (SBI) diberlakukan, ada perpindahan danadana yang ditempatkan di SBI ke SUN. Hal ini positif bagi pemerintah.

Dia mengatakan, dengan berpindahnya dana tersebut, permintaan terhadap SUN akan meningkat dan akan memengaruhi imbal hasil (yield) dari obligasi tersebut. “Jadi harganya membaik, artinya kalau harganya meningkat, yieldnya turun,” ujar dia.

Menurut dia, perpindahan dana dari jangka pendek ke jangka panjang sangat baik sehingga bisa mengurangi instrumen-instrumen yang likuid dan menambah instrumen jangka panjang.

Semakin banyaknya instrumen jangka panjang ke depan dapat mengurangi risiko pembiayaan sehingga dengan semakin berkurangnya SBI, Bank Indonesia (BI) bisa menggunakan surat berharga negara (SBN) untuk operasi moneter.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo sebelumnya menargetkan rasio utang terhadap PDB akhir 2010 turun satu persen menjadi 27 persen dari 28,3 persen pada 2009.

Mengenai realisasi pembiayaan APBN selama 2010, Menkeu menyebutkan, realisasi pembiayaan melalui penarikan utang lebih rendah dari target awal. “Perkiraan realisasi pembiayaan dari utang lebih rendah Rp16,7 triliun,” katanya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi mengatakan, rasio utang sebesar 26 persen dari PDB masih wajar dan belum mengkhawatirkan. “Bunga yang menjadi beban APBN juta Rp115 triliun atau sembilan persen dari APBN dan itu masih wajar,” kata dia saat dihubungi kemarin.

Adapun yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana pemerintah mulai mengatur portofolio utang dan mengoptimalkan sesuai tujuan utang. “Kalau sekarang seringkali utang tersebut tidak terpakai,” ungkapnya.

Walaupun masih terhitung dalam posisi aman, Achsanul menegaskan, pemerintah harus melakukan manajemen utang (debt management) agar penggunaan utang bisa maksimal dan tepat.“Sehingga untuk ke depan tidak ada utang yang tidak terpakai,” kata dia.

Sementara itu, penerbitan obligasi infrastruktur dinilai efektif untuk mengendalikan sekaligus mendorong arus modal yang masuk (capital inflow) ke Indonesia ke sektor riil. Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas Syahrial Loetan menuturkan, obligasi infrastruktur bisa digunakan sebagai skema baru mengatasi persoalan penyediaan infrastruktur di Indonesia yang selama ini terhambat persoalan pendanaan.

“Ini bisa saja dilakukan mengingat dana kita juga masih ada. Ini kan seperti penerbitan surat utang negara (SUN), hanya diperjelas untuk sektor infrastruktur,” ujarnya.

Dia menilai, wacana penerbitan obligasi infrastruktur juga cukup efektif untuk mengendalikan sekaligus mendorong arus modal asing langsung mengarah pada sektor riil. Kebijakan ini akan lebih jelas manfaatnya jika dibandingkan kondisi pasar keuangan saat ini. (bernadette lilia nova/wisnoe moerti)(Koran SI/Koran SI/ade)
Pemerintah Bayar Utang Rp 116,4 Triliun di 2011
Senin, 16 Agustus 2010 | 16:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah akan mengalokasikan dana Rp 116,4 triliun untuk membayar bunga utang dalam dan luar negeri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah bertekad memenuhi kewajiban pembayaran utang tepat waktu.

“Demi menjaga kredibilitas kita (Indonesia) di mata pelaku pasar, baik domestik maupun internasional,” kata dia dalam Pidato Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/8).

Dari jumlah beban bunga yang dibayarkan, bunga utang dalam negeri sebesar Rp 80,4 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp 36 triliun.

Sebelumnya Yudhoyono menyampaikan bahwa RAPBN 2011 masih mengalami defisit sebesar Rp 115,7 triliun, turun Rp 18,1 triliun dari defisit anggaran 2010. Pembiayaan akan menggunakan sumber dari dalam dan luar negeri.

“Sumber utama pembiayaan dalam negeri, akan tetap berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan sumber pembiayaan luar negeri akan berasal dari penarikan pinjaman luar negeri, berupa pinjaman program dan pinjaman proyek,” jelasnya.

RIEKA RAHARDIANA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s