dana abadi @rupiah … 191110

Hindari Bubble, RI perlu SWF
November 13th, 2010 david kontan
Mulai 12 November 2010, program pembelian surat utang pemerintah AS oleh FED dimulai. Program Quantitative Easing (QE2) atau cetak uang digital ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah dunia, yang jika tak berhasil mungkin akan diikuti oleh QE3, QE4, dst disesuaikan dengan perkembangan ekonomi AS.

Saya menjuluki program ini dengan istilah adaptive quantitative easing. Ini adalah sebuah inovasi teknologi baru oleh Ben Bernanke yang belum pernah dicoba sebelumnya, dan hasilnya tentu saja tak seorang pun yang tahu karena masih dalam tahap eksperimental.

Berbeda dengan QE1 yang dijustifikasi FED sebagai tindakan darurat (emergency market operation) karena mengeringnya likuiditas di pasar global saat krisis 2008, saya melihat QE2 kali ini lebih sebagai upaya penggelembungan kembali nilai aset, dalam hal ini harga properti, saham dan obligasi yang dimiliki masyarakat AS. FED berharap dengan menggembungnya nilai aset terjadi wealth effect, sehingga masyarakat dan perusahaan-perusahaan AS kembali percaya diri untuk meningkatkan belanjanya.

Namun sadar atau tak sadar, FED sebenarnya sudah memulai proses penggembungan harga aset, terutama di emerging markets yang mungkin akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Sekarang apa sebenarnya yang bisa dilakukan Indonesia dalam mensikapi perkembangan di atas? Sejauh ini, antisipasi pemerintah dan otoritas moneter sebenarnya sudah cukup baik, kendati sejumlah kebijakan komplementer lainnya mungkin bisa menjadi pertimbangan.

Perlu dicatat, otoritas moneter melakukan manuver yang di luar kebiasaan dalam menghadapi serbuan dana asing akhir-akhir ini. Berbeda dengan pra-krisis 1998 maupun pra-krisis 2008, Bank Indonesia (BI) tampak aktif melakukan intervensi pembelian dollar di pasar valas.

Aksi ini tampaknya dilakukan untuk menjaga volatilitas sekaligus menahan penguatan Rupiah yang terlalu drastis relatif terhadap mata uang regional lainnya. Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, saya mengamati bahwa aliran hot money yang masuk tampak masih berimbang dengan kenaikan total cadangan devisa. Cadangan devisa ini akan menjadi bumper jika sewaktu-waktu aliran hot money berbalik arah.

Sebagian kalangan menyarankan untuk mengambil tindakan drastis dengan memajaki dana asing yang masuk (hard approach). Pemerintah sebenarnya sudah memajaki imbal hasil dari aset finansial berupa pajak dividen dan pajak atas bunga surat berharga yang diterbitkan pemerintah, perbankan maupun BI. Tinggal besarannya yang mungkin dapat dimodifikasi sesuai perkembangan ekonomi yang terjadi.

Pada dasarnya, bentuk restriksi semacam pajak hanya bisa mempengaruhi komposisi, namun tak dapat mencegah aliran dana yang akan masuk. Sebagai dampak dari kebijakan QE, dana asing akan tetap mengalir deras ke Indonesia sehingga dapat memicu bubble dan inflasi.

Alih-alih dicegah, aliran dana tersebut sebenarnya akan lebih berguna jika diarahkan ke instrumen investasi yang lebih bermanfaat bagi ekonomi Indonesia. Sambil menulis argumen ini saya jadi teringat salah satu frasa mutiara Sun Tzu dalam the Art of War: One has to be clever in using the foe’s energy to augment one’s own strength.

Dengan kata lain, saat ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan financial deepening di pasar keuangan domestik kita (soft approach). Untuk itu, perlu upaya lebih terkoordinasi untuk mengarahkan hot money tersebut ke berbagai instrumen jangka panjang baik dengan menciptakan instrumen investasi baru maupun dengan menambah pasokan pada outlet investasi yang sudah tersedia.

Otoritas moneter sudah memulai pendekatan ini dengan mengarahkan hot money dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ke instrumen Term Deposit berjangka panjang yang tak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Dengan kebijakan ini diharapkan volatilitas rupiah dapat dijaga, karena memang sebelumnya terdapat korelasi yang kuat antara pergerakan Rupiah dan magnitude dana asing yang ada di SBI.

Pemerintah sebenarnya dapat pula memberikan insentif (misalnya pajak, penyederhanaan regulasi, dll) bagi aksi korporasi di pasar modal seperti initial/secondary public offering, rights issue, ataupun penerbitan obligasi (terutama yang berjangka panjang dan berdenominasi Rupiah untuk menghindari risiko kurs). Selain insentif di pasar modal, insentif dan upaya deregulasi juga harus terus diupayakan untuk menggiring hot money ke sektor riil, terutama infrastruktur.

Di tengah derasnya serbuan dana asing, regulasi yang terkait prudential banking harus tetap diperhatikan, terutama yang terkait dengan persyaratan kredit seperti rasio capital/loan yang aman. Selain itu, kebijakan fiskal harus prudent namun efektif. Alih-alih mengurangi defisit fiskal akan lebih baik bagi pemerintah untuk mendorong budget switching dari belanja yang sifatnya konsumtif ke belanja modal yang dapat memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi perekonomian.

Sejauh ini, BI berusaha mengantisipasi serbuan dana asing dengan melakukan penumpukan devisa. Upaya ini tentu ada biayanya. Jika tren saat ini terus berlangsung dalam jangka menengah, neraca BI akan terpengaruh akibat negatif carry yang harus ditanggungnya.

Ini disebabkan sebagian besar cadangan devisa diinvestasikan ke surat berharga negara maju (terutama US Treasury Securities) yang berbunga rendah –mendekati 0,5%. Kita sebenarnya sudah mensubsidi negara maju dengan bunga rendah, sementara di dalam negeri BI harus membayar sertifikat yang diterbitkan dengan bunga cukup tinggi, sekitar 6,5%.

Tren ini jika terus berlanjut tentu saja merupakan pemborosan sumber daya. Dana cadangan devisa sebenarnya dapat digunakan untuk hal-hal lain yang lebih berguna seperti pembayaran utang (refinancing utang lama dengan utang baru yang lebih murah bunganya), kebutuhan impor teknologi atau menggerakkan investasi di sektor infrastruktur.

Kita dapat pula mencontoh beberapa negara lain yang memanfaatkan cadangan devisanya untuk membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF). Uni Emirat Arab misalnya punya tujuh SWF, sedangkan China punya lima SWF, masing-masing dengan tujuan investasi yang berbeda.

Dua yang terbesar di China adalah SAFE Investment Corp, dan China Investment Corp (CIC) yang dibentuk tahun 2007 dengan menyisihkan US$200 milyar dana cadangan devisa China. Contoh lain, India punya Infrastructure Development Corp, sebuah Special Purpose Vehicle yang dibentuk tahun 1997 dengan menyisihkan 5% dari cadangan devisa yang dimilikinya.

Indonesia sebenarnya dapat pula memanfaatkan serbuan dana asing dengan membentuk SWF yang bersifat strategis untuk tujuan pembangunan infrastruktur atau tujuan-tujuan lain seperti portfolio investment stabilization fund. Selain menggalang dana dari pasar modal, SWF tersebut dapat menggalang dana perbankan (karena dijamin negara, perbankan tentunya akan tertarik karena risk weighting/bobot risikonya nihil) dan juga memanfaatkan cadangan devisa yang saat ini sudah mendekati US$100 milyar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s