cadev @91 … 291010

22 Oktober, Cadangan Devisa Capai USD91,04 M
Jum’at, 29 Oktober 2010 – 17:08 wib

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat nilai cadangan devisa hingga minggu ketiga Oktober atau 22 Oktober lalu mencapai USD91,04 miliar. Nilai tersebut naik tipis dari akhir September lalu sebesar USD86,551 miliar.

“Cadangan devisa per 22 Oktober mencapai USD91,04 miliar,” ungkap Direktur Riset dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo selepas salat Jumat, di Komplek BI Jakarta, Jumat (29/10/2010).

Bank sentral menganggap nilai tersebut mencerminkan kekuatan BI dalam mengantisipasi pembalikan dana (capital reversal) saat ada sentimen dari pasar regional dan global. Selain itu, nilai cadangan devisa ini juga sebagai jawaban atas intervensi bank sentral atas dana asing yang masuk (capital inflow).

Selama ini, lanjut Perry, bank sentral telah mengeluarkan kebijakan dalam mengantisipasi capital inflow. Antara lain intervensi nilai tukar yang disesuaikan dengan kondisi makro, intervensi cadangan devisa dan kebijakan makro prudential dengan mengeluarkan instrumen kewajiban memegang SBI 1 bulan dan mengalihkan instrumen dari SBI ke term deposit.

Dalam posisi yang sama, jumlah instrumen SBI mencapai Rp72,58 triliun atau meningkat dari sepekan sebelumnya sebesar Rp70,87 triliun atau naik signifikan dari posisi awal tahun Rp44,18 triliun. “Tapi SBI satu bulan sudah tidak ada lagi peminatnya. Semua bergeser ke SBI 3, 6, dan 9 bulan,” tambah Kabiro Humas BI Difi A Johansyah.

Posisi SBI 3 bulan masih mendominasi sebesar Rp40,91 triliun (56,3 persen), SBI 6 bulan sebesar Rp29,58 triliun (40,7 persen) dan sisanya di SBI 9 bulan sebesar Rp2,08 triliun (2,8 persen).

Kebanyakan, tambah Difi, sudah mengalihkan ke instrumen Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp190,2 triliun atau naik dari Rp107,92 triliun di awal tahun. “Sementara total aliran dana hingga periode yang sama sebesar Rp283,23 triliun. Di SBI Rp72,58 triliun, SUN Rp190,2 triliun dan saham Rp20,45 triliun,” pungkasnya.(Didik Purwanto/Koran SI/ade)

Aksi BI Lemahkan Rupiah
Kamis, 28 Oktober 2010 – 10:04 wib

NILAI tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sudah pada tahap mengkhawatirkan pelaku ekonomi, terutama mereka yang bergerak di bidang usaha ekspor.

Untuk menahan laju penguatan nilai tukar rupiah tersebut, Bank Indonesia (BI) mengaku rajin melancarkan intervensi agar rupiah tidak terlalu berotot alias melemah yang dipicu oleh derasnya aliran dana asing (capital inflow).

Hasilnya, memang penguatan nilai tukar rupiah tidak meroket dibandingkan beberapa negara di Asia yang juga menjadi tempat berlabuhnya dana-dana asing.

BI bisa memahami bahwa penguatan nilai tukar rupiah memang bisa berdampak negatif terhadap aktivitas pengusaha yang bergerak di bidang ekspor. Saat ini, Bank Sentral sukses menjaga volatilitas nilai tukar rupiah pada tingkat Rp8.900 per USD.

Level tersebut dinilai paling ideal dan aman dalam menahan gempuran dana asing yang begitu deras. Bisa dibayangkan bagaimana penguatan rupiah bila Bank Sentral tidak rajin melakukan intervensi yang nilainya tidak bisa dibilang kecil.

Karena itu, BI menolak semua tudingan yang menilai tidak bersikap dalam menjaga volatilitas nilai tukar rupiah selama ini. Sepanjang Januari hingga akhir September tahun ini,penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar 5,6 persen.

Pihak Bank Sentral menilai penguatan tersebut masih dalam batas wajar bila dibandingkan sejumlah negara seperti bath Thailand sebesar 9,72 persen dan ringgit Malaysia sekira 11,01 pada periode yang sama.

Penguatan nilai tukar rupiah yang terus melaju memang sulit dibendung di tengah derasnya aliran dana asing yang masuk. Bagi Indonesia, capital inflow yang terus menyerbu itu di satu sisi menandakan bahwa perkembangan perekonomian begitu menggairahkan sehingga menarik minat para investor asing.

Namun, di sisi lain, capital inflow adalah sebuah masalah besar. Selain mengancam stabilisasi nilai tukar rupiah, juga bisa merontokkan roda pertumbuhan perekonomian nasional bila berbalik arah tiba-tiba kembali ke negara para investor.

Karena tidak ada yang bisa memprediksi sampai kapan dana asing tersebut akan bercokol di Indonesia. Sejumlah negara yang juga disasar dana asing telah mengenakan pajak khusus.

Ini salah satu instrumen untuk mengontrol agar dana asing tidak menjadi ancaman baik terhadap stabilitas nilai tukar maupun aktivitas perekonomian. Di Indonesia, pengenaan pajak bagi dana asing masih berupa wacana.

Melihat kondisi tersebut, rasanya kurang adil bila sepenuhnya menimpakan penanganan capital inflow kepada Bank Sentral meski hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya BI.

Sepertinya dibutuhkan kebijakan lain yang saling berintegrasi dengan kebijakan moneter selama ini. Di antaranya kebijakan untuk menambah instrumen penyerapan dana asing oleh sektor swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di pasar saham.

Gubernur BI Darmin Nasution mengusulkan dana-dana asing tersebut agar diserap melalui right issue, initial public offering (IPO) ataupun obligasi. Sayangnya, harapan Darmin itu belum sepenuhnya sejalan dengan langkah BUMN.

Tengok saja, sejumlah BUMN yang berencana IPO dan right issue tahun ini tertunda dengan alasan yang tidak begitu signifikan. Rencana semula, hingga akhir tahun ini ada dua perusahaan pelat merah akan melepas saham untuk publik, yakni Garuda Indonesia dan Krakatau Steel. Lalu dua perbankan milik negara yang berencana menggelar right issue, yaitu Bank BNI dan Bank Mandiri.

Dengan alasan konsolidasi anak perusahaan dan laporan keuangan belum tuntas, go public Garuda Indonesia ditunda tahun depan, sedangkan Bank Mandiri harus mengalah dan memberi kesempatan Bank BNI bergerak duluan. Persoalan Krakatau Steel lain lagi.

Meski tetap jadi go public tahun ini, harga saham yang ditawarkan perusahaan baja nasional itu sebesar Rp850 per saham dinilai sangat murah. Padahal, sebelum ditetapkan, harga saham yang akan dilempar ke publik tersebut sudah diumumkan dengan kisaran antara Rp800 hingga Rp1.050 per saham.

Sejumlah kalangan yang paham akan seluk beluk pasar modal menilai, setidaknya saham Krakatau Steel ditawarkan pada level Rp1.000 per saham. Sebab, selain saham itu diminati investor, juga harus memanfaatkan arus dana asing yang sedang haus mencari tempat investasi. Kita berharap, saatnya keinginan Gubernur BI itu bisa direspons dengan baik oleh petinggi BUMN maupun swasta. (*) (Koran SI/Koran SI/ade)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s