bank CARI DANA … 281010

Bank agresif cari dana
Rabu, 27/10/2010 15:21:35 WIB
Oleh: M. Munir Haikal & Hendri T. Asworo

JAKARTA: Membaiknya pasar keuangan mendorong sejumlah bank mencari dana melalui penawaran saham terbatas dan obligasi.

Langkah ini ditempuh untuk mendongkrak rasio kecukupan modal sehingga bisa mendukung ekspansi kredit maupun mengamankan rasio kecukupan modal.

Direktur BTPN Anika Faisal mengungkapkan perseroan memerlukan tambahan rasio kecukupan modal sebesar 5%.

Pada tahun ini, lanjut dia, BTPN berencana menggelar rights issue senilai maksimal Rp1,3 triliun dan penerbitan obligasi senilai

Direktur BTPN Hadi Wibowo menambahkan perseroan menggarap kredit usaha mikro di tengah persaingan antar bank yang membidik sektor sejenis. Saat ini, lanjut dia, debitur untuk kredit usaha mikro berjumlah 200 ribu atau 30% dari seluruh nasabah yang tersebar diseluruh cabang.

Direktur Keuangan dan Perencanaan Bukopin Tri Joko Prihanto mengungkapkan hal senada. Perseroan, tutur dia, menggelar aksi korporasi untuk meraup dana senilai Rp2 triliun supaya mendongkrak CAR sebesar 5%.

“Kami perlu menaikkan modal kami supaya berada pada level yang sama dengan industri yang berada pada level sekitar 16%.”

Bank Bukopin berencana menggelar penawaran saham terbatas (rights issue) untuk meraup dana Rp1 triliun dan penerbitan obligasi subordinasi senilai Rp500 miliar hingga Rp1 triliun untuk menambah CAR perseroan yang pada Juni mencapai level 13,25%.

Dana jangka panjang

Direktur Keuangan Bank Danamon Vera Eve Liem mengutarakan pada November perseroan akan menerbitkan obligasi sebesar Rp3 triliun. Menurut dia, dana tersebut hanya diperuntukkan bagi kebutuhan dana jangka panjang.

“Dana kita ini mayoritas didominasi dana jangka pendek, 1-3 bulan, sedangkan kredit kita rata-rata untuk jangka panjang sampai 3 tahun. Jadi membutuhkan dana jangka panjang agar tidak missmatch. Kalau permodalan saat ini kami masih mencukupi dengan rasio modal 16,4%,” katanya.

Bank Danamon mengumumkan perolehan laba bersih pada kuartal III/2010 sebesar Rp2,2 triliun, meningkat 61% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan laba ditopang oleh pendapatan operasional dari kredit segmen mikro dan konsumer.

Kredit bank tersebut tumbuh 25% menjadi Rp77,37 triliun dari periode sebelumnya Rp62,15 triliun, sedangkan dana pihak ketiga tumbuh tipis 4% menjadi Rp71,79 triliun. Besarnya kenaikan dana tak sebanding kredit membuat rasio LDR (loan to deposit ratio) berada di level 103,7%.

Menurut Vera, penerbitan obligasi merupakan salah satu upaya untuk mendorong pendanaan perseroan supaya struktur likuiditas lebih likuid dengan mendukung ekspansi kredit yang kian agresif.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan momentum perbaikan pasar saham saat ini adalah waktu yang tepat bagi bank untuk penggalangan dana (rising fund) untuk mendorong rasio permodalan.

Apalagi, lanjut dia disertai dengan aliran modal asing sehingga biaya pencarian dana bisa lebih murah.

“Sekarang ini waktu yang pas untuk melakukan sesuatu yang fundamental karena krisis itu kan suatu siklus ekonomi, ada boom ada bass. Kuncinya jika keadaan sedang baik saatnya bagi bank untuk memupuk modal,” ujarnya. (07) (munir.haikal@bisnis.co.id/hendri.asworo@bisnis.co.id)
Menimbang Kinerja KIB II pada Perbankan Nasional
Rabu, 27 Oktober 2010 – 10:30 wib

BAGAIMANA kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada perbankan nasional selama satu tahun? Namun, sebelumnya kita lihat dulu kinerja bank umum sebagai representasi enam kelompok bank.

Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Agustus 2010 yang terbit 15 Oktober 2010, menunjukkan kredit tumbuh (year on year/YoY) 18,97 persen dari Rp1.338,11 triliun per Agustus 2009 menjadi Rp1.591,91 triliun per Agustus 2010.

Hal ini membuat BI lebih yakin untuk menggapai target pertumbuhan kredit 22–24 persen. Dana pihak ketiga (DPK) “hanya” tumbuh 12,95 persen dari Rp1.806,62 triliun menjadi Rp2.040,64 triliun. Pertumbuhan demikian mendorong loan to deposit ratio (LDR) meningkat dari 74,07 persen menjadi 78,01 persen.

Dengan bahasa lebih jernih, bank umum kian mampu mengemban fungsinya sebagai intermediasi keuangan walau belum ideal (LDR 85–110 persen). Rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) pun membaik dari 3,98 persen menjadi 3,01 persen jauh di bawah ambang batas lima persen.

Artinya, bank umum kian mampu mengelola aset sekaligus menerapkan manajemen risiko kredit dengan cantik. Terlebih ketika bank umum mampu meningkatkan laba 19,79 persen dari Rp62,55 triliun menjadi Rp74,93 triliun.

Pencapaian laba itu mengangkat return on assets (ROA) dari 2,67 persen menjadi 2,94 persen nyaris dua kali ambang batas 1,5 persen yang mengandung makna kualitas aset kian cantik. Inilah rapor biru bank umum untuk mampu meraih target pertumbuhan kredit 22–24 persen.

Menipiskan Bunga Kredit

Apakah rapor biru bank umum itu juga merupakan kinerja KIB II? Secara tidak langsung ya karena pertumbuhan dan perkembangan bank nasional tidak lepas dari kebijakan pemerintah. Tapi apakah bunga kredit sudah jauh menipis? Belum optimal karena ada beberapa hal yang menghambatnya. Pertama, penghasilan bunga bersih (net interest margin/NIM) yang masih lebar.

Lihat saja, NIM kelompok bank campuran masih lari dari 3,75 persen per Juli 2010 menjadi 3,79 persen per Agustus 2010. Ini diintip kelompok bank asing dari 3,50 persen menjadi 3,53 persen.

Ingat, kelompok BUSN nondevisa menjadi pemegang NIM tertinggi 9,47 persen dibayangi kelompok BPD 8,86 persen per Agustus 2010 di antara enam kelompok bank. Namun rata-rata NIM menipis dari 5,78 persen per Juli 2010 menjadi 5,77 persen per Agustus 2010.

Padahal BI bermimpi untuk memiliki NIM seperti Filipina 3,92 persen. Untuk itu, BI mengadakan kesepakatan dengan 14 bank-bank nasional papan atas pada 20 Agustus 2009. Ini bertujuan untuk menurunkan bunga deposito 1,5 persen di atas BI Rate 6,5 persen hingga tiga bulan ke depan.

Sebulan berikutnya bunga deposito diharapkan menipis 1 persen dan efektif 20 November 2009, BI menetapkan bunga deposito maksimal tujuh persen. Upaya lain adalah dengan mematok besaran NIM tetapi hingga kini belum terwujud.

Memang tidak gampang karena dalam menentukan bunga kredit memerlukan minimal empat komponen, yakni biaya operasional, target margin, biaya pajak dan cadangan kredit macet. Komponen pertama dan kedua sebagai variabel tidak tetap, sedangkan sisanya sebagai variabel tetap.

Kedua, kenaikan giro wajib minimum (GWM) primer. BI telah meluncurkan aturan GWM atas dasar LDR 78-100 persen pada 3 September 2010. Kenaikan GMW primer memang berhasil menekan laju inflasi dari semula 6,22 persen (YoY) per Juli 2010 menjadi 6,44 persen (YoY) per Agustus 2010 dan kini menurun 5,80 persen (YoY) per September 2010.

Tapi kenaikan GWM primer dari lima persen menjadi delapan persen juga membebani bank nasional. Dengan bahasa sederhana, tambahan GWM ini bakal mendongkrak biaya dana (cost of fund). Beban itu lebih berat ketika bank nasional tak sanggup memenuhi LDR minimal 78 persen per 1 Maret 2011.

Alhasil, bank nasional harus membayar penalti berupa tambahan GWM 0,1 persen dari DPK rupiah untuk setiap satu persen kekurangan LDR. Akibat akhirnya, bunga kredit justru menebal, bukannya menipis. Kebijakan yang kontradiktif.

Maka BI segera meluncurkan suku bunga dasar kredit (SBDK) alias prime lending rate yang merupakan referensi tingkat bunga. Kelak, bank nasional wajib mengumumkan SBDK di website, kantor cabang dan media masa.

Ketiga, tingginya kupon obligasi negara ritel (ORI). Kupon ORI kadang terlalu tinggi di atas target bunga deposito tujuh persen sehingga mengganggu turunnya bunga deposito. Tengok saja, ORI-001, ORI-002, dan ORI-003 masing-masing menawarkan kupon 12,05 persen, 9,28 persen, dan 9,4 persen per tahun. Lalu ORI-004,ORI- 005, ORI-006, dan ORI-007 menjanjikan kupon berturut-turut 9,5 persen, 11,45 persen, 9,35 persen, serta 7,95 persen.

Pekerjaan Rumah

Tegasnya, upaya menipiskan bunga kredit masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Padahal makin tipis bunga kredit akan makin menarik bagi sektor riil untuk menikmati pembiayaan perbankan.

Sektor riil yang makin bergairah diharapkan memperkencang gerak roda perekonomian nasional. Tapi, ingat, masih terdapat PR lain yang juga mendesak untuk dituntaskan pemerintah.

Pertama, jaring pengaman sistem keuangan (JPSK). Hingga saat ini UU JPSK belum terbentuk. Padahal JPSK sangat bermanfaat bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menetapkan kebijakan pencegahan dan penanganan krisis. Kasus Bank Century sudah sepatutnya menjadi pelajaran sangat mahal.

Ringkas kata, JPSK sebagai payung hukum dalam mengendalikan krisis yang masih mengancam. Kedua, otoritas jasa keuangan (OJK). Kini Dewan Perwakilan Rakyat sedang membidani lahirnya bayi OJK di tengah aneka pandangan pro dan kontra. Padahal OJK itu sudah diamanatkan UU No 3/ 2004 tentang Perubahan atas UU No 23/1999 tentang BI Pasal 34 ayat 1.

Pembentukan lembaga pengawasan tersebut selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Diharapkan, tuntasnya PR itu akan makin menegaskan kinerja KIB II. Untuk itu, gandeng mesra antara pendekar moneter dan fiskal patut ditingkatkan. Kepentingan dan perlindungan nasabah dan investor harus menjadi prioritas utama dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.(*)

Paul Sutaryono
Pengamat Perbankan(Koran SI/Koran SI/ade)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s