penjaminan bank sakit … 031110

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berencana mengeluarkan dua peraturan baru. Para pengurus LPS berharap, calon beleid ini bisa memperjelas aturan main mengenai simpanan yang tak layak bayar bank likuidasi.

Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani mengingatkan, dua calon aturan ini hanya menyempurnakan peraturan, bukan mengubah secara mendasar. “Secara prinsip UU Nomor 24 tahun 2004 dan Peraturan LPS sudah mengatur secara jelas penjaminan dana nasabah, cuma memang ada beberapa hal yang perlu diperjelas lagi,” kata dia.

LPS akan memperjelas status dana nasabah yang dihimpun bank dalam status pengawasan khusus Bank Indonesia (BI). Dalam aturan baru nanti, LPS akan menegaskan dana masyarakat yang masuk ke bank sakit tetap terlindungi, asal si nasabah menerima bunga sesuai penjaminan.

Selama ini, kasus dana nasabah yang dihimpun bank sakit kerap menyulitkan proses likuidasi. LPS tidak menjamin simpanan kategori ini, tapi bank sakit tetap leluasa menghimpun DPK.

BI sendiri sudah melarang bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) sakit untuk menghimpun DPK. “Tapi, praktik di lapangan, aturan ini tidak efektif,” katanya.
Betul, BI telah menjelaskan ke pengurus bank tentang larangan tersebut. Tapi, tidak ada jaminan para pengurus bank mematuhi perintah BI. “Tidak mungkin, BI memerintahkan bank memasang pengumuman tidak boleh menghimpun dana karena alasan sedang sakit,” katanya.

BI juga tidak mungkin setiap hari nongkrong di kantor bank sakit untuk memastikan mereka tidak menjaring DPK. Lagipula, jika BI sedang mengawasi, lalu ada nasabah yang menyetor uang ke teller, petugas BI tidak bisa serta merta melarang.

Sumber : KONTAN.CO.ID
Sinkronisasi aturan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus bergerak maju. Meski belum mencapai kata akhir, pada prinsipnya BI siap mendandani aturan agar kelak tidak bertabrakan lagi dengan Undang-Undang LPS.

Salah satu beleid yang akan diperbaiki BI adalah aturan boleh tidaknya bank bermasalah atau berstatus dalam pengawasan khusus, menghimpun dana pihak ketiga (DPK). Menurut UU LPS, dana yang dihimpun bank bermasalah tidak masuk dalam program penjaminan.

Peraturan BI saat ini tidak secara tegas melarang bank sakit menghimpun dana. Bank sentral hanya menetapkan, dana ini merupakan tanggung jawab pemilik bank.
BI akan mensinkronkan aturan itu dengan mempertegas pelaksanaan cease and desist order (CDO) bank bermasalah. CDO adalah perintah otoritas moneter terhadap bank bermasalah untuk memperbaiki kegiatan operasional Sederhananya, BI menetapkan apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh manajemen bank selama berada di bawah pengawasan bank otoritas perbankan. Nah, di CDO, BI akan menegaskan larangan menerima DPK bagi bank sakit.

Deputi Gubernur BI bidang pengaturan perbankan Muliaman D. Hadad menjelaskan, dari pembahasan dengan LPS, kedua institusi ini ingin agar bank menginformasikan kondisinya kepada masyarakat secara jelas dan jujur.

Yang masih mengganjal, bagaimana bank menyampaikan info

Sumber : KONTAN.CO.ID

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s