tutup lubang … untuk gali lubanG…2010-2010

Menkeu Batalkan Utang Bank Dunia US$2 Miliar
Karena kondisi ekonomi mulai stabil, komitmen pinjaman siaga tidak diteruskan.
RABU, 20 OKTOBER 2010, 19:18 WIB Heri Susanto, Agus Dwi Darmawan

VIVAnews – Pemerintah Indonesia tidak akan memperpanjang komitmen utang yang telah disepakati antara Indonesia dan Bank Dunia pada 2009 lalu. Total komitmen yang dibatalkan itu besarnya mencapai US$2 miliar.

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menjelaskan pembatalan ini terkait mulai mantapnya perekonomian Indonesia.

“Karena tidak ada masalah secara umum, kita tidak akan teruskan,” kata Agus di DPR, Rabu 20 Oktober 2010.

Seperti diketahui pada 2009 lalu, pemerintah Indonesia mendapatkan total komitmen pendanaan pinjaman siaga senilai US$5,5 miliar dolar dari beberapa lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Pemerintah Jepang, dan Pemerintah Australia.

Pendanaan ini disiapkan mengingat paska krisis 2008 lalu, sumber likuiditas semakin ketat. Karena itulah Indonesia mendapatkan komitmen dari berbagai lembaga multilateral untuk sumber pinjaman luar negeri.

Menurut Agus, karena kondisi ekonomi mulai stabil dan Indonesia mulai kebanjiran dana asing, komitmen pinjaman siaga ini tidak lagi akan diteruskan. Meski demikian, kerja sama dengan negara-negara dan lembaga multilateral yang ada tetap dijaga.

“Kami berharap meski tidak diteruskan, kerjasama yang serupa bisa terus dipertahankan,” kata Agus.

Pinjaman siaga yang tidak akan ditarik itu yakni dari Bank Dunia senilai US$2 miliar, Pemerintah Australia US$1 miliar, Pemerintah Jepang US$1,5 miliar, dan ADB yang memberikan komitmen pinjaman US$1 miliar.

“Ini (komitmen pinjaman siaga) sebagian besar tidak ditarik meski ada yang telah bayar komitmen fee,” kata Agus.
• VIVAnews

Wah, Tanggulangi Defisit Anggaran Pakai Utang!
Rabu, 20 Oktober 2010 – 19:52 wib

Safrezi Fitra – Okezone

JAKARTA – Defisit yang terjadi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang diusulkan pemerintah akan ditutupi dengan utang. Saat ini, pembahasan tersebut masih harus digodok kembali pada sidang kabinet mendatang.

“Saat ini konsep tersebut masih menunggu pembahasan di siding kabinet,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Alisyahbana usai menggelar konferensi pers terkait kinerja Bappenas, di kantornya, Jakarta, Rabu (20/102010).

Menurutnya pemerintah masih harus mencari solusi untuk menutupi defisit tersebut, namun dia juga mengakui bahwa sulit untuk melakukan cara lain untuk mengatasi defisit ini selain dengan melakukan pinjaman, baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri.

Saat ini pemerintah hanya memiliki konsep untuk menyelesaikan strategi pembiayaan defisit melalui skema pinjaman atau utang atau borrowing strategy.

Oleh karena itu, jika konsep tersebut telah disetujui dalam rapat kabinet maka akan segera dilakukan upaya untuk membuat sandaran hukum dari konsep ini, salah satunya dengan mengeluarkan peraturan presiden (perpres). “Apabila sudah disetujui, maka akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden sebagai payung hukumnya,” ujar Armida.

Dikatakan Armida, bahwa, Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN) akan memuat persentase dan komposisi pinjaman yang akan dilakukan pemerintah pada tahun anggaran 2011 mendatang.

Namun, ketika ditanya mengenai berapa besar angka pinjaman yang akan dilakukan oleh pemerintah, Armida belum dapat menjelaskan secara lebih rinci besaran dan komposisi utang dalam dan luar negeri. “Saya belum bisa paparkan sekarang sebelum RKPLN diketok palu dan disahkan dalam bentuk Perpres,” jelasnya.

Dia juga menambahkan defisit anggaran negara umumnya selalu ditutupi dengan pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Bentuknya bisa berasal dari pinjaman program (program loan) maupun pinjaman proyek (project loan).

Dalam pembahasan dengan panitia kerja (panja) anggaran DRP, defisit RAPBN 2011 yang awalnya dipatok pada angka 1,7 persen, diperlebar menjadi 1,8 persen. “Kemungkinan besar skema pinjaman akan menjadi salah satu cara menutupi defisit tahun anggaran 2011,” terangnya.

Menurutnya, komposisi utang luar negeri pemerintah, lebih kecil ketimbang utang dalam negeri. Pada 2014 mendatang, pemerintah menargetkan rasio utang terhadap PDB sebesar 24 persen. “Pemerintah terus mengupayakan agar utang luar negeri bisa ditekan pada titik terendah,” pungkasnya.(ade)

“Pengadaan Notebook dan Mobil Dinas Sudah Selektif!”
Rabu, 20 Oktober 2010 – 18:53 wib

Wilda Asmarini – Okezone

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa pengadaan notebook dan mobil dinas merupakan masing-masing tanggung jawab kementerian dan lembaga (K/L).

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menilai bahwa pengadaan mobil dinas maupun notebook itu sudah selektif, terlebih karena melalui sistem internet (e-procurement).

“Pengadaan mobil dinas dan notebook itu sudah selektif, di mana yang masa pakainya sudah habis itu sudah dilelang, lalu disiapkan penggantinya. Sudah ada beberapa kategori seperti mobil ambulans yang sudah dianggarkan. Itu merupakan kewenangan masing-masing kementerian,” tutur Agus saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/10/2010).

Menurutnya, sistem pengadaan barang seperti notebook dan mobil dinas melalui e-procurement tersebut ampuh untuk penghematan anggaran belanja kementerian. “Jelas ini (sistem e-procurement) ampuh sekali untuk penghematan,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan pada Minggu 17 Oktober lalu mengungkapkan pada 2011 mendatang pemerintah setidaknya bakal membeli 3.927 unit kendaraan dinas dengan total nilai proyek mencapai Rp349,117 miliar. Adapun pengadaan mobil dinas tersebut dilakukan tersebar di 20 kementerian dan lembaga.

Selain mobil dinas, pemerintah disebutkan juga berencana membeli 3.109 unit notebook dan komputer senilai Rp32,5 miliar. Padahal, data tersebut merupakan data yang dihimpun Fitra dari tujuh kementerian dan lembaga negara saja.

Dari proses pengadaan, lanjutnya, ternyata banyak yang berpotensi di-mark up. Sejumlah kendaraan dinas, misalnya, dipatok melebihi standar biaya yang diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100 tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum. Demikian pula pada pengadaan notebook dan komputer yang harganya dialokasikan jauh di atas harga pasar. “Semua ini merupakan lahan subur korupsi,” ujarnya.

Dia mencontohkan, usul pengadaan 49 unit kendaraan dinas di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggarkan Rp24,8 miliar. Setiap unit kendaraan dinas dipatok seharga Rp506,6 juta. Berdasarkan PMK, katanya, standar biaya pengadaan kendaraan setingkat pejabat esselon I hanya Rp 400 juta. Oleh karena itu, pengadaan ini dikhawatirkan akan menjadi celah korupsi.

Apalagi, lanjutnya, Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pembelian kendaraan dinas dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.

Yuna menambahkan, dalam pengadaan notebook dan komputer di Kementerian Perhubungan juga ditemukan pengajuan harga di atas harga pasar, yakni Rp28 juta per unit. Sementara untuk 192 unit notebook dan komputer di Kemenhub itu dianggarkan Rp3,83 miliar.

Padahal, dengan Rp15 juta saja, menurutnya, sudah bisa diperoleh notebook atau komputer yang bagus. Tak ayal, pengadaan ini bakal berpotensi terjadi pemborosan luar biasa.(adn)(rhs)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s